Metropolitan
Mengenang J.M. Pattiasina: Arsitek Teknis yang Menghidupkan Permina di Masa Paling Kritis
Jakarta— Di balik sejarah besar lahirnya industri minyak nasional, terdapat sosok teknokrat yang membantu membangun fondasi kemandirian energi Indonesia dari tengah keterbatasan dan pergolakan awal kemerdekaan.
Selama puluhan tahun, narasi mengenai lahir dan berkembangnya industri minyak nasional lebih banyak menyoroti tokoh-tokoh yang berada di garis depan kepemimpinan. Salah satu nama yang paling dikenal tentu adalah Ibnu Sutowo, sosok dokter militer yang kemudian menjadi figur sentral dalam sejarah awal Pertamina.
Namun sejarah industri tidak pernah dibangun oleh satu orang semata. Di balik para pemimpin yang tampil di panggung utama, terdapat para teknokrat, insinyur, dan pelaksana lapangan yang bekerja memastikan setiap kebijakan dapat diwujudkan menjadi kenyataan. Salah satu tokoh yang layak mendapat perhatian lebih dalam sejarah energi Indonesia adalah Brigadir Jenderal TNI (Purn.) Johannes Marcus Pattiasina.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi peran tokoh lain dalam sejarah Permina maupun Pertamina. Sebaliknya, tulisan ini berupaya menempatkan J.M. Pattiasina pada posisi yang lebih proporsional sebagai salah satu figur teknis yang berkontribusi besar dalam fase awal pembangunan industri minyak nasional.
Tahun 1957 menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan industri energi Indonesia. Pemerintah mengambil langkah strategis dengan menasionalisasi berbagai aset minyak yang sebelumnya dikuasai perusahaan asing. Dari proses tersebut lahirlah PN Permina, yang kelak menjadi salah satu fondasi berdirinya Pertamina.
Namun Permina lahir bukan dalam situasi yang ideal. Infrastruktur migas di berbagai daerah mengalami kerusakan akibat perang dan pergolakan politik yang berlangsung sejak masa revolusi hingga awal kemerdekaan. Kilang-kilang minyak membutuhkan rehabilitasi besar-besaran, sementara tenaga ahli nasional masih sangat terbatas.
Di saat yang sama, Indonesia juga menghadapi tantangan keamanan akibat berbagai gejolak politik dan pemberontakan daerah. Sektor energi yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional harus tetap berjalan di tengah situasi yang tidak menentu.
Dalam kondisi inilah bangsa Indonesia membutuhkan figur-figur teknis yang tidak hanya memahami teknologi perminyakan, tetapi juga mampu bekerja dalam suasana penuh keterbatasan.
Johannes Marcus Pattiasina merupakan salah satu putra bangsa yang memiliki pengalaman teknis di bidang perminyakan pada masa ketika keahlian tersebut masih sangat langka.
Pengalaman yang dimilikinya menjadikan Pattiasina sebagai salah satu tenaga teknis yang dipercaya ikut membangun kembali fondasi industri migas nasional. Ia kemudian mengemban tanggung jawab sebagai Direktur Teknik Permina dan selanjutnya dipercaya menduduki posisi Wakil Direktur Utama.
Di balik jabatan tersebut, kontribusi terbesarnya terletak pada kemampuan menerjemahkan cita-cita besar kemandirian energi ke dalam pekerjaan teknis yang nyata. Rehabilitasi fasilitas, pengembangan sumber daya manusia, hingga penguatan operasional menjadi bagian dari tugas besar yang harus dihadapi pada masa-masa awal pembangunan industri minyak nasional.
Jika para pemimpin organisasi merumuskan arah kebijakan, maka para teknokrat seperti Pattiasina memastikan roda industri benar-benar dapat bergerak.
Salah satu persoalan terbesar yang dihadapi Indonesia pada akhir 1950-an adalah minimnya tenaga ahli di sektor energi.
