Nasional
Tolak Permintaan Pemkab Serahkan Dokumen Tuntutan dan Bakal Ada Aksi Unjuk Rasa Jilid 2
TULUNGAGUNG, 90detik.com- Aliansi Masyarakat Tulungagung (Almasta) menghadiri undangan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung. Bertempat di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa Tulungagung, pada Rabu (29/05).
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Tulungagung meminta dokumen tuntutan dan pembacaan tuntutan Almasta.
Namun, Almasta menolak secara tegas akan hal itu. Karena secara langsung oleh Almasta surat tuntutan tersebut sudah diantarkan ke Kemendagri RI pada (27/05) lalu.
Hal ini, disampaikan oleh Arsoni selaku salah satu koordinator dan perwakilan Almasta usai bertemu dan memenuhi undangan.
Pihaknya menegaskan tidak akan menyerahkan dokumen karena sebelumnya sudah diantarkan ke Kemendagri. Menurutnya, hal tersebut termasuk hal yang aneh, untuk tuntutan waktu aksi tidak ada satupun pejabat yang menemui. Dan undangan ini juga pembahasannya juga tidak jelas substansinya.
“Kami menghormati undangan dari pihak pemerintah Kabupaten Tulungagung, jadi kalau kita diundang ya kita harus hadir karena undangan itupun juga resmi. Dan kami menolak permintaan dari pemerintah daerah untuk menyerahkan dokumen tuntutan kami, ” tegasnya.
Arsoni juga menyampaikan masyarakat Tulungagung masih memperhatikan perkembangan terkait aksi turun jalan yang dilakukan Almasta.
”Untuk turun aksi lagi dengan massa yang lebih banyak lagi, kami menantikan respons dari pihak terkait serta bagaimana solusi yang akan ditempuh ke depan terkait tuntutan Almasta,” tukasnya.
Anwar Munawar bersama Korlap Almasta, menyampaikan keterangan pers,(doc/red)
Senada dengan Arsoni, Anwar Munawar juga mengatakan mengenai penolakan pembacaan tuntutan dan menyerahkan dokumen karena sudah menjadi kesepakatan bersama Almasta.
Selain itu, pihaknya juga tegaskan bahwasannya ini adalah marwah dari lembaga untuk mengkritisi kebijakan pemerintah.
”Apa yang kami lakukan ini, tujuannya untuk menjadikan Tulungagung menjadi lebih baik, agar masyarakat tidak menyalahartikan. Mengenai aksi unjuk rasa jilid 2, kami juga masih menunggu surat balasan dari Kemendagri,” katanya.
Suasana pertemuan di Pendopo Kabupaten Tulungagung, (doc/red).
Sementara itu, Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno, usai berdialog dengan pihak Almasta, menyampaikan bahwa sebagai upaya menjalin komunikasi dengan Almasta.
Selain itu, ia menerangkan saat Almasta melakukan aksi unjuk rasa dan ingin bertemu dengannya belum bisa untuk dipenuhi karena ada kesibukan.
“Jadi undangan ini sebagai bentuk respon terhadap rekan – rekan Almasta yang saat itu menggelar aksi, pada hari itu memang saya ada kesibukan sehingga tidak bisa ketemu. Akan tetapi hari ini memenuhi permintaan teman – teman untuk ketemu dan silaturahim,” ujarnya.
Heru Suseno, menambahkan mengenai adanya tuntutan pada dirinya untuk mundur dari jabatannya saat ini, merupakan kewenangan Kemendagri untuk menilai kinerjanya.
”Saya harap ada dialog yang di inginkan teman – teman itu apa karena tuntutannya kok begitu, dan itu-itu saja. Kalau urusan mundur itu, saya tidak bisa mengundurkan diri. Karena kewenangan ada di Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) dan nanti terserah Mendagri menilai kinerja saya seperti apa,” jelasnya.
Disinggung, adanya kemungkinan aksi unjuk rasa yang ke dua oleh Almasta, ia menyatakan tidak mau berspekulasi mengenai hal tersebut.
“Saya tidak mau berandai – andai dulu, yang jelas saya ikuti apa yang dilaporkan teman – teman nanti kan mesti ada usulan dari Kemendagri,” pungkasnya. (Red/DON)
Editor: JK
Jawa Timur
Perkuat Tanggul Sungai di Lokasi Terdampak Erupsi Semeru, Polda Jatim Kerahkan Pasukan Gabungan
LUMAJANG — Upaya penanganan pascaerupsi Gunung Semeru terus digencarkan oleh Polda Jawa Timur (Jatim) bersama pemerintah daerah. Puluhan personel gabungan dari Dit Samapta Polda Jatim, Satbrimob Polda Jatim, Polres Lumajang, dan Polsek jajaran diterjunkan untuk menangani dampak bencana di kawasan Curah Kobokan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Minggu (30/11/2025).
