JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menciduk pejabat daerah. Kali ini, giliran Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (GSW), yang resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Tak sendiri, ajudan sang bupati, Dwi Yoga Ambal (YOG), juga ikut ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya langsung ditahan setelah sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, pada Sabtu (11/4) malam, menyatakan bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan kecukupan alat bukti.

“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 11 sampai dengan 30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK,” ujar Asep.

Modus Surat Mundur, Target Setoran Rp 5 M

Dari hasil penyidikan, Bupati Gatut diduga memiliki cara yang bisa untuk menekan bawahannya. Ia meminta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menandatangani surat pernyataan siap mundur dari jabatan, bahkan mundur sebagai ASN.

Surat itu menjadi senjata untuk mengendalikan dan mengancam para pejabat. Mereka takut dicopot atau dipecat, sehingga akhirnya menuruti semua perintah bupati.

Melalui tekanan tersebut, Gatut kemudian meminta sejumlah uang kepada 16 OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung. Permintaan dilakukan baik secara langsung maupun melalui ajudannya, Dwi Yoga Ambal.

Total uang yang diminta mencapai sekitar Rp5 miliar, dengan besaran bervariasi mulai dari Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar per OPD. Diduga, Gatut sudah menerima sekitar Rp2,7 miliar dari aksi pemerasan ini.

Atas perbuatannya, Gatut Sunu Wibowo dan Dwi Yoga Ambal disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor junto Pasal 20 huruf c KUHP baru.

Ancaman hukumannya maksimal penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun penjara, serta denda hingga Rp1 miliar.

Proses hukum terus berjalan. KPK memastikan akan mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.(By/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Mojokerto— Dalam upaya memperkuat sinergitas antara kepolisian dan pemerintah desa, Kapolres Mojokerto AKBP Andi Yudha Pranata menerima kunjungan silaturahmi Ketua dan Pengurus Persatuan Kepala Desa (PKD) Kabupaten Mojokerto di Ruang Presisi Polres Mojokerto, Jumat (10/4/26).

Kegiatan ini dihadiri sekitar 19 peserta, terdiri dari pejabat utama Polres Mojokerto serta para kepala desa (Kades) yang tergabung dalam PKD Kabupaten Mojokerto.

Kapolres Mojokerto menyampaikan Polres Mojokerto Polda Jatim akan terus berkomitmen untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan instansi lintas sektor termasuk para kepala desa.

Ia menekankan pentingnya masukan dari para Kades sebagai representasi masyarakat di tingkat bawah.

“Dengan tagline Polisi Mojokerto, Polisi Rakyat, kami ingin mengetahui potret riil Polri di mata masyarakat. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan saran dan masukan dari para kepala desa,”ungkap AKBP Andi.

Ia juga menyinggung langkah penegakan hukum yang telah dilakukan terhadap oknum wartawan yang diduga melakukan praktik pemerasan.

Mantan Kapolres Batu itu berharap, para kepala desa dapat memberikan pandangan serta informasi terkait fenomena tersebut, mengingat para Kades kerap menjadi pihak yang terdampak.

Selain itu, Kapolres Mojokerto membuka ruang dialog bagi para Kades untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan, termasuk kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di desa masing-masing.

Sementara itu, Ketua PKD Kabupaten Mojokerto, H. Miftachuddin, S.T., menyampaikan apresiasi atas undangan dan keterbukaan Polres Mojokerto Polda Jatim dalam menjalin komunikasi dengan para kepala desa.

Ia mengungkapkan bahwa peran Bhabinkamtibmas selama ini dinilai sangat aktif dan membantu dalam menyelesaikan berbagai persoalan di desa.

Menurutnya, kehadiran Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak dalam menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah pedesaan.

“Terkait penertiban oknum wartawan maupun LSM yang meresahkan, kami sangat mendukung langkah tegas dari Polres Mojokerto. Banyak kepala desa yang mengalami intimidasi, sehingga menghambat jalannya program pembangunan,” jelasnya.

Ia juga berharap agar penegakan hukum terhadap oknum-oknum tersebut dapat terus dilakukan secara konsisten, mengingat masih adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu kepada kepala desa.

Dalam kesempatan tersebut, para kepala desa juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Polres Mojokerto Polda Jatim khususnya dalam pengamanan Idul Fitri melalui pos pelayanan dan pengamanan, termasuk di rest area Cangar yang dinilai sangat membantu masyarakat.

Kegiatan silaturahmi ditutup dengan ramah tamah, mencerminkan terjalinnya komunikasi yang harmonis antara Polres Mojokerto dan PKD Kabupaten Mojokerto.

Diharapkan, sinergitas ini dapat terus terjaga guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Mojokerto. (DON/Red)

JAKARTA – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ternyata tak berhenti di situ. Justru, kasus ini semakin melebar.

Sebanyak 12 pejabat penting di lingkungan Pemkab Tulungagung ikut digiring ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Mereka diberangkatkan dari Mapolres Tulungagung pada Sabtu pagi (11/4/2026) sekitar pukul 06.25 WIB.

Yang bikin publik terkejut, salah satu dari 12 orang itu adalah Jatmiko Dwijo Seputro. Dia adalah anggota DPRD Tulungagung sekaligus adik kandung sang bupati.

Tak hanya itu, nama-nama lain yang ikut dibawa juga tak kalah strategis. Mulai dari Kepala Satpol PP Hartono, Kepala Dinas PUPR Erwin Novianto, hingga Kepala BPKAD Dwi Hari Subagyo.

Rombongan pejabat ini diangkut menggunakan bus PO Harapan Jaya bernomor polisi AG 7064 US. Pengawalan ketat dari aparat Satuan Lalu Lintas mengawal perjalanan mereka.

Yang menarik, seluruh jendela bus ditutup rapat menggunakan kelambu. Alhasil, tak seorang pun publik bisa melihat wajah para pejabat di dalamnya. Rombongan lebih dulu menuju Surabaya, lalu diterbangkan ke Jakarta.

Berikut 12 orang yang kini berada di tangan KPK:

· Arif Effendi (Kabag Pemerintahan)
· Jatmiko Dwijo Seputro (anggota DPRD, adik bupati)
· Oki (staf Bagian Umum)
· Makrus Mannan (Kabag Kesra)
· Suyanto (Kepala Dinas Pertanian)
· Hartono (Kepala Satpol PP)
· Yulius Rama Isworo (Kabag Umum)
· Erwin Novianto (Kepala Dinas PUPR)
· Aris Wahyudiono (Kabag Prokopim)
· Agus Prijanto Utomo (Kepala Bakesbangpol)
· Yoga Dwi Ambal (Ajudan Bupati)
· Dwi Hari Subagyo (Kepala BPKAD)

Beberapa pejabat yang sempat diperiksa di Mapolres Tulungagung ternyata tidak masuk rombongan. Mereka antara lain Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Soeroto, Kepala Dinas Kesehatan Desi Lusiana Wardani, Direktur RSUD dr Iskak Zuhrotul Aini, serta Kepala Dinas Sosial Reni Prasetyawati.

Nama Reni bahkan sempat luput dari pantauan wartawan karena tak terlihat saat datang ke lokasi pemeriksaan.

KPK kini tengah mendalami peran masing-masing pihak. Dugaan sementara, praktik korupsi ini melibatkan jaringan kekuasaan yang cukup luas di lingkaran Pemkab Tulungagung.

Sesuai prosedur, KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka. Apakah akan jadi tersangka atau tidak? Publik tinggal menunggu konferensi pers resmi dari Gedung Merah Putih. (By/Red)

Editor: Joko Prasetyo