Connect with us

Nasional

Tolak Permintaan Pemkab Serahkan Dokumen Tuntutan dan Bakal Ada Aksi Unjuk Rasa Jilid 2

Published

on

TULUNGAGUNG, 90detik.com- Aliansi Masyarakat Tulungagung (Almasta) menghadiri undangan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung. Bertempat di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa Tulungagung, pada Rabu (29/05).

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Tulungagung meminta dokumen tuntutan dan pembacaan tuntutan Almasta.

Namun, Almasta menolak secara tegas akan hal itu. Karena secara langsung oleh Almasta surat tuntutan tersebut sudah diantarkan ke Kemendagri RI pada (27/05) lalu.

Hal ini, disampaikan oleh Arsoni selaku salah satu koordinator dan perwakilan Almasta usai bertemu dan memenuhi undangan.

Pihaknya menegaskan tidak akan menyerahkan dokumen karena sebelumnya sudah diantarkan ke Kemendagri. Menurutnya, hal tersebut termasuk hal yang aneh, untuk tuntutan waktu aksi tidak ada satupun pejabat yang menemui. Dan undangan ini juga pembahasannya juga tidak jelas substansinya.

“Kami menghormati undangan dari pihak pemerintah Kabupaten Tulungagung, jadi kalau kita diundang ya kita harus hadir karena undangan itupun juga resmi. Dan kami menolak permintaan dari pemerintah daerah untuk menyerahkan dokumen tuntutan kami, ” tegasnya.

Arsoni juga menyampaikan masyarakat Tulungagung masih memperhatikan perkembangan terkait aksi turun jalan yang dilakukan Almasta.

”Untuk turun aksi lagi dengan massa yang lebih banyak lagi, kami menantikan respons dari pihak terkait serta bagaimana solusi yang akan ditempuh ke depan terkait tuntutan Almasta,” tukasnya.

Anwar Munawar bersama Korlap Almasta, menyampaikan keterangan pers,(doc/red)

Senada dengan Arsoni, Anwar Munawar juga mengatakan mengenai penolakan pembacaan tuntutan dan menyerahkan dokumen karena sudah menjadi kesepakatan bersama Almasta.

Selain itu, pihaknya juga tegaskan bahwasannya ini adalah marwah dari lembaga untuk mengkritisi kebijakan pemerintah.

”Apa yang kami lakukan ini, tujuannya untuk menjadikan Tulungagung menjadi lebih baik, agar masyarakat tidak menyalahartikan. Mengenai aksi unjuk rasa jilid 2, kami juga masih menunggu surat balasan dari Kemendagri,” katanya.

Suasana pertemuan di Pendopo Kabupaten Tulungagung, (doc/red).

Sementara itu, Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno, usai berdialog dengan pihak Almasta, menyampaikan bahwa sebagai upaya menjalin komunikasi dengan Almasta.

Selain itu, ia menerangkan saat Almasta melakukan aksi unjuk rasa dan ingin bertemu dengannya belum bisa untuk dipenuhi karena ada kesibukan.

“Jadi undangan ini sebagai bentuk respon terhadap rekan – rekan Almasta yang saat itu menggelar aksi, pada hari itu memang saya ada kesibukan sehingga tidak bisa ketemu. Akan tetapi hari ini memenuhi permintaan teman – teman untuk ketemu dan silaturahim,” ujarnya.

Heru Suseno, menambahkan mengenai adanya tuntutan pada dirinya untuk mundur dari jabatannya saat ini, merupakan kewenangan Kemendagri untuk menilai kinerjanya.

”Saya harap ada dialog yang di inginkan teman – teman itu apa karena tuntutannya kok begitu, dan itu-itu saja. Kalau urusan mundur itu, saya tidak bisa mengundurkan diri. Karena kewenangan ada di Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) dan nanti terserah Mendagri menilai kinerja saya seperti apa,” jelasnya.

Disinggung, adanya kemungkinan aksi unjuk rasa yang ke dua oleh Almasta, ia menyatakan tidak mau berspekulasi mengenai hal tersebut.

“Saya tidak mau berandai – andai dulu, yang jelas saya ikuti apa yang dilaporkan teman – teman nanti kan mesti ada usulan dari Kemendagri,” pungkasnya. (Red/DON)

Editor: JK

Papua

Salurkan Bantuan Presiden Peralatan Multimedia untuk Perkuat Pelayanan Ibadah di Kabupaten Maybrat

Published

on

Maybrat, PBD— Pemerintah pusat kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan keagamaan di daerah melalui penyaluran bantuan peralatan multimedia untuk mendukung kegiatan ibadah masyarakat.

