Connect with us

Jawa Timur

Puluhan Tahun Jalan Desa Rusak Tanpa Perbaikan, Pemuda Desa Babadan Gelar Audiensi Bersama DPRD Tulungagung

Published

on

TULUNGAGUNG – Di Ruang Aspirasi DPRD Kabupaten Tulungagung, sejumlah pemuda perwakilan warga Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Desa Babadan (FMPB), atas inisiatif sendiri mengadakan audiensi bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Tulungagung, Kamis(12/12).

Audiensi ini didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) AM2 Kahuripan dan Perkumpulan Komunitas Tulungagung Peduli (PKTP).

Acara ini bertujuan menyampaikan aspirasi mengenai kerusakan infrastruktur jalan desa yang telah berlangsung parah selama puluhan tahun tanpa adanya perbaikan.

Audiensi dihadiri oleh Kepala Desa Babadan, Perwakilan Kecamatan Karangrejo, dan seluruh Pimpinan DPRD Tulungagung.

Dalam pemaparannya, Choirul Munifah dan Ribut Cahyono selaku perwakilan warga desa mengungkapkan keluhan bersama ratusan warga Desa Babadan lainnya tentang kondisi jalan sepanjang Dusun Setonobendo hingga Dusun Persilan, serta ruas jalan sepanjang Dusun Setonobendo hingga Dusun Pereng yang telah lama mengalami kerusakan.

Beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan milik Dinas PUPR Tulungagung tersebut tidak pernah mendapatkan perbaikan dari pemerintah hingga saat ini.

Sebagai akses utama bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, kondisi jalan yang sangat memprihatinkan ini menyebabkan tidak sedikit warga mengalami kecelakaan saat melintas.

“Kami sudah sangat lama menantikan perbaikan jalan yang telah rusak berpuluh tahun ini, tetapi hingga saat ini tidak ada sama sekali,” ujar Munifah dengan penuh kekhawatiran.

Suyitno, Kepala Desa Babadan, menjelaskan bahwa dirinya dan unsur desa telah berulang kali mengusulkan perbaikan untuk jalan di Dusun Setonobendo, Persilan, dan Pereng melalui musyawarah tingkat dusun maupun musyawarah desa (Musdes).

Marsono, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, bersama tiga wakil pimpinan lainnya, menyampaikan saran yang sama kepada Kepala Desa terkait keluhan yang dirasakan oleh warga.

Dia menekankan pentingnya sikap proaktif dari Kepala Desa untuk menjalin komunikasi dengan anggota DPRD yang berasal dari dapil yang sama dengan Desa Babadan, agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan langsung kepada wakil rakyat.

Selain itu, Marsono juga mengingatkan perlunya menjalin komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sosial, dan lainnya.

“Kiranya Pak Kades juga perlu sering bersilaturahmi dengan anggota dewan dan OPD yang relevan. Diharapkan dengan adanya komunikasi yang baik, proses pembangunan di desa dapat terlaksana dengan baik,” jelas Marsono.

Dalam sesi tersebut, Ahmad Dardiri, Penasehat LSM AM2 Kahuripan, menyinggung tentang keterbukaan informasi publik untuk masyarakat yang ingin mengetahui transparansi penggunaan anggaran desa.

Suyitno menjelaskan bahwa masyarakat diperbolehkan untuk mengakses informasi tersebut, meskipun hingga saat ini tidak ada permintaan rinci terkait penggunaan anggaran desa.

“Sampai saat ini masyarakat belum pernah bertanya terkait perincian penggunaan anggaran desa, sehingga dalam laporan pertanggungjawaban kami hanya menyampaikan laporan tersebut kepada BPD”, jawab Suyitno Kades Babadan.

Di akhir audiensi, Pimpinan DPRD menyepakati komitmen untuk merealisasikan keluhan masyarakat Desa Babadan mengenai perbaikan jalan yang telah lama rusak.

