YOGYAKARTA — Di usia ketika banyak orang masih sibuk mencari arah hidup, Atika Maulida, S.Ag., M.M. justru memilih membangun ruang bagi orang lain untuk bertumbuh.

Keputusan itu diambil 12 tahun lalu, ketika ia masih seorang mahasiswi berusia 21 tahun di Yogyakarta. Dari diskusi-diskusi kecil, percakapan sederhana, dan keresahan tentang terbatasnya ruang pengembangan bagi perempuan muda, lahirlah sebuah gerakan komunitas yang kemudian dikenal sebagai Hijabie Community.

Apa yang dimulai dari semangat idealisme anak muda itu ternyata berkembang menjadi perjalanan panjang yang tidak selalu mudah. Atika tidak hanya menghadapi tantangan khas organisasi komunitas, seperti keterbatasan sumber daya, dinamika internal, hingga perubahan komitmen anggota, tetapi juga ujian personal yang mengubah hidupnya secara mendasar.

Namun justru dari titik-titik itulah kisah kepemimpinannya menemukan makna.
“Jogja mengajarkan saya tentang kesabaran, tapi organisasi mengajarkan saya tentang ketangguhan. Ada masa ketika saya merasa struktur yang kami bangun sedang goyah. Banyak hal terasa berat. Tapi saya selalu bertanya pada diri sendiri: kalau saya berhenti, bagaimana dengan mereka yang sudah mulai berani bermimpi karena komunitas ini?” ujar Atika (15/5/2026).

Bagi banyak organisasi komunitas, bertahan lebih dari satu dekade adalah pencapaian tersendiri. Tidak sedikit gerakan sosial yang lahir dengan semangat besar, tetapi berhenti ketika berhadapan dengan realitas operasional, dinamika kepemimpinan, atau menurunnya energi kolektif. Atika memahami fase-fase itu bukan sebagai teori, melainkan pengalaman nyata.

Membangun komunitas dari nol berarti memulai tanpa kemewahan sistem yang mapan. Tidak ada jaminan dukungan yang konsisten, tidak ada kepastian sumber daya, dan tidak selalu ada orang yang bertahan ketika masa sulit datang. Dalam ruang-ruang seperti itulah daya tahan seorang pemimpin diuji.

Namun ujian terbesar dalam perjalanan Atika tidak datang dari organisasi. Pada usia 28 tahun, ia menghadapi perubahan besar dalam kehidupan pribadinya ketika harus menjalani peran sebagai orang tua tunggal. Di saat tanggung jawab personal bertambah besar, komitmennya terhadap ruang pemberdayaan perempuan justru tidak berhenti.

Menjalani dua peran besar sekaligus, sebagai ibu dan pemimpin komunitas, bukan perjalanan yang ringan. Ada tuntutan emosional, tekanan waktu, dan kebutuhan untuk tetap hadir dalam dua dunia yang sama-sama membutuhkan keteguhan. Alih-alih menjadikan situasi itu sebagai alasan untuk mundur, Atika justru melihatnya sebagai fase redefinisi.

“Menjadi single parent di usia 28 tahun bukan akhir dari peran publik saya. Justru itu menjadi babak baru. Saya belajar bahwa kemandirian perempuan bukan slogan kosong. Kita bisa menjadi ibu yang penuh kasih, sekaligus tetap memiliki keberanian untuk memimpin,” katanya.

Pengalaman personal itu memperluas cara pandangnya tentang pemberdayaan perempuan. Bagi Atika, pemberdayaan bukan semata-mata tentang seminar, slogan, atau kampanye simbolik. Pemberdayaan adalah tentang kemampuan seseorang untuk tetap menjaga martabat, mengambil keputusan, dan melanjutkan langkah meski hidup sedang tidak berada dalam kondisi ideal. Dalam konteks itulah perjalanan Atika menjadi relevan lebih luas.

Di tengah perubahan sosial yang bergerak cepat, tekanan ekonomi, dan tantangan kehidupan urban yang makin kompleks, banyak perempuan menghadapi tuntutan berlapis: menjaga keluarga, membangun karier, mengelola tekanan sosial, sekaligus tetap bertahan secara emosional.

Kisah seperti ini menjadi penting bukan karena menghadirkan figur yang sempurna, melainkan karena menunjukkan bahwa ketangguhan sering kali lahir dari proses yang tidak mudah.

Kini, di usia 33 tahun, Atika masih melanjutkan perjalanan yang ia mulai sejak bangku kuliah. Dua belas tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk menguji apakah sebuah idealisme benar-benar memiliki akar. Dalam rentang itu, banyak hal berubah, fase kehidupan, relasi personal, dinamika organisasi, bahkan cara masyarakat memandang gerakan komunitas. Namun satu hal yang tetap dijaga Atika adalah keyakinan bahwa perempuan membutuhkan ruang untuk tumbuh tanpa rasa takut untuk gagal.

Kepemimpinan seperti ini tidak selalu hadir dalam sorotan besar. Kadang ia justru hidup dalam kerja-kerja yang tenang, konsisten, dan berlangsung jauh dari panggung utama. Dan mungkin di situlah makna sebenarnya dari daya tahan.

