SORONG — PT Pelni (Persero) Cabang Sorong mulai melakukan langkah antisipatif menghadapi lonjakan penumpang menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Sebanyak 12 armada kapal, terdiri dari 8 kapal Pelni dan 4 kapal Sabuk Nusantara, disiapkan untuk melayani mobilitas masyarakat di wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya.

Kepala Cabang PT Pelni Sorong, Duta Kusuma, SE, memprediksi lonjakan penumpang pada periode Nataru tahun ini akan meningkat dibandingkan hari biasa. Oleh karena itu, Pelni Sorong mengimbau masyarakat agar memesan tiket lebih awal guna menghindari kehabisan tiket dan penumpukan penumpang di pelabuhan.

“Kami meminta kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik atau merayakan Natal dan Tahun Baru agar memesan tiket sejak jauh hari. Hal ini penting untuk menghindari kepadatan dan memastikan kenyamanan perjalanan,” ujar Duta Kusuma.

Menurutnya, Pelni Sorong berkomitmen memberikan pelayanan maksimal bagi seluruh penumpang, termasuk penumpang dari wilayah kepulauan dan daerah terluar seperti Raja Ampat dan Tambrauw, yang selama ini bergantung pada transportasi laut sebagai moda utama.

Sebagai bentuk antisipasi tambahan, Pelni Sorong juga mengusahakan tiket non-seat, namun penambahannya tetap mengacu pada ketentuan kapasitas maksimum kapal yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan tidak dapat dilampaui demi keselamatan pelayaran.

Duta Kusuma menjelaskan, jumlah tiket non-seat sangat bergantung pada total penumpang keseluruhan di dalam kapal, termasuk penumpang lanjutan dari pelabuhan lain.

“Penambahan tiket non-seat tidak bisa sembarangan. Contohnya Kapal KM Labobar yang memiliki kapasitas maksimal 3.476 penumpang. Jika jumlah tersebut sudah terpenuhi, termasuk penumpang lanjutan dari pelabuhan lain, maka tiket non-seat tidak bisa ditambah lagi,” jelasnya.

Saat ini, untuk rute favorit seperti Ambon, Ternate, dan Bitung, penjualan tiket dari Pelabuhan Sorong tercatat sudah mencapai sekitar 1.000 lebih penumpang, namun Pelni tetap melakukan pemantauan ketat terhadap data penumpang on board agar tidak terjadi kelebihan kapasitas.

Dengan berbagai kesiapan tersebut, PT Pelni Cabang Sorong berharap angkutan laut selama periode Nataru 2025/2026 dapat berjalan aman, tertib, dan lancar, serta memberikan rasa nyaman bagi seluruh masyarakat yang menggunakan jasa transportasi laut Pelni. (Tim/Red)

Kabupaten Maybrat — Menjelang perayaan Hari Raya Natal, Gereja Katolik Stasi Santo Paulus Kumurkek, Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, menerima bantuan perlengkapan gereja dari Presiden Republik Indonesia.

Bantuan tersebut disambut dengan penuh rasa syukur oleh tokoh adat, pimpinan gereja, serta umat setempat sebagai wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kehidupan keagamaan masyarakat di Tanah Papua.

Tokoh Adat Aifat Timur Raya, Manfred Mate, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan yang diberikan.

Menurutnya, bantuan perlengkapan gereja ini tidak hanya bernilai material, tetapi juga memiliki makna penting dalam mendukung pembinaan iman serta memperkuat kehidupan rohani umat.

“Kami di Gereja Katolik Stasi Santo Paulus Kumurkek mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas bantuan yang kami terima. Ini merupakan bentuk kepedulian yang luar biasa terhadap pembinaan iman masyarakat, khususnya umat Katolik di wilayah Aifat,” ujar Manfred Mate.

Ia menegaskan bahwa masyarakat adat Aifat Timur Raya memiliki komitmen kuat untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan kehidupan sosial, keagamaan, serta pembangunan di daerah tersebut.

“Kami berkomitmen untuk terus menjaga keamanan wilayah, dan hal ini telah kami buktikan sejak tahun 2021 hingga saat ini. Keamanan adalah tanggung jawab bersama, dan kami sebagai tokoh adat siap mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Pastor Gereja Katolik Stasi Santo Paulus Kumurkek, Pastor Frans Kardinal, turut menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian yang diberikan kepada umat gereja di Distrik Aifat.

