Connect with us

Jawa Timur

Menghindari Politisasi dan Kepentingan Politik, Presiden Diminta Evaluasi Menteri Desa

Published

on

Lamongan, 90detik.com- Netralitas aparat negara menjelang Pemilu Serentak 2024, terutama pendamping desa, diragukan oleh banyak pihak.

Koordinator Bala Gibran Jabodetabek Sebastian Sellor Pessa menekankan perlunya pengawasan terhadap pendamping desa yang jumlahnya sangat besar dan tersebar di seluruh desa.

Ia mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi posisi Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, yang dianggap memiliki potensi konflik kepentingan.

Selain itu, keberadaan dan nasib kontrak para pendamping desa sangat ditentukan oleh petinggi di Kementerian Desa, sehingga mereka rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Sebastian Sellor Pessa juga menyebutkan bahwa anggaran untuk membayar honor para pendamping desa, yang berasal dari APBN sebesar Rp1,6 triliun, menjadi rentan dipolitisasi menjelang Pilpres 2024 dan Pileg 2024.

Hal ini menjadi perhatian serius mengingat pergerakan para pendamping desa lebih sulit dikontrol dari pada aparat negara lainnya.

“Meskipun mereka dianggap sebagai tenaga profesional yang membantu pembangunan di desa, praktiknya mudah diatur atau disetir untuk kepentingan politik tertentu”, terangnya.

Bahkan, pada bulan Mei 2023 lalu, Bawaslu Bangka Belitung menemukan adanya dugaan tenaga pendamping profesional yang mengampanyekan salah satu tokoh yang akan maju di Pemilu 2024, bersama partainya.

“Bawaslu Bangka Belitung telah mengirimkan surat teguran kepada oknum pendamping desa tersebut dan menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Desa terkait indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tersebut”, ungkapnya.

Lebih lanjut, Anggota DPR Komisi V, Sri Rahayu, juga menyuarakan kekhawatiran terkait netralitas pendamping desa.

Ia mengungkapkan bahwa pendamping desa diduga digunakan sebagai alat politik kelompok tertentu dan memposting konten-konten tertentu di media sosial untuk kepentingan partai tertentu.

Kemudian, ia juga menyoroti kurangnya tindakan dari BPSDM Kemendes PDTT terhadap praktik tersebut.

Melihat hal ini, Sebastian Sellor Pessa menekankan perlunya Presiden Jokowi untuk memberikan perhatian serius terhadap isu ini dan mempertimbangkan penggantian Menteri Desa dengan figur yang lebih netral dan tidak memiliki konflik kepentingan langsung dengan Pilpres dan Pileg 2024.

“Netralitas para pendamping desa menjadi hal yang penting dalam menjaga integritas Pemilu Serentak 2024”, jelasnya.

Netralitas aparat negara menjadi isu yang perlu dipantau secara ketat demi menjaga integritas Pemilu Serentak 2024.

“Pengawasan terhadap pendamping desa, termasuk evaluasi terhadap Menteri Desa, perlu dilakukan guna menghindari politisasi dan kepentingan politik yang dapat mengganggu netralitas Pemilu Serentak 2024”, pungkasnya. (Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jawa Timur

SPPG Polres Tulungagung Resmi Beroperasi, Layani 3.047 Penerima Manfaat Makan Bergizi Gratis

Published

on

TULUNGAGUNG – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Tulungagung Polda Jatim resmi beroperasi dengan menghadirkan layanan makan bergizi gratis bagi masyarakat.

Program ini ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat sebagai langkah nyata mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam pelaksanaannya, SPPG Polres Tulungagung Polda Jatim menyalurkan makan bergizi gratis kepada 3.047 penerima manfaat dengan rincian, 15 ibu hamil, 216 balita, 26 ibu menyusui, serta 2.790 anak sekolah mulai dari PAUD hingga tingkat SMA.

Kapolres Tulungagung AKBP Muhammad Taat Resdi menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi seimbang bagi kelompok rentan dan generasi penerus bangsa.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa anak-anak dan kelompok prioritas lain mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga mampu tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing pada masa depan”, ungkap AKBP Taat, Sabtu (23/8/25).

