Kota Sorong — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak resmi menutup kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Anyaman) Tahun 2025 yang berlangsung selama lima hari di Hotel Sahid Mariat, Jalan Ahmad Yani, Distrik Sorong Kota, Jumat (28/11/2025). Penutupan kegiatan dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Sosial PBD, Dr. Anace Nauw, SH, MA, mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos.

Kegiatan pelatihan ini menjadi salah satu implementasi nyata visi Gubernur Papua Barat Daya dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal serta pemberdayaan masyarakat, khususnya mama-mama Papua.

Ketua panitia kegiatan, Markus Solossa, S.Sos, yang juga Kabid Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan teknik dasar anyaman menggunakan bahan lokal berjalan dengan baik dan penuh antusiasme peserta. Materi pelatihan meliputi:

1. Teknik dasar anyaman dari bahan lokal
2. Pengenalan pola dan desain kerajinan
3. Dasar-dasar usaha, kecil dan pemasaran
4. Praktik langsung serta evaluasi kemampuan peserta.

Selama pelatihan, peserta menunjukkan perkembangan signifikan. Mereka mampu menghasilkan berbagai produk anyaman, memperkuat jaringan komunikasi antarpeserta, dan mendapat penilaian positif dari instruktur.

“Produk yang dihasilkan memiliki potensi nilai jual. Peserta antusias dan aktif. Kami akan terus melakukan pendampingan bagi mama-mama Papua, terutama yang telah mengikuti pelatihan ini,” ujar Solossa.

Dalam penyampaiannya, Markus Solossa juga menegaskan bahwa Dinas Sosial tidak akan melepas peserta begitu saja setelah pelatihan selesai. Tenaga pendamping kesejahteraan sosial (TKSK) di berbagai distrik akan dilibatkan untuk membantu perkembangan usaha peserta di lapangan.

Dinas Sosial juga telah menyiapkan langkah tindak lanjut berupa penyediaan bahan penunjang, alat, dan peralatan produksi yang akan diusulkan melalui program tahun 2025–2026. Hal ini menjawab kebutuhan peserta yang menginginkan penggunaan bahan lokal dan dukungan mesin produksi untuk meningkatkan kualitas produk.

“Kami akan mencari mitra usaha yang siap menampung hasil karya mama-mama Papua. Potensinya besar, apalagi Papua Barat Daya merupakan pintu wisata seperti Raja Ampat, tempat turis dari mancanegara melihat langsung hasil kerajinan masyarakat kita,” tambahnya.

Hotel Sahid Mariat telah menyatakan kesediaan bekerja sama menampilkan produk mama-mama Papua sebagai bentuk dukungan nyata terhadap ekonomi kreatif lokal.

Kepala Dinas Sosial, Dr. Anace Nauw, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah dalam melihat langsung potensi masyarakat. Ia menekankan bahwa pelatihan ini selaras dengan visi misi Gubernur dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis lokal.

Anace berpesan agar pemerintah daerah terus membuka ruang pemasaran, termasuk membangun kerja sama dengan hotel-hotel di Sorong serta meminta pihak pengelola bandara menyediakan ruang khusus menampilkan produk kerajinan mama-mama Papua.

“Saya mau kita punya spot khusus di bandara, terutama lantai 2, supaya hasil anyaman mama-mama Papua dilihat dan dibeli oleh pengunjung dari seluruh Nusantara dan mancanegara. Ini bagian penting dari pendampingan, bukan hanya melatih lalu melepas,” tegasnya.

Anace juga meminta agar tahun depan program tidak hanya berhenti pada pelatihan, tetapi dilanjutkan dengan pemberian modal dan bahan baku, pendampingan produksi, hingga pembukaan akses pasar yang konsisten.

Dalam arahannya, Anace dan tim Dinas Sosial menyoroti perlunya pembentukan sanggar atau kelompok usaha untuk memaksimalkan penggunaan mesin produksi yang direncanakan akan dibeli tahun depan. Dengan demikian, peserta pelatihan dapat bekerja secara berkelompok, lebih produktif, dan lebih mudah ditangani oleh pendamping pemerintah.