Bahwa bertahan bukan soal terlihat paling kuat. Melainkan tentang tetap memilih melanjutkan langkah ketika hidup justru memberi banyak alasan untuk berhenti. (By/Red)

Salatiga— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga berkolaborasi dengan program Volunteer Ungu Mengajar Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dalam memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda, khususnya pemilih pemula di Kota Salatiga.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembekalan seri kedua yang digelar di ruang 512 lantai 5 Fakultas Hukum UKSW pada Selasa (12/5/2026), dengan menghadirkan Ketua KPU Kota Salatiga Yesaya Tiluata bersama jajaran sebagai narasumber.

Sebanyak 24 mahasiswa Fakultas Hukum UKSW yang tergabung dalam program Volunteer Ungu Mengajar mengikuti pembekalan tersebut sebagai bagian dari persiapan untuk turun langsung memberikan edukasi kepada pemilih pemula di SMA-SMA se-Kota Salatiga.

Dalam sesi pembekalan, peserta memperoleh materi komprehensif mengenai sistem kepemiluan, regulasi pencalonan untuk berbagai jabatan publik, hingga mekanisme teknis pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Tak hanya materi teoritis, mahasiswa juga mendapatkan pengenalan teknis mengenai desain surat suara, peran penyelenggara pemilu di TPS, fungsi pengawas, saksi peserta pemilu, hingga simulasi proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai bekal edukasi lapangan.

Koordinator Volunteer Ungu Mengajar UKSW, Yedaya David Langkah, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan kapasitas mahasiswa agar mampu menjadi penghubung literasi demokrasi antara kampus dan masyarakat.

“Mahasiswa tidak hanya memahami demokrasi dalam konteks akademik, tetapi juga diharapkan mampu hadir di tengah masyarakat sebagai penyampai informasi kepemiluan yang benar, mudah dipahami, dan relevan bagi generasi muda,” ujarnya.

Kolaborasi dengan KPU Salatiga dinilai strategis karena memberikan mahasiswa akses langsung terhadap perspektif penyelenggara pemilu, sehingga materi edukasi yang nantinya disampaikan kepada pemilih pemula memiliki akurasi yang kuat.

Di tengah tantangan rendahnya literasi politik generasi muda dan derasnya arus informasi digital yang kerap memunculkan disinformasi, pendekatan edukasi berbasis kolaborasi kampus dan penyelenggara pemilu menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran demokrasi sejak dini.

Program ini sekaligus menegaskan bahwa pendidikan demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif institusi pendidikan dalam membentuk warga negara yang kritis, sadar hak politik, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis.

Dengan pembekalan ini, mahasiswa Volunteer Ungu Mengajar UKSW diharapkan menjadi agen literasi demokrasi yang mampu menjembatani pemahaman kepemiluan bagi para pemilih pemula di SMA-SMA se-Salatiga. (By/Red)

BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar resmi memulai program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk tahun anggaran 2026. Sebanyak 400 keluarga di 52 desa diprioritaskan menerima bantuan ini, dengan nilai Rp20 juta per keluarga.

Penyaluran bantuan ditandai dengan penyerahan buku rekening kepada calon penerima manfaat oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Blitar.

Kepala Disperkimtan, Antonius Nanang Adi Putranto,(dok/JK).

Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Blitar, Antonius Nanang Adi Putranto, menjelaskan bahwa program ini masih dalam tahap verifikasi data. Karena itu, jumlah 400 penerima masih bisa berubah.

“Ada yang mengundurkan diri dan ada juga yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga kemungkinan jumlah akhirnya tidak sampai 400 penerima,” ujar Nanang kepada wartawan, Selasa (12/05).

Dari total bantuan Rp20 juta, rinciannya Rp17,5 juta untuk membeli material bangunan seperti semen dan besi. Sisanya, Rp 2,5 juta, dialokasikan untuk upah tenaga kerja.

Yang membedakan program tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah soal sistem pelaksanaannya. Kini, pemerintah tidak menunjuk toko material tertentu. Warga penerima bantuan diberi kebebasan memilih toko bangunan sendiri.

Namun, mereka akan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Tugas pendamping ini memastikan warga memilih toko yang legal, harganya terbuka, dan kualitas materialnya baik.

“Jadi bukan pemerintah yang menentukan toko material. TFL mendampingi penerima agar lebih kompetitif dan sesuai kondisi wilayah masing-masing,” tegas Nanang.

Selain itu, pemkab juga mempercepat jadwal pembangunan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok bangunan, seperti besi dan semen, yang belakangan ini terus merangkak naik.

Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkimtan Kabupaten Blitar, Rudi, memaparkan kriteria penerima. Prioritas diberikan pada warga yang rumahnya berdinding anyaman bambu, minim cahaya, sirkulasi udaranya buruk, hingga kondisi bangunan yang sudah membahayakan.

Ia menambahkan, pembangunan rumah dilakukan secara swadaya oleh pemilik rumah. Karena itu, bantuan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima.

“Tujuan utamanya adalah menjadikan rumah warga lebih layak dari sisi keamanan dan kesehatan,” kata Rudi.

Jumlah penerima tahun ini meningkat drastis dibanding tahun lalu. Pada 2025, hanya sekitar 170 keluarga yang mendapat bantuan bedah rumah. Kenaikan menjadi 400 keluarga tahun ini dimungkinkan karena adanya dukungan anggaran yang lebih besar dari APBD Kabupaten Blitar. (JK/Red)