TULUNGAGUNG — Sekitar 40 perwakilan masyarakat Desa Ngrejo, Kecamatan Tanggung Gunung, yang tergabung dalam Tulungagung 212 Korwil Selatan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Tulungagung pada Senin, 1 Desember 2025 pukul 15.30 WIB.

Kedatangan mereka bertujuan untuk mengikuti audiensi terkait dugaan dampak negatif aktivitas PT HK Gala sebagai penyedia jasa konstruksi pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) di wilayah Tulungagung.

Audiensi dipimpin oleh Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos., dan dihadiri oleh perwakilan Polres Tulungagung, Kodim 0807 Tulungagung, sejumlah dinas terkait, serta perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dari PPS, Mujiarto, SH., MH.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak sepakat menandatangani kesepakatan bersama yang melibatkan Ketua DPRD Tulungagung, perwakilan Kejati Jatim, Kodim 0807, Bakesbangpol, Kementerian PUPR Pusat, serta PT HK Gala.

Kesepakatan tersebut memuat tuntutan masyarakat agar PT HK Gala segera menyelesaikan penanganan dampak pekerjaan dalam jangka waktu maksimal 7 hari kerja.

Sementara itu, PT HK Gala bersama Kementerian PUPR telah menyusun jadwal pekerjaan yang direncanakan dimulai pada 5 Desember 2025.

Warga berharap jadwal tersebut tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diwujudkan di lapangan.

Salah satu koordinator lapangan wilayah selatan, Roni Prasetyo, menegaskan pentingnya percepatan penanganan dampak proyek karena kondisi di lapangan sudah dinilai rawan dan berbahaya.

“Jangan hanya sekadar tulisan dan janji-janji. Kondisi di lapangan sudah berbahaya dan bisa mengancam keselamatan warga,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mujiarto, SH., MH., mantan Kajari Tulungagung yang saat ini bertugas sebagai Tim Pengaman Proyek Strategis (PPS) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan JLS.

Mujiarto menegaskan bahwa pembangunan harus berjalan, namun tetap memperhatikan keselamatan dan kepentingan masyarakat yang terdampak.

Sebagai putra daerah Tulungagung, Mujiarto mengaku sangat peduli terhadap keluhan masyarakat, terutama warga Ngrejo yang terdampak langsung.

Pihaknya bahkan turun langsung menemui warga untuk mencari solusi terbaik.

“Pembangunan JLS penting untuk kemajuan Tulungagung, tetapi masyarakat juga harus mendapat perlindungan dan kepastian,” tegasnya kepada 90detik.com, Selasa (2/12).

Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk memastikan penanganan dampak proyek JLS segera dilaksanakan dan diawasi secara ketat oleh seluruh pihak terkait demi keamanan dan kenyamanan warga. (DON/Red)

TULUNGAGUNG— Meriahnya peringatan Hari Jadi ke-820 Kabupaten Tulungagung lewat Festival Jajanan Jadul (Bazar Tulungagung Djadoel) di Alun-Alun berubah menjadi sorotan tajam publik.

Meski berlangsung semarak selama 27–30 November 2025 dan berhasil menarik ribuan pengunjung, gelaran tersebut tersandung polemik serius terkait pungutan parkir Rp5.000 yang dinilai tidak wajar.

Keluhan bermunculan setelah pengunjung harus merogoh kocek lebih untuk parkir, sementara kemacetan parah mengunci ruas-ruas jalan di sekitar lokasi.

Situasi ini membuat publik mempertanyakan profesionalitas panitia dan kredibilitas penyelenggaraan acara yang mengatasnamakan perayaan hari jadi daerah.

Kontroversi memuncak ketika Dinas Perhubungan (Dishub) Tulungagung menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak dilibatkan dalam urusan parkir maupun rekayasa lalu lintas yang seharusnya menjadi bagian dari persiapan acara berskala besar.

