Connect with us

Nasional

Pesantren Al Azhaar Kedungwaru Peringati HUT ke-80 RI: Meneguhkan Khidmah, Menjaga Kedaulatan Rakyat

Published

on

TULUNGAGUNG— Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Pesantren Al Azhaar Kedungwaru Tulungagung menggelar upacara bendera yang khidmat pada Ahad (17/8/2025) di halaman pesantren.

Kegiatan ini menjadi refleksi rasa syukur sekaligus penegasan komitmen pesantren dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan kedaulatan rakyat.

Upacara peringatan kali ini dipimpin oleh Inspektur Upacara dari Polres Tulungagung, yaitu AKP Ryo Pradana Inovantri Elesdela Widiyanto, S.T.K., S.I.K., M.Si., yang saat ini menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Tulungagung.

Turut hadir dalam upacara tersebut Kanitreskrim Polsek Kedungwaru, perangkat Desa Kedungwaru, serta seorang veteran pejuang kemerdekaan yang masih aktif memberikan teladan, Mbak Lamidi.

Masyarakat sekitar pesantren juga ambil bagian dalam upacara, menjadikannya sebagai momentum spiritual untuk memperkuat kembali khidmah pesantren kepada bangsa dan negara.

Pesantren dan Perjuangan Kemerdekaan.

Dalam sambutannya seusai upacara, Pengasuh Pesantren Al Azhaar, KH. Imam Mawardi Ridlwan, menegaskan bahwa pesantren sejak awal telah menjadi bagian integral dari perjuangan rakyat dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Di usia ke-80 tahun Indonesia merdeka, menurutnya, pesantren tetap teguh dalam khidmah bukan untuk berebut kekuasaan, melainkan untuk menyiapkan kader-kader bangsa yang bermoral dan berjiwa pelayan umat.

Pesantren Al Azhaar Tulungagung usai memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Foto;(dok/istimewa).

“Kemerdekaan harus dimulai dengan mengenang jasa para pahlawan. Di pesantren, kami awali dengan kirim doa Al-Fatihah untuk para pejuang. Ini bukan sekadar tradisi, tapi bentuk syukur dan tanggung jawab spiritual,” ujar Abah Imam kepada 90detik.com.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah arus deras budaya asing yang masuk melalui media sosial.

Bagi Abah Imam, kedaulatan rakyat adalah fondasi utama untuk membangun Indonesia yang makmur dan bermartabat.

Sebagai aktivis dakwah di LD PWNU Jawa Timur, Abah Imam mengajak masyarakat untuk menumbuhkan hubbul wathon minal iman (cinta tanah air sebagai bagian dari iman), serta mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif seperti mengaji, berdakwah, dan membebaskan masyarakat dari berbagai bentuk penindasan.

“Rakyat yang diberi amanah di lingkungan kekuasaan harus membangun sistem yang adil. Jangan sampai pemerintahan menjadi alat penindasan dan perbudakan. Jika itu terjadi, maka kebijakan yang lahir tidak akan berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Menjaga Kesadaran di Era Digital.

Lebih lanjut, Abah Imam memperingatkan bahaya penjajahan gaya baru melalui penyebaran hoaks, adu domba, ghibah, dan perpecahan yang kini marak di media sosial.

Menurutnya, media sosial yang dikendalikan asing bisa menjadi alat untuk menindas kesadaran rakyat.

“Problem bangsa saat ini adalah generasi yang mudah termakan hoaks tanpa tabayun. Ini bukan sekadar kesalahan informasi, tapi bentuk penjajahan baru yang harus kita lawan,” ujarnya.

Pemimpin Harus Menjadi Teladan.

Menutup pernyataannya, Abah Imam menyerukan pentingnya keteladanan di kalangan pemimpin bangsa.

Ia menilai bahwa keadilan sosial hanya bisa terwujud jika para pemimpin bersikap adil dan menjadi panutan bagi rakyat.

“Rakyat tidak butuh pertikaian antar pemimpin. Mereka butuh tauladan. Jika para tokoh bangsa mampu menjadi teladan, maka keadilan sosial bukan sekadar cita-cita, tapi keniscayaan,” pungkasnya.

Peringatan HUT RI ke-80 di Pesantren Al Azhaar bukan hanya seremoni rutin tahunan, melainkan menjadi panggung spiritual untuk memperkuat jati diri bangsa dan menegaskan bahwa pesantren tetap menjadi benteng peradaban, moralitas, dan kedaulatan rakyat di tengah tantangan zaman. (DON/Red)

Nasional

Kepala BRAN: Reforma Agraria Perkuat Peran Masyarakat Adat dalam Cegah Karhutla

Published

on

JAKARTA – Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menekankan pentingnya reforma agraria dalam memperkuat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat sebagai mitra strategis pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan dalam seminar bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), di Gedung Bhakti Dharma Waspada, Jakarta, pada Kamis (19/11).

“Masyarakat adat telah hidup berdampingan dengan hutan jauh sebelum negara ini berdiri. Mereka memiliki kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam. Karena itu, keberadaan mereka harus kita akui, lindungi, dan berdayakan sebagai bagian dari strategi pencegahan karhutla,” ujar Dedi.

Keadilan Agraria sebagai Fondasi Pencegahan Karhutla

Menurut Dedi, pencegahan karhutla tidak cukup bertumpu pada pemadaman dan penegakan hukum, tetapi harus menyentuh akar persoalan melalui kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, penataan penguasaan lahan, serta pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.

Reforma agraria menjadi instrumen strategis untuk membangun tata kelola agraria yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat tanggung jawab masyarakat dan pemegang izin dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam seminar, luas karhutla nasional mencapai 355.390 hektare. Sebaran kebakaran yang meluas hingga Nusa Tenggara Timur, Papua, serta kawasan Bromo dan Semeru menunjukkan perlunya strategi pencegahan yang memperhatikan karakteristik wilayah, ekosistem, dan kearifan lokal.

Perkuat Satu Data Agraria dan Kearifan Lokal

Kepala BRAN menekankan sejumlah langkah strategis dalam mendukung pencegahan karhutla melalui reforma agraria, meliputi:

* Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat.

* Pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.

* Penyelesaian konflik dan ketimpangan penguasaan lahan.

* Integrasi satu data agraria dengan pemetaan kawasan rawan karhutla.

* Penguatan riset, inovasi teknologi, dan sistem peringatan dini berbasis karakteristik wilayah.

* Sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam pengawasan serta pengelolaan lahan berkelanjutan.

Dedi juga mendorong akademisi dan mahasiswa program doktoral STIK untuk menghasilkan riset yang inovatif dengan mengintegrasikan pendekatan ilmiah, teknologi, penegakan hukum, dan kearifan lokal masyarakat adat.

Menjaga Hutan, Melindungi Rakyat

Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria, serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, kehadiran BRAN diharapkan memperkuat keadilan agraria sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

“Ketika hak masyarakat adat terlindungi, konflik agraria diselesaikan, dan masyarakat diberdayakan, kita sedang membangun fondasi pencegahan karhutla yang berkelanjutan. Menjaga hutan harus berjalan seiring dengan melindungi hak dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Dedi.

Melalui reforma agraria, masyarakat adat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan mitra strategis negara dalam menjaga kelestarian hutan bagi generasi mendatang.(Hms/DON)

Continue Reading

Nasional

POLIRAN Dorong Iklim Industri Aman, Buka Peluang Kerja, dan Tingkatkan Kepercayaan Investor

Published

on

JAKARTA – Program Poliran diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim industri yang aman dan kondusif sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Melalui program ini, Polri turut berperan dalam memastikan proses produksi dan aktivitas dunia industri berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi para pelaku usaha maupun investor untuk mengembangkan investasinya di Indonesia.

Pengamat Ketenagakerjaan, Timboel Siregar, S.Si., S.H., M.M., menilai bahwa keberhasilan program Poliran perlu didukung kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri.

