Jakarta— Di tengah dunia yang kian terfragmentasi oleh konflik geopolitik, perang dagang, serta krisis legitimasi demokrasi liberal, diplomasi global tak lagi semata dijalankan melalui kekuatan militer, ekonomi, atau aliansi strategis. Muncul satu medan baru yang semakin menentukan: geopolitik konstitusi, yakni pertarungan nilai, legitimasi, dan arah peradaban melalui hukum dasar negara.

Dalam konteks inilah, jejak Prof. Dr. Arief Hidayat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI perlu dibaca bukan sekadar sebagai rekam jejak yudisial, melainkan sebagai proyek ideologis dan peradaban yang menempatkan konstitusi sebagai instrumen diplomasi strategis Asia dan Global South.

Berbeda dari narasi konstitusional Barat yang menekankan individualisme liberal dan kompetisi pasar sebagai fondasi demokrasi, konstitusi Indonesia sejak kelahirannya berakar pada kesadaran historis tentang rakyat kecil kaum Marhaen sebagai subjek utama negara.

Di sinilah relevansi Marhaenisme menjadi kunci. Sebagai ideologi asli Indonesia yang digagas Soekarno, Marhaenisme menempatkan keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan musyawarah sebagai fondasi bernegara. Prinsip ini bukan sekadar etika domestik, melainkan kerangka geopolitik alternatif dalam membaca hubungan antarbangsa.

Kepemimpinan Arief Hidayat di Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) menunjukkan bagaimana nilai-nilai Marhaenisme diterjemahkan ke dalam praktik konstitusional Asia. Konsep Asian Way yang menolak penyeragaman demokrasi dan mengedepankan konsensus merupakan artikulasi modern Marhaenisme di tingkat internasional.

Asia tidak menolak demokrasi; Asia menolak demokrasi yang tercerabut dari realitas sosial rakyatnya.

Melalui Mahkamah Konstitusi, Indonesia tampil sebagai penjembatan nilai konstitusional di antara beragam sistem politik Asia, mempertemukan prinsip kedaulatan, keadilan sosial, dan independensi peradilan tanpa tunduk pada hegemoni satu model demokrasi.

Penyelenggaraan Kongres AACC di Bali dan lahirnya Bali Declaration merupakan peristiwa geopolitik konstitusional yang signifikan. Ia menegaskan bahwa Asia mampu membangun tata kelola hukumnya sendiri, berlandaskan kedaulatan dan keadilan sosial.

Praktik musyawarah dalam suksesi kepemimpinan AACC tahun 2017 menjadi preseden penting. Di tengah dunia yang sarat rivalitas dan dominasi kekuatan besar, Asia justru mempraktikkan stabilitas berbasis konsensus. Inilah soft power konstitusional berbasis nilai Marhaenisme, yang menempatkan kolektivitas di atas dominasi.

Kemitraan AACC dengan Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa (CCJA) menghidupkan kembali semangat Konferensi Asia Afrika 1955 dalam format baru: kerja sama konstitusional Global South.

Asia dan Afrika berbagi pengalaman historis yang sama kolonialisme, eksploitasi ekonomi, dan peminggiran struktural dalam sistem global. Marhaenisme, yang berpihak pada rakyat tertindas, menjadi fondasi ideologis tak tertulis dari kerja sama ini.

Melalui aliansi yudisial tersebut, Asia–Afrika membangun benteng bersama terhadap politisasi HAM dan demokrasi sebagai instrumen tekanan geopolitik. Konstitusi tidak lagi diposisikan semata sebagai teks hukum, melainkan sebagai alat emansipasi kolektif bangsa-bangsa berkembang.

Keberhasilan membawa World Congress on Constitutional Justice (WCCJ) ke Indonesia menandai pengakuan dunia atas kepemimpinan konstitusional Asia.

Dalam Kongres WCCJ di Madrid, Arief Hidayat menegaskan bahwa independensi peradilan merupakan prasyarat mutlak keadilan sosial, bukan sekadar prosedur hukum.

Dengan mengutip Presiden Soekarno di forum global, Arief Hidayat menyampaikan pesan ideologis yang tegas: Pancasila, UUD 1945, dan Marhaenisme bukanlah warisan lokal yang usang, melainkan alternatif universal di tengah krisis demokrasi liberal dan bangkitnya otoritarianisme.

Warisan Arief Hidayat menunjukkan bahwa konstitusi tidak boleh direduksi menjadi alat kekuasaan atau formalitas hukum. Dalam dunia multipolar, konstitusi justru menjadi instrumen diplomasi peradaban menjaga kedaulatan, melindungi rakyat kecil, dan membangun solidaritas Global South.