Karena itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi kebutuhan yang tidak kalah penting dibandingkan pembangunan infrastruktur fisik. Berbagai proses pelatihan dan transfer pengetahuan dilakukan untuk menyiapkan generasi baru teknisi dan insinyur Indonesia yang mampu mengelola industri migas secara mandiri.
Dalam proses tersebut, Pattiasina dikenal sebagai figur yang memberikan perhatian besar terhadap pengembangan kemampuan teknis tenaga kerja nasional. Pendekatan ini menjadi bagian penting dari upaya membangun kapasitas bangsa dalam mengelola sumber daya strategisnya sendiri.
Langkah tersebut memiliki dampak jangka panjang. Indonesia tidak hanya berusaha menghidupkan kembali fasilitas yang ada, tetapi juga menyiapkan manusia-manusia yang kelak menjadi tulang punggung industri energi nasional.
Bagi negara yang baru merdeka, energi bukan semata persoalan ekonomi. Energi juga berkaitan dengan kemampuan negara mempertahankan stabilitas, menjalankan pembangunan, dan menjaga kedaulatan nasional.
Karena itu, keberlangsungan operasional sektor migas pada masa awal kemerdekaan memiliki arti yang sangat strategis. Setiap fasilitas produksi yang kembali beroperasi memberikan kontribusi bagi penguatan negara yang sedang membangun fondasinya.
Dengan latar belakang teknik dan militer yang dimiliki, Pattiasina menjadi bagian dari generasi yang bekerja memastikan sektor energi nasional tetap berjalan di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan keamanan yang dihadapi Indonesia pada masa itu.
Bagi Indonesia yang berbentuk negara kepulauan, energi memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar komoditas ekonomi. Energi merupakan salah satu penopang utama integrasi nasional.
Sejak masa kerajaan-kerajaan maritim Nusantara, kekuatan politik selalu berkaitan dengan kemampuan menguasai jalur perdagangan dan sumber daya strategis. Pada era modern, minyak bumi menjadi salah satu sumber daya yang menentukan posisi sebuah negara dalam percaturan geopolitik global.
Dalam konteks tersebut, perjuangan generasi awal Permina sesungguhnya merupakan bagian dari upaya memperkuat kedaulatan nasional. Mereka tidak hanya membangun perusahaan, tetapi juga membantu menyiapkan fondasi agar Indonesia mampu mengelola sumber daya strategisnya sendiri.
Sebagai putra Maluku, J.M. Pattiasina juga mencerminkan wajah Indonesia sebagai bangsa kepulauan. Kehadirannya menunjukkan bahwa pembangunan nasional tidak hanya lahir dari pusat-pusat kekuasaan, tetapi juga dari kontribusi anak-anak bangsa yang berasal dari berbagai daerah Nusantara.
Dari Sumatra yang kaya sumber daya energi, Jawa sebagai pusat administrasi dan pendidikan, Kalimantan dengan cadangan alamnya, hingga Maluku sebagai wilayah maritim strategis, seluruh elemen bangsa memiliki kontribusi dalam membangun Indonesia modern.
Dalam perspektif geopolitik Nusantara, kilang minyak bukan sekadar fasilitas industri. Ia merupakan simpul strategis yang menopang pertahanan, transportasi, perdagangan, dan stabilitas negara. Karena itu, upaya menghidupkan kembali fasilitas-fasilitas migas pada masa awal kemerdekaan memiliki makna yang jauh melampaui urusan bisnis semata.
Menurut Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara, Bayu Sasongko pada Jumat 29/5/2026, sosok J.M. Pattiasina merupakan representasi penting dari generasi teknokrat yang turut membangun fondasi kemandirian energi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
“Sejarah bangsa sering kali lebih mengingat tokoh-tokoh yang berada di panggung utama, sementara para teknokrat yang bekerja di balik layar kurang mendapatkan ruang yang memadai dalam ingatan kolektif. Padahal, tanpa kapasitas teknis yang mereka bangun, cita-cita besar negara sulit diwujudkan,” ujar Bayu Sasongko.