Menurutnya, peningkatan keterampilan atau skill menjadi salah satu kunci untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

“Ketika Poliran berjalan, sumber daya manusianya sudah harus disiapkan. Skill menjadi kata kunci agar ketika lapangan kerja semakin banyak dibuka, masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Di sisi lain, kehadiran Polri juga penting untuk memastikan proses produksi berjalan dengan baik sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif,” ujar Timboel.

Ia menambahkan, terciptanya keamanan dan kepastian dalam dunia industri juga dapat meningkatkan kepercayaan investor.

Selama ini, pelaku usaha masih menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi meningkatkan biaya operasional, seperti praktik pungutan liar (pungli) dan berbagai biaya tidak semestinya.

Dengan terciptanya lingkungan usaha yang aman, transparan, dan bebas dari praktik tersebut, perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih nyaman.

“Kalau persoalan-persoalan seperti pungli dan biaya-biaya tidak semestinya bisa diatasi, tentu pengusaha akan merasa lebih nyaman. Ini juga bisa menjadi contoh positif bagi investor lain untuk masuk dan mengembangkan usahanya,“ujarnya.

“Harapan kita, Poliran dapat memberikan jaminan bahwa dunia industri berjalan aman, sehingga investasi tumbuh dan lapangan pekerjaan semakin terbuka bagi masyarakat,” tutupnya.(Hms/DON)

Continue Reading

Jawa Timur

PSMP Desak DPRD Lumajang Gelar RDP dengan Pemkab, Soroti Lemahnya Penyerapan APBD 2026

Published

on

LUMAJANG – Rendahnya realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP).

Melihat kondisi tersebut, PSMP mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang agar segera mengambil langkah konkret dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Lumajang, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan anggaran.

Desakan tersebut dinilai penting mengingat APBD bukan sekadar dokumen perencanaan dan angka-angka dalam laporan keuangan, melainkan instrumen pembangunan yang bersumber dari uang rakyat dan seharusnya dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan materi evaluasi APBD 2026 yang dihimpun PSMP, realisasi belanja daerah hingga Triwulan III tercatat sebesar 52,48 persen dari total pagu sekitar Rp2,346 triliun. Bahkan, realisasi belanja modal disebut baru mencapai 11,58 persen atau sekitar Rp24,36 miliar dari pagu Rp210,48 miliar.

Angka tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama, terutama untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan anggaran menjelang akhir tahun anggaran.

Ketua DPD Jatim Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP), Didik Sofyan Arif, menilai DPRD tidak boleh hanya menjalankan fungsi legislasi dan pembahasan anggaran, tetapi juga harus memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Ketiganya harus dijalankan secara seimbang sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat yang telah memberikan mandat melalui proses demokrasi.

“Karena itu, kami mendesak DPRD Lumajang segera mengagendakan RDP dengan Pemkab Lumajang. Jangan sampai persoalan rendahnya penyerapan APBD hanya menjadi bahan pembicaraan tanpa ada evaluasi dan penjelasan yang konkret. DPRD harus menggunakan fungsi pengawasannya untuk meminta pertanggungjawaban dan penjelasan dari OPD terkait,” ungkap Didik.

Lebih lanjut, PSMP mengusulkan agar pelaksanaan RDP nantinya tidak hanya melibatkan unsur DPRD dan jajaran Pemkab Lumajang. DPRD juga diharapkan membuka ruang partisipasi publik dengan mengundang tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, serta insan pers.

Menurut Didik, keterlibatan berbagai elemen masyarakat diperlukan agar persoalan pengelolaan APBD dapat diketahui secara terbuka, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pandangan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

“RDP ini jangan hanya menjadi forum formalitas antara DPRD dan pemerintah daerah. Kami berharap tokoh masyarakat, LSM, organisasi mahasiswa, dan media juga dilibatkan. Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui secara langsung bagaimana anggaran yang bersumber dari rakyat dikelola, apa saja kendalanya, dan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Lumajang,” tegasnya.

Ia juga menilai keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dari prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.(DD/Red)

Continue Reading

Trending