LAMONGAN— Suasana sejuk dan penuh khidmat menyelimuti Dusun Gendong, Desa Laren, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Jumat (19/6/2026) malam. Sesaat setelah adzan Magrib berkumandang, lahan seluas sekitar 3.000 meter persegi yang berada di tepi Bengawan Solo dipenuhi para murid dan wali murid yang mengikuti kegiatan Haflah Takhrij Yayasan Sahabat Sinar Alam (SSA).

Lembaga pendidikan yang menaungi PAUD, TK, dan SD Sahabat Sinar Alam tersebut didirikan oleh Kyai Syaifudin dengan semangat memberikan ruang bagi setiap anak untuk mengembangkan potensi terbaiknya.

Menurut Syaifudin, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda sehingga membutuhkan wadah pendidikan yang mampu mengarahkan dan mengembangkannya secara optimal.

“Saya selalu berpegang pada nasihat guru bahwa murid tidak boleh ditolak. Mereka bisa belajar di mana saja. Bagaimanapun kondisi sekolah, yang paling penting adalah bagaimana potensi anak bisa berkembang,” ujarnya.

Berlokasi di kawasan pinggir Bengawan Solo, sekolah di bawah naungan Yayasan Sahabat Sinar Alam didedikasikan untuk membentuk generasi yang unggul dalam bidang tahfidz Al-Qur’an, Bahasa Inggris, keterampilan hidup (life skill), serta pendidikan karakter.

Puncak Haflah Takhrij digelar selepas sholat Isya. Dalam kesempatan tersebut, para murid menampilkan beragam kemampuan dan keterampilan yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan. Penampilan mereka mendapat apresiasi dari para orang tua dan masyarakat yang hadir.

Syaifudin menjelaskan bahwa konsep pendidikan yang diterapkan di Sahabat Sinar Alam lebih menitikberatkan pada pembentukan karakter dan akhlak dibandingkan mengejar banyaknya materi pelajaran.

“Saya lebih menekankan pendidikan karakter. Bahasa Inggris dan tahfidz menjadi program unggulan di Sahabat Sinar Alam Laren Lamongan,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sejumlah siswa kelas IV SD telah mampu menghafal hingga empat juz Al-Qur’an. Sementara itu, anak-anak tingkat TK sudah terbiasa menghafal surat-surat pendek sebagai bagian dari pembiasaan sejak dini.

“Saya tidak ingin kurikulum terlalu banyak dan terlalu luas. Cukup pendidikan karakter, Bahasa Inggris, tahfidz, dan sains. Fokus kami adalah membentuk karakter anak yang kuat dan berakhlak mulia,” tegasnya.

Kyai Syaifudin yang pernah menempuh pendidikan di IAIN Malang itu menambahkan bahwa kurikulum di Sahabat Sinar Alam dirancang secara terintegrasi dengan pembentukan akhlakul karimah, kepemimpinan, dan kemandirian. Sejak berdiri pada tahun 2015, sekolah tersebut konsisten membina para murid agar tumbuh menjadi generasi yang berilmu sekaligus berkarakter.

Model pendidikan yang diterapkan Sahabat Sinar Alam mendapat sambutan positif dari masyarakat. Tidak hanya berasal dari Desa Laren, para murid juga datang dari berbagai wilayah sekitar seperti Kecamatan Maduran, Sekaran, hingga Brondong.

“Alhamdulillah, banyak murid yang berasal dari desa maupun kecamatan tetangga. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan,” pungkasnya.

Melalui pendekatan pendidikan berbasis karakter, tahfidz, dan penguasaan Bahasa Inggris, Sahabat Sinar Alam terus berupaya mencetak generasi masa depan yang berakhlak, cerdas, serta siap menghadapi tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. (DON/Red)

Jakarta— Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 mulai memasuki fase krusial. Di tengah perhatian publik yang banyak tertuju pada isu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, berbagai kementerian dan lembaga (K/L) justru mengajukan tambahan anggaran dengan total mencapai sekitar Rp157 triliun.

Besarnya usulan tersebut dinilai menjadi salah satu isu strategis yang patut mendapat perhatian masyarakat. Selain menyangkut arah pembangunan nasional, pembahasan RAPBN 2027 juga berlangsung di tengah tantangan ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah yang masih berada di kisaran Rp17 ribuan per dolar Amerika Serikat, sehingga ruang fiskal pemerintah perlu dikelola secara cermat.

Aktivis Ridwan Gema Puan menilai masyarakat sipil seharusnya tidak hanya fokus pada isu-isu yang sedang viral, tetapi juga ikut mengawal proses politik anggaran yang menentukan penggunaan uang negara.

“Jangan sampai publik sibuk memperdebatkan isu-isu yang viral, sementara pembahasan RAPBN 2027 yang menentukan arah pembangunan dan penggunaan ratusan triliun rupiah uang rakyat justru luput dari pengawasan,” ujar Ridwan.

Menurutnya, fenomena banyaknya kementerian dan lembaga yang mengajukan tambahan anggaran mencerminkan adanya kompetisi fiskal dalam memperebutkan ruang anggaran yang terbatas. Hampir seluruh kementerian mengajukan argumentasi yang serupa, yakni untuk mendukung program prioritas nasional, menjalankan visi Presiden, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Hal itu menunjukkan bahwa kebutuhan belanja negara jauh lebih besar dibandingkan ruang fiskal yang tersedia. Pemerintah dan DPR harus benar-benar menetapkan skala prioritas berdasarkan kebutuhan yang objektif, bukan sekadar besarnya usulan anggaran,” katanya.