Menurutnya, peran Pattiasina tidak hanya relevan dalam konteks sejarah industri migas, tetapi juga memiliki dimensi geopolitik yang penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Dalam perspektif geopolitik Nusantara, energi bukan sekadar komoditas ekonomi. Energi adalah instrumen kedaulatan. Kemampuan mengelola sumber daya strategis secara mandiri menjadi salah satu syarat utama agar Indonesia mampu menjaga integrasi wilayah dan memperkuat posisinya dalam percaturan global,” katanya.
Bayu menilai J.M. Pattiasina merupakan simbol dari semangat pembangunan yang lahir dari keberagaman Nusantara.
“Sebagai putra Maluku yang berkiprah dalam pembangunan industri energi nasional, Pattiasina menunjukkan bahwa kontribusi terhadap Indonesia tidak mengenal batas wilayah maupun latar belakang. Ia menjadi simbol bagaimana anak-anak bangsa dari berbagai penjuru Nusantara ikut membangun fondasi negara modern,” ujarnya.
Menurut Bayu, warisan terbesar generasi perintis Permina bukan hanya keberhasilan menghidupkan kembali fasilitas migas, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan diri bangsa untuk mengelola sumber daya strategis secara mandiri.
“Kemandirian energi pada akhirnya adalah bagian dari kemandirian nasional. Itulah pesan yang masih relevan dari perjalanan hidup J.M. Pattiasina hingga hari ini,” pungkasnya.
Sejarah sering kali mengingat mereka yang berdiri di podium, memimpin organisasi, atau menandatangani kebijakan besar. Namun sejarah yang utuh juga perlu memberi ruang kepada mereka yang bekerja dalam senyap, memastikan roda pembangunan terus bergerak.
Johannes Marcus Pattiasina adalah salah satu di antaranya.
Ia mungkin bukan nama yang paling sering disebut dalam sejarah industri minyak Indonesia. Namun bagi mereka yang memahami bagaimana sebuah industri dibangun dari keterbatasan, peran tokoh-tokoh teknis seperti dirinya memiliki arti yang sangat penting.
Mengenang J.M. Pattiasina bukan sekadar mengenang seorang perwira atau teknokrat. Ini adalah bentuk penghormatan kepada generasi perintis yang membantu meletakkan fondasi kemandirian energi Indonesia pada masa-masa awal perjalanan bangsa.
Di balik tumbuhnya industri energi nasional, terdapat kerja keras, dedikasi, dan pengabdian banyak anak bangsa yang tidak selalu tercatat dengan huruf paling besar dalam buku sejarah. J.M. Pattiasina adalah salah satu di antaranya seorang putra Maluku yang turut membantu menyalakan kembali denyut industri minyak nasional dan meninggalkan warisan berharga bagi Indonesia hingga hari ini.
Pada akhirnya, kisah J.M. Pattiasina mengingatkan kita bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya dibangun oleh para pemimpin yang terlihat di permukaan, tetapi juga oleh para teknokrat, insinyur, dan pekerja yang dengan tenang membangun fondasi kemajuan dari balik ruang mesin. Mereka mungkin tidak selalu menjadi tokoh utama dalam narasi sejarah, tetapi tanpa mereka, sejarah itu sendiri tidak akan pernah bergerak. (By/Red)
Metropolitan
Diduga Tertipu Janji Dapur MBG, Calon Mitra di Tulungagung Rugi Rp900 Juta; Penasehat Asosiasi MBG Indonesia Ingatkan Waspada Oknum Catut Nama BGN
TULUNGAGUNG— Kasus dugaan penipuan berkedok pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sejumlah media lokal dalam beberapa pekan terakhir menyoroti dugaan praktik tersebut setelah korban melalui penasihat hukumnya resmi melakukan konsultasi hukum ke Polres Tulungagung.
