Nasional
2029: Pertarungan di Istana, Konsolidasi di Senayan
Jakarta — Peta politik Indonesia menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh figur-figur elite yang selama dua dekade terakhir menjadi aktor utama dalam dinamika kekuasaan nasional. Nama-nama seperti Prabowo Subianto, Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Megawati Soekarnoputri dinilai masih memiliki pengaruh signifikan melalui jaringan politik, loyalis, serta akses terhadap berbagai pusat kekuasaan.
Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara, Bayu Sasongko, menilai stabilitas politik Indonesia dalam beberapa tahun ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan para elite tersebut menjaga komunikasi dan keseimbangan kepentingan. Selama konsensus di antara mereka tetap terpelihara, peluang munculnya gejolak politik besar dinilai relatif kecil.
Dalam konteks Pilpres 2029, salah satu skenario yang menarik diperbincangkan adalah kemungkinan pertarungan antara pasangan Prabowo–Pramono Anung melawan pasangan Gibran Rakabuming Raka–Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Apabila konfigurasi tersebut benar-benar terjadi, maka yang berhadapan bukanlah kekuatan lama melawan kekuatan baru, melainkan fraksi-fraksi berbeda yang masih berasal dari lingkar elite nasional yang sama.
Secara historis, Jokowi dua kali mengalahkan Prabowo dalam Pilpres 2014 dan 2019. Sementara itu, SBY dikenal sebagai salah satu arsitek politik paling berpengaruh pada era pasca-Reformasi. Karena itu, kemunculan Gibran dan AHY dapat dipandang sebagai representasi dari dua trah politik besar yang pernah menjadi faktor penting dalam perjalanan politik Prabowo menuju kursi kepresidenan.
Namun demikian, politik Indonesia tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menduduki Istana Negara. Presiden memang memegang kendali cabang eksekutif, tetapi kekuasaan nasional sesungguhnya tersebar melalui parlemen, partai politik, birokrasi, pemerintah daerah, dunia usaha, serta jaringan elite yang telah terbentuk selama puluhan tahun.
Di sinilah peran parlemen menjadi krusial. Dalam sebuah skenario pasca-Pemilu 2029, misalnya, apabila Puan Maharani berada di posisi Ketua MPR RI dan Sufmi Dasco Ahmad menjabat Ketua DPR RI, maka meskipun terjadi pergantian penguasa di Istana, dua lembaga politik strategis tetap berada di bawah figur yang memiliki hubungan erat dengan poros kekuatan politik dominan saat ini.
Apabila pasangan Prabowo–Pramono memenangkan Pilpres 2029, konfigurasi tersebut berpotensi menciptakan konsolidasi kekuasaan yang relatif utuh. Istana, DPR, dan MPR berada dalam orbit politik yang saling terhubung sehingga proses pengambilan keputusan nasional berpeluang berlangsung lebih stabil. Tantangan utama dalam kondisi tersebut bukan terletak pada konsolidasi kekuasaan, melainkan pada kemampuan menjaga keseimbangan kepentingan di antara berbagai kelompok elite yang sama-sama memiliki pengaruh besar.
Sebaliknya, jika pasangan Gibran–AHY berhasil memenangkan Pilpres 2029, tantangan terbesar mereka diperkirakan muncul setelah kemenangan diraih. Dalam sistem presidensial Indonesia, kemenangan di Istana tidak otomatis berarti penguasaan penuh terhadap seluruh instrumen kekuasaan negara. Efektivitas pemerintahan tetap sangat bergantung pada dukungan parlemen, hubungan dengan partai-partai besar, serta kemampuan membangun kesepahaman dengan pusat-pusat kekuasaan politik yang telah lebih dahulu mengakar.
Dalam skenario tersebut, Gibran membawa legitimasi politik yang bersumber dari warisan politik Jokowi, sementara AHY membawa jaringan dan tradisi politik yang dibangun Partai Demokrat sejak era SBY. Meski demikian, keduanya tetap harus berinteraksi dengan kekuatan politik lain yang memiliki basis pengaruh kuat di parlemen maupun daerah.
Karena itu, kemenangan Gibran–AHY kemungkinan besar tidak akan menghasilkan konfigurasi politik yang sepenuhnya baru, melainkan melahirkan proses negosiasi ulang di antara kelompok-kelompok elite yang telah lama menjadi aktor utama dalam sistem politik Indonesia.