Berdasarkan pembahasan awal RAPBN 2027, usulan tambahan anggaran antara lain berasal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp40,75 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp30 triliun, Kementerian Pertanian Rp22,43 triliun, Kementerian Perindustrian Rp1,59 triliun, Kementerian Koperasi Rp1,34 triliun, Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar Rp989 miliar, serta kebutuhan tambahan anggaran Polri menuju kebutuhan ideal sekitar Rp60,6 triliun. Total keseluruhan usulan diperkirakan mencapai sekitar Rp157 triliun.

Ridwan mengingatkan bahwa besarnya usulan tersebut akan menghadapkan pemerintah pada pilihan-pilihan fiskal yang tidak mudah.

“Ketika hampir semua sektor meminta tambahan anggaran, pemerintah pada akhirnya hanya memiliki beberapa pilihan, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menambah pembiayaan atau utang, atau melakukan penyesuaian terhadap usulan kementerian lain. Setiap pilihan memiliki konsekuensi terhadap keberlanjutan fiskal negara,” ujarnya.

Ia menilai DPR memegang posisi yang sangat strategis dalam pembahasan RAPBN karena bukan hanya membahas angka, tetapi juga menentukan prioritas pembangunan nasional.

“Pembahasan RAPBN bukan sekadar menyetujui atau menolak tambahan anggaran. DPR menentukan sektor mana yang diprioritaskan, mana yang ditunda, dan bagaimana setiap rupiah uang rakyat digunakan. Karena itu, proses ini harus berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan yang tidak semestinya,” tegasnya.

Ridwan juga menilai setiap kementerian memiliki argumentasi yang dapat dipahami, mulai dari ketahanan pangan, pendidikan, keamanan, pemberantasan korupsi, ekonomi maritim, industrialisasi, hingga pengembangan koperasi. Namun, menurutnya, kemampuan fiskal negara tetap memiliki batas.

Ia mengingatkan bahwa apabila tambahan anggaran dipenuhi tanpa diimbangi peningkatan penerimaan negara atau efisiensi belanja, terdapat potensi meningkatnya defisit APBN, kebutuhan pembiayaan, maupun penyempitan ruang fiskal pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, setiap usulan tambahan anggaran harus didasarkan pada evaluasi kinerja, efektivitas program, serta manfaat nyata bagi masyarakat.

Ridwan juga mengajukan sejumlah pertanyaan yang dinilainya penting menjadi perhatian publik selama pembahasan RAPBN 2027.

“Apakah ruang fiskal negara benar-benar mampu mengakomodasi seluruh usulan tambahan anggaran? Bagaimana pemerintah menentukan kementerian yang diprioritaskan? Apakah usulan tersebut didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif? Dan sejauh mana DPR mampu memastikan pembahasan anggaran berlangsung transparan serta bebas dari kepentingan politik yang tidak semestinya?” katanya.

Menurut Ridwan, pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar pembahasan RAPBN tidak berhenti pada besarnya angka anggaran, melainkan menjadi momentum memperkuat tata kelola fiskal, akuntabilitas belanja negara, dan kualitas pembangunan nasional.

“APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, pengawasan publik terhadap RAPBN merupakan bagian penting dari demokrasi agar setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” pungkasnya. (By/Red)

SBB— Setiap hari mati lampu berjam jam, hingga mengakibatkan banyak alat elektronik yang gangguan, hal tersebut membuat warga semakin resah dengan kinerja PLN Kairatu maupun Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kinerja PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kairatu dan Piru menuai sorotan tajam dari masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Warga mendesak jajaran manajemen PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk segera melakukan evaluasi total terhadap kedua unit tersebut akibat pemadaman listrik yang terjadi berulang-ulang dalam sehari.

Keluhan ini mencuat seiring meningkatnya frekuensi biarpet (mati lampu) yang dinilai sudah di luar batas kewajaran, Dalam sehari, pemadaman bisa terjadi hingga tiga sampai lima kali tanpa adanya pemberitahuan resmi atau alasan alamiah yang jelas.

Kondisi ini memicu keresahan mendalam karena mayoritas aktivitas masyarakat, mulai dari perkantoran pemerintahan, fasilitas kesehatan, hingga sektor UMKM sangat bergantung pada pasokan daya listrik.

“Kami seperti dipaksa maklum dengan pelayanan yang buruk ini, Bayar tagihan telat sedikit langsung diancam putus, tapi hak kami mendapatkan listrik yang stabil sama sekali tidak dipenuhi, PLN Maluku harus turun tangan melihat kinerja unit di Kairatu dan Piru,” ujar salah satu warga Piru dengan nada kecewa.

Masyarakat menilai, pemadaman yang terjadi berulang kali ini mengindikasikan adanya masalah serius pada manajemen pemeliharaan jaringan atau kendala teknis pada mesin pembangkit yang tidak kunjung diselesaikan secara permanen oleh pihak PLN Kairatu dan Piru, bahkan diduga akibat penyedian bahan bakar yang diduga kuat disalahgunakan sehingga pelayanan tidak stabil.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat mendesak agar General Manager PLN Wilayah Maluku segera mengevaluasi pimpinan manajemen ULP Kairatu dan Piru jika dalam waktu dekat tidak mampu mengembalikan stabilitas pasokan listrik di wilayah bertajuk Saka Mese Nusa tersebut.

Warga berharap PLN dapat lebih transparan dalam menyampaikan informasi gangguan serta memberikan solusi konkret, bukan sekadar permohonan maaf yang terus berulang di media sosial. (By/Red)