TULUNGAGUNG – Ratusan massa yang tergabung dalam Gabungan Elemen Perjuangan Aspirasi Rakyat (GEMPAR) menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Tulungagung, pada Selasa (9/6).

Aksi tersebut menjadi sorotan lantaran massa membawa sederet tuntutan keras terhadap pemerintah daerah, DPRD, hingga aparat penegak hukum menyusul situasi pemerintahan pasca operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, aksi damai tersebut disebut dilatarbelakangi keresahan masyarakat atas dugaan tidak optimalnya fungsi pengawasan DPRD pasca OTT KPK di Tulungagung.

Massa menilai pengawasan terhadap jalannya pemerintahan perlu diperkuat agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Dalam orasinya, massa menilai kondisi pemerintahan daerah membutuhkan pengawasan ketat dan langkah pembenahan menyeluruh.

Mereka juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD setelah kasus OTT KPK yang mengguncang Tulungagung.

Orator aksi, Sugeng Sutrisno, menegaskan bahwa demonstrasi itu bukan sekadar aksi simbolik, melainkan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.

“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Kami ingin pemerintahan di Tulungagung berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu,” tegas Sugeng di hadapan massa aksi.

Ratusan peserta demonstrasi membawa berbagai spanduk berisi 11 poin tuntutan, mulai dari penegakan hukum, evaluasi birokrasi, transparansi anggaran, pelayanan publik, hingga persoalan lingkungan dan tata kelola pemerintahan.

Dalam aspek penegakan hukum, GEMPAR mendesak KPK segera menuntaskan seluruh kasus dugaan korupsi di Tulungagung tanpa tebang pilih.

Massa juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Bupati bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pasca OTT KPK.

“Jangan sampai kasus yang sedang berjalan berhenti di tengah jalan. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganannya dan siapa saja yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Selain isu korupsi, massa juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengelolaan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), peningkatan layanan kesehatan, hingga minimnya fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) serta kebutuhan pemasangan CCTV di titik strategis untuk meningkatkan keamanan masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Marsono, Plt Bupati Ahmad Baharuddin, Kepala ATR/ BPN Tulungagung, penasihat hukum GEMPAR, Mohammad Ababilil Mujaddidyn, menunjukkan surat pernyataan tuntutan aksi yang telah ditandatangani bersama sebagai bentuk komitmen, (dok/JK).

Plt Bupati dan Ketua DPRD Temui Massa

Suasana aksi sempat memanas, namun tetap berlangsung kondusif ketika Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin bersama Ketua DPRD Tulungagung Marsono keluar dari gedung DPRD untuk menemui demonstran.

Kehadiran kedua pimpinan daerah tersebut disambut antusias massa yang berharap tuntutan tidak berhenti sebagai formalitas administratif, melainkan diwujudkan dalam langkah konkret.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ahmad Baharudin menyatakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung siap menjalankan berbagai langkah pembenahan demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan terbuka.

“Kami terbuka untuk berdiskusi terkait jalannya pemerintahan, sehingga langkah-langkah yang kami ambil tetap sesuai dan tidak menyalahi aturan,” kata Ahmad Baharudin.

Ia juga meminta masyarakat ikut berperan aktif mengawasi jalannya pemerintahan agar tercipta sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Sementara, penasihat hukum GEMPAR, Mohammad Ababilil Mujaddidyn, menegaskan pihaknya meminta KPK mengusut kasus OTT secara menyeluruh hingga ke akar persoalan.

“Kami menuntut agar KPK menuntaskan kasus OTT di Tulungagung sampai ke akar-akarnya agar semua pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya,” kata Billy panggilan karibnya usai kegiatan.

Tak hanya itu, GEMPAR juga mendesak Pemerintah Kabupaten Tulungagung segera mengaktifkan fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung, Desa Nyawangan dan Picisan Kecamatan Sendang, serta Desa Kalitengah Kecamatan Pucanglaban.

Menurut mereka, sejumlah warga tengah memperjuangkan redistribusi lahan namun kerap menghadapi berbagai hambatan di lapangan.

Sebagai bentuk keseriusan tuntutan, GEMPAR memberikan tenggat waktu dua bulan kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.

“Kami memberikan waktu dua bulan kepada Pemkab Tulungagung untuk menindaklanjuti tuntutan kami. Apabila tidak dikerjakan, aksi serupa juga akan kami gelar dengan massa yang lebih banyak,” tegasnya.(DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Denpasar— Jas Merah: Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah.” Pesan Bung Karno itu terasa semakin relevan di tengah derasnya arus globalisasi dan banjir informasi digital yang membentuk cara pandang masyarakat hari ini.

Sejarah bukan sekadar kumpulan peristiwa masa lalu yang tersimpan dalam buku-buku pelajaran. Sejarah adalah ingatan kolektif bangsa; ruang tempat identitas, nilai, dan cita-cita bersama diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Bangsa yang memahami sejarah akan mengenal dirinya sendiri. Sebaliknya, bangsa yang melupakan sejarah akan mudah kehilangan arah, mudah terpecah, dan rentan menjadi korban pengaburan fakta.

