Nasional
Prof Indriyanto Nilai Pernyataan Kapolri Soal Estafet Kepemimpinan Sangat Normatif dalam Ketatanegaraan

JAKARTA,90detik.com– Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof Indriyanto Seno Adji menilai pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait estafet kepemimpinan masih dalam konteks normatif dalam sistem ketatanegaraan.
Menurutnya, pernyataan Kapolri pada saat Perayaan Natal Polri 2023 di Auditorium PTIK pada Kamis (10/1/2024) kemarin, harus didengar secara utuh. “Pernyataan Kapolri mengenai estafet kepemimpinan nasional sebaiknya dilihat dalam konteks yang utuh dan tidak separatif. Pernyataan tersebut adalah sesuatu yang normatif dalam konteks ketatanegaraan yang menghendaki adanya NKRI sebagai suatu negara dengan keutuhan dan kedaulatan negara yang terjaga,” terang Indriyanto kepada wartawan, Sabtu (13/1).
Bahkan kata Indriyanto, pernyataan Kapolri seharusnya patut diapresiasi. Menurutnya apa yang disampaikan Jenderal Sigit menjadi tolak ukur untuk menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tahun politik untuk menilai estafet pimpinan nasional untuk lima tahun ke depan.
Bukan tanpa alasan sambungnya, berdasarkan beberapa survey independen ada tren kenaikan kepercayaan masyarakat terhadap estafet kepemimpinan yang dapat mensejahterakan masyarakat.
“Polda subtansial yang menjadi opini dan pernyataan Kapolri adalah adanya kenaikan tren kepercayaan publik antara lain perlunya estafet kepemimpinan nasional dengan karakteristik yang dapat membuka tabir peningkatan kesejahteraan masyarakat secara transparansif, akuntabilitas dan legitimasi serta tentunya dapat menjaga kesatuan dan persatuan bangsa,” ujarnya.
Senada dengan Kapolri, Indriyanto juga berpandangan bahwa estafet kepemimpinan ke depan sebaiknya dapat memberikan sarana obyektif untuk mengukur karakter dan kriteria tindakan aparaturnya dalam bidang keamanan dan ketertiban umum. “Karena itu optimalisasi tindakan terukur dan pernyataan proporsional Kapolri adalah bentuk legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, mengingat Kapolri tetap berpegang pada prinsip due process of law sebagai karakter sistem ketatanegaraan yang moderat demokratis,” tandasnya.
Selain itu kata dia, pernyataan Kapolri jangan dipandang negatif. Menurutnya, jika ada yang berpandang negatif atas statement itu, maka orang tersebut salah kaprah dalam memahami.
“Jadi sebaiknya tidak menilai pernyataan Kapolri tersebut dari perspektif contrario negatif yang dapat menimbulkan kesan adanya misleading statement di masyarakat dalam bentuk framing negatifnya. Selain itu peningkatan kepercayaan bagi setafet kepemimpinan nasional juga dipengaruhi adanya reformasi nasional dalam kehidupan berdemokrasi secara bermanfaat yang sudah berjalan melalui prosesnya,” katanya.
Sementara penjelasan dari Polri sendiri, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit berkomitmen bahwa Polri netral. Siapa pun nanti pemenang Pilpres 2024, bisa melanjutkan pembangunan Indonesia secara berkelanjutan sejak Presiden Pertama RI, Soekarno.
Menurut Truno, apa yang disampaikan Kapolri pada perayaan Natal Polri 2023 di PTIK, pada Kamis kemarin itu harus ditonton secara lengkap. Ia berujar, apa yang disampaikan Jenderal Sigit mengenai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Selain itu juga mengajak para tokoh lintas agama yang hadiri untuk turut mendinginkan suhu politik atau cooling system.
“Yang dimaksudkan adalah keberlanjutan dari sejak Presiden Pertama Ir. Soekarno sampai Presiden ke-7 Ir. Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin ke pemimpin lain. Estafet kepemimpinan tentu harus dilanjutkan siapaun calon pemimpin baru dan apapun program yang dibawanya,” kata Trunoyudo di Mabes Polri, Jumat (12/1/2024).