Program SPPG Polres Tulungagung Polda Jatim juga sejalan dengan program pemerintah tentang makan bergizi gratis yang diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menurunkan angka stunting.

“Program ini sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tulungagung,” tambah AKBP Taat.

Untuk memastikan dampak ekonomi yang luas, pengelola SPPG akan melibatkan Primkoppol Koperasi Desa Merah Putih sebagai penyedia bahan baku utama.

“Menyerap bahan baku dari BUMDes yang menampung hasil Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)”, imbuh AKBP Taat.

Dengan kolaborasi ini, SPPG tak hanya memberi manfaat pada aspek kesehatan dan gizi, tetapi juga mendukung perekonomian lokal, selaras dengan arah kebijakan Presiden RI ,Prabowo Subianto yang mendorong ketahanan pangan Nasional berbasis masyarakat.

Dengan dimulainya layanan ini, Polres Tulungagung berharap SPPG dapat menjadi salah satu wadah pelayanan publik yang tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (DON)

Continue Reading

Jawa Timur

FMIPA UB Gelar Workshop AI untuk Guru Yabika Tuban: Dorong Transformasi Digital Pembelajaran

Published

on

Tuban,— Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Brawijaya (UB) melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui workshop pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) bagi guru-guru Yayasan Bina Insan Kamil (Yabika) Tuban.

Acara ini digelar di kelas MA Sains Bina Insan Kamil Tuban dan diikuti oleh 35 guru dari berbagai jenjang pendidikan di bawah naungan yayasan tersebut.

Workshop bertajuk “Pembuatan Materi Ajar Audio Visual Berbantuan Kecerdasan Buatan (AI)” ini menghadirkan tim dosen dari FMIPA UB yang dipimpin oleh Dr. Drs. Sugeng Rianto, M.Sc. Turut serta dalam tim pengajar adalah Firdy Yuana, S.Si., M.Si., Drs. Ach. Agus Dardiri, M.Si., dan Achmad Hidayat, S.Si., M.Si.

Transformasi Pembelajaran Berbasis AI.

Dalam sambutannya, Dr. Sugeng Rianto menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tim FMIPA UB untuk membersamai para guru Yabika.

Ia berharap workshop ini mampu membuka wawasan baru guru dalam menyiapkan bahan ajar yang lebih menarik, mudah, dan efisien.

“Melalui teknologi AI, guru kini bisa membuat video pembelajaran hanya dengan mengetik teks atau mengunggah slide presentasi. Ini merupakan pengalaman baru yang sangat bermanfaat dalam kegiatan belajar-mengajar,” jelas Dr. Sugeng.

Dibuka oleh Ketua Yayasan: Guru Harus Berani Menaklukkan Zaman.

Workshop ini secara resmi dibuka oleh Ketua Yayasan Bina Insan Kamil, K.H. Imam Mawardi Ridlwan (Abah Imam) melalui saluran Zoom.

Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya keberanian guru untuk terus beradaptasi dan mengembangkan diri di era digital.

“Guru harus berani mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kita tertindas oleh zaman, justru kita yang harus menaklukkannya. Teknologi hadir bukan untuk menggantikan guru, tetapi membantu guru untuk lebih kreatif dan efisien,” tegasnya, Senin(25/8).

Dari Teori ke Praktik: Langsung Ciptakan Video Pembelajaran.

Workshop tidak hanya berisi pemaparan teori, tetapi juga praktik langsung penggunaan teknologi AI generatif, seperti:

• Image-to-Video: mengubah gambar menjadi video edukasi menarik.

• Slide-to-Video: mengonversi presentasi menjadi video otomatis.

• Integrasi video dengan LMS: memungkinkan penggunaan langsung hasil video dalam pembelajaran online.

Kegiatan ini disambut antusias oleh peserta. Suasana pelatihan penuh tanya jawab, tawa, dan kekaguman. Banyak guru merasa terbantu dengan teknologi ini.

“Ternyata semudah ini bikin video pembelajaran. Dulu butuh waktu berjam-jam, sekarang bisa dalam hitungan menit,” ungkap Teguh Pambudi, Kepala MA Sains Bina Insan Kamil Tuban.

Hasil Nyata: Pemahaman dan Antusiasme Meningkat.