Bantuan tersebut diserahkan kepada Jemaat GKI Emaus Susumuk, Kabupaten Maybrat, dan diterima secara resmi melalui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Wanu Sau Maybrat yang diketuai oleh Yulian Atanai. Minggu (30/11/25).

Penyerahan bantuan berlangsung di halaman Gereja GKI Emaus Susumuk dan dihadiri oleh warga jemaat, tokoh masyarakat, serta pengurus gereja.

Suasana penuh syukur mewarnai kegiatan tersebut, yang mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap perhatian yang diberikan Presiden Republik Indonesia kepada daerah Maybrat.

Dalam sambutannya, Ketua LMA Wanu Sau, Yulian Atanai, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden.

Ia menegaskan bahwa bantuan multimedia ini bukan hanya sekadar dukungan fasilitas, melainkan bukti nyata kehadiran negara bagi masyarakat adat hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses pembangunan.

“Atas nama LMA Wanu Sau, kami menyampaikan terima kasih dan rasa hormat sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Bantuan ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak pernah melupakan masyarakat Maybrat,” ujar Yulian Atanai.

Ia juga menambahkan bahwa peralatan multimedia tersebut diyakini akan meningkatkan kualitas pelayanan ibadah, mendukung kegiatan rohani, serta membantu gereja menjangkau lebih banyak jemaat secara efektif, termasuk generasi muda yang semakin akrab dengan teknologi.

“Di tengah berbagai keterbatasan fasilitas dan tantangan pembangunan, dukungan seperti ini sangat berarti bagi kami. Ini memberikan penguatan moral bahwa negara hadir untuk mendukung kehidupan keagamaan di tanah Maybrat,” lanjutnya.

Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan masyarakat adat, sekaligus menjadi langkah awal dari perhatian yang lebih luas terhadap pembangunan sumber daya manusia serta fasilitas pendukung di Kabupaten Maybrat.

Masyarakat berharap, dengan adanya dukungan ini, pelayanan gereja dapat semakin maju, kegiatan ibadah berjalan lebih efektif, dan kehidupan rohani jemaat terus berkembang secara positif. (Timo)

Continue Reading

Papua

Jelang Natal 2025, Masyarakat Minta Polisi Perketat Pemeriksaan Miras di Perbatasan Maybrat–Sorsel

Published

on

Kota Sorong PBD – Peredaran minuman keras (miras) kembali menjadi perhatian serius masyarakat Papua Barat Daya, khususnya di wilayah pedalaman daerah otonomi baru (DOB).

Menjelang perayaan Natal 2025, warga meminta pengawasan diperketat di jalur perbatasan Kabupaten Maybrat menuju Sorong Selatan (Sorsel).

Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Distrik Aifat, Yonas Safuf, pada kegiatan silaturahmi Polda Papua Barat Daya bersama masyarakat Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, Jumat (28/11/2025).

Dalam forum itu, Kepala Distrik Aifat menegaskan bahwa jalur perbatasan Maybrat–Sorsel merupakan titik rawan masuknya miras ilegal yang berpotensi memicu gangguan keamanan di tengah masyarakat.

“Kami meminta Kepolisian memperketat pemeriksaan di wilayah perbatasan Kabupaten Maybrat–Sorsel untuk mengantisipasi masuknya minuman keras ilegal,” ujar Yonas Safuf.

Selain pengetatan pengawasan, masyarakat juga meminta agar pihak Kepolisian bersama pemerintah daerah memberikan sosialisasi dan pembinaan terkait bahaya konsumsi miras.

Tujuannya untuk menekan angka kriminalitas dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif miras.

“Kami berharap ada sosialisasi dan pembinaan tentang bahaya miras serta peningkatan patroli untuk mencegah gangguan kamtibmas di wilayah Distrik Aifat,” tambahnya.

