Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo.

Kali ini, penyidik memanggil empat direktur perusahaan swasta sebagai saksi untuk mendalami dugaan aliran dana dan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan empat saksi yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan yakni LUT selaku Direktur PT Has Putra Indonesia, MAL selaku Direktur CV Karya Remaja, ED selaku Direktur CV Bumi Mitra Sejahtera, dan BS selaku Direktur CV Mitra Karya Sejati.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi atas nama LUT selaku Direktur PT Has Putra Indonesia, MAL selaku Direktur CV Karya Remaja, ED selaku Direktur CV Bumi Mitra Sejahtera, dan BS selaku Direktur CV Mitra Karya Sejati,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, pada Senin (13/7), melangsir dari Antara.

Menurut Budi, seluruh saksi akan diperiksa di Markas Polda Jawa Timur. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperkuat alat bukti sekaligus menelusuri dugaan aliran dana serta hubungan para saksi dengan perkara yang sedang diusut.

Pemanggilan empat direktur perusahaan swasta ini menunjukkan penyidikan tidak hanya menyasar pihak internal Pemerintah Kabupaten Tulungagung, tetapi juga pihak eksternal yang diduga mengetahui atau memiliki informasi penting terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Tulungagung pada 10 April 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 18 orang, termasuk Gatut Sunu Wibowo.

Sehari kemudian, tepatnya pada 11 April 2026, KPK menetapkan Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka atas dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tulungagung pada tahun anggaran 2025–2026.

Berdasarkan konstruksi perkara yang dipaparkan KPK, Gatut diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan meminta sejumlah kepala perangkat daerah menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan sekaligus status sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Surat yang telah ditandatangani dan dibubuhi meterai itu sengaja tidak diberi tanggal. Dokumen tersebut diduga digunakan sebagai alat tekanan agar para pejabat menyerahkan sejumlah uang demi mempertahankan jabatan mereka.

Dari praktik tersebut, KPK menduga Gatut menerima uang sekitar Rp2,7 miliar, yang merupakan bagian dari target pungutan sebesar Rp 5 miliar kepada 16 kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Hingga kini, KPK masih terus mengembangkan penyidikan dengan menelusuri peran setiap pihak yang diduga mengetahui mekanisme pengumpulan dana maupun pihak-pihak yang diduga turut menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Pemeriksaan terhadap empat direktur perusahaan swasta diharapkan dapat memperkuat pembuktian sekaligus memperjelas konstruksi perkara yang sedang dikembangkan penyidik. (By/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Depok— Tidak semua jejak sejarah tercatat melalui pidato kenegaraan atau keputusan politik. Sebagian justru tersimpan dalam kisah-kisah pengabdian yang berlangsung jauh dari sorotan publik. Salah satunya adalah hubungan keluarga Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), yang kemudian berlanjut melalui pengabdian Kapten PNB Anumerta Surindro Supjarso, suami Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Hubungan itu memperlihatkan bahwa sejarah sebuah keluarga besar bangsa tidak hanya dibangun melalui kepemimpinan politik, tetapi juga melalui pengabdian di medan tugas.

Pada masa awal kemerdekaan, Soekarno menempatkan pembangunan kekuatan udara sebagai salah satu bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara. Di tengah berbagai keterbatasan, TNI AU tumbuh menjadi salah satu unsur pertahanan yang memperoleh perhatian dalam pembangunan organisasi, pendidikan, maupun modernisasi alat utama sistem persenjataan.

Dalam perjalanan tersebut, sejumlah tokoh TNI AU berperan dalam membangun fondasi kekuatan udara Indonesia. Di antaranya Marsekal Omar Dhani yang memimpin Angkatan Udara pada dekade 1960-an, sebuah periode yang menandai perkembangan penting organisasi dan kemampuan operasional TNI AU.

Bagi Megawati Soekarnoputri, hubungan dengan TNI AU kemudian memperoleh dimensi yang lebih personal ketika ia menikah dengan Surindro Supjarso, seorang perwira penerbang yang bertugas di Lanud Iswahjudi, Madiun.

Seorang Penerbang.

Surindro Supjarso meniti karier militernya melalui pendidikan di Akademi Angkatan Udara. Rekan-rekannya mengenalnya sebagai penerbang yang tenang, disiplin, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap profesinya.

Ia kemudian bertugas di Skadron Udara 42 Lanud Iswahjudi sebagai penerbang pesawat angkut.

Pada 1970, Surindro memperoleh penugasan menerbangkan pesawat angkut ringan Skyvan SC.7 3M-400 bernomor registrasi T-701 menuju Biak, Irian Jaya, kini Papua.

