Kabupaten Sorong— Komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mentransformasi sistem kesehatan daerah kembali ditegaskan melalui pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Kesda) ke-3 yang berlangsung di Aimas Hotel and Convention Center, Kabupaten Sorong.

Acara yang dibuka langsung oleh Gubernur Elisa Kambu, S.Sos ini mengangkat tema “Transformasi Kesehatan dalam Mewujudkan Papua Barat Daya Sehat, Cerdas, Produktif Menuju Indonesia Emas 2045.”

Tema ini dipilih sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program nasional dan mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan.

“Raker ini harus jadi ruang terbuka untuk refleksi, evaluasi, dan penyusunan strategi yang lebih progresif. Kita perlu jujur melihat tantangan, dan berani menetapkan langkah-langkah ke depan secara realistis namun ambisius,” tegas Gubernur Elisa dalam sambutannya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, baik dari pemerintah kabupaten/kota, organisasi profesi, hingga masyarakat, dalam mewujudkan sistem layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas.

Sebanyak 98 peserta hadir dari dinas kesehatan se-Papua Barat Daya. Raker juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Anggota DPR Papua Barat Daya, serta Ketua TP PKK Provinsi Papua Barat Daya, Ny. Orpa Susana Kambu.

Dalam tiga hari ke depan, peserta akan mengikuti berbagai sesi dialog dan pemaparan kebijakan dari para narasumber, termasuk dari Dinas Kesehatan PBD, BP3OKP, dan BKKBN Provinsi Papua Barat.

Pembahasan akan difokuskan pada transformasi layanan kesehatan primer, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, integrasi sistem informasi kesehatan, dan penguatan peran masyarakat dalam upaya promotif dan preventif.

Kepala Dinas Kesehatan P2KB Papua Barat Daya menyampaikan bahwa hasil dari Raker Kesda ini akan dirangkum menjadi dokumen rekomendasi kebijakan daerah yang akan menjadi acuan program tahun 2026 dan seterusnya.

“Raker ini bukan hanya agenda kerja, tetapi investasi jangka panjang untuk Papua Barat Daya. Kita ingin generasi masa depan tumbuh sehat, cerdas, dan mampu bersaing,” ungkapnya.

Dengan dibukanya Raker Kesda ke-3 ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan kesungguhan dalam mengawal transformasi kesehatan sebagai pilar utama pembangunan manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. (Timo)

Kabupaten Sorong PBD – Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos secara resmi membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Raker Kesda) ke-3 Tahun 2025, Selasa (26/8), di Gedung Aimas Hotel and Convention Center, Kabupaten Sorong.

Acara yang digagas oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB (P2KB) Papua Barat Daya ini menjadi momen penting dalam mendorong transformasi sektor kesehatan demi masa depan Papua Barat Daya yang sehat, cerdas, dan produktif, Selasa (26/8/25).

Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa forum ini bukan hanya rutinitas tahunan, melainkan wadah strategis untuk mengevaluasi capaian dan merancang kebijakan kesehatan yang lebih terarah.

“Momentum ini tidak boleh hanya dipandang sebagai rutinitas tahunan. Forum ini sangat strategis sebagai ruang dialog sekaligus sarana berbagi informasi mengenai apa yang telah kita capai dan apa yang masih ingin kita raih ke depan,” tegas Gubernur Elisa.

Ia juga mengapresiasi seluruh jajaran tenaga kesehatan di Papua Barat Daya atas dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terlebih dalam menghadapi tantangan pasca-pandemi dan percepatan pembangunan daerah.

Raker Kesda ke-3 yang berlangsung dari tanggal 26–28 Agustus ini mengusung tema besar “Transformasi Kesehatan dalam Mewujudkan Papua Barat Daya Sehat, Cerdas, Produktif Menuju Indonesia Emas 2045.”

Tema ini selaras dengan arah pembangunan nasional, khususnya dalam upaya mengoptimalkan layanan kesehatan berbasis masyarakat dan teknologi.

Sebanyak 98 peserta hadir dari berbagai unsur dinas kesehatan kabupaten/kota se-Papua Barat Daya.

Hadir pula perwakilan Kementerian Kesehatan RI, Anggota DPR Papua Barat Daya, serta Ketua Tim Penggerak PKK Papua Barat Daya, Ny. Orpa Susana Kambu, S.Pd.

Raker ini juga menghadirkan narasumber dari Kemenkes RI, Dinas Kesehatan PBD, anggota Badan Pengarah Papua dan Papua Barat (BP3OKP), serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat.

Mereka membahas beragam isu krusial, mulai dari reformasi sistem layanan kesehatan primer, penguatan SDM kesehatan, hingga optimalisasi data dan teknologi informasi kesehatan.

Gubernur berharap agar seluruh peserta aktif berdiskusi dan menyampaikan rekomendasi konkret untuk ditindaklanjuti.

Ia juga menggarisbawahi bahwa transformasi kesehatan harus dimulai dari perubahan pola pikir serta keberanian mengambil langkah-langkah inovatif demi pelayanan yang lebih baik.

“Mari kita wujudkan Papua Barat Daya yang tidak hanya sehat secara jasmani, tetapi juga kuat secara sistem dan cerdas dalam pengambilan kebijakan kesehatan,” pungkas Gubernur Elisa Kambu. (Timo)

Semarang— Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul resmi tak lagi menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Ia menegaskan keputusan itu bukanlah pemecatan, melainkan kepatuhan terhadap aturan partai yang melarang rangkap jabatan.

“Saya mengikuti aturan partai. Tidak boleh rangkap jabatan. Karena itu saya fokus sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif DPP PDIP periode 2025–2030,” ujar Bambang di Semarang, Selasa (26/8/2025).

Posisi Ketua DPD PDIP Jateng kini diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Langkah tegas PDIP ini berbanding terbalik dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wapres Gibran Rakabuming Raka, yang hingga kini masih membiarkan dua menteri dan 33 wakil menteri merangkap jabatan.

Fenomena tersebut langsung disindir keras oleh Fredi Moses Ulemlem, kader PDIP sekaligus pengurus DPP Taruna Merah Putih (TMP).

“Kalau partai saja bisa tegas, mestinya pemerintah lebih berani. UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 23 ayat (2) jelas melarang menteri rangkap jabatan kecuali ex officio. Tapi di pemerintahan ini, larangan itu seperti kertas kosong. Dibiarkan begitu saja,” kata Fredi.

Ia menambahkan, aturan serupa juga termaktub dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pasal 4 huruf (c) dan (d), yang mewajibkan pejabat negara fokus, profesional, dan bebas konflik kepentingan.

“Kalau satu pejabat pegang dua sampai tiga kursi, bagaimana bisa fokus kerja untuk rakyat? Jangan-jangan UU hanya jadi hiasan di lembar negara. Itu jelas pengkhianatan terhadap etika pemerintahan,” sindirnya.

Fredi juga melontarkan pertanyaan pedas kepada Prabowo-Gibran “Apakah Prabowo–Gibran memang tidak punya kader yang mumpuni untuk isi jabatan strategis? Atau jangan-jangan mereka sendiri kurang percaya dengan koalisi yang mengusungnya? Kalau begitu, rakyat harus bertanya: kabinet ini dibangun atas dasar meritokrasi atau kompromi politik?”

Dalam kritiknya, Fredi mengutip pesan Bung Karno yang relevan hingga kini:

“Jangan sekali-kali melupakan sejarah! Jangan sekali-kali meninggalkan rakyat! Kekuasaan tanpa pengabdian kepada rakyat adalah pengkhianatan”, kutipnya.

Menurut Fredi, pesan itu harus menjadi cermin bagi penguasa.

“Kekuasaan itu amanah, bukan alat untuk koleksi kursi. Kalau kursi jadi rebutan, rakyat bisa yakin bahwa pemerintah sedang sibuk mengurus dirinya sendiri, bukan bangsa,” tegasnya.

Sementara, PDIP menegakkan aturan internal demi disiplin politik, pemerintahan Prabowo justru dinilai menunjukkan wajah kontradiktif: bicara besar soal keberpihakan rakyat, tapi membiarkan praktik rangkap jabatan yang melemahkan efektivitas birokrasi.

“Kalau partai saja bisa bersih-bersih kursi, pemerintah mestinya jangan jadi kolektor kursi. Pemerintahan yang baik bukan diukur dari banyaknya kursi yang dipegang, tapi dari seberapa besar amanah rakyat dijalankan,” pungkas Fredi. (By/Red)

Editor: Joko Prasetyo