Berdasarkan informasi yang beredar, korban dijanjikan dapat membangun dapur MBG karena disebut telah memperoleh izin dari Badan Gizi Nasional (BGN). Iming-iming tersebut membuat korban percaya dan mengeluarkan dana dalam jumlah besar. Akibatnya, kerugian yang dialami diperkirakan mencapai Rp900 juta.
Peristiwa ini kembali menjadi alarm bagi masyarakat yang ingin menjadi mitra program MBG agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengaku memiliki akses khusus ke BGN atau menjanjikan kemudahan memperoleh titik pembangunan SPPG.
Penasehat Asosiasi MBG Indonesia, KH. Imam Mawardi Ridlwan, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Senin (6/7/2026), membenarkan bahwa modus serupa bukanlah hal baru. Menurutnya, dalam beberapa kasus ditemukan oknum yang mengaku sebagai pejabat BGN atau mengklaim memiliki kedekatan dengan pejabat BGN untuk meyakinkan calon mitra.
Modus yang digunakan umumnya menawarkan kesempatan memperoleh titik pembangunan dapur SPPG dengan alasan izin telah tersedia. Bahkan, ada pula yang mengaku sudah memiliki “titipan” dapur SPPG sehingga calon mitra hanya diminta membangun fasilitas tersebut.
“Oknum menawarkan kesempatan memperoleh dapur SPPG. Oknum menyuruh membangun. Di saat itu ada proses transfer dana ke oknum. Demikian beberapa kasus yang terjadi,” tulis Abah Imam.
Menurut Abah Imam, pola seperti itu patut diwaspadai karena tidak sesuai dengan mekanisme resmi yang diberlakukan BGN. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih cermat, rasional, dan tidak mudah tergiur janji manis yang tidak dapat dibuktikan secara administratif.
“Jangan mudah percaya hanya karena seseorang mengaku mengenal pejabat atau membawa nama BGN. Semua proses memiliki mekanisme resmi yang bisa diverifikasi,” ujarnya.
Dirinya menjelaskan bahwa pendirian dapur MBG atau SPPG tidak dapat dilakukan berdasarkan lobi pribadi maupun rekomendasi lisan. Seluruh proses harus melalui tahapan administratif yang telah ditetapkan BGN.
Abah Imam memaparkan, tahap pertama, yayasan yang akan menjadi mitra harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari BGN dan memiliki ID resmi yayasan.
Tahap kedua, yayasan mengajukan permohonan titik SPPG melalui portal resmi BGN. Apabila disetujui, sistem akan menerbitkan ID SPPG, lokasi, serta identitas yayasan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan.
Selanjutnya, tahap ketiga, pembangunan dapur baru dapat dilakukan apabila yayasan atau mitra telah menerima ID SPPG resmi melalui portal MBG. Tanpa ID tersebut, pembangunan tidak akan diakui sebagai bagian dari program BGN.
“Kalau belum memiliki ID SPPG dari portal resmi, jangan membangun. Karena pembangunan itu tidak memiliki dasar pengakuan dari BGN,” tegasnya.
Selain persoalan administrasi, Abah Imam juga mengingatkan bahwa setiap persetujuan pembangunan SPPG selalu mempertimbangkan keberadaan penerima manfaat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, calon mitra harus memastikan bahwa lokasi yang diajukan memang memiliki jumlah sasaran penerima manfaat yang memadai.
“Pastikan di daerah yang akan dibangun dapur SPPG ada penerima manfaatnya. Jumlahnya mencukupi,” terang Abah Imam.
Ia berharap masyarakat tidak terburu-buru mentransfer dana kepada siapa pun yang menjanjikan proyek pembangunan dapur MBG di luar prosedur resmi. Menurutnya, setiap proses yang meminta pembayaran kepada individu dengan dalih mengurus izin patut dicurigai dan perlu diverifikasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.