Bahkan dalam situasi di mana Istana berada di bawah kepemimpinan Gibran–AHY, figur-figur seperti Prabowo, Megawati, Puan Maharani, maupun Sufmi Dasco Ahmad diperkirakan tetap memiliki ruang untuk memengaruhi arah kebijakan nasional. Pengaruh tersebut berasal dari jaringan partai politik, kader di lembaga negara, kepala daerah, hingga hubungan politik yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
Dengan demikian, baik dalam skenario kemenangan Prabowo–Pramono maupun Gibran–AHY, perpindahan kekuasaan di Istana belum tentu identik dengan perpindahan seluruh pusat kekuasaan nasional. Yang lebih mungkin terjadi adalah redistribusi pengaruh di antara kelompok-kelompok elite yang telah lama mendominasi panggung politik Indonesia.
Dari perspektif elite politics, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pilpres 2029 lebih menyerupai proses sirkulasi dan penataan ulang kekuatan politik dibandingkan pergantian rezim secara fundamental. Figur dapat berganti, tetapi struktur utama kekuasaan cenderung tetap dipertahankan melalui parlemen, partai politik, birokrasi, pemerintah daerah, serta jaringan elite nasional.
Oleh sebab itu, selama Prabowo, Jokowi, SBY, Megawati, serta generasi penerus mereka masih mampu menjaga komunikasi politik, peluang terjadinya perubahan politik yang benar-benar disruptif diperkirakan tetap terbatas. Dalam banyak pengalaman politik di berbagai negara, perubahan besar umumnya lahir ketika terjadi perpecahan serius di tingkat elite yang kemudian bertemu dengan tekanan sosial, ekonomi, dan politik dari bawah.
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar menjelang Pilpres 2029 bukan semata-mata siapa yang berhasil memenangkan Istana, melainkan siapa yang mampu menguasai keseluruhan ekosistem kekuasaan nasional setelah pemilu usai.
Sebab dalam politik Indonesia, presiden boleh berganti. Namun pusat-pusat kekuasaan tidak selalu ikut berpindah. Dan sering kali, yang menentukan arah negara bukan hanya siapa yang duduk di Istana, melainkan siapa yang tetap memegang pengaruh ketika euforia pemilu telah berakhir. (By/Red)
Palangkaraya — Polri siap mengakselerasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dengan mengoptimalkan kekuatan personel, sarana prasarana, teknologi, serta kolaborasi bersama TNI dan seluruh stakeholder.
Langkah tersebut merupakan bentuk dukungan penuh Polri terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang hari ini turun langsung ke Kalimantan untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat, terpadu dan efektif.
Dari Palangka Raya, Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo bersama KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan kesiapan kekuatan TNI-Polri serta sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait dalam mendukung penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.
Polri sebelumnya telah melakukan berbagai upaya penanganan secara berkelanjutan, mulai dari deteksi dini, patroli, pengerahan personel untuk pemadaman, edukasi masyarakat, penguatan sarana prasarana hingga penegakan hukum.
Wakapolri menegaskan seluruh upaya tersebut akan terus diperkuat dan diselaraskan dengan direktif Presiden.
“Kita hadir sedini mungkin. Setiap potensi api harus segera kita deteksi, verifikasi, dan tangani bersama agar tidak berkembang dan meluas. Dengan kesiapsiagaan, sinergi, dan kecepatan respons, kita optimistis penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih efektif.”
Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Polri telah memantau 31.392 hotspot dan melaksanakan 2.748 tindakan pemadaman.
Peningkatan hotspot menjadi perhatian bersama. Pada Juli tercatat 7.175 hotspot, sedangkan pada periode 1–18 Agustus 2026 mencapai 7.655 hotspot.
Untuk memperkuat respons, Polri telah melaksanakan 168.500 kegiatan patroli, 42.800 kegiatan monitoring titik api, 2.850 kegiatan sosialisasi, 1.285 kegiatan pelatihan, 3.250 kegiatan rapat koordinasi, serta 1.420 kegiatan water bombing.
Upaya tersebut dilakukan secara kolaboratif bersama TNI, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, kementerian/lembaga terkait serta masyarakat. Kolaborasi mencakup pemadaman, patroli, deteksi dini, pencegahan, edukasi, dukungan sarana prasarana hingga penegakan hukum.
Di bidang sarana prasarana, Polri siap mengoptimalkan dukungan 3.076 embung, 2.056 sekat kanal, 18 sumur bor dan 647 menara pantau sebagai bagian dari upaya bersama memperkuat kesiapsiagaan, memastikan ketersediaan sumber air, mempercepat deteksi titik api dan mendukung pemadaman di lapangan.
Khusus Kalimantan Tengah, tercatat 17.513 hotspot dan 1.610 firespot, dengan luas lahan terbakar mencapai 4.383,21 hektare.
Polda Kalimantan Tengah telah menyiagakan 7.775 personel gabungan, didukung 379 menara pantau, 1.227 embung, 4.910 titik sumur bor, 99 pos lapangan dan 15 command center.