“salah satu contoh di kabupaten Wamena sudah menggunakan mesin untuk menghasilkan kerajinan tingkat tinggi. Kita juga harus bisa. Mesin tidak bisa diberikan kepada satu orang, tetapi harus digunakan dalam kelompok. Kita akan rencanakan pengadaan empat mesin untuk dua kabupaten peserta tahun ini,” jelasnya.

Tahun ini peserta berjumlah 20 orang, masing-masing 10 dari Sorong Selatan dan 10 dari Maybrat. Tahun depan, peserta akan diambil dari kabupaten lain di Papua Barat Daya, sehingga program ini terus berkembang dari tahun ke tahun.

Pelatihan Sebagai Bagian dari Visi Besar Pembangunan Papua Barat Daya
Anace menegaskan bahwa kegiatan ini adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis tradisi dan budaya lokal. Ia memberikan apresiasi kepada para peserta yang rela meninggalkan keluarga dan anak demi mengikuti pelatihan selama lima hari penuh.

“Ini pekerjaan mulia. Mama-mama Papua ini adalah pelaku utama ekonomi keluarga. Mereka sudah berkorban datang dan tinggal lima hari di hotel demi belajar. Pemerintah sangat menghargai dan akan terus mendukung,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan serupa menjadi agenda rutin tahunan yang tidak hanya melatih, tetapi juga memastikan hasil pelatihan benar-benar berkembang menjadi usaha produktif yang berkelanjutan.

Dengan ditutupnya kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, pelestarian kearifan lokal, dan peningkatan kesejahteraan melalui ekonomi kreatif berbasis anyaman. Ke depan, pemerintah akan memperluas cakupan pelatihan, memperkuat pendampingan, membuka akses pasar, hingga memfasilitasi penggunaan teknologi mesin untuk meningkatkan kualitas produksi mama-mama Papua. (Tim/Red)

SORONG — Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kemandirian dan daya saing kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Melalui program pelatihan tata boga dan otomotif, pemerintah provinsi mendorong terciptanya peluang ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kepala Dinsos PPPA Papua Barat Daya, Anace Nauw, di Sorong, Jumat, menjelaskan bahwa program pemberdayaan tersebut merupakan bentuk intervensi nyata pemerintah untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan peran sosial kelompok rentan yang berada dalam binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Menurutnya, peningkatan keterampilan merupakan langkah penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas.

“Pelatihan keterampilan tata boga dan teknisi otomotif merupakan bagian dari fasilitasi peningkatan kapasitas bagi penyandang disabilitas, PPKS, dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada dalam binaan LKS. Program ini kami rancang agar mereka dapat memiliki keterampilan langsung yang bisa digunakan untuk membuka peluang usaha maupun bekerja di sektor formal,” jelas Anace usai membuka pelatihan di Kota Sorong.

Program ini melibatkan 60 peserta, yang terdiri atas:

• 15 orang peserta tata boga penyandang disabilitas,
• 15 orang PPKS pada bidang tata boga,
• 15 orang peserta otomotif penyandang disabilitas,
• 15 orang peserta otomotif dari kategori PSKS.

Dalam pelatihan tata boga, peserta mendapatkan materi mengenai teknik dasar memasak, pengolahan makanan lokal khas Papua, higienitas dan sanitasi pengolahan makanan, pengemasan produk, serta simulasi produksi dan strategi pemasaran. Materi tersebut dirancang agar peserta mampu menghasilkan produk kuliner yang memenuhi standar pasar.

Sementara itu, pada bidang otomotif, peserta dilatih mengenai pengenalan komponen kendaraan, teknik perawatan mesin dasar, perbaikan ringan, serta praktek langsung dengan peralatan bengkel. Pelatihan teknis ini diharapkan dapat membuka peluang kerja di bengkel otomotif maupun usaha mandiri skala rumah tangga.

Pelatihan yang berlangsung sejak 28 hingga 3 Desember 2025 ini menggandeng lembaga pelatihan profesional dari Makassar untuk memastikan kualitas pembelajaran serta efektivitas transfer pengetahuan kepada peserta.