Kasus yang mencuat di Tulungagung menjadi pelajaran penting bahwa tingginya antusiasme masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi. Modus dengan mencatut nama BGN, menawarkan titik SPPG, hingga meminta sejumlah uang kepada calon mitra berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.
Apabila dana telah berpindah tangan kepada oknum, peluang untuk memperoleh kembali seluruh kerugian sering kali tidak mudah. Karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu memastikan seluruh proses pendirian SPPG dilakukan melalui mekanisme resmi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kasus dugaan penipuan ini pun diharapkan menjadi pengingat bagi calon mitra MBG di seluruh Indonesia agar mengedepankan prinsip kehati-hatian. Jangan mudah tergoda janji memperoleh dapur SPPG secara instan, sebab setiap izin pembangunan hanya dapat diterbitkan melalui sistem resmi BGN. Dengan memahami prosedur yang benar, masyarakat dapat terhindar dari kerugian finansial yang besar dan tidak perlu mengubur mimpi menjadi bagian dari program strategis nasional tersebut akibat ulah oknum yang menyalahgunakan kepercayaan. (DON/Red)
JAKARTA – Generasi Kebangkitan Nusantara (GKN) resmi bertransformasi menjadi Organisasi Kepemudaan (OKP) sebagai bagian dari penguatan peran organisasi dalam membangun kualitas generasi muda Indonesia.
Perubahan tersebut telah disesuaikan dengan dokumen legal organisasi melalui Akta Notaris dan pengesahan Kementerian Hukum Republik Indonesia (AHU).
Ketua Umum Generasi Kebangkitan Nusantara, Soegiarto Santoso, S.E., mengatakan bahwa perubahan status organisasi merupakan langkah strategis agar GKN semakin fokus pada pembinaan, pemberdayaan, dan kaderisasi pemuda di berbagai daerah.
“Transformasi GKN menjadi Organisasi Kepemudaan bukan sekadar perubahan status, tetapi merupakan komitmen untuk menghadirkan organisasi yang mampu mencetak generasi muda berkarakter Pancasila, memiliki jiwa kepemimpinan, serta siap mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Soegiarto Santoso di Jakarta, pada Selasa (30/06).
Menurutnya, Indonesia menghadapi tantangan besar di tengah perubahan global yang menuntut generasi muda memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan semangat kolaborasi. Karena itu, GKN hadir sebagai wadah bagi pemuda untuk mengembangkan kapasitas diri sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
Soegiarto menjelaskan bahwa GKN mengusung visi menjadi organisasi kepemudaan yang progresif, mandiri, dan berkarakter Pancasila dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera.
Visi tersebut diwujudkan melalui berbagai program di bidang pendidikan, kaderisasi, kewirausahaan, ekonomi kreatif, sosial kemasyarakatan, pelestarian budaya, literasi digital, hingga penguatan media organisasi.
“GKN ingin melahirkan kader-kader muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, dan semangat gotong royong sebagai jati diri bangsa Indonesia,” katanya.
Ia menambahkan bahwa organisasi akan membangun jaringan kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan berbagai elemen masyarakat untuk memperluas dampak program pemberdayaan pemuda.
Dalam struktur kepengurusan nasional, GKN dipimpin oleh Ketua Umum Soegiarto Santoso, S.E., didampingi Wakil Ketua Umum Jestro, Sekretaris Jenderal Endri, Wakil Sekretaris Jenderal Mulyana, Bendahara Umum Giskara, dan Wakil Bendahara Umum Marfuah, dengan Davidsebagai Pengawas organisasi.
Soegiarto berharap GKN dapat menjadi rumah bersama bagi generasi muda dari berbagai latar belakang untuk berkarya, berinovasi, dan mengabdi tanpa meninggalkan nilai-nilai persatuan.
“Perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu. Dengan semangat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan gotong royong, kami mengajak seluruh pemuda Indonesia menjadi bagian dari Generasi Kebangkitan Nusantara demi menyongsong Indonesia Emas 2045,” tutupnya. (By/Red)
Jakarta— Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan peternak ayam petelur rakyat yang kini menghadapi tekanan berat akibat anjloknya harga telur dan tingginya biaya produksi.
Desakan tersebut disampaikan setelah Sonny melakukan koordinasi intensif dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda, pada Selasa (23/6/2026), guna menindaklanjuti berbagai keluhan peternak ayam petelur di Jawa Timur.
Langkah itu diambil menyusul semakin merosotnya harga telur di sejumlah sentra produksi nasional. Berdasarkan perkembangan harga hingga Rabu (24/6/2026), harga telur di Banyuwangi berada di kisaran Rp19.200–Rp19.500 per kilogram. Di Malang bahkan turun hingga Rp18.500 per kilogram. Sementara Blitar tercatat Rp19.500 per kilogram, Probolinggo Rp19.500 per kilogram, serta Pare Kediri berada di kisaran Rp18.500–Rp19.000 per kilogram.
Di sejumlah daerah lain, tren penurunan juga masih terjadi. Purbalingga tercatat Rp19.500–Rp19.800 per kilogram, Bogor Rp20.300 per kilogram, Cianjur dan Serang Rp20.500 per kilogram, serta Solo Rp20.800 per kilogram. Hanya beberapa sentra produksi yang masih bertahan di kisaran Rp21.500 per kilogram seperti Tegal, Temanggung, Kendal, dan Pusaka.
Kondisi tersebut menunjukkan tekanan pasar yang tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah meluas ke berbagai wilayah sentra produksi telur di Indonesia.
Sebelumnya, Asosiasi Peternak Unggas Maju Makmur Banyuwangi menyampaikan aspirasi kepada Rumah Aspirasi Genteng terkait belum efektifnya implementasi Harga Acuan Pembelian (HAP) telur sebesar Rp26.500 per kilogram yang telah ditetapkan pemerintah.
Peternak juga mengeluhkan adanya pembelian telur oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan harga sekitar Rp20.000 per kilogram disertai sistem pembayaran tempo satu minggu. Kondisi tersebut dinilai semakin memberatkan peternak mandiri yang saat ini harus menanggung tingginya biaya produksi, terutama harga pakan.
Menurut laporan peternak, kerugian operasional yang dialami peternak mandiri dapat mencapai sekitar Rp3,5 juta per bulan akibat tingginya harga pakan pabrikan dan belum pulihnya harga jual telur di tingkat peternak.
“Situasi di tingkat peternak mandiri saat ini sangat berat. Pemerintah harus segera hadir dengan solusi riil dan memastikan regulasi berjalan efektif sebelum kerugian operasional ini memaksa para peternak rakyat kita gulung tikar,” tegas Sonny.
Dalam pertemuan tersebut, Dirjen PKH Kementerian Pertanian Agung Suganda memaparkan sejumlah langkah strategis yang telah dan sedang dilakukan pemerintah pusat untuk menstabilkan pasar telur nasional.
Beberapa langkah tersebut antara lain menyurati Kepala Badan Gizi Nasional agar penyerapan telur untuk kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis dilakukan sesuai Harga Acuan Pembelian, meminta Satgas Pangan melakukan pengawasan terhadap pembelian telur oleh broker, mendorong pengendalian produksi melalui afkir ayam pada peternakan besar di atas usia 90 minggu, mempercepat penyaluran SPHP jagung, serta meminta perusahaan pakan melakukan efisiensi untuk menahan laju kenaikan harga pakan.
Pemerintah juga mengusulkan pembatasan investasi asing di sektor ayam petelur di Pulau Jawa, memperkuat pengawasan terhadap peredaran telur fertil (hatching egg) agar tidak masuk ke pasar konsumsi, serta memfasilitasi distribusi telur ke daerah luar Pulau Jawa yang mengalami kekurangan pasokan.
