Jakarta– Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tempur, prajurit Batalyon Infanteri 2 Marinir (Yonif 2 Mar) Pasmar 1 melaksanakan latihan menembak senapan dan sniper di Lapangan Tembak Jusman Puger, Kesatrian Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (13/09/2025).

Latihan ini merupakan bagian dari program pembinaan satuan yang berkelanjutan guna membina naluri tempur dan kemampuan dasar prajurit Korps Marinir, khususnya dalam hal menembak presisi baik dengan senapan laras panjang maupun senjata khusus sniper.

Dalam sesi latihan ini, para prajurit digembleng dengan berbagai teknik menembak, mulai dari penguasaan posisi menembak yang benar, perhitungan jarak tembak dengan akurat, hingga kemampuan observasi dan analisis medan secara taktis.

Latihan dilakukan secara bertahap dan terstruktur, disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing prajurit, serta menggunakan amunisi tajam dalam kondisi simulasi pertempuran yang mendekati nyata.

Komandan Batalyon Infanteri 2 Marinir, Letkol Mar Helilintar Setiojoyo Laksono, S.E., yang turut memantau langsung jalannya latihan, menekankan pentingnya latihan ini sebagai sarana membentuk naluri tempur prajurit agar selalu siap dalam menghadapi setiap kemungkinan penugasan, baik di dalam maupun luar negeri.

“Kemampuan menembak adalah dasar mutlak yang harus dimiliki setiap prajurit Korps Marinir. Latihan ini bukan hanya soal akurasi, tapi juga tentang ketenangan, ketajaman insting, serta kesiapan mental dalam kondisi tekanan tinggi. Kami ingin membentuk prajurit yang tangguh, cepat, dan tepat dalam bertindak di setiap medan,” tegas Danyonif 2 Marinir.

Latihan ini juga menjadi momen penting untuk menguji kesiapan tempur satuan secara individu maupun tim, sekaligus sebagai sarana evaluasi kemampuan tempur secara menyeluruh. Dengan medan latihan yang menantang dan simulasi skenario lapangan yang variatif, prajurit dituntut untuk adaptif, fokus, serta mampu mengambil keputusan cepat dan akurat.

Meski berlangsung dalam intensitas tinggi, seluruh rangkaian latihan tetap mengedepankan prosedur keamanan (safety first) dan mengikuti protokol standar latihan tempur yang ditetapkan oleh TNI Angkatan Laut, guna mencegah risiko cedera dan menjaga efektivitas pelatihan.

Ke depan, Yonif 2 Mar akan terus mengintensifkan latihan serupa sebagai bagian dari pembinaan kemampuan dasar prajurit.

Diharapkan, dengan pelatihan berkelanjutan seperti ini, Korps Marinir akan semakin siap dan profesional dalam menjalankan setiap tugas negara, baik dalam operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

Dengan semangat tempur yang terasah dan keterampilan yang teruji, prajurit Yonif 2 Mar membuktikan bahwa mereka adalah garda terdepan Korps Marinir yang siap digerakkan kapan saja, di mana saja, demi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Timo/red)

Manokwari PBD— Suasana pagi di Lapangan Makodam XVIII/Kasuari, Arfai 1, Manokwari, penuh semangat dan tekad baru. Dalam apel gelar pasukan yang berlangsung khidmat, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru resmi mengemban amanah sebagai Pangdam XVIII/Kasuari, menggantikan Mayjen TNI Jimmy Ramos Manalu, S.Hub.Int., M.H.I.

Momentum ini bukan hanya seremonial pergantian pimpinan, tetapi menjadi awal dari komitmen baru Kodam XVIII/Kasuari untuk semakin dekat dan hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Dalam arahannya, Pangdam menegaskan bahwa jabatan yang diemban adalah sebuah tanggung jawab besar untuk terus membawa manfaat bagi masyarakat, (11/9).

“Saya mengajak seluruh prajurit Kodam XVIII/Kasuari untuk tetap memegang teguh loyalitas tegak lurus, menjaga kehormatan TNI, dan menjadikan kehadiran kita sebagai solusi di tengah masyarakat,” ujar Pangdam.

Ia menekankan pentingnya menjadikan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, dan Panca Prasetya Korpri sebagai landasan moral dan spiritual dalam setiap tugas pengabdian. Dengan nilai-nilai tersebut, prajurit diharapkan mampu menjalankan tugas dengan keimanan, kedisiplinan, dan etos kerja tinggi.

“Kodam XVIII/Kasuari akan kuat jika seluruh elemen di dalamnya bersatu. Soliditas, kerja sama, dan loyalitas adalah kunci. Kita harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya, termasuk bijak dalam bermedia sosial dan selalu dekat dengan rakyat,” tegas Pangdam.

Lebih dari sekadar kekuatan pertahanan, TNI Angkatan Darat melalui Kodam XVIII/Kasuari hadir sebagai mitra rakyat dalam pembangunan.

Pangdam menegaskan bahwa prajurit di bawah komandonya harus membawa manfaat di setiap penugasan tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai permasalahan sosial di dua provinsi ujung timur Indonesia ini.

“TNI lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, dan akan kembali kepada rakyat. Maka, kehadiran kita di tanah Papua harus memberi dampak nyata dan membawa harapan,” tambahnya.

Dalam kegiatan ramah tamah yang turut dihadiri Forkopimda Papua Barat dan Papua Barat Daya, Pangdam menyampaikan pesan penting: TNI tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi semua pihak untuk membangun Papua.