Jajaran Polda Kalteng juga telah melaksanakan 26.438 kegiatan sosialisasi, menyebarkan 25.059 lembar maklumat, serta melaksanakan patroli di 18.687 titik.
Dukungan teknologi terus diperkuat, antara lain melalui penggunaan drone pemantau dan inovasi Beehive Drone Precision Fire Interception untuk mendeteksi anomali panas dan melakukan intervensi pada fase awal kebakaran.
Selain pemadaman dan pencegahan, Polri memastikan penegakan hukum tetap berjalan. Hingga 21 Agustus 2026, telah diterima 77 laporan polisi terkait karhutla dan ditetapkan 70 tersangka, dengan luas areal terbakar dalam perkara mencapai 987,6 hektare.
Penegakan hukum dilakukan secara profesional dan berdasarkan alat bukti terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran, dengan tetap membuka ruang pendalaman terhadap pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan lahan.
Polri memandang pemadaman, pencegahan, penegakan hukum dan kolaborasi sebagai satu kesatuan dalam penanganan karhutla.
Kehadiran Presiden di Kalimantan hari ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat sinergi dan mengakselerasi seluruh upaya yang telah berjalan.
Polri siap melaksanakan direktif Presiden dengan mengoptimalkan seluruh kekuatan bersama untuk mempercepat pemadaman, mencegah api meluas, melindungi masyarakat dan menjaga lingkungan. (DON/Red)
Nasional
Bukan Sekadar Hiburan, Team Blayer Tulungagung Jadikan HUT RI ke-81 Momentum Pererat Kebersamaan
TULUNGAGUNG— Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa meriah di Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Team Blayer Tulungagung turut ambil bagian dalam memeriahkan momentum kemerdekaan tersebut melalui hiburan orkes dangdut yang mendapat sambutan antusias dari masyarakat sekitar.
Kehadiran Team Blayer bukan sekadar menghadirkan hiburan musik. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, sekaligus menikmati suasana perayaan kemerdekaan dengan penuh kegembiraan.
Sejak acara dimulai, warga tampak antusias memadati lokasi. Alunan musik dangdut yang dibawakan dalam kegiatan tersebut mampu menghidupkan suasana. Masyarakat dari berbagai kalangan terlihat menikmati jalannya pertunjukan dengan tertib hingga acara berlangsung.
Menariknya, kemeriahan tersebut juga diikuti komunitas Tamia Reborn. Kehadiran komunitas ini semakin menambah warna dalam kegiatan, sekaligus menunjukkan bahwa peringatan HUT Kemerdekaan dapat menjadi momentum untuk mempererat hubungan antarkomunitas dan masyarakat.
Ketua Panitia, Moh. Malikul Ayis (Kete), menjelaskan bahwa kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk partisipasi dalam menyemarakkan HUT RI ke-81. Menurutnya, perayaan kemerdekaan tidak harus selalu dilakukan melalui kegiatan formal, tetapi juga dapat dikemas dalam bentuk hiburan rakyat yang mampu melibatkan masyarakat secara langsung.
“Intinya kami ingin ikut memeriahkan HUT RI ke-81. Selain sebagai hiburan, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan mempererat kebersamaan antara komunitas dengan masyarakat,” jelas Kete.
Ia menambahkan, antusiasme warga menjadi salah satu indikator bahwa kegiatan yang dikemas secara sederhana namun merakyat tetap memiliki daya tarik tersendiri. Menurutnya, semangat kemerdekaan seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan, tetapi juga diwujudkan melalui kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan sosial.
“Yang paling penting acara bisa berjalan lancar, masyarakat terhibur, dan semuanya tetap menjaga ketertiban. Kami berterima kasih kepada warga serta semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini,” imbuhnya.
Sepanjang acara, suasana berlangsung meriah namun tetap kondusif. Warga dapat menikmati hiburan tanpa mengesampingkan ketertiban. Keterlibatan komunitas dan masyarakat tersebut sekaligus menjadi gambaran bahwa semangat gotong royong dan kebersamaan masih menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan di tingkat desa.
Kegiatan di Desa Srikaton itu pun ditutup dengan suasana penuh kegembiraan. Bagi masyarakat, hiburan rakyat semacam ini bukan hanya soal musik dan kemeriahan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk sejenak berkumpul, melepas penat, serta merayakan kemerdekaan bersama-sama.
Team Blayer Tulungagung berharap kegiatan serupa dapat terus menjadi sarana positif untuk membangun kebersamaan. Semangat HUT RI ke-81 pun diharapkan tidak berhenti pada kemeriahan panggung hiburan, melainkan terus hidup dalam semangat persatuan, gotong royong, dan kepedulian masyarakat. (DON/Red)
BLITAR — Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Krenceng, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, terus berjalan. Pemerintah Desa Krenceng bersama panitia Pilkades menggelar musyawarah desa untuk penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekaligus sosialisasi pendaftaran calon kepala desa.
Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Desa Krenceng, Rabu (19/8/2026) malam. Agenda ini menjadi salah satu tahapan penting menjelang pelaksanaan Pilkades Krenceng 2026.
Dalam rekapitulasi yang ditetapkan, jumlah DPT Pilkades Krenceng tercatat sebanyak 1.835 pemilih. Jumlah tersebut tersebar di tiga wilayah RW, yakni RW 01 sebanyak 530 pemilih, RW 02 sebanyak 644 pemilih, dan RW 03 sebanyak 661 pemilih.
Penetapan DPT dilakukan setelah sebelumnya panitia melaksanakan serangkaian tahapan pemutakhiran data pemilih. Proses tersebut meliputi pemutakhiran dan validasi data dengan mendatangi langsung tempat tinggal pemilih, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pengumuman serta perbaikan data, hingga pencatatan dan pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.
Berdasarkan tahapan yang telah disusun, rekapitulasi DPS dan Daftar Pemilih Tambahan dilakukan pada 18 Agustus 2026 untuk selanjutnya ditetapkan sebagai DPT.
Setelah ditetapkan, DPT diumumkan kepada masyarakat pada 19-21 Agustus 2026. Pada periode yang sama, panitia juga menyiapkan salinan DPT yang akan digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Kepala Desa Krenceng, Amsori, berharap seluruh rangkaian tahapan Pilkades dapat berlangsung lancar, tertib, dan sukses hingga pelaksanaan pemungutan suara.
Ia juga mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan selama proses demokrasi di tingkat desa berlangsung. Perbedaan pilihan politik, kata dia, tidak boleh menjadi alasan bagi masyarakat untuk terpecah.
“Perbedaan pilihan merupakan bagian dari proses demokrasi. Yang terpenting, seluruh masyarakat tetap menjaga kerukunan dan kondusivitas Desa Krenceng,” ujar Amsori dalam kegiatan tersebut.
Selain penetapan DPT, musyawarah desa juga menjadi momentum untuk menyosialisasikan tahapan pencalonan kepala desa. Sesuai jadwal, pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa sekaligus penerimaan berkas pendaftaran tahap pertama akan berlangsung mulai 20 Agustus hingga 2 September 2026, selama sembilan hari kerja.
Panitia akan menerima berkas bakal calon kepala desa sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan sosialisasi dan musyawarah tersebut turut dihadiri Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggota, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, ketua RT/RW, serta Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Krenceng beserta jajaran.
Dengan ditetapkannya DPT sebanyak 1.835 pemilih dan segera dimulainya tahapan pencalonan, proses Pilkades Krenceng 2026 kini memasuki tahapan penting. Seluruh pihak diharapkan dapat menjalankan setiap tahapan secara transparan, tertib, dan sesuai ketentuan sehingga pelaksanaan Pilkades dapat berjalan aman serta kondusif.(JK/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Pemimpin Seperti Apa yang Sebenarnya Kita Inginkan ?
Ketika Perayaan Desa Berhadapan dengan Hak atas Akses Darurat
Polri Terus Akselerasi Pemadaman Karhutla, Dukung Langkah Presiden
Program MBG di Tulungagung Tercoreng: Gagal Jaga Mutu, Roti Berjamur Dibagikan ke Siswa SDN 4 Kampungdalem
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Redaksi3 minggu agoTak Ada Kapoknya ? Menu MBG di SDN 1 Tamanan Tulungagung Kembali Disorot, Wali Murid; Dimana Standar Gizi BGN?
Nasional3 minggu agoSPPG Bago 04 Klarifikasi Polemik Menu MBG di SDN 1 Tamanan, Sebut Foto yang Beredar Tak Mewakili Menu Asli
Redaksi2 minggu agoSekda Definitif Dilantik, Pengamat Sindir Pemkab Tulungagung: “Seperti Komedi Putar, Muter-Muter”
Seputar Tulungagung3 minggu agoKrisis Air Bersih Mulai Hantam Tulungagung, Warga Terdampak Kekeringan, BPBD Turunkan 15 Ribu Liter Air
Nasional2 minggu agoPlt Bupati Tulungagung Turba ke Kalitengah, Warga Sampaikan Persoalan Tanah, Air Bersih hingga Kebun Plasma
Redaksi22 jam agoKetika Perayaan Desa Berhadapan dengan Hak atas Akses Darurat
TNI & Polri2 minggu agoKapolres Blitar Berikan Arahan kepada Kapolsek Jajaran dan Bhabinkamtibmas
TNI & Polri2 minggu agoKodim 0808/Blitar Tuntaskan 260 KDKMP, Tercepat di Indonesia Kejar Target Ekonomi Desa