BLITAR – Praktik ketenagakerjaan yang dinilai tidak manusiawi dan gegabah terjadi di lingkungan pemerintah Kota Blitar. Sebanyak 38 tenaga pendukung di Terminal Angkutan Barang/Cargo Dinas Perhubungan (Dishub) setempat mengalami nasib tragis.

Kontrak kerja yang baru saja mereka tanda tangani dengan materai, berubah jadi pemberhentian sepihak yang disampaikan lewat pesan WhatsApp (WA) di tengah malam pergantian tahun.

Sumber yang enggan disebut namanya menceritakan kronologi ironis ini. Prosesnya diawali dengan panggilan kerja mendadak pada 29 Desember 2025.

“Kami langsung disuruh membuat lamaran saat itu juga,” ujarnya kepada awak media, pada Senin (5/1).

Dengan proses yang terkesan darurat, para pekerja kemudian menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada 31 Desember 2025. Dokumen bermaterai itu mengesahkan hubungan kerja mereka secara hukum.

Namun, harapan untuk mulai bekerja pupus dalam hitungan jam, pemberitahuan tengah malam itu menuai kecaman.

Tepat pukul 23.25 WIB pada 1 Januari 2026, pesan singkat di grup WhatsApp menghampiri. Isinya berupa pemberitahuan penghentian kerja sementara bagi seluruh tenaga pendukung, tanpa kepastian waktu.

“Semua tenaga kerja dihentikan dulu sampai menunggu informasi lebih lanjut,” demikian bunyi pesan yang diterima para pekerja.

“Sangat tidak profesional dan tidak manusiawi. Kami bingung, hak kami bagaimana?”, tukasnya.

Hingga saat ini, tidak ada kejelasan mengenai hak gaji maupun alasan jelas di balik pemutusan hubungan kerja sepihak itu.

“Tidak ada masalah apa-apa. Surat peringatan juga tidak ada,” tegasnya.

Ironisnya, proses pengadaan tenaga kerja ini didukung dokumen administrasi yang tampak lengkap. monitorindonesia.com memperoleh dokumen Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran (Nomor 00032/64 D4/PP/410.110.3/2025) dan Surat Penetapan Penyedia (Nomor 0003.2/85/D4/PP/410.110.3/2025) yang dikeluarkan Dishub Kota Blitar pada 29 dan 30 Desember 2025.

Kelengkapan administratif ini justru mempertanyakan keseriusan perencanaan instansi tersebut.

“Untuk apa proses serius dilakukan jika kontrak bisa dibatalkan secara sepihak hanya dalam hitungan jam?”, imbuhnya.

Kini, 38 kepala keluarga itu menggantungkan harapan pada keadilan. Tuntutan mereka sederhana, hak untuk bekerja sesuai kontrak yang sah telah mereka tanda tangani.

“Kami hanya ingin bekerja lagi sesuai kontrak. Sudah ada materai, seharusnya ada tanggung jawab,” desaknya.

Hingga berita ini dimuat, Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar belum memberikan konfirmasi atau klarifikasi resmi atas insiden ini.

Publik dan para pekerja menunggu pertanggungjawaban atas kebijakan yang dinilai sembrono dan telah menginjak-injak hak dasar pekerja serta rasa keadilan. (JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

TULUNGAGUNG — Ratusan massa yang tergabung dalam gerakan 212 menggelar aksi damai pada Senin, 5 Januari 2026. Massa berkumpul di Lapangan Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, sebelum bergerak bersama secara tertib dan damai menuju Kantor Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap kondisi jalan Desa Kedoyo yang dinilai membutuhkan perhatian dan pendampingan.

Setibanya di Kantor Kecamatan Sendang, massa aksi diterima langsung oleh Camat Sendang bersama Kepala Desa Kedoyo untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi.

Ketua Umum 212, Rahmat Putra Perdana yang akrab disapa Mas Dana, menyampaikan bahwa aksi damai ini sejatinya dipicu oleh adanya miskomunikasi.