Kegiatan silaturahmi yang digelar di Kantor Distrik Aifat tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dan pemerintah kampung, di antaranya:

• Yonas Safuf – Kepala Distrik Aifat
• Fredik Baho – Kepala Kampung Aino
• (Nama tidak tercantum) – Kepala Kampung Kumurkek Barat
• Manfret Baho – Kepala Kampung Aisyo
• Amerosius Wafof – Kepala Kampung Sikof
• Hanwasius Wafom – Kepala Kampung Faitmayaf Barat
• Serta masyarakat Distrik Aifat dan sekitarnya

Polda Papua Barat Daya menyambut baik setiap saran dan masukan masyarakat sebagai bentuk kemitraan dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Melalui pendekatan persuasif dan penguatan sinergi, Kepolisian berkomitmen menciptakan situasi kamtibmas yang aman, terutama menjelang perayaan hari besar keagamaan. (Timo)

Continue Reading

Papua

FKUB Maybrat Gelar KKR Besar: Persatuan, Iman, dan Keamanan Daerah Jadi Seruan Utama Menjelang Natal

Published

on

Aitinyo Raya, Maybrat — Ratusan warga dari berbagai denominasi gereja, tokoh adat, tokoh agama, unsur TNI–Polri, perempuan, pemuda, serta masyarakat adat lintas suku memadati Lapangan Ikuf, Kampung Jitmau, Distrik Aitinyo Raya pada Sabtu, (29/11/25).

Mereka mengikuti Ibadah Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) yang digelar Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Maybrat dengan tema besar “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga.

Ibadah dipimpin oleh Pdt. Ev. Zefanya Yeuwun, Ketua BKAG Teluk Wondama, dan berlangsung penuh hikmat sebagai wujud nyata kerukunan umat beragama di wilayah Papua Barat Daya, khususnya Kabupaten Maybrat, yang terus memperkuat persaudaraan dan kedamaian.

Dalam sambutannya, Ketua FKUB Kabupaten Maybrat, Pdt. Yance Sikirit, S.Th, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemerintah Kabupaten Maybrat, aparat keamanan, para tokoh gereja, dan seluruh masyarakat yang hadir.

Menurutnya, kebersamaan dalam KKR ini adalah bukti bahwa kerukunan di Maybrat bukan hanya slogan, tetapi nyata dalam kehidupan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa tema “Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga” merupakan pengingat penting bahwa keluarga adalah pondasi bangsa.

“Di tengah tantangan hidup, Tuhan tetap hadir memulihkan dan meneguhkan setiap keluarga. Dari keluarga yang kuat, lahirlah masyarakat yang damai,” ujarnya.

Pdt. Sikirit juga menyoroti pentingnya membawa nilai iman dalam kehidupan sosial sehari-hari.

“Mari menjadi pembawa damai, tidak mudah terprovokasi oleh isu atau kabar bohong, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Kerukunan adalah berkat Tuhan yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.

Wakil Bupati Maybrat, Ferdinando Solossa, S.E, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada FKUB dan seluruh warga yang hadir dalam suasana penuh persaudaraan ini.

Ia menilai kegiatan KKR memberikan kekuatan iman sekaligus mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat.

Menjelang 1 Desember, Natal, dan Tahun Baru, ia mengingatkan warga agar tidak menjadikan tanggal 1 Desember sebagai momen yang menimbulkan keresahan sosial.

Ia mengimbau masyarakat tetap menjaga keamanan kampung, menghindari konsumsi minuman keras, serta memastikan poskamling berjalan aktif.

“Perbedaan keyakinan dan latar belakang bukan alasan terpecah. Kita semua adalah satu keluarga besar Maybrat,” tegasnya sambil meminta semua pemuka gereja turut menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban kepada jemaat.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa Kabupaten Maybrat kini mendapat prioritas dari pemerintah pusat melalui berbagai Program Strategis Nasional, termasuk pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi melalui Koperasi Merah Putih, serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Program Makan Bergizi Gratis dan berkomitmen melibatkan FKUB dalam penyelenggaraannya.

Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan melalui perekrutan tenaga masak dan pemberdayaan petani serta nelayan asli Maybrat.

“Program pemerintah ini akan berhasil bila daerah aman. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat mendukung setiap program demi kesejahteraan bersama,” katanya.

Kegiatan KKR ditutup dengan doa bersama seluruh denominasi yang hadir. Suasana penuh sukacita dan harapan melingkupi lapangan, meneguhkan komitmen bersama untuk:
– Memperkuat iman,
– Mempererat persaudaraan lintas suku dan agama,
– Menjaga situasi Maybrat tetap aman Untuk menyambut Hari Natal serta Tahun Baru dengan damai dan penuh kasih.

Acara ini menjadi simbol bahwa Kabupaten Maybrat sedang bergerak maju bukan hanya melalui pembangunan, tetapi juga melalui persatuan masyarakat dan kuatnya nilai kerukunan yang dijaga bersama oleh semua pihak, termasuk forum lintas suku OAP, FKUB, dan pemerintah daerah. (Timo)

Continue Reading

Trending