“Panitia tidak pernah menghubungi kami. Tidak ada pembahasan mengenai pengelolaan parkir ataupun teknis lapangan,” tegas Ronald, Kabid Parkir Dishub Tulungagung.

Ronald menambahkan, meski rekayasa lalu lintas berada di bawah Bidang Keselamatan Jalan (Kesjal), tanpa koordinasi resmi Dishub tidak memiliki dasar untuk melakukan antisipasi atau pengaturan arus kendaraan.

Akibatnya, pungutan parkir dinilai tak memiliki legitimasi tidak ada izin, standar tarif, maupun verifikasi juru parkir.

Di tengah memanasnya polemik, perhatian publik tertuju pada Ketua Hari Jadi Tulungagung, Fuad Saiful Anam, yang memilih bungkam saat dimintai tanggapan terkait Bazar Jadul.

“Untuk Tulungagung Jadul saya no comment dulu, nggih,” ujarnya singkat kepada 90detik.com, Selasa (2/12).

Sikap tutup mulut itu justru memantik spekulasi baru. Publik menilai, diamnya ketua Hari Jadi Tulungagung memperlihatkan ketidaksiapan menjelaskan atau bahkan ketidaktahuan atas penggunaan nama resmi Hari Jadi dalam acara yang kini menuai kritik.

Ketua LSM Garda Masyarakat Peduli Negeri (GMPN), Wahyu, menyayangkan kegaduhan ini dan menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan menggantung.

Pihaknya menuntut audit menyeluruh, mulai dari legalitas perizinan, mekanisme pungutan parkir, alur pengelolaan dana, hingga pihak yang bertanggung jawab atas kemacetan yang merugikan ribuan warga.

“Kisruh Bazar Jadul kini menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah dan penyelenggara acara. Minimnya koordinasi, dugaan pungutan ilegal, hingga absennya akuntabilitas membuat masyarakat merasa dirugikan dan menuntut transparansi penuh”, tegasnya.

Publik menunggu langkah tegas apakah panitia resmi Hari Jadi Tulungagung, penyelenggara bazar, atau instansi pemerintah berani membuka fakta dan mengevaluasi secara menyeluruh agar citra perayaan daerah tidak kembali tercoreng. (DON/Red)

Sumut— Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi pengungsian korban banjir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin (1/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Presiden melakukan pengecekan langsung ke tempat pengungsian. Ia melihat tempat tidur sementara warga, mengecek posko kesehatan dan menyapa serta berdialog dengan masyarakat.

Usai mendampingi, Sigit mengungkapkan sejumlah instruksi tegas dari Presiden Prabowo. Di antaranya untuk segera dilakukan perbaikan jalur terputus akibat bencana alam.

“Ada beberapa hal menjadi perhatian kaitannya dengan beberapa jalur yang terputus tadi arahan beliau untuk segera dilakukan perbaikan,” kata Sigit.

Selain itu, Sigit menyebut, Presiden juga meminta agar memenuhi kebutuhan dasar warga. Serta, hal yang diperlukan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti Bahan Bakar Bersubsidi (BBM).

“Intinya beliau memerintahkan untuk seluruh kegiatan untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam betul-betyl dimaksimalkan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujar Sigit.

Sigit menyebut, instruksi Presiden juga telah disampaikan ke seluruh instansi terkait, kementerian, lembaga, TNI, Polri dan forkopimda. Dalam menangani bencana alam memang diperlukan sinergisitas seluruh pihak.

“Saya kira seluruh kementerian lembaga, TNI, Polri, BNPB Kementerian PU, Kementerian PMK, gubernur, bupati, wali kota, semuanya sudah mendengar arahan tersebut tentunya akan segera ditindaklanjuti,” ucap Sigit.

Dalam kesempatan ini, Kapolri juga bakal menyerahkan secara simbolik bantuan ‘Polri untuk Masyarakat’ sebanyak tujuh truk yang berisikan bahan makanan, pakaian dan kebutuhan sehari-hari. (DON/Red)