Pihaknya menjelaskan bahwa Bupati Tulungagung, H. Gatut Sunu Wibowo, SE., ME., telah bergerak cepat meninjau langsung kondisi jalan di Desa Kedoyo pada Minggu, 4 Januari 2026, sehari sebelum aksi berlangsung.

“Ini tidak menjadi persoalan besar, hanya miskomunikasi saja. Pak Bupati sudah turun langsung ke lokasi dan itu menunjukkan respons cepat pemerintah daerah,” ujar Mas Dana.

Dalam kesempatan tersebut, Mas Dana yang didampingi Ketua DPC 212 Kabupaten Tulungagung Roni Prasetyo, serta Dewan Pertimbangan Pusat 212, Bagus dan Arif, menegaskan bahwa gerakan 212 merupakan mitra positif bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Dirinya berharap seluruh unsur pemerintahan, mulai dari Bupati, Ketua DPRD, hingga jajaran di bawahnya, dapat terus bersinergi dan bahu-membahu demi mewujudkan Tulungagung yang bersatu dan maju.

Mas Dana juga mengapresiasi kepemimpinan Bupati Tulungagung yang dinilainya responsif dan berorientasi pada hasil nyata.

“Di bawah kepemimpinan Bapak H. Gatut Sunu Wibowo, meskipun baru sekitar satu tahun menjabat dan di tengah adanya efisiensi anggaran dari pusat, target jalan alus tur yo mulus sudah mulai terealisasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, ditegaskan bahwa setiap pergerakan yang dilakukan oleh 212 didasarkan pada aduan masyarakat, bukan demi popularitas atau kepentingan pribadi. Ia menegaskan bahwa gerakan ini bertujuan agar aspirasi masyarakat tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang justru dapat menghambat kinerja positif pemerintah.

Aksi damai tersebut berlangsung dengan tertib, aman, dan kondusif, serta ditutup dengan seruan persatuan.

“Salam 212, rakyat makmur dan sejahtera,” pungkas Mas Dana. (DON/Red)

Kabupaten Sorong PBD – Yonif TP 806/SI bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sorong melaksanakan panen padi bersama masyarakat di lahan SP 2 Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada Kamis (2/1/2026).

Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan serta kemandirian pangan daerah.

Panen padi tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Sorong, H. Ahmad Sutedjo, S.Pd., unsur Forkopimda, prajurit Yonif TP 806/SI, Kelompok Tani Numpang Sari, serta masyarakat Distrik Mariat.

Komandan Yonif TP 806/SI, Letkol Inf Handi Wibowo, S.I.Kom., menyampaikan bahwa kegiatan panen padi ini merupakan simbol dari kerja keras, kebersamaan, dan semangat kemandirian pangan yang terbangun melalui kolaborasi berbagai pihak.

“Panen padi ini menjadi bukti nyata bahwa pemanfaatan lahan produktif yang didukung pembinaan pertanian secara berkelanjutan dapat memberikan hasil optimal. Ini juga mencerminkan sinergi yang baik antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat,” ujarnya.

Dari lahan seluas 10 hektare yang dikelola di Desa Numpang Sari, Kabupaten Sorong, hasil panen mencapai sekitar 25 ton padi.

Keberhasilan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.

Letkol Inf Handi Wibowo menambahkan bahwa Yonif TP 806/SI akan terus menjalankan tugas secara profesional, tidak hanya dalam bidang pertahanan, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya sektor pertanian.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Sorong, H. Ahmad Sutedjo, S.Pd., atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada TNI, khususnya Yonif TP 806/SI, atas keterlibatan aktif dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sorong.

“Kami mengapresiasi peran TNI yang telah turut membangkitkan kembali sektor pertanian di Kabupaten Sorong. Sinergi seperti ini sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Kegiatan panen padi bersama ini diharapkan menjadi motivasi bagi kelompok tani dan masyarakat untuk terus mengembangkan sektor pertanian secara berkelanjutan demi mendukung ketahanan pangan daerah. (Timo)