Papua
Pemkot Sorong Genjot UMKM Mandiri dan Berdaya Saing
Kota Sorong PBD— Pemerintah Kota Sorong menunjukkan keseriusannya dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dalam program prioritas 100 hari kerja, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM menjadi salah satu fokus utama Pemkot Sorong demi membangun fondasi ekonomi lokal yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 6.662 UMKM tersebar di seluruh wilayah Kota Sorong. Namun, Wali Kota mengakui bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan usaha, pemasaran, hingga akses terhadap modal dan teknologi.
“Bangsa yang menguasai ilmu dan teknologi akan cepat maju. Demikian pula dalam ekonomi. Siapa yang menguasai ekonomi, dialah yang menguasai dunia. Oleh karena itu, kita harus membangun kekuatan ekonomi lokal dengan meningkatkan kapasitas UMKM kita,” ujar Wali Kota Septinus Lobat dalam wawancara eksklusif bersama TribunSorong.com, Selasa (30/9/2025).
Untuk itu, Pemkot Sorong terus menggulirkan berbagai program strategis, termasuk pemberian bantuan modal, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, hingga penyuluhan teknis yang menyasar sektor-sektor potensial.
Tidak hanya itu, pemerintah juga tengah menyiapkan lokasi khusus untuk sentra UMKM lokal agar para pelaku usaha dapat beroperasi secara lebih tertib dan mudah diawasi.
“Selama ini pelaku usaha masih berserakan dan tidak terkoordinir dengan baik. Ke depan, kita siapkan tempat usaha yang layak dan terintegrasi. Ini bukan hanya soal bantuan modal, tapi kita dampingi mereka dari awal hingga mampu mandiri. Kalau mereka gagal, kita evaluasi dan perbaiki bersama,” tegas Septinus.
Upaya ini merupakan bagian dari visi besar Pemkot Sorong untuk mewujudkan ekosistem UMKM yang sehat dan kompetitif, serta mendorong transformasi ekonomi berbasis kerakyatan.
Selain penguatan UMKM, program prioritas lainnya meliputi penataan birokrasi, digitalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pendidikan gratis demi mencetak Sumber Daya Manusia Papua yang unggul dan berdaya saing global.
Lebih jauh, Wali Kota menekankan pentingnya perubahan pola pikir (mindset), terutama bagi masyarakat asli Papua, agar lebih percaya diri dan berani bersaing di dunia usaha.
“Kita ingin Orang Papua tidak lagi bergantung pada keluarga atau orang lain. Mereka harus bisa berdiri sendiri, punya usaha, dan punya masa depan. Dengan inovasi dan kerja keras, saya yakin UMKM lokal Sorong bisa naik kelas dan menembus pasar nasional, bahkan internasional,” ujarnya penuh semangat.
Langkah konkret Pemerintah Kota Sorong ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan pelaku usaha, yang melihat inisiatif ini sebagai momentum kebangkitan ekonomi lokal pasca-pandemi.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan komitmen kuat dari pelaku usaha, diharapkan UMKM Kota Sorong tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga meningkat secara kualitas, sehingga mampu menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. (Timo)
Sorong PBD— Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menegaskan komitmennya menjadikan kerukunan umat beragama sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Upacara Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia di Alun-alun Aimas, Kabupaten Sorong, Senin (5/1/2026).
Upacara berlangsung khidmat dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), tokoh agama lintas iman, pelajar, serta masyarakat.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur membacakan sambutan Menteri Agama RI yang menekankan tema HAB ke-80, “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju.” Tema ini dinilai relevan dengan kondisi Papua Barat Daya sebagai daerah majemuk yang kaya akan keberagaman budaya dan keyakinan.
Ahmad Nausrau menyampaikan bahwa kerukunan umat beragama tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan konflik, melainkan sebagai kekuatan sosial yang mampu melahirkan kolaborasi nyata dalam pembangunan.
Perbedaan, menurutnya, justru harus menjadi energi positif untuk menciptakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kehidupan beragama yang rukun merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi Papua Barat Daya. Dari sinilah tumbuh kepercayaan, kerja sama, dan stabilitas yang mendukung percepatan pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa sejak awal berdirinya Republik Indonesia, Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam merawat kebinekaan.
Memasuki usia ke-80 tahun, Kementerian Agama terus berkontribusi menjaga keseimbangan antara kehidupan keagamaan dan kebangsaan, serta menghadirkan nilai-nilai agama sebagai solusi atas berbagai tantangan sosial.
Pemprov Papua Barat Daya menyambut baik berbagai langkah transformasi yang dilakukan Kementerian Agama, termasuk penguatan layanan keagamaan berbasis digital, peningkatan kualitas pendidikan madrasah dan sekolah keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan dana sosial keagamaan.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Dalam sambutan tersebut juga disoroti tantangan global yang semakin kompleks, termasuk perkembangan kecerdasan buatan di era ketidakpastian.
Aparatur Kementerian Agama diharapkan menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai moderasi beragama agar kemajuan teknologi tetap berpihak pada kemanusiaan dan persatuan.
Peringatan HAB ke-80 ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum refleksi bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga Papua Barat Daya tetap damai, inklusif, dan maju. (Timo)
Papua
Yonif TP 806/SI Bersama Forkopimda Kabupaten Sorong Laksanakan Panen Padi, Perkuat Ketahanan dan Kemandirian Pangan
Kabupaten Sorong PBD – Yonif TP 806/SI bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sorong melaksanakan panen padi bersama masyarakat di lahan SP 2 Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada Kamis (2/1/2026).
Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan serta kemandirian pangan daerah.
Panen padi tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Sorong, H. Ahmad Sutedjo, S.Pd., unsur Forkopimda, prajurit Yonif TP 806/SI, Kelompok Tani Numpang Sari, serta masyarakat Distrik Mariat.
Komandan Yonif TP 806/SI, Letkol Inf Handi Wibowo, S.I.Kom., menyampaikan bahwa kegiatan panen padi ini merupakan simbol dari kerja keras, kebersamaan, dan semangat kemandirian pangan yang terbangun melalui kolaborasi berbagai pihak.
“Panen padi ini menjadi bukti nyata bahwa pemanfaatan lahan produktif yang didukung pembinaan pertanian secara berkelanjutan dapat memberikan hasil optimal. Ini juga mencerminkan sinergi yang baik antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat,” ujarnya.
Dari lahan seluas 10 hektare yang dikelola di Desa Numpang Sari, Kabupaten Sorong, hasil panen mencapai sekitar 25 ton padi.
Keberhasilan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.
Letkol Inf Handi Wibowo menambahkan bahwa Yonif TP 806/SI akan terus menjalankan tugas secara profesional, tidak hanya dalam bidang pertahanan, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya sektor pertanian.
Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Sorong, H. Ahmad Sutedjo, S.Pd., atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada TNI, khususnya Yonif TP 806/SI, atas keterlibatan aktif dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sorong.
“Kami mengapresiasi peran TNI yang telah turut membangkitkan kembali sektor pertanian di Kabupaten Sorong. Sinergi seperti ini sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Kegiatan panen padi bersama ini diharapkan menjadi motivasi bagi kelompok tani dan masyarakat untuk terus mengembangkan sektor pertanian secara berkelanjutan demi mendukung ketahanan pangan daerah. (Timo)
Manokwari PB— Asisten Operasi (Asops) Kasdam XVIII/Kasuari Kolonel Inf Sigid Hengki Purwanto, S.Sos., M.I.Pol., melaksanakan peninjauan dan pengecekan Pos Pengamanan (Pos Pam) serta Pos Pelayanan (Pos Yan) dalam rangka Operasi Terpadu Lilin Mansinam 2025 di wilayah Manokwari, Papua Barat.
Kegiatan peninjauan tersebut turut dihadiri oleh Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Drs. Yosi Muhamartha, Aspidmil Kejati Papua Barat Kolonel Laut (H) Ridho Sihombing, S.H., M.H., Kafasaharkan Manokwari Letkol Laut (T) Teguh Trilaksana, S.E., M.Tr.Opsla, Danramil 01 Kota/Kodim 1801 Manokwari Mayor Inf Arif Suwito, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dr. Alwan Rimosan, Sp.B, FINACS, serta perwakilan instansi terkait lainnya.
Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel, kelengkapan sarana dan prasarana, serta soliditas dan sinergitas lintas instansi dalam pelaksanaan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru di wilayah Papua Barat.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan koordinasi dan kerja sama antarinstansi semakin kuat sehingga pelaksanaan Operasi Terpadu Lilin Mansinam 2025 dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam merayakan Natal dan menyambut Tahun Baru 2026.
Pada kesempatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bingkisan kepada personel yang bertugas di Pos Pam dan Pos Yan sebagai bentuk perhatian dan apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. (Timo)
Kapolri-Ketua Komisi IV Pimpin Panen Raya Jagung Serentak, Wujud Nyata Dukung Ketahanan Pangan Nasional
Geopolitik Konstitusi Indonesia: Membaca Warisan Marhaenisme Arief Hidayat
Presiden Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada Polri atas Dukungan Ketahanan Pangan Nasional
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Tulungagung, Jadi Sorotan Ketidak Harmonisan
Redaksi1 minggu ago141 Pejabat Pemkab Tulungagung Dilantik, Bupati; Jangan Menjadikan Jabatan Untuk Mencari Kenyamanan
Redaksi2 minggu agoTeror Dugaan Pungli di Taman Pinka Tulungagung: Pedagang Dipalak Oknum Mantan Pedagang, Bayar atau Terusir
Jawa Timur4 hari agoDilema 38 Pekerja Terminal Cargo Blitar: Kontrak Ditandatangani, Pemberhentian Diterima via WA Tengah Malam Tahun Baru
Redaksi4 hari agoWabup Tulungagung Dikucilkan dari Proses Mutasi ASN: Saya Tak Diajak, Ada Yang Tak Wajar dan Bernuansa Nepotisme
Redaksi1 minggu agoTema: “Temu Kangen”, Ratusan Honda Jazz GE8 Pererat Silaturahmi Komunitas Otomotif Jatim
Redaksi3 minggu agoKasus Tiang ISP Ilegal Menjamur, PUPR dan Satpol PP Tulungagung Disorot Tajam, Dugaan Pungli Menguat
Jawa Timur2 minggu agoParkir Berlangganan Mulai 2026, Ancaman Pungli Mengintai: Bebas Parkir atau Beban Baru?
Nasional4 hari agoAksi Damai 212 di Tulungagung, Soroti Jalan Desa Kedoyo dan Tegaskan Dukungan pada Pemkab