Jakarta— Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan bagian dari pembaruan sistem hukum pidana nasional yang bertujuan memperkuat supremasi hukum serta memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan aparat penegak hukum.

Menurut Rullyandi, KUHAP baru hadir sebagai bentuk koreksi dan penyempurnaan terhadap aturan sebelumnya melalui proses harmonisasi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan hukum, termasuk sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Lahirnya KUHAP baru merupakan paradigma pembaharuan hukum yang telah melalui proses harmonisasi serta mempertimbangkan berbagai perubahan hukum, termasuk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi bagian dari perkembangan hukum acara pidana,” ujar Muhammad Rullyandi di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Ia menjelaskan, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mengatur mengenai perlunya prosedur pemeriksaan calon tersangka sebelum dilakukan penetapan tersangka. Menurutnya, ketentuan tersebut merupakan bagian dari rezim KUHAP lama dan telah mengalami perubahan dengan berlakunya KUHAP baru.

“Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 harus dipahami dalam konteks keberlakuan KUHAP pada saat itu. Dengan adanya KUHAP baru, terdapat paradigma dan pengaturan baru yang menegaskan mekanisme penetapan tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti,” jelasnya.

Rullyandi menyebut, KUHAP baru telah mengatur secara tegas bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh paling sedikit dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 31 dan Pasal 90 ayat (1) KUHAP baru.

“Ketentuan dalam KUHAP baru memberikan penegasan bahwa dasar utama penetapan tersangka adalah terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah. Hal ini menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum sekaligus memperkuat profesionalitas aparat penegak hukum,” katanya.

Ia menambahkan, dengan adanya pengaturan baru tersebut, ketentuan mengenai pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka sebagaimana berkembang dalam praktik berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak lagi menjadi persyaratan mutlak sepanjang penyidik telah memenuhi standar pembuktian yang ditentukan dalam KUHAP baru.

“Sepanjang penyidik telah memperoleh minimal dua alat bukti yang sah sesuai KUHAP baru, maka penetapan tersangka dapat dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut tanpa harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka sebagai saksi,” tutur Rullyandi.

Lebih lanjut, ia menilai perubahan KUHAP ini harus dipahami sebagai upaya menyeimbangkan antara perlindungan hak warga negara dengan kebutuhan penegakan hukum yang efektif.

“KUHAP baru pada prinsipnya tetap menjunjung tinggi due process of law, namun di sisi lain memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan kewenangannya secara profesional berdasarkan alat bukti yang sah,” pungkasnya. (By/Red)

Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo.

Kali ini, penyidik memanggil empat direktur perusahaan swasta sebagai saksi untuk mendalami dugaan aliran dana dan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan empat saksi yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan yakni LUT selaku Direktur PT Has Putra Indonesia, MAL selaku Direktur CV Karya Remaja, ED selaku Direktur CV Bumi Mitra Sejahtera, dan BS selaku Direktur CV Mitra Karya Sejati.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi atas nama LUT selaku Direktur PT Has Putra Indonesia, MAL selaku Direktur CV Karya Remaja, ED selaku Direktur CV Bumi Mitra Sejahtera, dan BS selaku Direktur CV Mitra Karya Sejati,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, pada Senin (13/7), melangsir dari Antara.

Menurut Budi, seluruh saksi akan diperiksa di Markas Polda Jawa Timur. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperkuat alat bukti sekaligus menelusuri dugaan aliran dana serta hubungan para saksi dengan perkara yang sedang diusut.

Pemanggilan empat direktur perusahaan swasta ini menunjukkan penyidikan tidak hanya menyasar pihak internal Pemerintah Kabupaten Tulungagung, tetapi juga pihak eksternal yang diduga mengetahui atau memiliki informasi penting terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Tulungagung pada 10 April 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 18 orang, termasuk Gatut Sunu Wibowo.

Sehari kemudian, tepatnya pada 11 April 2026, KPK menetapkan Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka atas dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tulungagung pada tahun anggaran 2025–2026.

Berdasarkan konstruksi perkara yang dipaparkan KPK, Gatut diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan meminta sejumlah kepala perangkat daerah menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan sekaligus status sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Surat yang telah ditandatangani dan dibubuhi meterai itu sengaja tidak diberi tanggal. Dokumen tersebut diduga digunakan sebagai alat tekanan agar para pejabat menyerahkan sejumlah uang demi mempertahankan jabatan mereka.