Tantangan tersebut semakin nyata pada era media sosial. Informasi menyebar jauh lebih cepat daripada proses verifikasi. Fakta sering bercampur dengan opini, legenda bercampur dengan realitas, bahkan tidak jarang muncul klaim-klaim sejarah yang minim dasar akademik namun diterima sebagai kebenaran.

Dalam situasi seperti itu, menjaga sejarah bukan lagi semata tugas para akademisi atau sejarawan, melainkan tanggung jawab seluruh bangsa.

Sebab sejarah memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekadar mengenang masa lampau. Sejarah membangun karakter. Sejarah menumbuhkan nasionalisme. Sejarah mengajarkan bahwa Indonesia lahir dari perjuangan panjang yang melibatkan keberanian, pengorbanan, dan kesediaan untuk bersatu di tengah perbedaan.

Dalam konteks itulah Bali memiliki makna yang istimewa.

Pulau Dewata tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata dunia. Bali merupakan salah satu simpul penting peradaban Nusantara yang berhasil menjaga kesinambungan tradisi, spiritualitas, seni, dan kebudayaan di tengah derasnya perubahan zaman.

Dalam perspektif geopolitik Nusantara, posisi Bali jauh melampaui batas geografisnya. Sejak masa kerajaan-kerajaan maritim, Bali menjadi titik pertemuan jalur perdagangan, kebudayaan, dan spiritualitas yang menghubungkan Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, hingga kawasan Asia Selatan.

Bali menjadi salah satu mata rantai penting yang menunjukkan bahwa Nusantara sejak awal bukanlah gugusan pulau yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan ruang peradaban yang saling terhubung oleh laut, perdagangan, kebudayaan, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dari Bali, kita belajar bahwa identitas Indonesia tidak dibangun oleh keseragaman, melainkan oleh kemampuan merawat keberagaman dalam satu kesatuan kebangsaan.

Karena itu, menjaga Bali sejatinya bukan hanya menjaga satu daerah. Menjaga Bali berarti menjaga salah satu simpul penting memori peradaban Indonesia.

Makna Bali dalam perjalanan bangsa tidak dapat dilepaskan dari sosok Bung Karno.

Sang Proklamator memiliki hubungan historis yang kuat dengan Pulau Dewata. Dari garis keturunannya, Bung Karno mewarisi darah Bali dari sang ibu, Ida Nyoman Rai Srimben, perempuan Buleleng yang tumbuh dalam tradisi Hindu yang kuat dan kaya nilai spiritual.

Dari ibunyalah Bung Karno pertama kali mengenal kedalaman tradisi Nusantara. Sementara dari ayahnya, Raden Soekemi Sosrodihardjo, ia mengenal pendidikan modern, pemikiran Islam, dan semangat pembaruan.

Perjumpaan dua dunia tersebut melahirkan sosok Bung Karno yang terbuka terhadap keberagaman serta mampu melihat Indonesia sebagai rumah bersama bagi seluruh anak bangsa.

Tidak mengherankan apabila kebudayaan kemudian menempati posisi yang sangat penting dalam pemikiran Bung Karno.

Baginya, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang meniru bangsa lain, melainkan bangsa yang mampu berdiri di atas kepribadiannya sendiri.

Dari pemahaman itulah lahir gagasan nation and character building yang menjadi fondasi pembangunan Indonesia. Bung Karno meyakini bahwa kekuatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam, teknologi, atau kekuatan militer, tetapi juga oleh watak dan karakter yang tumbuh dari akar kebudayaannya sendiri.

Karena itu, ketika muncul ungkapan bahwa “Bali adalah Api Indonesia”, maknanya tidak dapat dipahami secara harfiah.

– Api itu bukan api yang membakar.

– Api itu adalah semangat yang menghidupkan.

– Api itu adalah kebudayaan yang menjaga identitas.

– Api itu adalah nasionalisme yang mempertemukan perbedaan dalam satu cita-cita bersama.

– Api itu adalah daya hidup bangsa yang terus menyala meskipun berkali-kali menghadapi ujian sejarah.

Bali telah membuktikan ketangguhannya.

Pulau ini pernah menghadapi berbagai guncangan, termasuk tragedi kemanusiaan yang mengguncang dunia. Namun Bali mampu bangkit melalui kekuatan budaya, solidaritas sosial, dan keteguhan masyarakatnya.

Dari Bali, Indonesia belajar bahwa kebudayaan bukan sekadar warisan masa lalu yang disimpan dalam museum. Kebudayaan adalah energi hidup yang memungkinkan sebuah masyarakat tetap tegak menghadapi perubahan zaman.

Semangat itulah yang kembali menemukan momentumnya dalam Bulan Bung Karno 2026.

Bukan sekadar seremoni mengenang sosok Proklamator, tetapi menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan budaya, industri kreatif, dan gerakan ekonomi rakyat dalam satu panggung besar.