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menjelaskan bahwa personel gabungan tersebut ikut melakukan perbaikan tanggul sungai yang sebelumnya jebol dan berpotensi mengancam permukiman warga di wilayah terdampak.
“Kerusakan tanggul tersebut dikhawatirkan dapat memicu banjir lahar dan membahayakan masyarakat di sekitar aliran sungai. Oleh karena itu Polda Jatim mengerahkan personel untuk membantu perbaikan,” ujar Kombes Pol Abast.
Di lokasi kejadian, anggota kepolisian juga berkoordinasi dengan petugas lapangan dan relawan untuk memastikan proses penguatan tanggul berlangsung aman. Sejumlah alat berat diturunkan untuk mempercepat penataan jalur sungai yang tertutup material vulkanik pascaerupsi.
Kombes Pol Abast menegaskan bahwa kepolisian akan memberikan dukungan penuh dalam pemulihan pascabencana.
“Pembenahan tanggul ini sangat penting untuk mencegah aliran lahar mengarah ke permukiman warga,” katanya.
Ia menambahkan bahwa personel gabungan Polda Jatim disiagakan untuk memastikan pekerjaan berjalan cepat, tepat, dan aman.
“Polda Jatim bersama seluruh unsur terkait tetap siaga menghadapi potensi bencana susulan,” ujar Kombes Abast.
Kabid Humas Polda Jatim juga mengatakan bahwa pihak kepolisian terus memonitor kondisi di Curah Kobokan dan sejumlah wilayah lain yang terdampak material erupsi.
“Langkah antisipasi kami lakukan agar keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Dengan keterlibatan aparat kepolisian dan koordinasi lintas instansi, proses pemulihan di kawasan terdampak diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan mampu meminimalkan potensi risiko bagi masyarakat sekitar. (DON/Red)
Papua
Salurkan Bantuan Presiden Peralatan Multimedia untuk Perkuat Pelayanan Ibadah di Kabupaten Maybrat
Maybrat, PBD— Pemerintah pusat kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan keagamaan di daerah melalui penyaluran bantuan peralatan multimedia untuk mendukung kegiatan ibadah masyarakat.
Bantuan tersebut diserahkan kepada Jemaat GKI Emaus Susumuk, Kabupaten Maybrat, dan diterima secara resmi melalui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Wanu Sau Maybrat yang diketuai oleh Yulian Atanai. Minggu (30/11/25).
Penyerahan bantuan berlangsung di halaman Gereja GKI Emaus Susumuk dan dihadiri oleh warga jemaat, tokoh masyarakat, serta pengurus gereja.
Suasana penuh syukur mewarnai kegiatan tersebut, yang mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap perhatian yang diberikan Presiden Republik Indonesia kepada daerah Maybrat.
Dalam sambutannya, Ketua LMA Wanu Sau, Yulian Atanai, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden.
Ia menegaskan bahwa bantuan multimedia ini bukan hanya sekadar dukungan fasilitas, melainkan bukti nyata kehadiran negara bagi masyarakat adat hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses pembangunan.
“Atas nama LMA Wanu Sau, kami menyampaikan terima kasih dan rasa hormat sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Bantuan ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak pernah melupakan masyarakat Maybrat,” ujar Yulian Atanai.
Ia juga menambahkan bahwa peralatan multimedia tersebut diyakini akan meningkatkan kualitas pelayanan ibadah, mendukung kegiatan rohani, serta membantu gereja menjangkau lebih banyak jemaat secara efektif, termasuk generasi muda yang semakin akrab dengan teknologi.
“Di tengah berbagai keterbatasan fasilitas dan tantangan pembangunan, dukungan seperti ini sangat berarti bagi kami. Ini memberikan penguatan moral bahwa negara hadir untuk mendukung kehidupan keagamaan di tanah Maybrat,” lanjutnya.
Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan masyarakat adat, sekaligus menjadi langkah awal dari perhatian yang lebih luas terhadap pembangunan sumber daya manusia serta fasilitas pendukung di Kabupaten Maybrat.