Dari praktik tersebut, KPK menduga Gatut menerima uang sekitar Rp2,7 miliar, yang merupakan bagian dari target pungutan sebesar Rp 5 miliar kepada 16 kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Hingga kini, KPK masih terus mengembangkan penyidikan dengan menelusuri peran setiap pihak yang diduga mengetahui mekanisme pengumpulan dana maupun pihak-pihak yang diduga turut menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Pemeriksaan terhadap empat direktur perusahaan swasta diharapkan dapat memperkuat pembuktian sekaligus memperjelas konstruksi perkara yang sedang dikembangkan penyidik. (By/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Depok— Tidak semua jejak sejarah tercatat melalui pidato kenegaraan atau keputusan politik. Sebagian justru tersimpan dalam kisah-kisah pengabdian yang berlangsung jauh dari sorotan publik. Salah satunya adalah hubungan keluarga Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), yang kemudian berlanjut melalui pengabdian Kapten PNB Anumerta Surindro Supjarso, suami Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Hubungan itu memperlihatkan bahwa sejarah sebuah keluarga besar bangsa tidak hanya dibangun melalui kepemimpinan politik, tetapi juga melalui pengabdian di medan tugas.

Pada masa awal kemerdekaan, Soekarno menempatkan pembangunan kekuatan udara sebagai salah satu bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara. Di tengah berbagai keterbatasan, TNI AU tumbuh menjadi salah satu unsur pertahanan yang memperoleh perhatian dalam pembangunan organisasi, pendidikan, maupun modernisasi alat utama sistem persenjataan.

Dalam perjalanan tersebut, sejumlah tokoh TNI AU berperan dalam membangun fondasi kekuatan udara Indonesia. Di antaranya Marsekal Omar Dhani yang memimpin Angkatan Udara pada dekade 1960-an, sebuah periode yang menandai perkembangan penting organisasi dan kemampuan operasional TNI AU.

Bagi Megawati Soekarnoputri, hubungan dengan TNI AU kemudian memperoleh dimensi yang lebih personal ketika ia menikah dengan Surindro Supjarso, seorang perwira penerbang yang bertugas di Lanud Iswahjudi, Madiun.

Seorang Penerbang.

Surindro Supjarso meniti karier militernya melalui pendidikan di Akademi Angkatan Udara. Rekan-rekannya mengenalnya sebagai penerbang yang tenang, disiplin, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap profesinya.

Ia kemudian bertugas di Skadron Udara 42 Lanud Iswahjudi sebagai penerbang pesawat angkut.

Pada 1970, Surindro memperoleh penugasan menerbangkan pesawat angkut ringan Skyvan SC.7 3M-400 bernomor registrasi T-701 menuju Biak, Irian Jaya, kini Papua.

Dalam penerbangan tersebut, pesawat mengalami kecelakaan dan dinyatakan hilang di perairan Biak. Hingga kini, keberadaan pesawat beserta awaknya belum diketahui secara pasti.

Peristiwa itu menjadi salah satu catatan yang masih dikenang dalam sejarah penerbangan militer Indonesia.

Sebagai bentuk penghormatan atas pengabdiannya, negara menganugerahkan kenaikan pangkat anumerta kepada Surindro menjadi Kapten Penerbang.

Pengabdian yang Dikenang.

Bagi lingkungan TNI AU, nama Surindro Supjarso tidak berhenti sebagai bagian dari arsip sejarah.

Pada 16 Juni 2022, TNI AU meresmikan Gedung Kapten PNB Anumerta Surindro Supjarso di Lanud Iswahjudi, Madiun. Peresmian tersebut dihadiri Ketua DPR RI saat itu, Puan Maharani, yang mewakili keluarga, bersama jajaran pimpinan TNI AU.

Penamaan gedung tersebut menjadi bentuk penghormatan institusional kepada seorang prajurit yang gugur ketika menjalankan tugas negara.

Di lingkungan militer, penghormatan semacam itu bukan sekadar penamaan sebuah bangunan. Ia menjadi cara institusi merawat ingatan kolektif atas dedikasi, profesionalisme, dan pengorbanan anggotanya.

Jejak hubungan keluarga Soekarno dengan TNI Angkatan Udara memperlihatkan bahwa sejarah tidak hanya dibentuk oleh keputusan para pemimpin negara, tetapi juga oleh orang-orang yang mengabdikan diri di balik layar.

Dalam konteks itu, kisah Surindro Supjarso menghadirkan dimensi lain dari perjalanan keluarga Soekarno, bukan mengenai politik kekuasaan, melainkan mengenai tanggung jawab seorang prajurit kepada negara.

Lima dekade lebih telah berlalu sejak hilangnya Skyvan T-701 di langit Papua. Namun, nama Surindro tetap hidup dalam ingatan keluarga, lingkungan TNI AU, dan sejarah pengabdian kepada Republik.

Pada akhirnya, sejarah memang tidak selalu berbicara tentang mereka yang berdiri di podium. Sejarah juga menyimpan kisah mereka yang menjalankan tugas dalam diam, mengabdikan diri hingga akhir, dan meninggalkan teladan bahwa kecintaan kepada bangsa sering kali diwujudkan bukan melalui kata-kata, melainkan melalui pengorbanan. (By/Red)

Oleh: Muhammad Johansyah, Ir., M.Eng., M.A., Marsekal Pertama TNI (Purn).