Anace menegaskan bahwa program ini tidak berhenti pada pelatihan saja. Dinsos Papua Barat Daya akan tetap melakukan pendampingan kepada para peserta setelah kegiatan selesai, termasuk menyediakan fasilitas penunjang untuk membantu mereka memulai usaha.

“Kami akan terus mendampingi dan memberikan pembekalan fasilitas penunjang agar usaha yang mereka rintis dapat berkembang. Harapannya, peserta bukan hanya mahir, tetapi benar-benar mandiri secara ekonomi,” tuturnya.

Dengan adanya pelatihan ini, pemerintah provinsi berharap tercipta lingkungan pemberdayaan yang inklusif, memastikan penyandang disabilitas memiliki ruang yang sama untuk berkembang, berkontribusi, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta komunitas mereka.

Jika Anda ingin versi berita yang lebih formal, lebih singkat, atau untuk rilis pers resmi, saya bisa sesuaikan. (Tim/Red)

SORONG — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat Kampung resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Plt. Asisten I Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Drs. Suardi Tamal, S.TP, MM, mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, bertempat di Hotel Kyriad, Jalan Sungai Maruni, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Rabu (26/11/25).

Dalam sambutannya, Suardi Tamal menegaskan bahwa Dukcapil merupakan sektor strategis yang menjadi dasar seluruh proses pembangunan.
“Dukcapil adalah jantung bangsa, karena data kependudukan yang dimiliki menjadi basis perencanaan di tingkat pusat hingga daerah,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa pemutakhiran data kependudukan harus menjadi prioritas, karena negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga melalui penyediaan dokumen kependudukan yang cepat, akurat, lengkap, dan tanpa biaya.
“Negara harus hadir sampai ke pintu-pintu rumah warga untuk memenuhi hak mereka atas layanan administrasi kependudukan,” tambahnya.

Plt. Asisten I itu juga menekankan bahwa tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan (adminduk) bukan hanya keabsahan identitas, tetapi juga penyediaan data kependudukan yang menjadi rujukan dasar bagi semua sektor pembangunan.

Tantangan terbesar dalam penyelenggaraan layanan adminduk, menurutnya, terletak pada penduduk rentan seperti orang jalanan, kaum marginal, disabilitas, transgender, dan penduduk di wilayah sulit akses. Kendala lain mencakup kurangnya informasi, hambatan internal, hingga minimnya dukungan masyarakat.

Solusi yang ditempuh adalah pelayanan jemput bola melalui pendataan langsung sesuai Permendagri No. 19/2018 dan No. 96/2019.

Sementara itu, Plt. Kepala Disdukcapil PMK Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, memaparkan bahwa kegiatan ini bertujuan mengevaluasi dan memonitor pendataan penduduk di satu kota dan lima kabupaten di Papua Barat Daya. Menurutnya, data pendatang masih belum valid sehingga membutuhkan pembenahan terpadu.

Ia mengungkapkan data jumlah penduduk Papua Barat Daya berdasarkan pendataan Januari–Agustus:

Orang Asli Papua (OAP): 297.474 jiwa

Non-OAP: 364.764 jiwa

Total: 622.236 jiwa

Nikolas menjelaskan bahwa hambatan geografis masih menjadi tantangan utama, terutama di Kabupaten Tambrauw, Sorong Selatan, dan Raja Ampat. “Akses menuju wilayah terpencil belum memadai sehingga pendataan sering terkendala,” ujarnya.

Untuk itu, Pemprov Papua Barat Daya akan menyalurkan bantuan keuangan operasional kepada seluruh kabupaten/kota demi memperlancar pendataan dan pelayanan adminduk hingga ke wilayah paling terpencil. Data valid ditargetkan rampung pada Desember.

“Melalui Bimtek ini, kami berharap seluruh Kepala Dukcapil Kabupaten/Kota dapat menyampaikan kendala lapangan sehingga dapat segera dicarikan solusi bersama,” pungkas Nikolas. (Tim)