“Mohon doanya, kami akan berusaha membantu apa yang menjadi keluhan warga Babadan. Semoga di tahun 2025 harapan warga Babadan terkait perbaikan jalan yang rusak sudah dapat terealisasi,” jelas Marsono, disambut riuh tepuk tangan peserta audiensi. (Abd-red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jawa Timur

Bupati Blitar Lantik Khusna Lindarti Sebagai Pj Sekda: Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Berintegritas

Published

on

BLITAR, – Pemerintah Kabupaten Blitar resmi melantik Khusna Lindarti sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar dalam upacara yang digelar di Pendopo Ronggo Hadinegoro, pada Senin (30/6).

Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Bupati Blitar,Rijanto, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah, jajaran kepala perangkat daerah, camat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Rijanto mengucapkan selamat kepada Khusna Lindarti atas amanah baru yang diemban sebagai Pj Sekda.

Ia berharap, Khusna mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta menjalin sinergi dengan seluruh perangkat daerah.

“Semoga Ibu Khusna dapat melanjutkan estafet kepemimpinan dengan dedikasi tinggi, menjaga komunikasi yang baik, dan bekerja bersama seluruh perangkat daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani,” ujar Rijanto.

Bupati juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Izul Marom, Sekda sebelumnya yang telah purna tugas. Menurutnya, dedikasi dan kontribusi Izul Marom selama menjabat sangat berarti bagi kemajuan Kabupaten Blitar.

“Meskipun sudah purna tugas, saran dan pemikiran Bapak Izul masih kami harapkan demi kemajuan daerah. Atas nama pribadi dan jajaran Pemkab, saya juga mohon maaf apabila selama bekerja sama ada hal-hal yang kurang berkenan,” imbuhnya.

Bupati Rijanto juga menyinggung pentingnya integritas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, apalagi dalam konteks pembinaan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang beberapa waktu lalu sempat memberikan arahan kepada jajaran Pemkab Blitar.

“Kita semua harus lebih waspada dan profesional. Pj Sekda harus bisa menjadi penggerak semangat reformasi birokrasi dan menjamin pelayanan publik yang semakin baik,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat semangat gotong royong dalam mewujudkan visi Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya.(JK-Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Aktivitas Penambangan di Bukit Bunda Blitar Dinilai Legal, Jaka Prasetya : Telah Memiliki Ijin Eksplorasi yang Sah 

Published

on

BLITAR, – Aktivitas penambangan di kawasan wisata Bukit Bunda, Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, mendapat sorotan terkait keabsahan perizinannya.

Namun, baik pihak pemerintah desa maupun perusahaan penambang menegaskan bahwa kegiatan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Desa Dawuhan, Ahmad Muhibbudin, mengonfirmasi bahwa perusahaan telah menunjukkan dokumen perizinan resmi saat melakukan sosialisasi di balai desa.

“Memang sempat ada sengketa dengan beberapa warga sekitar, tetapi pihak perusahaan telah menyerahkan salinan izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Secara legalitas, mereka memenuhi semua ketentuan,” ujar Ahmad.

Ia menambahkan bahwa meskipun desa tidak memiliki kewenangan dalam penerbitan izin tambang, pihaknya tetap berperan untuk memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

“Kami hanya menerima laporan dan dokumen dari pihak perusahaan. Mereka menyatakan bahwa seluruh prosedur telah dilalui sesuai aturan,” imbuhnya.

Jaka Prasetya, Humas Paguyuban Penambang Blitar Selatan, juga mengkonfirmasi bahwa aktivitas tambang di Bukit Bunda telah memiliki izin eksplorasi yang sah.

“Izin eksplorasi atas nama pemilik usaha, Siti Aminah, sudah diurus. Proses perpanjangan izinnya juga telah diajukan sejak 2023,” jelas Jaka.

Siti Aminah, pemilik tambang, menjelaskan bahwa semua kegiatan operasional tambangnya telah melalui prosedur resmi dan legal.

