BLITAR – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Blitar mendorong Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha (BUMD PENA) melakukan transformasi model bisnis.

Agar tidak hanya berperan sebagai pengelola penyewaan aset daerah, tetapi juga menjadi badan usaha yang mampu menghasilkan keuntungan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dorongan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Blitar, Ismail Namsa, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, agenda tanggapan Fraksi-fraksi tentang Ranperda LKPJ Bupati Blitar tahun anggaran 2025, di Graha Paripurna, pada Kamis (25/6).

Menurut Ismail, BUMD PENA memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar menjadi perantara antara pemerintah daerah dan pihak ketiga dalam pemanfaatan aset milik daerah.

“BUMD PENA tidak hanya berperan sebagai jembatan antara pihak ketiga dengan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam penyewaan aset daerah, tetapi juga harus menjadi pelaku bisnis yang mampu menghasilkan keuntungan bagi daerah,” ujarnya.

Ia menilai pengelolaan aset daerah harus diarahkan pada model bisnis yang mampu memberikan nilai tambah sehingga kontribusinya terhadap PAD dapat terus meningkat.

Sebagai contoh, Fraksi Golkar menyoroti pemanfaatan aset milik Pemerintah Kabupaten Blitar di Jalan Anjasmoro, Kota Blitar, yang saat ini dikelola menjadi Café Onderan.

Aset yang sebelumnya kurang produktif tersebut kini mampu menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus memberikan pemasukan bagi daerah.

Namun demikian, ia menilai kontribusi PAD yang diperoleh melalui skema sewa sekitar Rp106 juta per tahun masih belum mencerminkan potensi ekonomi yang sebenarnya.

Karena itu, Fraksi Golkar mengusulkan agar BUMD PENA mulai menerapkan pola kerja sama berbasis bagi hasil (profit sharing) dengan pihak pengelola usaha.

Menurutnya, skema tersebut dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi daerah karena pendapatan akan meningkat seiring perkembangan bisnis mitra.

Usulan tersebut juga dinilai selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa salah satu tujuan pendirian BUMD adalah memperoleh keuntungan guna mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Fraksi Golkar juga meminta Pemerintah Kabupaten Blitar bersama manajemen BUMD PENA segera mengembangkan unit-unit usaha baru yang mampu menghasilkan pendapatan secara mandiri.

Selain itu, BUMD PENA didorong memperluas kemitraan dengan sektor swasta yang profesional agar pengelolaan aset daerah menjadi lebih optimal dan memiliki daya saing.

Tak hanya itu, Fraksi Golkar juga meminta Pemkab Blitar melakukan pendataan menyeluruh terhadap aset-aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Aset-aset tersebut dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.

Melalui transformasi model bisnis tersebut, Fraksi Golkar berharap BUMD PENA dapat berkembang menjadi motor penggerak pengelolaan aset daerah yang lebih produktif.

Sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap PAD secara berkelanjutan guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

BLITAR – Pemerintah Kabupaten Blitar mulai memacu percepatan sembilan Proyek Strategis Daerah (PSD) tahun 2026.

Pembangunan infrastruktur yang menyasar jalan, jembatan, hingga kawasan wisata ini ditargetkan mulai dikerjakan secara fisik pada pertengahan Juli mendatang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Hamdan Zulfikri Kurniawan, menyampaikan saat ini proses administrasi dan pengadaan tengah disiapkan agar pengerjaan di lapangan bisa segera dimulai.

“InsyaAllah proses administratif dimulai bulan ini. Kami mohon doa restu masyarakat agar semua tahapan berjalan lancar. Ini komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati,” ujarnya pada Rabu (24/06).

Salah satu proyek yang saat ini masuk tahap Probity Audit oleh Inspektorat Kabupaten Blitar adalah rehabilitasi ruas Jalan Karangrejo-Sumberagung. Jalan ini menjadi prioritas utama dalam kategori Proyek Strategis Daerah.

“Persiapan pengadaan sudah kami siapkan. Awal Juli 2026 akan diluncurkan, dan pekerjaan fisik ditargetkan mulai pertengahan Juli 2026. Begitu pula dengan proyek PSD lainnya,” jelasnya.

