Hukum

SP3 Kasus Dugaan Penimbunan Solar Subsidi Hasil OTT Bupati Lumajang Digugat Mahasiswa, Polres Siap Hadapi Praperadilan

Published

on

SP3 Kasus Dugaan Penimbunan Solar Subsidi Hasil OTT Bupati Lumajang Digugat Mahasiswa, Polres Siap Hadapi Praperadilan

LUMAJANG – Penanganan kasus dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang sebelumnya terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Lumajang, Indah Amperawati, kini kembali menjadi sorotan publik.

Dua mahasiswa bernama Amar Qusairi Sebagai Pemohon I dan Daffa Akbar Al-Farros Pemohon II mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polres Lumajang ke Pengadilan Negeri (PN) Lumajang.

Gugatan tersebut dilayangkan menyusul keputusan kepolisian yang menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan solar subsidi melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Perkara ini bermula pada Senin (3/11/25), ketika Bupati Lumajang, Indah Amperawati, melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang sopir truk yang diduga terlibat dalam praktik penimbunan solar bersubsidi.

Dalam operasi tersebut, Bupati Indah menemukan sekitar 1.000 liter solar subsidi yang disimpan di dalam sebuah tandon air dan diangkut menggunakan truk. Temuan itu diketahui sesaat setelah kendaraan tersebut melakukan pengisian BBM di salah satu SPBU.

Bupati Lumajang saat melakukan sidak dan menemukan BBM subsidi, (dok/redaksi).

Hal tersebut kemudian diserahkan kepada Polres Lumajang untuk ditindaklanjuti melalui proses hukum. Namun, sekitar enam bulan setelah peristiwa penangkapan, kepolisian menyampaikan bahwa tidak ditemukan unsur pelanggaran pidana dalam perkara tersebut. Penanganan kasus pun akhirnya dihentikan melalui penerbitan SP3.

Keputusan penghentian perkara inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan dan mendorong dua mahasiswa mengajukan gugatan praperadilan.

Salah satu penggugat, Amar Qusairi, mengatakan bahwa langkah hukum tersebut dilatarbelakangi keprihatinannya terhadap proses penegakan hukum di Kabupaten Lumajang. Ia mengaku belum menemukan informasi maupun dokumen resmi yang dapat menjelaskan secara terbuka dasar penghentian perkara tersebut.

Menurut Amar, gugatan yang diajukan ke PN Lumajang menggunakan materi Pasal 158 huruf e KUHAP baru untuk menguji dugaan undue delay, yakni penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah.

“Sehingga materi gugatan kami di PN Lumajang adalah Pasal 158 huruf e KUHAP baru untuk menguji undue delay yakni penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah,” kata Amar kepada media, Rabu (18/11/2026).

Ia berharap melalui proses praperadilan, perkembangan dan kepastian hukum atas kasus dugaan penimbunan solar subsidi yang telah berjalan sekitar satu tahun tersebut dapat dibuka secara transparan kepada masyarakat.(Red)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

Exit mobile version