Meski mengapresiasi berbagai langkah tersebut, Sonny menegaskan bahwa ukuran keberhasilan kebijakan bukan terletak pada jumlah regulasi yang diterbitkan, melainkan pada sejauh mana dampaknya dapat dirasakan langsung oleh peternak rakyat.
“Berbagai upaya memang sudah dilakukan beberapa minggu terakhir, namun realitasnya harga di tingkat peternak masih jauh dari harapan. Kita memerlukan tindakan yang lebih progresif agar kebijakan pemerintah benar-benar memberikan perlindungan kepada peternak rakyat,” ujarnya.
Sonny juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi sulit ini untuk melakukan praktik spekulasi maupun permainan harga yang merugikan peternak.
“Ini menyangkut hajat hidup masyarakat dan keberlanjutan ekonomi peternak kecil. Jika ditemukan adanya praktik spekulasi atau oknum yang sengaja memainkan harga di tengah situasi sulit ini, saya meminta peternak segera melapor kepada Satgas Pangan maupun aparat penegak hukum agar dapat ditindak tegas,” pungkasnya.
Di tengah harga telur yang masih berada jauh di bawah HAP Rp26.500 per kilogram dan biaya pakan yang belum menunjukkan penurunan signifikan, para peternak berharap sinergi antara DPR RI, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dapat segera menghasilkan stabilisasi harga yang nyata di lapangan.
Bagi peternak rakyat, persoalan ini bukan sekadar soal fluktuasi harga pasar, melainkan menyangkut keberlangsungan usaha, ketahanan pangan, dan masa depan ribuan keluarga yang menggantungkan hidup pada sektor peternakan unggas nasional. (By/Red)
Kapolri dan Jaksa Agung Perkuat Sinergitas Penegakan Hukum, Pastikan Soliditas Institusi
Pakar Hukum Tata Negara: KUHAP Baru Tegaskan Penetapan Tersangka Berdasarkan Minimal Dua Alat Bukti Sah
KPK Periksa Empat Direktur Perusahaan Swasta, Dalami Aliran Dana Kasus Korupsi Bupati Tulungagung
Program MBG di Tulungagung Tercoreng: Gagal Jaga Mutu, Roti Berjamur Dibagikan ke Siswa SDN 4 Kampungdalem
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Peristiwa1 minggu agoWarga Desa Nglongsor Tuntut Kejelasan Dugaan Perselingkuhan Oknum Perangkat Desa
Nasional2 minggu agoHeboh, Dugaan Massa Dibayar Rp50 Ribu, Polemik MBG di Tulungagung Makin Panas
Hukum2 minggu agoSoroti Pasal 50A UU P2SK, Dr. Sutrisno: Jangan Jadikan Danantara Mendapat Perlakuan Istimewa
Nasional1 minggu agoPW IPHI Jatim Gelar Sertifikasi Pembimbing Haji Profesional, Jawab Kebutuhan 85 % Jamaah Indonesia yang Baru Pertama ke Tanah Suci
Nasional2 minggu agoKejari Obok-obok BPKAD dan Dinas Pariwisata Tulungagung, Ada Apa di Balik Kasus Tanah Kanjengan?
Jawa Timur2 minggu agoPernyataan Sikap Forum Koperasi Merah Putih Blitar: Kemitraan KDKMP dengan PT Agrinas Harus Jaga Kedaulatan Koperasi dan Kepastian Hukum
Nasional2 minggu agoTata Kelola BUMN Jadi Sorotan, Evaluasi Komisaris Dinilai Perlu Berbasis Kompetensi
Politik1 minggu agoBukan PDIP, Empat Partai Ini Diprediksi Menjadi Korban Ekspansi PSI di Jawa Tengah