Dari total sembilan kegiatan yang masuk PSD, enam di antaranya menjadi tanggung jawab Dinas PUPR Kabupaten Blitar. Keenam proyek tersebut antara lain:

· Rehabilitasi Jembatan Bakung-Sidomulyo – Rp8,4 miliar

· Rehabilitasi Jalan Penataran-Candi Sewu – Rp3 miliar

· Rehabilitasi Jalan Karangrejo-Sumberagung – Rp7,5 miliar

· Rehabilitasi Jalan Pandanarum-Wonotirto – Rp2 miliar

· Rehabilitasi Jalan Candirejo-Sidorejo – Rp6,5 miliar

· Rehabilitasi Jalan Kedawung-Sumberasri – Rp2 miliar

Hamdan berharap seluruh proyek berjalan sesuai jadwal dan didukung partisipasi aktif masyarakat.

“Kami mohon doa restu masyarakat agar seluruh tahapan berjalan lancar tanpa kendala. Pembangunan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mewujudkan visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati demi kemajuan masyarakat,” ujarnya

Percepatan pembangunan ini dinilai akan memberikan dampak besar bagi konektivitas antarwilayah, akses layanan kesehatan, serta penggerak ekonomi, khususnya di kawasan selatan Kabupaten Blitar. (JK/Red)

TULUNGAGUNG — Perebutan kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung memasuki babak penentuan. Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama resmi mengumumkan tiga nama terbaik yang lolos hingga tahap akhir seleksi calon Sekda Tahun 2026. Kini, keputusan akhir berada di tangan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin.

Berdasarkan Pengumuman Nomor 09/PANSEL-TA/VI/2026 tertanggal 24 Juni 2026, tiga pejabat yang berhasil masuk peringkat terbaik adalah Drs. Tri Hariadi, M.Si., Anang Pratistianto, S.T., M.Si., dan Dra. Imro’atul Mufidah, M.Si. Ketiganya menjadi kandidat terkuat yang berpeluang menduduki jabatan tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Pengumuman tiga besar tersebut menandai semakin dekatnya proses pengisian kursi Sekda definitif yang selama ini memiliki peran sentral dalam mengendalikan roda birokrasi daerah. Posisi Sekda tidak hanya berfungsi sebagai pimpinan administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak koordinasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan kebijakan pemerintah.

Ketiga kandidat tersebut telah melalui serangkaian tahapan seleksi yang cukup ketat. Mulai dari penelusuran rekam jejak, asesmen kompetensi, hingga uji kompetensi bidang yang mengukur kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

Hasil seleksi yang dilakukan Panitia Seleksi juga telah memperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tersebut dipastikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meski tiga nama telah ditetapkan, tahapan seleksi belum sepenuhnya berakhir. Para kandidat masih dijadwalkan menjalani tes kesehatan pada 29 Juni 2026 di RSUD dr. Iskak Tulungagung sebagai bagian dari proses akhir sebelum hasil seleksi diserahkan kepada Plt Bupati Tulungagung.

Dari tiga nama yang telah dinyatakan lolos, nantinya hanya satu orang yang akan dipilih dan diusulkan untuk menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung secara definitif.

Pengumuman tiga besar calon Sekda ini langsung menjadi perhatian berbagai kalangan. Pasalnya, Sekda merupakan jabatan strategis yang menentukan efektivitas jalannya pemerintahan, mulai dari sinkronisasi program pembangunan, pengelolaan anggaran, peningkatan pelayanan publik, hingga pelaksanaan kebijakan daerah.

Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks, sosok Sekda baru diharapkan mampu menghadirkan kepemimpinan yang profesional, adaptif, serta mampu memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.

Kini, sorotan publik tertuju pada keputusan akhir yang akan diambil Plt Bupati Ahmad Baharudin. Tiga nama telah resmi masuk putaran terakhir, namun hanya satu yang akan mendapat kepercayaan menjadi “nahkoda birokrasi” Pemkab Tulungagung untuk beberapa tahun ke depan. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo