Blitar— Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Blitar resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XI pada Minggu (29/9) di Hotel Santika, Kota Blitar.

Acara ini menjadi ajang strategis bagi Partai Golkar dalam memperkuat konsolidasi internal sekaligus menyusun arah baru kepengurusan jelang kontestasi politik nasional ke depan, khususnya Pemilu 2029.

Musda XI ini dihadiri oleh jajaran pengurus partai dari berbagai tingkatan, tokoh senior, serta kader muda yang menjadi representasi wajah baru Partai Golkar.

Sejumlah figur penting turut ambil bagian dalam forum ini, termasuk Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi; Ketua DPD Partai Golkar Kota Blitar, Muhamad Hardi Husodo yang akrab disapa Dodok, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur; serta Wakil Ketua DPRD Kota Blitar dari Fraksi Golkar, Mohamad Hardita Magdi, S.H., atau yang akrab disapa Mas Dito.

Dalam sambutannya saat membuka Musda, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, menekankan pentingnya proses regenerasi dalam tubuh partai.

Ia menyampaikan bahwa Musda XI harus menjadi titik tolak lahirnya kepengurusan yang lebih segar, adaptif dan mencerminkan semangat zaman.

“Kami menargetkan minimal 50 persen pengurus baru berasal dari kalangan muda, bahkan kalau bisa di bawah usia 30 tahun. Mereka inilah yang akan menjadi garda terdepan dalam mendampingi masyarakat dan menyuarakan aspirasi rakyat,” ujar Ali Mufthi di hadapan peserta Musda.

Lebih lanjut, ia menyoroti fenomena bonus demografi yang kini tengah dialami Indonesia.

Berdasarkan analisis internal Partai Golkar, pada Pemilu 2029 mendatang diperkirakan sekitar 69 persen pemilih berasal dari kelompok usia di bawah 30 tahun.

Ini merupakan tantangan besar bagi partai politik untuk tetap relevan di mata generasi muda.

“Jika partai tidak bisa menangkap aspirasi anak muda, maka kita bisa kehilangan eksistensi di masa depan. Golkar harus menjadi rumah bagi generasi muda Indonesia,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ali Mufthi juga menegaskan pentingnya sinergi antara DPD Golkar Kota Blitar dengan pemerintah daerah dalam mendukung program-program strategis yang menyentuh langsung kesejahteraan rakyat.

“Partai Golkar berkomitmen untuk selalu berpihak kepada rakyat. Dukungan terhadap pembangunan lintas sektor adalah wujud nyata dari politik yang solutif dan pro-rakyat,” ungkapnya.

Musda XI juga menetapkan kembali Muhamad Hardi Husodo atau Dodok sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Blitar untuk periode kepengurusan yang baru.

Kepercayaan ini diberikan setelah mempertimbangkan rekam jejak dan kontribusi Dodok dalam menjaga soliditas dan elektabilitas partai di Blitar.

Sementara itu Saat diwawancarai oleh awak Media, Dodok menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan, serta menyampaikan target realistis namun ambisius untuk Pemilu mendatang.

“Insyaallah, kami optimis bisa meningkatkan perolehan kursi di DPRD Kota Blitar. Dari yang sebelumnya tiga kursi, kami menargetkan empat atau bahkan lima kursi di periode berikutnya. Ini bukan mimpi, ini target yang bisa dicapai dengan kerja keras semua kader,” ujarnya penuh keyakinan.

Musda XI ini ditutup dengan semangat optimisme yang tinggi dari seluruh peserta.

Para kader sepakat bahwa regenerasi, keterbukaan terhadap ide-ide baru, serta fokus kepada pemberdayaan masyarakat adalah kunci untuk menjaga eksistensi dan daya tarik Partai Golkar di tengah dinamika politik yang semakin kompleks.

Dengan semangat baru, DPD Golkar Kota Blitar menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi menjadi partai modern yang adaptif, inklusif dan tetap berpijak pada nilai nilai pengabdian kepada masyarakat. (DON/Red)

OKU Timur — Kapolri beserta Ketua Komisi IV DPR RI, Menko Pangan, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Dirut Bulog terpantau tiba di Mahmud Badaruddin II dari Palembang dilanjutkan menaiki helikopter Polri menuju Kab. OKU Timur, Prov. Sumsel pada Sabtu, 27 September 2025.

Perjalanan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III tahun 2025 yang merupakan Program Polri.

“Polri berkomitmen mendukung seluruh program Pemerintah, termasuk dalam menciptakan swasembada pangan nasional”

Diketahui, Polri telah dan sedang gencar melaksanakan Program Mendukung Ketahan Pangan.

Sampai berita ini diterbitkan, terdapat 819.080 Ha lahan binaan Polri yang berpotensi ditanami jagung, dan 483.822 diantaranya telah ditanami.

Program penanaman Polri tersebut telah terasa hasilnya, dimana pada Kuartal I dan II tahun 2025, panen jagung berhasil dilakukan di lahan seluas 360.019 Ha dengan total produksi mencapai 2.083.740 ton jagung.

Sementara pada Kuartal III, Panen Raya sedang berlangsung secara serentak di berbagai wilayah Indonesia dengan luasan 166.512,04 hektare dengan estimasi produksi sebesar 751.442,96 ton.

Puncaknya, pada 27 September 2025, Panen Raya digelar di seluruh Indonesia dengan luasan 1.788,26 hektare dengan estimasi hasil produksi sebesar 7.153,04 ton yang terpusatkan di Kabupaten OKU Timur.

Panen Raya ini sekaligus menjadi bukti bahwa program Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kontribusi langsung terhadap kesejahteraan bangsa.

Dengan capaian yang terus meningkat, program ini akan semakin memperkuat ketahanan pangan Indonesia di masa mendatang. (By/Red)

Sorong PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan dukungan penuhnya terhadap hadirnya Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) sebagai mitra dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat adat.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat Daya, Irma Riyani Soelaiman, S.Sos, MM, mewakili gubernur provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, saat membuka Musyawarah Daerah I JMSI Papua Barat Daya di Kota Sorong, Sabtu (27/9/25).

“Kami percaya JMSI dapat membantu mempublikasikan potensi daerah, memajukan UMKM, pariwisata, dan ekonomi kerakyatan. Media siber harus jadi penyampai pesan yang memberi harapan dan memberdayakan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Irma, peran media lokal sangat strategis dalam mendorong tumbuhnya ekonomi berbasis kearifan lokal.

Dalam konteks Papua Barat Daya, media dapat menjadi alat transformasi sosial yang memberdayakan masyarakat adat, meningkatkan literasi ekonomi, dan memperluas jejaring bisnis lokal.

“Melalui narasi yang positif dan akurat, media bisa mengangkat potensi lokal, mempromosikan wisata, dan menjembatani kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan swasta,” tambahnya.

Plt Ketua JMSI Papua Barat Daya, Aris Walubun, dalam pidato pembukaannya menegaskan bahwa JMSI akan menjadi kekuatan pers yang sehat dan profesional di tanah Papua.

“Kami tidak hanya membina media anggota, tetapi juga memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kualitas demokrasi,” katanya.

Hadirnya JMSI di Papua Barat Daya diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk mengubah lanskap pemberitaan daerah, dengan menjunjung tinggi etika jurnalistik, serta menjadi media yang berpihak kepada pembangunan dan masyarakat adat. (Timo)