Connect with us

Jawa Timur

Kritik Tajam: Perubahan Retribusi Parkir Berlangganan di Tulungagung Berisiko Tinggi bagi Masyarakat

Published

on

TULUNGAGUNG, – Sujanarko, mantan Direktur KPK yang kini berperan sebagai Pemerhati Kebijakan Publik, mempertanyakan langkah pemerintah Tulungagung dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ia khususnya mengkritik perubahan sistem retribusi parkir di tepi jalan umum dari non-langganan menjadi berlangganan.

Menurut Sujanarko, kebijakan ini tampak lebih fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung, tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin terjadi bagi masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa estimasi pendapatan dari parkir konvensional mencapai Rp 9 miliar per tahun, sementara pemerintah berharap parkir berlangganan dapat menghasilkan Rp 12 miliar per tahun.

Namun, ia menilai potensi kebocoran pendapatan bisa mencapai Rp 3 miliar jika jumlah kendaraan tetap.

“Apakah selisih PAD yang mencapai 3 miliar rupiah sebanding dengan risiko masalah yang mungkin muncul? Apakah ada kajian mendalam yang dapat dibagikan kepada publik sehingga masyarakat bisa memberikan masukan?” tanyanya, Senin (21/4).

Lebih lanjut, Sujanarko mempertanyakan apakah parkir berlangganan benar-benar merupakan solusi, mengingat banyak masalah baru yang dapat timbul dari kebijakan ini.

Ia menyampaikan beberapa potensi permasalahan yang perlu diwaspadai, antara lain:

  1. Kemungkinan konflik antara juru parkir konvensional dan parkir berlangganan yang dapat mengganggu ketertiban.
  2. Peningkatan angka pengangguran di kalangan juru parkir yang terdampak oleh kebijakan ini.
  3. Ketidakjelasan aturan mengenai sepeda motor dengan plat nomor luar kota atau yang bersifat sementara di Tulungagung.
  4. Ancaman penyalahgunaan wewenang di lapangan, seperti pungutan liar pada kendaraan yang beroperasi di perumahan.
  5. Pertanyaan mengenai kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam pengawasan dan penertiban, serta efektivitas sistem monitoring dan evaluasi yang ada.

Sujanarko juga menekankan pentingnya belajar dari pengalaman masa lalu, ketika Tulungagung pernah menerapkan sistem parkir berlangganan yang berakhir gagal.

“Pemerintah perlu mencari tahu penyebab kegagalan tersebut agar tidak terulang kembali,” pintanya.

Dengan pernyataan ini, Sujanarko menyerukan agar kebijakan pemerintah lebih inklusif dan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat daripada sekadar angka-angka PAD.

“Semua pihak diminta untuk berpikir kritis dan tidak terburu-buru dalam mengimplementasikan kebijakan yang berpotensi berdampak luas,” pungkasnya.

Sementara itu, dr. Meidyan Ricca Alvinca, anggota DPRD Komisi C Kabupaten Tulungagung menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan hasil hearing.

“Saya sebagai pansus 3 akan rapat finalisasi, tentunya juga mempertimbangkan dari hasil publik hearing kemarin sebagai bahan masukan. Saya rasa juga ada baiknya berlangganan untuk mengurangi kebocoran sehingga PAD yang dihasilkan tidak turun drastis. Yang penting, hasil dari perda ini nanti ke depanya benar-benar untuk kepentingan rakyat, khususnya infrastruktur dan PJU. Nanti akan dikawal dalam implementasinya, karena masih banyak yang perlu dibenahi dan didukung untuk menjalankan perda ini,” jelasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung belum memberikan keterangan. (DON-red)

Editor: Joko Prasetyo

Jawa Timur

KH. Syaifuddin “Mathmaster” Guncang Tulungagung: Ubah Ketakutan Matematika Jadi Kegembiraan

Published

on

TULUNGAGUNG — Di tengah tantangan dunia pendidikan yang sering menjadikan matematika sebagai momok menakutkan, Jumat (26/9/2025) menjadi momen penuh inspirasi bagi para pendidik di Tulungagung.