Dalam penerbangan tersebut, pesawat mengalami kecelakaan dan dinyatakan hilang di perairan Biak. Hingga kini, keberadaan pesawat beserta awaknya belum diketahui secara pasti.

Peristiwa itu menjadi salah satu catatan yang masih dikenang dalam sejarah penerbangan militer Indonesia.

Sebagai bentuk penghormatan atas pengabdiannya, negara menganugerahkan kenaikan pangkat anumerta kepada Surindro menjadi Kapten Penerbang.

Pengabdian yang Dikenang.

Bagi lingkungan TNI AU, nama Surindro Supjarso tidak berhenti sebagai bagian dari arsip sejarah.

Pada 16 Juni 2022, TNI AU meresmikan Gedung Kapten PNB Anumerta Surindro Supjarso di Lanud Iswahjudi, Madiun. Peresmian tersebut dihadiri Ketua DPR RI saat itu, Puan Maharani, yang mewakili keluarga, bersama jajaran pimpinan TNI AU.

Penamaan gedung tersebut menjadi bentuk penghormatan institusional kepada seorang prajurit yang gugur ketika menjalankan tugas negara.

Di lingkungan militer, penghormatan semacam itu bukan sekadar penamaan sebuah bangunan. Ia menjadi cara institusi merawat ingatan kolektif atas dedikasi, profesionalisme, dan pengorbanan anggotanya.

Jejak hubungan keluarga Soekarno dengan TNI Angkatan Udara memperlihatkan bahwa sejarah tidak hanya dibentuk oleh keputusan para pemimpin negara, tetapi juga oleh orang-orang yang mengabdikan diri di balik layar.

Dalam konteks itu, kisah Surindro Supjarso menghadirkan dimensi lain dari perjalanan keluarga Soekarno, bukan mengenai politik kekuasaan, melainkan mengenai tanggung jawab seorang prajurit kepada negara.

Lima dekade lebih telah berlalu sejak hilangnya Skyvan T-701 di langit Papua. Namun, nama Surindro tetap hidup dalam ingatan keluarga, lingkungan TNI AU, dan sejarah pengabdian kepada Republik.

Pada akhirnya, sejarah memang tidak selalu berbicara tentang mereka yang berdiri di podium. Sejarah juga menyimpan kisah mereka yang menjalankan tugas dalam diam, mengabdikan diri hingga akhir, dan meninggalkan teladan bahwa kecintaan kepada bangsa sering kali diwujudkan bukan melalui kata-kata, melainkan melalui pengorbanan. (By/Red)

Oleh: Muhammad Johansyah, Ir., M.Eng., M.A., Marsekal Pertama TNI (Purn).

Gresik— Satreskrim Polres Gresik Polda Jatim mengungkap dugaan kasus penipuan dan pemalsuan dalam proses penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam kasus ini Polisi menetapakan seorang oknum staf di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pemerintah Kabupaten Gresik berinisial AP (56) sebagai tersangka.

Kasatreskrim Polres Gresik AKP Arya Widjaya mengatakan tersangka AP diduga berperan membantu aksi penipuan dengan meyakinkan para korban bahwa mereka dapat diloloskan menjadi PPPK melalui jalur tidak resmi.

AKP Arya Widjaya menerangkan, kasus ini bermula dari laporan polisi yang diterima pada 13 April 2026.

Dalam penyelidikan terungkap bahwa AP memperkenalkan para korban kepada seseorang, yang sebelumnya telah mengaku memiliki akses untuk meloloskan peserta seleksi PPPK dengan imbalan sejumlah uang.

“Tersangka tidak hanya mempertemukan korban dengan pelaku utama, tetapi juga terus meyakinkan korban bahwa proses pengurusan PPPK sedang berjalan sehingga korban tetap percaya dan tidak segera meminta uangnya kembali,” jelas AKP Arya, Sabtu (11/7/2026).

Dalam penyidikan, Satreskrim Polres Gresik telah memeriksa sebanyak 20 orang saksi. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa rekening koran, enam lembar salinan legalisir surat keputusan (SK) yang diduga palsu, serta percakapan WhatsApp antara tersangka dengan para korban.

Berdasarkan hasil penyidikan, AP diduga memberikan kesempatan, sarana, serta keterangan yang mempermudah tindak pidana penipuan sehingga dijerat sebagai pembantu tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP juncto Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

Polres Gresik juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku mampu meloloskan seseorang menjadi PPPK maupun PNS dengan meminta imbalan uang.

“Apabila menemukan praktik serupa, masyarakat diminta segera melapor kepada kepolisian,” tegas AKP Arya Widjaya. (DON)