Selain itu lanjut Truno, Kapolri juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Hal itu sesuai dengan yang diamanahkan dalam UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 28 ayat 1 dan ayat 2.
“Kapolri telah meninstruksikan kepada seluruh jajaran polri untuk berkomitmen bahwasanya Polri netral,” tegasnya.
“Tentunya Polri komitmen dalam keamanan penyelenggaraan pemilu 2024 ini sehingga mewujudkan pemilu yang aman dan damai tentu juga dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa,” tutup Truno. (Red)
Nasional
Pesantren Al Azhaar Kedungwaru Peringati HUT ke-80 RI: Meneguhkan Khidmah, Menjaga Kedaulatan Rakyat

TULUNGAGUNG— Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Pesantren Al Azhaar Kedungwaru Tulungagung menggelar upacara bendera yang khidmat pada Ahad (17/8/2025) di halaman pesantren.
Kegiatan ini menjadi refleksi rasa syukur sekaligus penegasan komitmen pesantren dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan kedaulatan rakyat.
Upacara peringatan kali ini dipimpin oleh Inspektur Upacara dari Polres Tulungagung, yaitu AKP Ryo Pradana Inovantri Elesdela Widiyanto, S.T.K., S.I.K., M.Si., yang saat ini menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Tulungagung.
Turut hadir dalam upacara tersebut Kanitreskrim Polsek Kedungwaru, perangkat Desa Kedungwaru, serta seorang veteran pejuang kemerdekaan yang masih aktif memberikan teladan, Mbak Lamidi.
Masyarakat sekitar pesantren juga ambil bagian dalam upacara, menjadikannya sebagai momentum spiritual untuk memperkuat kembali khidmah pesantren kepada bangsa dan negara.
Pesantren dan Perjuangan Kemerdekaan.
Dalam sambutannya seusai upacara, Pengasuh Pesantren Al Azhaar, KH. Imam Mawardi Ridlwan, menegaskan bahwa pesantren sejak awal telah menjadi bagian integral dari perjuangan rakyat dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Di usia ke-80 tahun Indonesia merdeka, menurutnya, pesantren tetap teguh dalam khidmah bukan untuk berebut kekuasaan, melainkan untuk menyiapkan kader-kader bangsa yang bermoral dan berjiwa pelayan umat.

Pesantren Al Azhaar Tulungagung usai memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Foto;(dok/istimewa).
“Kemerdekaan harus dimulai dengan mengenang jasa para pahlawan. Di pesantren, kami awali dengan kirim doa Al-Fatihah untuk para pejuang. Ini bukan sekadar tradisi, tapi bentuk syukur dan tanggung jawab spiritual,” ujar Abah Imam kepada 90detik.com.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah arus deras budaya asing yang masuk melalui media sosial.
Bagi Abah Imam, kedaulatan rakyat adalah fondasi utama untuk membangun Indonesia yang makmur dan bermartabat.
Sebagai aktivis dakwah di LD PWNU Jawa Timur, Abah Imam mengajak masyarakat untuk menumbuhkan hubbul wathon minal iman (cinta tanah air sebagai bagian dari iman), serta mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif seperti mengaji, berdakwah, dan membebaskan masyarakat dari berbagai bentuk penindasan.
“Rakyat yang diberi amanah di lingkungan kekuasaan harus membangun sistem yang adil. Jangan sampai pemerintahan menjadi alat penindasan dan perbudakan. Jika itu terjadi, maka kebijakan yang lahir tidak akan berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Menjaga Kesadaran di Era Digital.
Lebih lanjut, Abah Imam memperingatkan bahaya penjajahan gaya baru melalui penyebaran hoaks, adu domba, ghibah, dan perpecahan yang kini marak di media sosial.
