Pemerintahan
Penyerapan APBD Lumajang Rendah, Ketua PSMP Ingatkan DPRD Jangan Sekadar Sahkan Anggaran
LUMAJANG – Rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026 kembali menjadi sorotan. Kali ini, kritik diarahkan kepada DPRD Kabupaten Lumajang yang dinilai perlu menunjukkan peran lebih aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap realisasi anggaran daerah.
Ketua DPD Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Jawa Timur, Didik Sofyan Arif, mengingatkan bahwa tanggung jawab DPRD tidak berhenti pada pembahasan dan pengesahan APBD bersama pemerintah daerah.

Tabel serapan anggaran anggaran, (dok/DD)
Setelah anggaran ditetapkan, wakil rakyat memiliki kewajiban mengawasi pelaksanaannya agar setiap program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Didik, rendahnya penyerapan anggaran seharusnya menjadi momentum bagi DPRD untuk mempertanyakan kinerja pemerintah daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan.
“DPRD jangan hanya hadir ketika pembahasan dan pengesahan anggaran, tetapi juga harus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan APBD. Sudah dijalankan atau belum?” tegas Didik.
Ia menilai, ketika realisasi anggaran belum berjalan optimal, DPRD semestinya tidak tinggal diam. Lembaga legislatif perlu menggunakan instrumen pengawasannya untuk meminta penjelasan pemerintah daerah, memanggil OPD terkait, hingga mengevaluasi penyebab lambatnya pelaksanaan program.
Bagi Didik, persoalan penyerapan APBD bukan sekadar urusan administratif atau angka dalam laporan keuangan. Ada kepentingan masyarakat yang dipertaruhkan ketika anggaran pembangunan tidak segera direalisasikan.
“Kita tunggu bagaimana wakil rakyat menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat. Jangan sampai anggaran menumpuk di akhir tahun, sementara masyarakat justru kehilangan manfaatnya,” ujarnya.
Didik juga mengingatkan bahwa rendahnya realisasi APBD dapat menimbulkan dampak berantai terhadap pembangunan daerah dan perekonomian masyarakat.
Sejumlah sektor berpotensi terdampak, mulai dari pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga penyediaan sarana publik lainnya.
Program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial yang telah direncanakan juga berisiko mengalami keterlambatan apabila pelaksanaannya tidak segera dipercepat.
Dampaknya tidak berhenti pada tertundanya pembangunan fisik. Belanja pemerintah daerah yang semestinya menjadi salah satu penggerak perputaran ekonomi lokal juga berpotensi tidak memberikan kontribusi optimal.
Ia bahkan mengingatkan risiko penurunan kualitas pekerjaan apabila realisasi kegiatan dipaksakan menjelang penutupan tahun anggaran. Pengerjaan proyek yang diburu waktu berpotensi mengurangi ruang bagi pelaksanaan pekerjaan secara cermat dan sesuai standar.
“Bukan hanya itu, perputaran ekonomi lokal yang diharapkan tumbuh melalui belanja pemerintah akan terhambat. Kualitas pekerjaan juga berisiko menurun apabila penyerapan dipaksakan menjelang akhir tahun anggaran. Pelaksana bisa terburu-buru karena dikejar waktu,” bebernya.
PSMP menegaskan, APBD merupakan instrumen penting untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar angka yang harus dihabiskan sebelum tahun anggaran berakhir.
Karena itu, Didik meminta pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Lumajang sama-sama bertanggung jawab memastikan anggaran yang telah disepakati benar-benar direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, publik berhak mengetahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran, langkah evaluasi yang telah dilakukan, serta sejauh mana DPRD menjalankan fungsi pengawasannya.
Sebab, keberhasilan pengelolaan APBD tidak semestinya hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari ketepatan pelaksanaan program dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Kabupaten Lumajang.(DD/Red)