SORONG — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat Kampung resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Plt. Asisten I Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Drs. Suardi Tamal, S.TP, MM, mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, bertempat di Hotel Kyriad, Jalan Sungai Maruni, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Rabu (26/11/25).

Dalam sambutannya, Suardi Tamal menegaskan bahwa Dukcapil merupakan sektor strategis yang menjadi dasar seluruh proses pembangunan.
“Dukcapil adalah jantung bangsa, karena data kependudukan yang dimiliki menjadi basis perencanaan di tingkat pusat hingga daerah,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa pemutakhiran data kependudukan harus menjadi prioritas, karena negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga melalui penyediaan dokumen kependudukan yang cepat, akurat, lengkap, dan tanpa biaya.
“Negara harus hadir sampai ke pintu-pintu rumah warga untuk memenuhi hak mereka atas layanan administrasi kependudukan,” tambahnya.

Plt. Asisten I itu juga menekankan bahwa tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan (adminduk) bukan hanya keabsahan identitas, tetapi juga penyediaan data kependudukan yang menjadi rujukan dasar bagi semua sektor pembangunan.

Tantangan terbesar dalam penyelenggaraan layanan adminduk, menurutnya, terletak pada penduduk rentan seperti orang jalanan, kaum marginal, disabilitas, transgender, dan penduduk di wilayah sulit akses. Kendala lain mencakup kurangnya informasi, hambatan internal, hingga minimnya dukungan masyarakat.

Solusi yang ditempuh adalah pelayanan jemput bola melalui pendataan langsung sesuai Permendagri No. 19/2018 dan No. 96/2019.

Sementara itu, Plt. Kepala Disdukcapil PMK Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, memaparkan bahwa kegiatan ini bertujuan mengevaluasi dan memonitor pendataan penduduk di satu kota dan lima kabupaten di Papua Barat Daya. Menurutnya, data pendatang masih belum valid sehingga membutuhkan pembenahan terpadu.

Ia mengungkapkan data jumlah penduduk Papua Barat Daya berdasarkan pendataan Januari–Agustus:

Orang Asli Papua (OAP): 297.474 jiwa

Non-OAP: 364.764 jiwa

Total: 622.236 jiwa

Nikolas menjelaskan bahwa hambatan geografis masih menjadi tantangan utama, terutama di Kabupaten Tambrauw, Sorong Selatan, dan Raja Ampat. “Akses menuju wilayah terpencil belum memadai sehingga pendataan sering terkendala,” ujarnya.

Untuk itu, Pemprov Papua Barat Daya akan menyalurkan bantuan keuangan operasional kepada seluruh kabupaten/kota demi memperlancar pendataan dan pelayanan adminduk hingga ke wilayah paling terpencil. Data valid ditargetkan rampung pada Desember.

“Melalui Bimtek ini, kami berharap seluruh Kepala Dukcapil Kabupaten/Kota dapat menyampaikan kendala lapangan sehingga dapat segera dicarikan solusi bersama,” pungkas Nikolas. (Tim)

Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong resmi melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat tinggi Pratama oleh Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, SH, M.PA, yang berlangsung khidmat di Gedung Lambertus Jitmau, Jalan Burung Merpati, Kelurahan Temu Utara, Distrik Sorong, Selasa (25/11/2025). Momentum tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kinerja birokrasi serta meningkatkan pelayanan publik di Kota Sorong.

Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, antara lain Drs. Ec. John Lewerissa (Ketua DPR Kota Sorong), Wakil Wali Kota Sorong H. Anshar Karim A. Md., Plh Sekda Kota Sorong Rudy R. Laku, S.Pi., MM, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Abdul Rahim Oeli, ST, dan sejumlah kepala OPD lainnya. Kehadiran mereka mencerminkan dukungan penuh terhadap proses pembinaan aparatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Septinus Lobat, SH, M. PA, menegaskan bahwa pelantikan pejabat eselon II ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan upaya memperkuat komitmen pelayanan publik. “Kita telah melakukan pelantikan pejabat eselon dua pada hari ini sehingga diharapkan setelah pelantikan, para pejabat segera memberikan pelayanan dan pengabdian yang tinggi kepada masyarakat Kota Sorong,” ujarnya.

Beliau mengingatkan bahwa tantangan pelayanan publik di Kota Sorong tidak ringan mengingat masyarakatnya yang heterogen dan berpendidikan tinggi. Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta untuk terus mengembangkan kompetensi dan bekerja dengan hati. “Kita harus lebih banyak belajar untuk melayani masyarakat yang memiliki tingkat kecerdasan lebih dari kita,” tegasnya.

Wali kota juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala BKPSDM Kota Sorong beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelenggarakan proses pelantikan secara tertib dan profesional.

Tidak hanya itu, kepada para ASN yang belum mendapatkan kesempatan dilantik, Wali Kota memberikan pesan menenangkan agar tetap sabar dan percaya pada rencana Tuhan. “Semua ini Tuhan yang mengatur. Jangan berkecil hati, tetap tekun dan bersabar,” tambahnya.