Menurutnya, media sosial yang dikendalikan asing bisa menjadi alat untuk menindas kesadaran rakyat.
“Problem bangsa saat ini adalah generasi yang mudah termakan hoaks tanpa tabayun. Ini bukan sekadar kesalahan informasi, tapi bentuk penjajahan baru yang harus kita lawan,” ujarnya.
Pemimpin Harus Menjadi Teladan.
Menutup pernyataannya, Abah Imam menyerukan pentingnya keteladanan di kalangan pemimpin bangsa.
Ia menilai bahwa keadilan sosial hanya bisa terwujud jika para pemimpin bersikap adil dan menjadi panutan bagi rakyat.
“Rakyat tidak butuh pertikaian antar pemimpin. Mereka butuh tauladan. Jika para tokoh bangsa mampu menjadi teladan, maka keadilan sosial bukan sekadar cita-cita, tapi keniscayaan,” pungkasnya.
Peringatan HUT RI ke-80 di Pesantren Al Azhaar bukan hanya seremoni rutin tahunan, melainkan menjadi panggung spiritual untuk memperkuat jati diri bangsa dan menegaskan bahwa pesantren tetap menjadi benteng peradaban, moralitas, dan kedaulatan rakyat di tengah tantangan zaman. (DON/Red)
Papua
Semarak HUT ke-80 RI, Koarmada III Gelar Lomba Khas 17-an Penuh Kemeriahan

Katapop, — Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Armada (Koarmada) III menggelar berbagai perlombaan khas 17-an di Lapangan Kompleks Arafuru, Katapop, Kabupaten Sorong, Sabtu (16/8).
Perlombaan ini dibuka secara meriah oleh Panglima Koarmada III, Laksda TNI Hersan, S.H., M.Si., bersama Ketua Daerah Jalasenastri Armada (DJA) III, Ny. Dita Hersan.
Sejumlah lomba tradisional yang identik dengan semangat kemerdekaan turut dipertandingkan, di antaranya balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, memecah balon, voli net tertutup, dan berbagai lomba hiburan lainnya.
Peserta lomba berasal dari seluruh satuan kerja di Mako Koarmada III. Kemeriahan, keceriaan, dan kebersamaan tampak jelas di setiap sorot mata prajurit, keluarga, maupun peserta lomba yang larut dalam suasana penuh semangat perjuangan.
Antusiasme peserta semakin meningkat karena setiap pemenang mendapatkan hadiah menarik berupa perlengkapan rumah tangga, peralatan olahraga, hingga bingkisan kebutuhan sehari-hari yang menambah semangat kompetisi.
Pangkoarmada III, Laksda TNI Hersan, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya untuk menyemarakkan HUT ke-80 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi wadah mempererat tali persaudaraan dan soliditas di lingkungan keluarga besar Koarmada III.
“Perlombaan ini mencerminkan nilai kebersamaan, sportivitas, dan semangat juang yang selaras dengan nilai-nilai kemerdekaan. Semoga melalui momentum ini, hubungan kekeluargaan di Koarmada III semakin erat,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kas Koarmada III Laksma TNI Singgih Sugiarto beserta istri, Inspektur Koarmada III Laksma TNI Al Sunaryo bersama istri, Kapoksahli Koarmada III Laksma TNI Heriyanto, para Asisten Pangkoarmada III, Dansat, serta Kasatker Koarmada III.
Acara berlangsung meriah, penuh gelak tawa, serta menumbuhkan semangat kebangsaan yang tak pernah luntur meski zaman terus berganti. (Timo)
Nasional
Pengorbanan Kades: Uang Pribadi Dijadikan Solusi Akhir Jalan Berlubang, Sementara Anggaran Pemkab Tulungagung Mandek

TULUNGAGUNG— Ketidakpuasan warga Desa Tanggunggunung, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, memuncak. Aksi protes yang dilakukan warga terhadap kondisi ruas jalan penghubung antar dusun yang rusak parah terus berlanjut meski pemerintah desa telah melakukan sosialisasi hasil pertemuan dengan Bupati Tulungagung dan Dinas PUPR.