Marhaenisme memberi jiwa pada konstitusi Indonesia, sementara diplomasi konstitusional memberi panggung global bagi nilai tersebut. Indonesia memiliki modal sejarah, ideologi, dan praktik untuk memimpin medan ini.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia mampu, melainkan apakah elite nasional berani menyadari bahwa masa depan geopolitik dunia tidak hanya ditentukan oleh senjata dan modal, tetapi oleh keberpihakan konstitusi kepada rakyat Marhaen. (Red)

Oleh: Bayu Sasongko, Pengamat Budaya Geopolitik.

Jakarta – Menjelang pelaksanaan Latihan Perorangan Kesenjataan (LPK) Triwulan IV Tahun 2025, Batalyon Infanteri 2 Marinir menggelar doa bersama sebagai bentuk ikhtiar spiritual serta kesiapan mental prajurit.

Kegiatan doa bersama tersebut berlangsung khidmat dan penuh kekhusyukan, diikuti oleh seluruh prajurit yang akan terlibat dalam latihan, bertempat di Mako Puslatpurmar 6 Antralina, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (06/01/2026).

Doa bersama ini bertujuan untuk memohon kelancaran, keselamatan, dan keberhasilan selama pelaksanaan latihan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud rasa syukur serta penguatan moral prajurit Yonif 2 Marinir sebelum menghadapi rangkaian latihan yang menuntut kesiapan fisik, mental, dan profesionalisme tinggi.

Latihan Perorangan Kesenjataan Triwulan IV Tahun 2025 direncanakan dilaksanakan di daerah latihan Puslatpurmar 6 Antralina, Sukabumi.

Materi latihan meliputi menembak senjata bantuan Mortir Ringan, Mortir Sedang, Senjata Mesin Sedang (SMS), Grenade Launcher Machine (GLM), serta Rocket Propelled Grenade (RPG).

Pada kesempatan terpisah, Komandan Batalyon Infanteri 2 Marinir, Letkol Marinir Helilintar Stiojoyo Laksono, S.E., menyampaikan bahwa latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan prajurit dalam mengoperasikan berbagai jenis senjata bantuan, sehingga kemampuan tempur prajurit semakin terasah dan siap mendukung tugas pokok Korps Marinir TNI Angkatan Laut secara optimal.

Kegiatan doa bersama ini juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, soliditas, serta semangat juang prajurit, sehingga pelaksanaan latihan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. (Timo)

Jakarta — Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Puncak Peringatan Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (5/1/2026), tidak semata bermakna simbolik keagamaan. Kehadiran tersebut mencerminkan arah kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran yang menempatkan persaudaraan, toleransi, dan keadilan sosial sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

Peringatan Natal Nasional tahun ini mengusung tema “Allah Hadir Menyelamatkan Keluarga”. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa nilai-nilai Natal kasih, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama selaras dengan jati diri bangsa Indonesia serta prinsip dasar negara yang berorientasi pada kemanusiaan.

Nilai-nilai tersebut, menurut Presiden, tidak cukup berhenti sebagai ajaran moral, tetapi harus diterjemahkan dalam kebijakan negara yang melindungi seluruh rakyat tanpa kecuali.

Dalam kerangka pemerintahan Prabowo–Gibran, persatuan nasional dan toleransi antarumat beragama diposisikan sebagai prasyarat stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan.

Negara, tegas Presiden, tidak boleh absen dalam menjaga harmoni sosial, terlebih di tengah tantangan global dan tekanan ekonomi yang paling dirasakan oleh rakyat kecil.

Presiden Prabowo menyinggung keteladanan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang membangun Masjid Istiqlal sebagai simbol persatuan dengan menunjuk arsitek beragama Nasrani.

Teladan tersebut ditegaskan sebagai arah ideologis negara: Indonesia tidak dibangun di atas mayoritasisme, melainkan di atas persaudaraan kebangsaan. Prinsip ini sejalan dengan semangat Marhaenisme Bung Karno yang menempatkan negara sebagai alat perjuangan untuk melindungi manusia Indonesia seutuhnya.

Pengalaman pribadi Presiden Prabowo turut memperkuat pesan tersebut. Pembangunan masjid di Hambalang yang melibatkan arsitek dan pekerja beragama Katolik, serta pengalamannya membina kelompok musik lintas iman, menunjukkan bahwa praktik toleransi bukan sekadar retorika, melainkan laku hidup yang kini diterjemahkan ke dalam sikap kenegaraan.

Dalam tataran kebijakan, komitmen tersebut tercermin melalui langkah konkret pemerintah bersama panitia Natal Nasional yang menyalurkan bantuan renovasi kepada 100 gereja di 38 provinsi, masing-masing sebesar Rp100 juta, serta bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di tiga provinsi terdampak bencana. Bantuan ini menegaskan kehadiran negara yang berpijak pada kebutuhan rakyat, bukan pada identitas keagamaan.

Pendekatan ini sejalan dengan orientasi kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran yang menekankan keadilan sosial, solidaritas nasional, dan keberpihakan pada kelompok rentan.

