BLITAR – Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menyuarakan kritik keras terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar yang dinilai lamban dalam menyerap anggaran dan merealisasikan proyek pembangunan jalan.

Ketua GPI, Jaka Prasetya, bahkan mengeluarkan ultimatum bahwa pihaknya siap melakukan aksi lanjutan jika pengerjaan proyek infrastruktur dilakukan asal-asalan menjelang akhir tahun anggaran.

“Anggaran dalam APBD reguler dan PAK sudah tersedia, tetapi sampai saat ini tidak terlihat kegiatan pembangunan jalan yang berjalan. Ini memprihatinkan. Masyarakat menunggu, bukan menunda,” ujar Jaka, Senin (10/11).

Menurut Jaka, kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah Kabupaten Blitar sudah lama dikeluhkan warga. Ia menegaskan bahwa penundaan realisasi pembangunan berpotensi merugikan masyarakat dan memunculkan spekulasi mengenai keseriusan pemerintah daerah.

Ketua GPI Jaka Prasetya, saat menyampaikan orasi di depan kantor DPUPR Kabupaten Blitar, (dok/JK).

“Masyarakat berharap pembangunan terlaksana tahun ini. Kami akan memantau langsung pelaksana proyek. Jika pekerjaan dikebut tanpa memperhatikan kualitas, lebih baik tidak usah dibayar,” tegasnya.

Jaka menambahkan, jika terjadi pembayaran pada proyek yang hasilnya buruk, pihaknya siap melakukan aksi yang lebih tegas.

“Kalau sampai dibayar padahal mutunya buruk, kantor Dinas PUPR akan kami duduki. Ini jelas demi kepentingan publik,” tandasnya.

Sebelum menyampaikan aspirasi ke Dinas PUPR, GPI mengawali kegiatan dengan melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Jl. Sudanco Suprijadi, Kota Blitar. Ziarah tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada pejuang yang telah mengorbankan hidupnya demi kemerdekaan.

“Kami berdoa dan mengenang jasa para pahlawan. Semangat juang mereka menjadi landasan moral bagi kami dalam memperjuangkan hak masyarakat,” kata Jaka.

GPI memaknai perjuangan pahlawan tidak hanya sebatas seremoni, namun harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk kepentingan rakyat.

Mereka menyatakan akan terus mengawal dan memastikan proses pembangunan berjalan sesuai aturan, tepat waktu, dan berkualitas.(JK/Red)

Editor : Joko Prasetyo

Sorong— Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat Daya terpilih periode 2025–2030, Samsudin Anggiluli, SE, Mtr.AP, resmi memimpin rapat perdana bersama jajaran pengurus terpilih dan para kader partai di Hotel Vega, Jalan Frans Kaisepo, Sorong Utara, Minggu (9/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Samsudin menegaskan komitmennya untuk membangkitkan kembali semangat juang dan kekompakan kader PDI Perjuangan di wilayah Papua Barat Daya.

Didampingi oleh Bendahara terpilih Fredy Marlisa, ST, Samsudin Anggiluli, SE, M. tr. AP, yang juga mantan wakil bupati sorsel dan bupati sorsel dua periode menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan langkah awal untuk mempersiapkan Konferensi Daerah (Konverda) yang akan dilaksanakan di Kota Sorong.

“Pelaksanaan Konverda di Sorong merupakan tindak lanjut dari keputusan DPP PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Pak Komar saat Konverda di Nabire, Papua Tengah. Kami harus bangkit dan kembali menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tetap kuat di Papua Barat Daya,” tegas Samsudin.

Ia juga mengakui, hasil Pemilu dan Pilkada sebelumnya menjadi bahan evaluasi besar bagi partai di tingkat daerah.

“Kami kalah di dua lini strategis: baik di DPR RI dan Pilkada Provinsi. Karena itu, kerja-kerja politik ke depan harus lebih terukur, disiplin, dan berpihak pada rakyat. Konverda ini menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat kader agar PDI Perjuangan kembali merah menyala di Papua Barat Daya,” ujarnya penuh semangat.

Samsudin juga menjelaskan proses panjang yang telah dilalui dirinya dan jajaran pengurus baru sesuai mekanisme partai.

