Jakarta
Saat Presiden Prabowo Membutuhkan Refleksi: Inilah Momentum Baru Wantimpres
Jakarta— Dalam dinamika politik dan pemerintahan Indonesia, keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres) kerap dipandang sebelah mata.
Banyak yang menganggapnya sekadar pelengkap dalam struktur kelembagaan negara. Namun, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, justru peran Wantimpres menemukan relevansinya yang sangat penting.
Lembaga ini sejatinya memiliki mandat krusial: memberikan nasihat dan pertimbangan strategis bagi Presiden dalam menghadapi persoalan kebangsaan dan kerakyatan yang semakin kompleks.
Indonesia kini dihadapkan pada tantangan multidimensi di antaranya, gejolak geopolitik, perubahan iklim, transformasi digital, ketimpangan ekonomi, hingga dinamika sosial-budaya.
Dalam situasi seperti ini, presiden membutuhkan mitra refleksi yang mampu menyajikan masukan berbobot, obyektif, dan jauh dari kepentingan sesaat.
Beyond Politik: Figur yang Kompeten dan Berintegritas.
Wantimpres idealnya diisi oleh sosok-sosok kompeten, penuh pengalaman empirik, dan berintegritas tinggi.
Mereka yang duduk di sana bukanlah rent-seeker atau politisi yang hanya mencari posisi, melainkan figur yang sudah “selesai dengan dirinya sendiri”.
Kehadiran tokoh beyond politik inilah yang akan menjadikan Wantimpres sebagai think tank kepresidenan yang kredibel.
Komposisi yang tepat akan melahirkan pandangan lintas sektor: ekonomi, hukum, pertahanan, energi, pertanian, budaya, hingga hubungan internasional.
Dengan latar belakang tersebut, Wantimpres dapat menyumbangkan perspektif komprehensif dan tajam.
Misalnya, pakar agraria yang memahami persoalan pangan dapat memberi masukan strategis soal ketahanan pangan nasional, mantan kepala daerah yang memiliki pengalaman panjang dan sukses memimpin birokrasi pemerintahan daerah serta melayani rakyat, atau mantan diplomat yang berpengalaman bisa membantu presiden membaca arah geopolitik Indo-Pasifik secara tepat.
Menjadi Kompas Moral dan Intelektual.
Nilai tambah Wantimpres bukan sekadar keberadaan tokoh besar di dalamnya, tetapi pada kemampuannya memberikan nasihat independen dan strategis.
Presiden tidak selalu membutuhkan orang yang menyetujui kebijakannya, melainkan mitra kritis yang berani berbeda pendapat demi kepentingan bangsa.
Di sinilah Wantimpres berfungsi sebagai kompas moral dan intelektual. Lembaga ini mampu menyeimbangkan berbagai arus kepentingan politik dengan pandangan yang obyektif, berbasis data, dan berorientasi jangka panjang.
Dengan masukan yang jernih, presiden dapat terhindar dari jebakan kebijakan pragmatis yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Mitra Kritis dan Solutif.
Wantimpres yang ideal bukanlah “yes-men” yang hanya memberi persetujuan. Sebaliknya, mereka harus berani menyampaikan kritik yang membangun dan menghadirkan solusi nyata.
Kritik yang disampaikan dengan kejujuran, pengalaman, serta bukti lapangan justru menjadi bahan berharga bagi presiden dalam mengambil keputusan strategis.
Misalnya, dalam menghadapi gejolak harga pangan global, Wantimpres dapat mengingatkan pentingnya memperkuat cadangan pangan nasional sekaligus memberi rekomendasi kebijakan revitalisasi koperasi.
Atau dalam kebijakan luar negeri, Wantimpres dapat memberikan perspektif jangka panjang untuk menjaga posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia tanpa terjebak dalam rivalitas negara besar.
Relevansi di Era Prabowo.
Visi Presiden Prabowo Subianto adalah menjadikan Indonesia lebih kuat, berdaulat, dan sejahtera. Untuk mewujudkannya, presiden membutuhkan masukan lintas sektor yang terukur dan jangka panjang.
Wantimpres hadir untuk memastikan setiap kebijakan memiliki horizon strategis, tidak sekadar mengatasi persoalan sesaat.
Relevansi Wantimpres di era ini semakin terasa dalam beberapa hal:
– Menjadi jembatan lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
– Memberi masukan obyektif yang bebas dari tarik-menarik kepentingan politik.
– Mengawal keberlanjutan kebijakan agar tidak terjebak pada siklus lima tahunan.
– Membantu presiden membaca arah perubahan global dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan nasional.
Penutup.
Kehadiran Wantimpres di era Presiden Prabowo bukanlah sekadar simbol, melainkan kebutuhan strategis.
Jika lembaga ini diisi figur-figur kompeten, berintegritas, dan memiliki visi kebangsaan yang tulus, maka Wantimpres akan menjadi penopang penting dalam perjalanan bangsa.
Menjelang satu tahun pemerintahannya, tiba saatnya Presiden Prabowo membutuhkan masukan yang jujur, tajam, sekaligus solutif. Wantimpres dapat berfungsi sebagai ruang refleksi sekaligus watchtower yang memandu arah kebijakan menuju Indonesia yang lebih baik.
Dengan demikian, keberadaan Wantimpres bukan hanya relevan, melainkan juga krusial bagi kepemimpinan nasional di tengah arus tantangan zaman. (By/Red)
Oleh: Bayu Pinan Sasongko, Pegiat Jaringan Profesional Nusantara (Japro Nusantara)
Jakarta— Dalam rangka menjaga kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit, Batalyon Infanteri 2 Marinir TNI Angkatan Laut melaksanakan Tes Kebugaran Jasmani (Garjas) yang digelar di Lapangan Brigade Infanteri 1 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).
Kegiatan tes kebugaran jasmani ini diikuti oleh seluruh prajurit Yonif 2 Marinir dan dilaksanakan secara bertahap dengan tetap mengedepankan faktor keamanan serta keselamatan personel.
Adapun materi yang diujikan meliputi lari selama 12 menit, pull up, sit up, push up, dan shuttle run sebagai tolok ukur tingkat kebugaran fisik prajurit.
Komandan Batalyon Infanteri 2 Marinir Letkol Marinir Helilintar Setiojoyo Laksono, S.E., menyampaikan bahwa pelaksanaan Garjas merupakan program rutin satuan yang bertujuan untuk mengetahui serta memantau kondisi fisik setiap prajurit.
“Hasil tes kebugaran jasmani ini menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Korps Marinir yang menuntut kesiapan fisik prima,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa dengan kondisi fisik yang baik, diharapkan seluruh prajurit Yonif 2 Marinir senantiasa siap menghadapi setiap penugasan yang diberikan, baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). (Timo)
Jakarta
Danrem 181/PVT Ikuti Rapat Vicon Pemantauan Sitkamtibmas Jelang Tahun Baru 2026, TNI–Polri Perkuat Sinergi
Kabupaten Sorong PBD— Menjelang pergantian Tahun Baru 2026, Danrem 181/PVT Brigjen TNI Slamet Riadi, S.I.P., mengikuti Rapat Video Conference (Vicon) Pemantauan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas) yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI dan Kapolri, Rabu (31/12/2025) malam.
Kegiatan yang dilaksanakan pada pukul 22.00 WIT tersebut bertempat di Ruko Suzuki, Jalan Nangka, Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, dan diikuti sekitar 100 peserta.
Rapat vicon ini dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., dan Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., serta dihadiri Kepala BMKG Pusat Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, Ph.D., dan seluruh Kapolda se-Indonesia.
Di wilayah Papua Barat Daya, kegiatan vicon diikuti oleh Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Gatot Haribowo, S.I.K., M.A.P., Wakil Bupati Sorong H. Sutedjo, S.Pd., serta para pejabat utama Polda Papua Barat Daya dan unsur TNI.
Dalam arahannya, Kapolri menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh jajaran dalam pengamanan malam pergantian tahun dengan mengedepankan kehadiran personel di titik-titik keramaian, pusat aktivitas masyarakat, serta jalur lalu lintas utama.
Kapolri juga mengingatkan agar seluruh personel bertindak secara profesional, humanis, dan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, Kapolri menginstruksikan penguatan koordinasi dan sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait, guna memastikan seluruh rangkaian pengamanan berjalan secara efektif dan terintegrasi.
Perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan personel, serta pelaporan situasi secara berjenjang, turut menjadi penekanan utama.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan situasi kamtibmas dari masing-masing Polda terkait kesiapan personel serta langkah-langkah pengamanan yang telah dilaksanakan di wilayah masing-masing.
Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 23.50 WIT dan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.
Melalui kegiatan ini, TNI–Polri bersama pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas keamanan, sehingga perayaan malam Tahun Baru 2026 dapat berlangsung dengan aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. (Timo)
Jakarta — Keberhasilan Polri meraih penghargaan tertinggi dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dinilai sebagai hasil konkret dari reformasi birokrasi yang dijalankan secara konsisten dan terintegrasi di lingkungan Polri.
Penghargaan Arkana Wiwarta Prajanugraha diterima dalam kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik & Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025 yang berlangsung di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (15/12).
Penghargaan tersebut diterima oleh Kapolri Jend Pol Listyo Sigit Prabowo yang diwakili oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, dan didampingi Kadivhumas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, beserta jajaran Divhumas Polri dan pengelola layanan informasi.
Kehadiran pimpinan Polri beserta unsur kehumasan dan PPID tersebut mencerminkan keseriusan institusi dalam menguatkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan tata kelola organisasi yang modern.
Komisi Informasi Pusat RI menilai Polri berhasil membangun sistem layanan informasi publik yang terstruktur melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi digitalisasi.
Capaian tersebut menjadikan Polri sebagai teladan nasional bagi badan publik lain dalam mendorong praktik transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. (By/Red)
Kapolri-Ketua Komisi IV Pimpin Panen Raya Jagung Serentak, Wujud Nyata Dukung Ketahanan Pangan Nasional
Geopolitik Konstitusi Indonesia: Membaca Warisan Marhaenisme Arief Hidayat
Presiden Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada Polri atas Dukungan Ketahanan Pangan Nasional
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Tulungagung, Jadi Sorotan Ketidak Harmonisan
Redaksi1 minggu ago141 Pejabat Pemkab Tulungagung Dilantik, Bupati; Jangan Menjadikan Jabatan Untuk Mencari Kenyamanan
Redaksi2 minggu agoTeror Dugaan Pungli di Taman Pinka Tulungagung: Pedagang Dipalak Oknum Mantan Pedagang, Bayar atau Terusir
Jawa Timur4 hari agoDilema 38 Pekerja Terminal Cargo Blitar: Kontrak Ditandatangani, Pemberhentian Diterima via WA Tengah Malam Tahun Baru
Redaksi4 hari agoWabup Tulungagung Dikucilkan dari Proses Mutasi ASN: Saya Tak Diajak, Ada Yang Tak Wajar dan Bernuansa Nepotisme
Redaksi1 minggu agoTema: “Temu Kangen”, Ratusan Honda Jazz GE8 Pererat Silaturahmi Komunitas Otomotif Jatim
Redaksi3 minggu agoKasus Tiang ISP Ilegal Menjamur, PUPR dan Satpol PP Tulungagung Disorot Tajam, Dugaan Pungli Menguat
Nasional4 hari agoAksi Damai 212 di Tulungagung, Soroti Jalan Desa Kedoyo dan Tegaskan Dukungan pada Pemkab
Jawa Timur2 minggu agoParkir Berlangganan Mulai 2026, Ancaman Pungli Mengintai: Bebas Parkir atau Beban Baru?