“Izin kami terbit atas nama perusahaan CV Aji Sakti Jaya dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2903220023753. Kami menambang batuan gamping di area seluas 7,08 hektare,” terangnya.

Jaka Prasetya yang juga merupakan ketua LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menegaskan bahwa seluruh operasional dijalankan sesuai regulasi, termasuk kewajiban penggunaan bahan bakar dan pembayaran pajak.

“Kami tidak berani menjalankan usaha sembarangan. Semua operasional dilakukan sesuai regulasi, dan pajak dibayarkan secara rutin,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, Siti Aminah akan berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar terkait kewajiban retribusi pajak.

“Bapenda akan melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan kami berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.(JK-Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Kondisi Memprihatinkan GOR Lembu Peteng Tulungagung, Masyarakat Desak Perbaikan Segera

Published

on

TULUNGAGUNG, — Gedung Olahraga (GOR) Lembu Peteng, sebagai salah satu destinasi bangunan yang diperuntukkan untuk umum, menawarkan berbagai eksotisme yang menjadi magnet kehidupan bagi masyarakat.

Dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai ikon kebanggaan, GOR Lembu Peteng tidak hanya menjadi tempat berolahraga, tetapi juga sebagai sarana rekreasi keluarga.

Namun, saat ini kondisi GOR sangat disayangkan.

Beberapa fasilitas mengalami kerusakan dan terkesan terbengkalai.

Fasilitas kamar mandi yang rusak parah, pagar pembatas penonton yang hancur, hingga bangunan yang membahayakan pengunjung menjadi perhatian utama.

Salah satu pengunjung yang rutin berolahraga di area GOR menyampaikan keluh kesahnya terkait banyaknya kerusakan tersebut.

“Lihat saja fasilitas kamar mandinya yang tak ubahnya ruangan berhantu karena rusak sudah lama. Belum lagi adanya bangunan yang hampir roboh dan membahayakan bagi siapapun,” keluhnya sambil menunjuk sudut bangunan yang rusak, Sabtu (28/6).

 

beberapa kerusahan yang ada di bangunan GOR Lembu Peteng. Foto ; (Abd/dok)

Achmad Mugiyono, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, membenarkan adanya kerusakan di beberapa bangunan GOR Lembu Peteng dan mengaku belum bisa berbuat banyak untuk perbaikan.

Pihaknya menjelaskan bahwa Dinas yang dipimpinnya baru mulai mengelola GOR Lembu Peteng pada Januari 2025, dalam keadaan yang sudah demikian.

“Dispora pindah kantor dan mulai mengelola GOR pada Januari 2025, dan keadaan GOR sudah seperti itu,” jelasnya kepada 90detik.com.

Ketika ditanya mengenai langkah perbaikan dan perawatan, pria berperawakan tegap tersebut mengaku tidak memiliki anggaran untuk kegiatan tersebut.

“Anggaran untuk pemeliharaan masih 0, tetapi untuk tahun ini dianggarkan dalam PAK akan dilaksanakan perawatan GOR,” tambahnya.

Masyarakat berharap, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pemuda dan Olahraga segera melakukan perbaikan terhadap fasilitas GOR yang mengalami kerusakan serta melakukan perawatan rutin demi keberlangsungan GOR yang telah menjadi ikon Tulungagung tersebut.

Perawatan rutin dan perbaikan menyeluruh sangat diperlukan agar ikon olahraga dan rekreasi ini tetap bisa dimanfaatkan masyarakat dan menjadi kebanggaan daerah.

Sejauh ini, masyarakat menanti tindakan nyata dari pemerintah agar GOR Lembu Peteng kembali berfungsi optimal dan aman digunakan, demi keberlangsungan dan keberlanjutan fasilitas yang telah menjadi bagian dari identitas Tulungagung. (Abd/red)

Continue Reading

Trending