“Kami mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Silakan berikan tugas dan tanggung jawab kepada kami. Biarkan kami sibuk dengan tugas, agar kami bisa memberi kontribusi nyata dalam pembangunan Papua Barat dan Papua Barat Daya,” ucapnya lugas.

Pernyataan tersebut disambut optimisme oleh Pemerintah Daerah. Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, S.H., M.Si., menyampaikan keyakinannya bahwa dengan pengalaman dan integritas Pangdam yang baru, Kodam XVIII/Kasuari akan menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan.

“Pembangunan Papua Barat butuh sinergi. Kami percaya Pangdam akan menjadi motor penggerak kolaborasi antar lembaga, bukan bekerja secara parsial,” ujarnya.

Hal senada disampaikan perwakilan Gubernur Papua Barat Daya melalui Kakesbangpol, yang mengajak semua pihak menjaga persatuan dan kedamaian.

Ia menegaskan bahwa Papua Barat dan Papua Barat Daya harus rukun agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut dikukuhkan pula Ny. Mevi Christian K. Tehuteru sebagai Ibu Raksa Karini Sri Sena Kodam XVIII/Kasuari.

Sebagai Ketua Persit KCK Daerah XVIII/Kasuari, peran beliau akan memperkuat aspek kesejahteraan dan moril keluarga besar Kodam dalam mendukung keberhasilan tugas prajurit.

Apel gelar pasukan dan ramah tamah ini dihadiri jajaran lengkap pejabat Kodam, para Danrem, Dandim, Danbrigif, Danyonif, hingga seluruh prajurit dan PNS Kodam XVIII/Kasuari serta pengurus Persit.

Ini menandakan kesatuan dan kesiapan penuh Kodam XVIII/Kasuari dalam menjalankan komitmen besar: menjaga keamanan, mendukung pembangunan, dan menjadi solusi bagi rakyat.

Kodam XVIII/Kasuari kini menatap ke depan dengan semangat baru. Di bawah komando Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, misi besar telah digariskan: menjadikan TNI AD sebagai kekuatan yang tidak hanya disegani, tetapi juga dicintai oleh rakyat Papua. (Timo)

Kota Sorong PBD— Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menjadi tuan rumah pelaksanaan Lokakarya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak dan Retribusi Daerah yang diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah dari Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, Rabu hingga Kamis (10-11 September 2025), bertempat di Hotel Vega, Jalan Frans Kaisiepo, Kelurahan Malaingkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong.

Lokakarya ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui penguatan regulasi pajak dan retribusi daerah, sejalan dengan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Ketentuan Perpajakan Daerah (HKPD) yang mulai berlaku sejak Januari 2022.

Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Direktorat Pendapatan Daerah.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong, Bapak Gandung Triyasmoko, menekankan pentingnya lokakarya ini sebagai forum pembelajaran dan koordinasi bagi pengelola pajak daerah.

“Acara ini menjadi sangat krusial bagi pemerintah daerah dalam memahami UU HKPD dan Peraturan Pemerintah terkait pajak dan retribusi daerah sehingga dapat merumuskan solusi antisipatif atas berbagai permasalahan yang mungkin muncul di lapangan,” ujar Gandung.

Sementara itu, Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Teguh Narutomo, MM, menyampaikan bahwa UU HKPD merupakan tonggak penting dalam memperkuat desentralisasi fiskal di Indonesia.

Melalui penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan penerimaan daerah akan meningkat dan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya penyampaian dari Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan, Lydia Kurniawati Christyana, memaparkan landasan hukum yang mendasari pemungutan pajak daerah serta pentingnya digitalisasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam optimalisasi pendapatan daerah.

“Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja bersama, memanfaatkan teknologi dan pendekatan strategis agar potensi pajak daerah, termasuk optimalisasi pajak alat berat di wilayah DOB (Daerah Otonomi Baru), dapat terealisasi secara maksimal dan berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya kesepahaman dan fokus bersama dari Pemerintah Daerah DOB bahwa optimalisasi pemungutan harus memperhatikan dukungan kemudahan berusaha, kemampuan ekonomi masyarakat, dan perbaikan kualitas pelayanan publik di Daerah ” jelas Lydia.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat Daya, Harjito, mewakili Gubernur Elisa Kambu, juga memberikan sambutan sekaligus menyampaikan harapannya agar peraturan daerah yang disusun dapat memberikan ruang optimal bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan tanpa mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat setempat.

“Kami optimis dengan adanya lokakarya ini, Provinsi Papua Barat Daya dan daerah lain di Papua dapat meningkatkan pendapatan asli daerah secara efektif dan efisien, sebagai pondasi pembangunan yang berkelanjutan,” tuturnya.

Lokakarya ini juga menjadi momentum bagi empat daerah otonomi baru di Papua untuk mendapatkan pendampingan teknis dan regulasi yang tepat dalam merumuskan Raperda pajak dan retribusi daerah yang adaptif terhadap karakteristik dan kebutuhan lokal masing-masing.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri secara aktif memberikan supervisi dan pengawasan preventif agar regulasi yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat dijalankan dengan baik.

Penyusunan Raperda ini diharapkan mampu menanggulangi permasalahan administrasi dan teknis dalam pengelolaan pajak daerah, serta membuka peluang inovasi dalam penerimaan daerah melalui digitalisasi dan integrasi data.

Dengan demikian, lokakarya ini menjadi bagian dari reformasi perpajakan daerah yang sejalan dengan visi nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Seluruh rangkaian acara di Kota Sorong ini menunjukkan komitmen kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sinergi yang kokoh demi memperkuat sistem desentralisasi fiskal, serta mendorong Papua Barat Daya dan daerah lain di Tanah Papua menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Timo)