Bertempat di Gedung Dakwah KH. M. Ihya’ Ulumiddin, sosok karismatik KH. Syaifuddin yang dikenal luas sebagai Mathmaster memimpin pelatihan bertajuk “Matematika Mudah dan Menyenangkan”.

Sebanyak 61 guru dari lingkungan LPI Al Azhaar Kedungwaru, Tulungagung, mengikuti pelatihan tersebut dengan antusias.

Tak hanya sebagai ajang peningkatan kompetensi, kegiatan ini menjadi ruang transformasi cara pandang terhadap pelajaran yang kerap ditakuti ini.

Dari Ketakutan Menjadi Kegemaran.

Matematika selama ini identik dengan kesulitan, kebosanan, bahkan ketakutan. Namun, di tangan KH. Syaifuddin, pelajaran ini disulap menjadi permainan logika yang memikat.

Dengan gaya mengajar yang komunikatif, jenaka, dan aplikatif, beliau membagikan trik-trik sederhana agar guru dapat menyampaikan matematika dengan cara yang menarik.

“Di satu sekolah SLTP, saat ujian akhir, 60% murid mendapatkan nilai 100. Nilai sempurna,” tutur beliau, menekankan bahwa pendekatan yang tepat bisa mengubah hasil secara drastis.

Ilmu yang Terapan, Guru yang Berdaya.

Direktur Dikdasmen LPI Al Azhaar, Tuty Hariyati, tak menyembunyikan kekagumannya terhadap materi yang disampaikan.

“Ilmu yang diberikan oleh Mathmaster KH. Syaifuddin sangat praktis dan terapan. Setelah pembinaan akan kita terapkan,” ujarnya penuh semangat.

Pelatihan ini menjadi lebih dari sekadar transfer ilmu. Ia merupakan proses membangun kecintaan terhadap matematika, yang diyakini sebagai pintu pertama menuju pemahaman yang utuh.

Matematika dalam Perspektif Islam.

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pembina YPI Al Azhaar Indonesia, KH. Imam Mawardi Ridlwan, menegaskan bahwa matematika bukan semata ilmu dunia, tapi juga bagian dari syariat.

“Banyak ibadah kita membutuhkan ilmu matematika. Semisal zakat, waris, haji, dan lainnya,” ujarnya.

Beliau berharap agar para guru mulai merasa ringan dan percaya diri dalam mengajar matematika.

“Mathmaster KH. Syaifuddin akan mendampingi dan membantu para guru mahir matematika,” tambahnya dengan nada optimis.

Menuju Generasi Cinta Ilmu.

Pelatihan ini menjadi bagian dari gerakan besar mencetak generasi yang bersahabat dengan angka, bukan takut padanya.

Dengan semangat baru yang dibawa oleh para guru, matematika diharapkan menjadi jembatan menuju kecerdasan, keimanan, dan kemuliaan hidup.

KH. Syaifuddin telah membuktikan bahwa dengan pendekatan yang tepat, matematika bukan hanya bisa dimengerti tetapi bisa dicintai. Dan di Tulungagung, gerakan cinta matematika itu resmi dimulai. (DON/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Paripurna DPRD Kota Kediri, Wali Kota Sampaikan Nota Keuangan Perubahan APBD 2025

Published

on

KEDIRI – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memaparkan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM, pada Kamis (25/9).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Firdaus, anggota DPRD Kota Kediri,
turut dihadiri Wakil Wali Kota Qowimuddin, Sekda Bagus Alit, Sekretaris DPRD Rahmad Hari Basuki, perwakilan Forkopimda, serta pimpinan OPD Kota Kediri.

Vinanda menjelaskan, perubahan APBD dilakukan karena adanya pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024.

“Perubahan ini bertujuan meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dalam rincian, pendapatan daerah yang semula Rp1,52 triliun turun Rp11,87 miliar atau 0,78 persen, menjadi Rp1,50 triliun. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru naik Rp16,04 miliar atau 3,87 persen, sehingga mencapai Rp 430,87 miliar.