Pelantikan kali ini menetapkan 13 pejabat eselon II, yaitu:

1. Saul Erens Solosa, S.Sos (Sekwan DPR Kota Sorong),
2. Muliani, S.Kep., Ners (Kadis Sosial Kota Sorong),
3. Nelwan Esison Hara, SP (Kadis Pertanian Kota Sorong),
4. Edward Jitmau, SE (Kadis Perindustrian Kota Sorong),
5. James Burung, S.Sos., MM (Kadis Komunikasi dan Informatika Kota Sorong),
6. Yulinda Mosso, S.Sos., MM (Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak),
7. Yuliana Kiriho, S.AN., MM (Kadis Pendidikan Kota Sorong)
8. Elisabeth Elsemina Sarah Agaki, SE (Kadis Perdagangan Kota Sorong),
9. emima Elisabeth, S.KM., M.AP (Kadis Kesehatan Kota Sorong)
10. Yapet Maniburi, ST., MT (Kadis Bina Marga dan Sumber Daya Air),
11. Robert Asmuruf, SH., MH – Kadis Kepegawaian dan Pengembangan SDM,
12. Yowel Oktofianus Gefilem, ST – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
13. Corina Mansawan, SE., MM – Kadis Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kota Sorong berharap percepatan pembangunan dan pelayanan publik dapat semakin optimal demi kemajuan Kota Sorong sebagai pusat pertumbuhan di Papua Barat Daya. (TK)

SORONG — Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI Cabang Sorong memastikan kesiapan penuh dalam melayani lonjakan mobilitas masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan RI bersama PT PELNI kembali menghadirkan program stimulus ekonomi berupa diskon tiket kapal kelas ekonomi untuk seluruh rute keberangkatan dari Sorong, baik ke wilayah timur maupun barat.

Kepala Cabang PELNI Sorong, Duta Kusuma, SE, mengungkapkan bahwa jelang Natal dan tahun baru PT PELNI Cabang Sorong menyiapkan 12 armada, terdiri dari 8 kapal penumpang Pelni dan 4 kapal perintis untuk memastikan kelancaran arus perjalanan selama masa liburan Natal 2025 dan tahun baru 2026. Armada yang akan beroperasi meliputi KM Dobonsolo, KM Labobar, KM Sirimau dan sejumlah kapal lainnya yang menjadi tulang punggung transportasi laut di kawasan timur Indonesia.

“Untuk menyambut liburan Natal dan Tahun Baru, kami menyiapkan seluruh armada secara maksimal. Pemerintah kembali memberikan potongan harga tiket ekonomi untuk seluruh jurusan. Masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini mulai 21 November 2025,” ujar Duta Kusuma saat ditemui di Kantor PELNI Cabang Sorong, Sabtu (22/11/25).

Program stimulus ekonomi ini memberikan diskon 20 persen dari tarif dasar untuk seluruh kapal penumpang kelas ekonomi. Setelah ditambahkan komponen asuransi dan pas pelabuhan, nilai potongan rata-rata menjadi 16–18 persen.

Diskon berlaku untuk periode keberangkatan 17 Desember 2025 – 10 Januari 2026 dan dapat dibeli melalui seluruh channel resmi tiket PELNI.

Duta Kusuma (Kacab Pelni sorong) juga menjelaskan bahwa stimulus ini ditargetkan menyentuh 405.881 penumpang selama masa Nataru. Namun, kuota bisa habis lebih cepat jika minat masyarakat meningkat.

“Jika animo masyarakat tinggi, sangat mungkin tiket diskon habis sebelum 10 Januari. Akses pembelian semakin mudah karena tersedia di aplikasi PELNI Mobile hingga kanal perbankan Himbara,” tambah Duta Kusuma.

Contoh Penghitungan Tarif Diskon

Sebagai ilustrasi, untuk rute Belawan – Batam, tarif normal sebesar Rp304.000 menjadi Rp254.300 setelah memasukkan komponen pas pelabuhan Rp47.500 dan asuransi Rp6.000.

Besaran pas pelabuhan berbeda di tiap wilayah termasuk di papua Barat Daya, “ucap Kacab pelni sorong”.

PELNI sebagai BUMN pelayaran nasional saat ini mengoperasikan:

• 25 kapal penumpang yang melayani 511 ruas dan 1.359 rute, singgah di 74 pelabuhan.
• 30 trayek kapal perintis untuk mendukung konektivitas wilayah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan), melayani 230 pelabuhan dengan total 522 ruas.
• 18 kapal rede dan 8 trayek tol laut, serta 1 trayek kapal ternak untuk layanan logistik nasional.

PT. PELNI (Persero) Cabang Sorong menghimbau atau mengingatkan kepada masyarakat papua Barat Daya agar tidak membeli tiket melalui calo. Tiket resmi hanya tersedia di:

• Kantor PELNI Cabang,
• Aplikasi PELNI Mobile,
• Website PELNI,
• Lifestyle BCA Mobile, OVO, Sukha by Livin Mandiri, BNI Agen46, BRImo,
• Jaringan Indomaret/Alfamart/Alfamidi,
• OMI Mitra Indogrosir,
• Dan mitra resmi lainnya.

Melapor jika ada buruh atau petugas yang menjual kasur di atas kapal, khususnya di kelas ekonomi. Penumpang dapat melapor ke satpam kapal, bagian informasi, atau Contact Center 162.

Untuk pembayaran, PELNI telah bekerja sama dengan berbagai bank seperti BRIVA, BNI VA, Permata VA, Mandiri VA, Bank BTN, serta berbagai mitra pembayaran ritel lainnya.

Informasi Lebih Lanjut hub
Ditto Pappilanda
Manager Komunikasi Korporasi
PT PELNI (Persero)
Telp. (021) 6334342 ext 1310. (Tim/Red)