TULUNGAGUNG — Dugaan kembali berlanjutnya pembangunan bangunan di atas lahan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) di Desa Sumberejo Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, memantik kemarahan publik dan sorotan tajam terhadap lemahnya penegakan aturan di daerah.

Pasalnya, pembangunan tersebut sebelumnya dikabarkan telah mendapatkan Surat Peringatan Kedua (SP2) dan sempat ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung. Namun ironisnya, aktivitas pembangunan diduga kembali berjalan seolah tanpa hambatan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah aturan hanya berlaku bagi rakyat kecil, sementara pengusaha tertentu seakan kebal terhadap hukum?

Ketua PSM Lidra, Menam Maulana, mengecam keras dugaan berlanjutnya pembangunan tersebut. Ia menilai kejadian ini menjadi bukti buruknya wibawa pemerintah daerah dalam menjaga tata ruang dan melindungi lahan pertanian produktif.

“Meski sudah pernah diberi SP2 , tetapi pembangunan di atas lahan LP2B itu sampai saat ini tetap berjalan, dan sama sekali tidak ada tindakan dari Satpol PP, maka ini tamparan keras bagi penegakan hukum di Tulungagung. Jangan sampai publik menilai aturan hanya formalitas dan bisa dilewati oleh pihak yang punya kekuatan modal,” tegas Menam, kepada 90detik.com pada Rabu(20/5).

Menurutnya, LP2B merupakan kawasan yang wajib dilindungi negara karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan masyarakat. Jika alih fungsi lahan dibiarkan tanpa ketegasan, maka ancaman terhadap keberlangsungan pertanian di Tulungagung akan semakin nyata.

Tak hanya itu, Menam juga menyoroti sikap Satpol PP Tulungagung yang dinilai tidak menunjukkan ketegasan dalam menjalankan fungsi penegakan Peraturan Daerah (Perda).

“Satpol PP tidak punya nyali didepan pengusaha. Jangan sampai muncul opini liar di masyarakat bahwa Satpol PP takut terhadap pengusaha. Kalau aturan sudah dilanggar, ya harus ditindak tegas. Jangan tebang pilih,” ujarnya.

Sebagai bentuk protes, PSM Lidra mengaku akan menggelar aksi demonstrasi di kantor Satpol PP Tulungagung dalam waktu dekat. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk tekanan moral agar pemerintah daerah serius menindak dugaan pelanggaran LP2B.

“Kami tidak segan-segan akan turun aksi demo. Ini bukan hanya soal satu bangunan, tapi soal keberanian pemerintah dalam menegakkan aturan dan menjaga hak masyarakat,” jelasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Satpol PP Tulungagung dan pihak terkait mengenai dugaan kembali berjalannya pembangunan tersebut maupun langkah lanjutan yang akan diambil pemerintah daerah.

Masyarakat kini menunggu sikap tegas Pemkab Tulungagung. Jika dugaan pelanggaran LP2B terus dibiarkan, bukan hanya lahan pertanian yang terancam hilang, tetapi juga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Tulungagung. (DON/Red)

TULUNGAGUNG — Aksi pencurian dengan pemberatan (Curat) di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung akhirnya berhasil diungkap Unit Resmob Macan Agung Satreskrim Polres Tulungagung.

Pelaku berinisial MUA (29), warga Kecamatan Ngantru, ditangkap setelah diduga membobol kantor pemerintah dengan modus licik: membuat petugas jaga mabuk lebih dulu sebelum menggondol barang-barang elektronik dari dalam kantor.

Kasat Reskrim Polres Tulungagung, IPTU Andi Wiranata Tamba, mengungkapkan aksi pencurian itu terjadi pada Sabtu (2/5/2026) sekitar pukul 03.30 WIB.

“Pelaku sebelumnya mempelajari pola kerja karyawan lembur dan mengetahui lokasi penyimpanan kunci kantor karena sering bergaul dengan petugas jaga di lokasi,” ujar IPTU Andi, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, sebelum menjalankan aksinya, pelaku sengaja mengajak petugas jaga pesta minuman keras agar kondisi keamanan kantor melemah.

“Saat petugas jaga mabuk, pelaku mengambil kunci akses masuk kantor dari pos jaga, lalu masuk ke dalam kantor dan mengambil sejumlah barang berharga,” jelasnya.

Usai beraksi, pelaku mengembalikan kunci ke tempat semula agar aksinya tidak langsung diketahui. Ia kemudian kabur membawa barang hasil curian.