Belanja daerah juga mengalami penyesuaian. Dari semula Rp1,85 triliun, turun Rp4,63 miliar atau 0,25 persen menjadi Rp1,84 triliun. Penyesuaian ini meliputi belanja operasi, modal, transfer, hingga belanja tidak terduga.

Sementara pada pos pembiayaan, terdapat penambahan Rp7,24 miliar dari SILPA tahun sebelumnya, sehingga pembiayaan naik 2,19 persen menjadi Rp 338,18 miliar.

“Ini baru gambaran umum, pembahasan lebih lanjut akan kita serahkan kepada dewan,” pungkasnya.(JK/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Tingkatkan Layanan Publik, Mbak Vinanda Rotasi 23 Pejabat Pemkot Kediri

Published

on

KEDIRI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri melakukan penyegaran jajaran kepemimpinannya dengan melantik 23 pejabat tinggi pratama. Kebijakan mutasi dan rotasi ini bertujuan meningkatkan profesionalisme pelayanan publik serta menciptakan birokrasi yang lebih adaptif dan efisien.

Pelantikan digelar di Ruang Joyoboyo, pada Kamis (25/9), dipimpin langsung oleh Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, dan disaksikan oleh Wakil Wali Kota Qowimuddin serta Kepala DPM PTSP Kota Kediri, Edi Darmasto.

Wali Kota Kediri, Mbak Vinanda, (dok/foto istimewa).

Dalam sambutannya, Walikota yang akrab disapa Mbak Vinanda menegaskan bahwa mutasi adalah hal wajar dalam dinamika organisasi. Langkah ini, menurutnya, didasarkan pada hasil uji psikologis dan uji kompetensi untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat.

“Mutasi ini merupakan kesempatan untuk belajar hal-hal baru, mengembangkan diri, dan berkontribusi lebih luas bagi masyarakat. Sebagai garda terdepan pelayan publik, Bapak dan Ibu harus bekerja secara profesional, adaptif, dan penuh semangat pengabdian,” tegasnya.

Ia meyakini para pejabat memiliki kompetensi yang mumpuni dan dapat beradaptasi dengan cepat di tugas barunya. Pihaknya juga mengingatkan bahwa evaluasi kinerja akan terus dilakukan.

“Ini bukan penempatan final. Kami akan lakukan penilaian terus-menerus,” ujarnya.

Wali Kota berpesan dua hal utama kepada para pejabat baru. Pertama, untuk mendalami seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan tugas, guna menghindari masalah di kemudian hari. Kedua, agar segera melakukan konsolidasi dengan staf di lingkungan kerjanya masing-masing.

“Dengan tetap melakukan konsultasi ke atasan dan koordinasi dengan rekan sejawat, sehingga tercipta sinergi yang kuat dalam kepemimpinan,” pungkasnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya Kota Kediri yang lebih sejahtera dan, Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni (MAPAN)

Berikut Daftar 23 Pejabat Tinggi Pratama yang Dilantik:

1. Bagus Alit sebagai Asisten Administrasi Umum

2. Endang Kartika Sari sebagai Kepala Dinas PUPR

3. Rony Yusianto sebagai Kepala Dinas Kominfo

4. Mandung Sulaksono sebagai Kepala Dinas Pendidikan

5. M. Ferry Djatmiko sebagai Kepala Bappeda

6. Tanto Widjohari sebagai Kepala BKPSDM

7. Muklis Isnaini sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik

8. Moh. Ridwan sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

9. Didik Catur sebagai Kepala Bakesbangpol

10. Zachrie Achmad sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM

11. Bambang Priambodo sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga

12. Arief Cholisudin sebagai Kepala Dinas Perhubungan

13. Fajri Mubasysyir sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

14. Anang Kurniawan sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

15. Paulus Luhur sebagai Kepala Satpol PP

16. Imam Muttakin sebagai Kepala Dinas Sosial

17. Wahyu Kusuma Wardhani sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan

18. Eko Lukmono sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

19. Heri Purnomo sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan

20. Syamsul Bahri sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

21. Chevy Ning Suyudi sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

22. Un Ahmad Nurdin sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

23. Indun Munawaroh sebagai Kepala DLHKP

(JK/Red)

Continue Reading

Trending