Sosialisasi yang digelar di Balai Desa Tanggunggunung pada Jumat (15/08/2025) seharusnya menjadi momen menenangkan.
Namun, penjelasan bahwa pembangunan jalan baru akan direalisasikan pada tahun 2026 justru membuat warga semakin kecewa.
Janji pembangunan sebesar 85% pada tahun depan dinilai terlalu lambat untuk kebutuhan yang sudah sangat mendesak.
“Jalan tersebut adalah kewenangan dari pemerintah kabupaten melalui Dinas PUPR. Sesuai hasil pertemuan dengan Bupati dan Plt Kepala Dinas, pembangunan akan dilakukan tahun 2026,” ujar Kepala Desa Asmiatin dalam sosialisasi tersebut.
Namun, warga bersikukuh agar perbaikan dilakukan lebih cepat.
Jalan yang menghubungkan Ngemplaksari hingga Dusun Ngipik tersebut telah lama rusak parah, menghambat aktivitas harian dan merugikan perekonomian masyarakat.
Ketidakhadiran pemerintah dalam menyikapi kerusakan tersebut membuat keresahan masyarakat terus membara.
Menanggapi tekanan warganya, Kepala Desa Asmiatin mengambil langkah cepat.
Tanpa menunggu anggaran resmi, ia mendatangkan alat berat untuk memperbaiki jalan secara sementara.
Bahkan, ia mengaku menggunakan dana pribadinya demi memenuhi harapan warganya.
“Petunjuk dari Dinas PUPR untuk melakukan perbaikan sementara akan kami laksanakan. Meskipun harus mengeluarkan dana pribadi tanpa melibatkan anggaran desa maupun kabupaten, ini saya lakukan demi masyarakat,” tegas Asmiatin, Sabtu(16/8).
Langkah nekat kepala desa ini mencerminkan dua hal, kepedulian pemimpin lokal yang tak ingin warganya terus menderita dan sekaligus kegagalan pemerintah kabupaten dalam menyikapi kebutuhan dasar warganya secara cepat dan tanggap.
Asmiatin menutup pernyataannya dengan harapan besar agar janji Bupati benar-benar ditepati.
“Besar harapan kami, sesuai janji Bapak Bupati ruas jalan Ngemplaksari–Ngipik benar-benar dibangun tahun 2026 agar akses perekonomian masyarakat bisa kembali normal,” pungkasnya. (DON/Red)
Editor: Joko Prasetyo
- Budaya1 minggu ago
Marching Band Mustika Nada SDN 2 Karangrejo Kampak Trenggalek Bikin Heboh, Lantunkan Lagu “Cinderella”
- Investigasi7 hari ago
Skandal Pungli di Kawasan Pinka, Sedot Darah PKL, Diduga Libatkan Oknum Preman dan Pengurus Lama
- Nasional2 minggu ago
Harumkan Nama Tulungagung dan Jatim, SMKN 1 Rejotangan berhasil Sabet Medali Emas di LKS Nasional 2025
- Investigasi5 hari ago
Jalan Rusak di Tulungagung, Warga “Sulap” Jalan Menjadi Kebun Pisang
- Jawa Timur1 minggu ago
Rapat Paripurna DPRD Blitar Gagal Gara-Gara Tak Kuorum, LSM LASKAR: Memalukan dan Rakyat Jadi Korban
- Nasional4 hari ago
Media Sosial Ubah Wajah Dakwah, Wakil Ketua LD PWNU Jatim: Mereka Merupakan Pahlawan di Era Digital
- Militer2 minggu ago
Koarmada III Terima Kunjungan Aslog Kasal: Dorong Reformasi dan Efisiensi Dukungan Operasi
- Jawa Timur2 minggu ago
Dukung Pajak Daerah, Penambang Rakyat Blitar Keluhkan Mandeknya Proses Perizinan