Ia menegaskan bahwa kepemimpinan yang terbentuk bukan hasil penunjukan sepihak, melainkan melalui fit and proper test yang diikuti ribuan peserta di seluruh Indonesia.

“Mulai dari psikotes dengan surat DPP Nomor 83 hingga fit and proper test Nomor 173 Tahun 2025, semua kami jalani. Dari lima nama yang diseleksi, DPP menetapkan saya sebagai Ketua, Pak Jonas sebagai Sekretaris, dan Pak Freddy sebagai Bendahara. Itu hasil pleno resmi partai,” jelasnya.

DPD PDI Perjuangan Papua Barat Daya berkomitmen melibatkan seluruh DPC kabupaten/kota dalam pelaksanaan Konverda nanti.

“Kami ingin acara ini menjadi simbol kebangkitan partai. Kita akan gelar di Sorong secara meriah agar masyarakat melihat PDI Perjuangan masih kokoh dan solid,” tutup Samsudin. (Timo)

BLITAR – Semangat gotong royong ditunjukkan ratusan warga dari tiga desa di Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar.
Mereka bersatu melakukan penambalan jalan di ruas jalan Sumberarum-Mojorejo-Donomulyo, sepanjang kurang lebih 4 km, yang dilaksanakan pada Jumat hingga Sabtu (7-8 November).

Kegiatan swadaya massal ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari Muspika Kecamatan Wates, perangkat desa (Pemdes), Karang Taruna, hingga warga sipil dari RT/RW sepanjang jalan tersebut. Partisipasi juga mengalir dari komunitas sopir, pengusaha setempat, dan warga yang menyumbang dana dan material.

Salah satu ruas jalan, yang sudah ditambal dengan material sirtu, oleh warga, (dok/Jef).

Kepala Desa Wates, Hamid, menyampaikan yang mengkoordinir aksi ini adalah Pak Jarno, ia menegaskan bahwa partisipasi warga ini hanyalah sebuah perawatan sementara.

“Kondisi jalan ini sudah terlalu parah. Upaya swadaya ini kami harap bisa menjadi perhatian bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar untuk lebih memperhatikan kondisi jalan kami,” ujar Hamid saat dihubungi melalui pesan singkat, pada Minggu (09/11).

Menurutnya, ruas jalan ini memiliki peran strategis yang vital. Jalan ini merupakan satu-satunya akses untuk pengangkutan bahan baku industri gula merah.

Setiap harinya, puluhan truk dengan muatan seringkali melebihi 15 ton melintas di jalan ini. Selain itu, jalan ini juga merupakan penghubung antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang.

“Harapan kami adanya perhatian khusus dari PUPR dan Pemkab Blitar, selain itu ada penyesuaian kualitas jalan agar kondisi seperti ini tidak terus berulang setiap tahun. Dengan jalan yang baik, roda perekonomian masyarakat bisa berputar lebih lancar,” tambahnya.

Sementara, antusiasme warga terlihat jelas di lapangan. Salah seorang warga, Sutrisno (45), yang turun langsung membawa pacul, mengungkapkan kekecewaannya.

“Ini sudah darurat. Kalau tidak ditambal sendiri, kendaraan sulit lewat. Kami sudah capek mengeluh, akhirnya memilih bertindak. Semoga pemerintah melihat usaha kami dan segera turun tangan,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sari (30), seorang pengusaha kecil. Menurutnya kondisi jalan yang rusak mengakibatkan biaya operasional menjadi tinggi.

“Rusaknya jalan sangat mengganggu distribusi barang dan membuat biaya operasional kami membengkak. Semoga dengan aksi swadaya ini, pemerintah daerah tergerak untuk membangun jalan yang permanen, bukan sekadar tambal sulam,” harapnya.

Aksi gotong royong ini menjadi bukti nyata kepedulian masyarakat. Namun, di balik semangat tersebut, terselip harapan besar agar pemerintah segera mengambil alih dan memberikan solusi permanen untuk infrastruktur yang menjadi urat nadi perekonomian warga ini. (Jef/Red)

Editor: Joko Prasetyo