Jakarta — Komite Reformasi Polri mulai memasuki tahap pengambilan keputusan setelah lebih dari satu bulan menghimpun aspirasi publik terkait agenda percepatan reformasi kepolisian.

Ketua Komite Reformasi Polri, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa rapat Komisi Percepatan Reformasi yang digelar hari ini menjadi bagian dari proses finalisasi arah kebijakan yang akan disampaikan kepada Presiden.

“Hari ini kami rapat Komisi Percepatan Reformasi. Sesudah satu bulan kita menghimpun masukan-masukan dari lebih dari 80 kelompok masyarakat dan ribuan masukan. Kami juga berkunjung ke beberapa daerah untuk mencegah agar partisipasi tidak hanya dari Jakarta,” ujar Jimly.

Ia menjelaskan, selama lebih dari satu bulan terakhir, komite telah menyusun berbagai agenda dan opsi kebijakan untuk kemudian dipilih dan diputuskan.

Rapat kali ini difokuskan pada prosedur pengambilan keputusan, sekaligus membahas sejumlah hal yang dinilai mendesak.

“Jadi hari ini sudah lebih dari satu bulan kami mulai menyusun agenda untuk mengadakan pilihan-pilihan dan memutuskan. Hari ini hanya prosedur kita mengambil keputusan, di samping ada hal-hal yang kami anggap mendesak,” jelasnya.

Sebagai jalan keluar, Komite Reformasi Polri sepakat mendorong pengaturan ke tingkat regulasi yang lebih tinggi agar memiliki daya ikat yang lebih luas.

“Solusinya kita angkat ke tingkat aturan yang lebih tinggi agar mengikat bukan hanya ke dalam, tetapi juga ke semua instansi terkait, sambil memperbaiki kekurangan-kekurangan. Itu yang sudah kami sepakati,” pungkas Jimly.

Melalui langkah ini, Komite Reformasi Polri berharap pembenahan kelembagaan dan regulasi kepolisian dapat dilakukan secara komprehensif, selaras, dan berkelanjutan. (By/Red)

Jakarta – Komandan Batalyon Infanteri 2 Marinir, Letkol Marinir Helilintar Setiojoyo Laksono, S.E., memimpin langsung pelaksanaan Apel Organik yang diikuti seluruh prajurit Yonif 2 Marinir.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan kesiapan tempur, kedisiplinan, serta kesiapan personel dan materiil satuan. Apel digelar di Lapangan Apel Batalyon Infanteri 2 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).

Apel organik tersebut bertujuan untuk mengecek kekuatan personel, tingkat kedisiplinan, serta kesiapan perorangan maupun materiil yang dimiliki satuan.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi kesiapan prajurit dalam menghadapi berbagai tugas yang diberikan oleh komando atas.

Dengan dilaksanakannya apel organik ini, diharapkan prajurit Yonif 2 Marinir semakin siap, tangguh, dan responsif dalam mendukung setiap pelaksanaan tugas pokok Korps Marinir TNI Angkatan Laut.

Pada kesempatan tersebut, Komandan Batalyon Infanteri 2 Marinir, Letkol Marinir Helilintar Setiojoyo Laksono, S.E., menegaskan bahwa kesiapan tempur merupakan tanggung jawab bersama yang harus selalu dijaga setiap saat.

“Apel organik ini bertujuan untuk memastikan seluruh prajurit Yonif 2 Marinir berada dalam kondisi siap operasional. Melalui kegiatan ini, diharapkan prajurit semakin siap menghadapi tantangan tugas ke depan serta mampu melaksanakan setiap perintah dengan cepat, tepat, dan profesional,” ujarnya. (Timo)

Sorong, PBD – Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dyah Roro Esti Widya Putri, secara resmi membuka pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (18/12/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Halaman Dinas UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong, tersebut ditandai dengan penabuhan tifa oleh Wakil Menteri Perdagangan sebagai simbol dimulainya Operasi Pasar Murah.

Dalam kegiatan ini, Wamen Perdagangan didampingi Utusan Khusus Presiden RI Bidang Pariwisata, Zita Anjani. Turut hadir Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, jajaran pimpinan perangkat daerah, unsur Forkopimda, TNI–Polri, serta para pemangku kepentingan terkait.

Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang menghadirkan bahan kebutuhan pokok dengan harga di bawah rata-rata pasar.

“Ini merupakan inovasi yang sangat kami apresiasi. Operasi pasar murah diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Roro Esti.

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat untuk melihat langsung kondisi di lapangan, khususnya terkait ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok.

“Dengan turun langsung ke lapangan, kami dapat mengetahui komoditas apa saja yang memerlukan stabilisasi harga, termasuk upaya revitalisasi pasar, baik secara fisik maupun nonfisik,” jelasnya.

Roro Esti juga menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan operasi pasar yang digelar secara rutin menjelang hari-hari besar keagamaan, seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Hari Raya Idulfitri.

“Kegiatan seperti ini sangat dinantikan masyarakat. Pemerintah pusat mendukung sepenuhnya upaya-upaya yang berpihak langsung kepada masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen Perdagangan menyoroti minyak goreng sebagai salah satu komoditas strategis yang terus dipantau oleh Kementerian Perdagangan. Ia memastikan bahwa ketersediaan minyak goreng di Papua Barat Daya masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit, yang mengatur penyaluran minyak goreng rakyat dengan porsi 35 persen melalui BUMN Pangan, yakni ID FOOD dan Bulog.

“Kebijakan ini bertujuan untuk memutus rantai distribusi yang terlalu panjang. Semakin panjang rantai pasok, maka harga barang akan semakin mahal,” ungkapnya.

Roro Esti menambahkan, berbagai masukan dari pemerintah daerah akan ditindaklanjuti di tingkat pusat sebagai bentuk penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok. (Timo)