Kasus tersebut terungkap setelah pihak kepolisian menerima laporan pada Rabu (6/5/2026). Tim Resmob Macan Agung kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku.

“Pada Selasa (12/5/2026) sekitar pukul 21.15 WIB, petugas berhasil mengamankan terduga pelaku di sebuah warung kopi di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru,” terang IPTU Andi.

Dalam penangkapan itu, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang belum sempat dijual. Barang-barang tersebut diketahui dititipkan pelaku di rumah temannya di wilayah Kediri.

Barang bukti yang diamankan meliputi:

* 1 unit PC Axioo MyPC One Pro J5
* 1 unit printer Epson L3211 A4
* 1 unit scanner Epson warna putih
* Dusbook PC dan printer
* 1 unit sepeda motor Suzuki Bravo Nopol AG 4659 R

Akibat perbuatannya, pelaku kini harus mempertanggungjawabkan aksinya di hadapan hukum.

“Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 477 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda maksimal Rp500 juta,” pungkasnya. (DON/Red)

Surabaya— Sejumlah pelamar posisi Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengeluhkan proses pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tahun 2026 yang dinilai berlangsung mendadak dan minim persiapan.

Keluhan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial setelah peserta mulai menerima kartu ujian hanya satu hari sebelum pelaksanaan tes. Dalam kartu peserta yang beredar, tercantum bahwa salah satu peserta bernama “Alfasoma”, pelamar formasi Manajer KDKMP, baru mencetak kartu ujian pada Selasa (19/5/2026) sore, sementara tahapan seleksi pertama dijadwalkan berlangsung pada Rabu (20/5/2026) pagi.

Berdasarkan kartu peserta, tahapan seleksi yang harus diikuti meliputi:

• 20 Mei 2026 – Tes Mental Ideologi, Tes Tertulis, dan Tes Kesehatan Jiwa di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
• 24 Mei 2026 – Wawancara dan Tes Mental Ideologi di SMP Kartika IV-11 Surabaya.
• 25 Mei 2026 – Tes Kesehatan di Rumah Sakit Tingkat III Brawijaya Surabaya.

Seluruh ujian dijadwalkan dimulai pukul 07.00 WIB, dan peserta diwajibkan hadir paling lambat 60 menit sebelum pelaksanaan.

Lokasi Tes Dinilai Terlalu Jauh.

Selain waktu pengumuman yang mendadak, peserta juga menyoroti lokasi ujian yang dinilai jauh dari domisili pelamar. Banyak peserta berasal dari kabupaten di luar Surabaya, bahkan dari daerah yang membutuhkan perjalanan berjam-jam.

Kondisi tersebut memaksa peserta mencari transportasi dan akomodasi dalam waktu singkat. Bagi pelamar yang masih bekerja atau memiliki keterbatasan ekonomi, situasi ini dinilai menjadi beban tambahan.

Banyak Peserta Mengundurkan Diri.

Menurut komentar warganet di media sosial, tidak sedikit pelamar yang akhirnya memilih mengundurkan diri karena tidak siap mengikuti seluruh rangkaian tes dalam waktu yang sangat singkat.

“Baru hari ini kartu ujian keluar, besok sudah harus berangkat. Banyak yang kerja, banyak juga yang tinggal jauh. Tidak semua bisa langsung siap,” tulis salah satu warganet.

Komentar lain menyebut proses seleksi seharusnya memberikan waktu yang cukup agar seluruh peserta memiliki kesempatan yang adil untuk mempersiapkan diri.

Sorotan atas Transparansi Rekrutmen.

Selain persoalan teknis, masyarakat juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses rekrutmen. Posisi manajer KDKMP dianggap strategis karena akan mengelola koperasi yang menjadi program unggulan pemerintah dalam menggerakkan ekonomi desa.

Karena itu, banyak pihak berharap penyelenggara memberikan informasi yang lebih terencana, terbuka, serta mempertimbangkan kondisi para pelamar dari berbagai daerah.

Para pelamar berharap panitia dapat mengevaluasi mekanisme seleksi, terutama dalam hal:

• Waktu pengumuman yang lebih jauh sebelum hari ujian.
• Penentuan lokasi tes yang lebih dekat dengan domisili peserta.
• Penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses.
• Kesempatan yang setara bagi seluruh pelamar.

Dengan proses yang lebih transparan dan terorganisasi, seleksi diharapkan mampu menjaring kandidat terbaik untuk memimpin Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah di Indonesia. (Dar/Red)