Masyarakat berharap, dengan adanya dukungan ini, pelayanan gereja dapat semakin maju, kegiatan ibadah berjalan lebih efektif, dan kehidupan rohani jemaat terus berkembang secara positif. (Timo)
Papua
Jelang Natal 2025, Masyarakat Minta Polisi Perketat Pemeriksaan Miras di Perbatasan Maybrat–Sorsel
Kota Sorong PBD – Peredaran minuman keras (miras) kembali menjadi perhatian serius masyarakat Papua Barat Daya, khususnya di wilayah pedalaman daerah otonomi baru (DOB).
Menjelang perayaan Natal 2025, warga meminta pengawasan diperketat di jalur perbatasan Kabupaten Maybrat menuju Sorong Selatan (Sorsel).
Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Distrik Aifat, Yonas Safuf, pada kegiatan silaturahmi Polda Papua Barat Daya bersama masyarakat Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, Jumat (28/11/2025).
Dalam forum itu, Kepala Distrik Aifat menegaskan bahwa jalur perbatasan Maybrat–Sorsel merupakan titik rawan masuknya miras ilegal yang berpotensi memicu gangguan keamanan di tengah masyarakat.
“Kami meminta Kepolisian memperketat pemeriksaan di wilayah perbatasan Kabupaten Maybrat–Sorsel untuk mengantisipasi masuknya minuman keras ilegal,” ujar Yonas Safuf.
Selain pengetatan pengawasan, masyarakat juga meminta agar pihak Kepolisian bersama pemerintah daerah memberikan sosialisasi dan pembinaan terkait bahaya konsumsi miras.
Tujuannya untuk menekan angka kriminalitas dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif miras.
“Kami berharap ada sosialisasi dan pembinaan tentang bahaya miras serta peningkatan patroli untuk mencegah gangguan kamtibmas di wilayah Distrik Aifat,” tambahnya.
Kegiatan silaturahmi yang digelar di Kantor Distrik Aifat tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dan pemerintah kampung, di antaranya:
• Yonas Safuf – Kepala Distrik Aifat
• Fredik Baho – Kepala Kampung Aino
• (Nama tidak tercantum) – Kepala Kampung Kumurkek Barat
• Manfret Baho – Kepala Kampung Aisyo
• Amerosius Wafof – Kepala Kampung Sikof
• Hanwasius Wafom – Kepala Kampung Faitmayaf Barat
• Serta masyarakat Distrik Aifat dan sekitarnya
Polda Papua Barat Daya menyambut baik setiap saran dan masukan masyarakat sebagai bentuk kemitraan dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Melalui pendekatan persuasif dan penguatan sinergi, Kepolisian berkomitmen menciptakan situasi kamtibmas yang aman, terutama menjelang perayaan hari besar keagamaan. (Timo)
Kapolri Pimpin Rakor Bencana dengan Forkopimda Sumut, Bahu Membahu Tangani Bencana
Instruksi Presiden Prabowo, Kapolri Kerahkan Personel dan Logistik ke Lokasi Terisolir Bencana Sumatera
Perkuat Tanggul Sungai di Lokasi Terdampak Erupsi Semeru, Polda Jatim Kerahkan Pasukan Gabungan
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Tulungagung, Jadi Sorotan Ketidak Harmonisan
Nasional4 hari agoPolemik Pemulangan Pasien Kritis Memanas, RSUD dr. Iskak Tulungagung Paparkan Hasil Audit Internal
Jawa Timur3 hari agoTruk Tangki BBM Terbalik di JLS Tulungagung, Sopir Hilang dan Solar 6.000 Liter Diselidiki Polisi
Redaksi6 hari agoPinka Kian Kumuh, Warga Geram PKL Tinggalkan Tenda dan Sampah Usai Jualan
Redaksi2 hari agoDampak Proyek JLS Picu Gejolak di Ngrejo: Warga Ancam Gelar Aksi 2.000 Massa, Tuntut PT HK Gala Bertanggung Jawab
Jawa Timur7 hari agoAroma Korupsi dan Kerusakan Lingkungan: Protes Warga Ngepoh Meletup soal Proyek Shangrila Memorial Park
Redaksi7 hari agoJebakan Maut! Jalan Baru ke Segawe Berlumpur, Truk Galian C Diduga Biang Kerok
Redaksi2 minggu agoMeresahkan! Copet Berkedok Wartawan Gadungan Ditangkap di Tengah Keramaian HUT Tulungagung
Redaksi1 minggu agoRatusan Komunitas Jazz GE8 Jatim Meriahkan Anniversary ke-2 di Ranting Sewu Pasuruan