Di sana, Bung Karno tidak hanya dikenang sebagai tokoh sejarah. Gagasan-gagasannya dihidupkan kembali melalui karya seni, kreativitas generasi muda, penguatan ekonomi rakyat, serta semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Bagi Bung Karno, kebudayaan tidak pernah berdiri sendiri. Kebudayaan selalu berkaitan dengan kemerdekaan manusia dan kesejahteraan rakyat.

Itulah sebabnya ia memperkenalkan Marhaenisme sebagai gagasan yang berpihak kepada rakyat kecil: petani, nelayan, pedagang, buruh, pelaku usaha mikro, dan seluruh mereka yang hidup dari hasil kerja sendiri.

Dalam pandangannya, kemerdekaan politik tidak akan berarti tanpa kemerdekaan ekonomi.

Bangsa yang merdeka harus mampu berdiri di atas kaki sendiri, membangun industri nasional, memperkuat ekonomi rakyat, serta menjadikan kebudayaan sebagai identitas yang membedakannya dari bangsa lain.

Gagasan tersebut kemudian dirumuskan dalam konsep Tri Sakti: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Lebih dari enam dekade setelah Bung Karno menyampaikan gagasan itu, relevansinya justru semakin terasa.

Di tengah kompetisi global yang menjadikan budaya sebagai kekuatan lunak (soft power) dan identitas sebagai instrumen geopolitik, Indonesia membutuhkan pijakan yang kokoh agar tidak kehilangan jati dirinya.

– Pijakan itu adalah sejarah.

– Pijakan itu adalah kebudayaan.

– Pijakan itu adalah kesadaran kebangsaan.

Bali menunjukkan bahwa tradisi tidak selalu berlawanan dengan kemajuan. Sebaliknya, tradisi dapat menjadi sumber daya sosial yang memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman.

Mungkin karena itulah Bali layak disebut sebagai Api Indonesia.

Sebuah api yang tidak hanya menerangi masa lalu, tetapi juga menunjukkan arah perjalanan bangsa menuju masa depan.

– Api yang lahir dari sejarah.

– Api yang dijaga oleh kebudayaan.

– Api yang diperkuat oleh persatuan.

– Api yang akan terus menyala selama bangsa Indonesia tidak melupakan akar peradabannya sendiri.

Sebab pada akhirnya, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang melupakan masa lalunya, melainkan bangsa yang mampu belajar dari sejarah untuk membangun masa depan yang lebih adil, lebih berdaulat, lebih berkepribadian, dan lebih bermartabat.

Bali adalah api yang menjaga nyala Indonesia. Dan selama api itu tetap hidup, harapan tentang Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian akan terus menyala di sepanjang zaman. (By/Red)

Oleh: Bayu Sasongko, Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara.

TULUNGAGUNG — Program pemenuhan gizi yang dijalankan oleh Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Bendosari 1, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Program yang berada di bawah naungan Yayasan BWG itu dinilai tidak mencerminkan tujuan utama pemberian makanan bergizi bagi penerima manfaat.

Kritik keras datang dari salah satu penerima manfaat berinisial TH. Ia mengaku kecewa setelah menerima paket makanan untuk kategori B3 yang menurutnya jauh dari standar pemenuhan gizi yang layak.

Alih-alih mendapatkan menu lengkap yang mengandung karbohidrat, protein, serta vitamin yang seimbang, TH hanya menerima dua butir buah dan satu porsi puding.

“Kami sangat kecewa. Program ini disebut sebagai pemberian makanan bergizi, tetapi kenyataannya untuk kategori B3 hanya diberikan dua buah dan puding. Bagaimana mungkin itu bisa disebut memenuhi kebutuhan gizi?” ujar TH kepada awak media, Jumat(5/6).

Menurutnya, menu yang diberikan tidak hanya minim dari sisi kuantitas, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai standar penyusunan gizi yang diterapkan oleh pihak pengelola.

TH menilai, jika kondisi tersebut terjadi secara berulang, maka tujuan program untuk membantu pemenuhan kebutuhan nutrisi masyarakat berisiko tidak tercapai. Ia juga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut.

“Masyarakat berhak mengetahui seperti apa standar menu yang ditetapkan dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Keluhan serupa disebut mulai bermunculan dari sejumlah penerima manfaat lainnya. Mereka menilai menu yang diberikan tidak sebanding dengan ekspektasi maupun tujuan program yang selama ini disosialisasikan kepada masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Yayasan BWG maupun pengelola SPPG Bendosari 1 belum memberikan keterangan resmi terkait dasar penetapan menu kategori B3, mekanisme pengawasan, maupun alasan paket makanan yang diterima penerima manfaat hanya berupa buah dan puding.

Kondisi tersebut memicu desakan dari warga agar instansi terkait segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program.

Masyarakat juga meminta adanya audit terhadap kualitas layanan, kesesuaian menu dengan standar gizi, serta penggunaan anggaran agar program benar-benar berjalan sesuai tujuan dan tidak menyimpang dari amanat yang telah ditetapkan.

Publik kini menunggu penjelasan resmi dari pihak pengelola untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul terkait mutu layanan dan efektivitas program pemenuhan gizi yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan kesehatan masyarakat, bukan justru memunculkan kekecewaan di kalangan penerima manfaat. (DON/Red)