Dalam perspektif Marhaenisme, negara wajib memastikan pembangunan dan perlindungan sosial menjangkau hingga lapisan masyarakat paling bawah.

Puncak Peringatan Natal Nasional 2025 menjadi penegasan bahwa keberagaman bukan sekadar realitas sosial, melainkan modal kebangsaan.

Pesan Presiden Prabowo memperlihatkan bahwa persaudaraan lintas iman akan terus dijaga sebagai kebijakan negara, bukan sekadar wacana, demi memperkokoh persatuan nasional dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Stabilitas Nasional di Tengah Geopolitik Dunia yang Bergejolak.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa stabilitas nasional Indonesia merupakan capaian strategis di tengah geopolitik global yang sarat konflik dan ketidakpastian.

Sebagai bangsa besar yang majemuk, Indonesia memiliki potensi perbedaan dan gesekan, namun tetap mampu menjaga perdamaian berkat fondasi persaudaraan kebangsaan.

“Di tengah dunia yang penuh perang dan gejolak, kita patut bersyukur bangsa Indonesia tetap dalam keadaan damai,” ujar Presiden.

Dalam kerangka pemerintahan Prabowo–Gibran, stabilitas dipandang sebagai prasyarat utama pembangunan, perlindungan rakyat, dan penguatan kedaulatan nasional.

Perdamaian memungkinkan negara fokus memenuhi kebutuhan dasar rakyat serta memperkuat posisi Indonesia sebagai bangsa yang disegani di tingkat global.

Indonesia Bangsa Bahagia, Modal Sosial Pembangunan.

Presiden Prabowo menyinggung hasil survei global yang dilakukan Harvard University bersama Gallup Poll terhadap hampir 200 negara, yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kebahagiaan rakyat tertinggi di dunia.

Presiden mengaku terharu dengan temuan tersebut, mengingat masih banyak rakyat Indonesia yang hidup sederhana dan belum sepenuhnya sejahtera. Bagi Prabowo, hasil survei ini menjadi modal sosial yang sangat berharga sekaligus tanggung jawab besar bagi negara.

“Ini menjadi dorongan bagi kami untuk bekerja lebih keras menjalankan amanah rakyat,” ujarnya.

Dalam kerangka kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran, kebahagiaan rakyat dipahami bukan sekadar indikator statistik, melainkan refleksi rasa aman, keadilan, dan kepercayaan rakyat kepada negara nilai yang sejalan dengan Marhaenisme Bung Karno.

Demokrasi, Kritik, dan Larangan Fitnah.

Presiden Prabowo turut menyinggung dinamika demokrasi dan pentingnya persatuan nasional. Ia menegaskan bahwa kritik dan koreksi merupakan bagian esensial dari demokrasi, bahkan berfungsi sebagai mekanisme pengaman bagi seorang pemimpin.

Namun demikian, Presiden mengingatkan bahwa perbedaan pandangan tidak boleh disertai fitnah dan kebohongan yang justru merusak persatuan bangsa.

“Kritik itu bagus. Koreksi silakan. Tapi fitnah itu tidak bagus. Semua agama tidak mengizinkan fitnah,” tegasnya.

Ia mencontohkan ajaran lintas agama yang sama-sama melarang kebohongan karena dampaknya yang destruktif terhadap kehidupan berbangsa. Kebohongan yang melahirkan kecurigaan, kebencian, dan perpecahan, menurutnya, berpotensi menghancurkan negara.

Persatuan Nasional dan Kebijakan Tanpa Diskriminasi Politik.

Dalam pidatonya, Presiden juga menegaskan bahwa persatuan nasional tidak harus diwujudkan dengan seluruh kekuatan politik masuk ke dalam pemerintahan. Kerja sama kebangsaan tetap dapat dibangun meskipun berada di luar struktur kekuasaan.

“Bersatu tidak berarti semua harus masuk pemerintah,” ujar Prabowo.

Ia menekankan bahwa sebagai Presiden, dirinya bukan milik satu partai atau kelompok, melainkan milik seluruh bangsa Indonesia.

Prinsip tersebut tercermin dalam pelaksanaan program strategis nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dijalankan tanpa mempertimbangkan peta kemenangan politik.

“Apakah MBG tidak sampai ke daerah yang saya kalah? Tidak ada itu,” kata Presiden.

Menanggapi tudingan bahwa MBG bermuatan kepentingan politik Pemilu 2029, Prabowo menegaskan bahwa program tersebut murni ditujukan bagi kepentingan rakyat. Jika kelak rakyat kembali memberikan mandat, hal itu merupakan hak demokratis rakyat dan bagian dari kehendak Tuhan.

Dalam perspektif Marhaenisme, kebijakan seperti MBG merupakan perwujudan nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar rakyat, khususnya generasi muda, tanpa diskriminasi politik maupun identitas apa pun. (By/Red)