Ia menilai bantuan tersebut menjadi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat, khususnya dalam mendukung kegiatan keagamaan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan perhatian kepada umat Gereja Katolik Santo Paulus Kumurkek. Bantuan ini membuat kami merasa sungguh diperhatikan oleh pemerintah,” ungkap Pastor Frans Kardinal.

Ia berharap perhatian pemerintah tidak berhenti pada bantuan keagamaan semata, tetapi juga terus berlanjut pada pembangunan berbagai sektor di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Maybrat.

“Harapan kami, pemerintah terus memperhatikan pembangunan di Tanah Papua agar masyarakat dapat merasakan kesejahteraan yang lebih baik, sejalan dengan pembinaan iman dan kehidupan sosial yang harmonis,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pastor Frans Kardinal juga mengimbau seluruh umat dan masyarakat untuk menyongsong perayaan Natal dengan penuh kedamaian, kebersamaan, dan semangat persaudaraan.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban wilayah agar perayaan Natal dapat berlangsung dengan khidmat dan aman.

Bantuan perlengkapan gereja ini diharapkan dapat mendukung kelancaran ibadah Natal, memperkuat semangat toleransi dan persatuan, serta menjadi bagian dari upaya menciptakan situasi yang aman dan damai di Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat. (Timo)

Kota Sorong, PBD — Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) menyalurkan honorarium kepada para ketua RT dan RW se-Kota Sorong sebagai bentuk apresiasi atas peran strategis mereka dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat paling bawah.

Kegiatan penyerahan honorarium tersebut berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Jalan Burung Merpati, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Selasa (16/12/2025).

Penyerahan honorarium dilakukan oleh Wakil Wali Kota Sorong, Anshar Karim, mewakili Wali Kota Sorong Septinus Lobat, SH, M.PA. Pemerintah Kota Sorong menetapkan besaran honorarium sebesar Rp500.000 per RT/RW per tahun, yang disalurkan kepada seluruh ketua RT dan RW sebagai bentuk perhatian dan penghargaan atas dedikasi mereka.

Dalam sambutannya, Anshar Karim menegaskan bahwa RT dan RW memiliki peran vital sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat masyarakat.

Menurutnya, RT dan RW menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial, ketertiban lingkungan, serta memperkuat komunikasi antara pemerintah dan warga.

“RT dan RW merupakan garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Mereka berperan menjaga ketertiban lingkungan, memperkuat persatuan, serta menjadi penghubung antara pemerintah dan warga,” ujar Anshar Karim.

Ia menambahkan bahwa pemberian honorarium ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Sorong dalam memberikan apresiasi atas kerja keras para ketua RT dan RW yang selama ini berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.

“Saya berharap honorarium ini dapat menjadi motivasi bagi para ketua RT dan RW untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat sinergi dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara adil, transparan, dan bertanggung jawab,” tambahnya.

Lebih lanjut, Anshar Karim menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sorong akan terus memperkuat peran RT dan RW dalam menyukseskan berbagai program pembangunan daerah, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, pendataan warga, serta pelaksanaan program strategis pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Kota Sorong, Riduan Gultom, menjelaskan bahwa jumlah ketua RT dan RW se-Kota Sorong saat ini mencapai 1.033 orang, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 1.009 orang.

“Kami tetap berupaya memberikan yang terbaik. Meskipun tahun ini terdapat efisiensi anggaran, honorarium bagi RT dan RW tetap disalurkan dan tidak mengalami penurunan,” jelas Riduan.

Ia menambahkan bahwa penyaluran honorarium dilakukan secara bertahap di 10 distrik se-Kota Sorong. Untuk tertib administrasi, para ketua RT dan RW diwajibkan membawa KTP sebagai bukti kehadiran saat pengambilan honorarium.

Melalui penyaluran honorarium ini, Pemerintah Kota Sorong berharap sinergi antara pemerintah daerah dan perangkat masyarakat di tingkat bawah semakin kuat, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan. (Timo)