Hasil survei cepat menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman guru terhadap teknologi AI, khususnya dalam membuat video pembelajaran secara otomatis.

Mayoritas guru merasa terbantu dan tertarik untuk terus mengembangkan kemampuannya dalam bidang ini.

Namun, sebagian peserta juga mengakui masih membutuhkan pendampingan lebih lanjut agar dapat menggunakan teknologi ini secara mandiri.

Langkah Awal Transformasi Digital Yabika.

Kegiatan ini menjadi tonggak awal transformasi digital di lingkungan Yayasan Bina Insan Kamil.

Dengan dukungan Tim PKM FMIPA UB, para guru kini memiliki bekal baru untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih kreatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Kita berharap para guru tidak hanya menjadi pengajar pasif, tapi juga kreator konten edukasi yang inspiratif dengan bantuan teknologi AI. Selamat berkarya untuk para guru Yabika,” tutup Abah Imam, yang juga menjabat sebagai Wakil LD PWNU Jawa Timur. (DON/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Kasun, Garda Terdepan Menjaga Tanah Adat: Pandangan Penasehat PPDI Jatim

Published

on

Surabaya — Dalam struktur pemerintahan desa, Kepala Dusun (Kasun) memegang peranan penting sebagai pelaksana pelayanan masyarakat yang paling dekat dengan warga.

Kasun bukan sekadar perangkat desa, melainkan simbol pemimpin lokal yang mengemban amanah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menyoroti peran strategis Kasun dalam menjaga tanah adat, awak media 90detik.com berkesempatan mewawancarai Penasehat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Timur, KH. Imam Mawardi Ridlwan, melalui sambungan WhatsApp pada, Sabtu (23/8/2025).

Dalam wawancara tersebut, KH. Imam Mawardi menegaskan bahwa Kasun memiliki peran sentral dalam mempertahankan tanah adat sebagai warisan leluhur dan sumber kehidupan warga. Ia menyebut Kasun sebagai “penjaga kedaulatan warga desa”.

“Kasun selalu memelihara sekaligus mempertahankan tanah adat agar tetap menjadi sumber kemakmuran warga. Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga kedaulatan tanah adat,” ujarnya.

Namun, menurutnya, peran vital Kasun ini seringkali diabaikan oleh pejabat yang berada di atasnya, terutama saat terjadi konflik atau pengalihan fungsi tanah adat.

Ia menyoroti adanya praktik peminggiran peran Kasun dalam proses identifikasi dan dokumentasi tanah adat, padahal para Kasun memiliki pengetahuan mendalam baik secara tertulis maupun lisan tentang batas-batas tanah adat yang diwariskan melalui musyawarah adat.

“Jika ada oknum pejabat bermain-main dengan tanah adat, Kasun sering kali dipinggirkan. Padahal mereka memahami sejarah dan batas-batas tanah adat lebih dari siapa pun,” tegasnya.

Lebih lanjut, KH. Imam menekankan pentingnya pelibatan Kasun dalam proses pemetaan tanah adat bersama warga.

Hal ini bukan hanya memperkuat posisi hukum tanah adat, tetapi juga meneguhkan peran Kasun sebagai sumber utama informasi dan aspirasi warga.

“Kasun sering disingkirkan karena mereka selalu menyuarakan kepentingan masyarakat. Mereka tidak kompromi ketika kebijakan merugikan warga,” tambahnya.

Saat ditanya tentang bagaimana seharusnya sikap seorang Kasun, KH. Imam menjelaskan bahwa Kasun harus menjadi wakil aspirasi warga, pelindung dari pengusiran, serta penggerak kesadaran kolektif warga atas hak mereka terhadap tanah adat.

“Kasun itu pendamping warga. Ia membela mereka ketika kepala daerah sudah ‘dibeli’. Ia menolak kompromi yang merugikan warganya,” tutup Imam.

Pandangan ini menegaskan bahwa dalam dinamika desa dan isu agraria, Kasun tidak hanya administratif, tetapi juga ideologis dan moral.

Ia menjadi pilar penting dalam menjaga integritas desa dan kedaulatan rakyat atas tanah leluhur mereka. (DON/Red)

Continue Reading

Trending