Nasional
2029: Pertarungan di Istana, Konsolidasi di Senayan

Jakarta — Peta politik Indonesia menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh figur-figur elite yang selama dua dekade terakhir menjadi aktor utama dalam dinamika kekuasaan nasional. Nama-nama seperti Prabowo Subianto, Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Megawati Soekarnoputri dinilai masih memiliki pengaruh signifikan melalui jaringan politik, loyalis, serta akses terhadap berbagai pusat kekuasaan.
Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara, Bayu Sasongko, menilai stabilitas politik Indonesia dalam beberapa tahun ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan para elite tersebut menjaga komunikasi dan keseimbangan kepentingan. Selama konsensus di antara mereka tetap terpelihara, peluang munculnya gejolak politik besar dinilai relatif kecil.
Dalam konteks Pilpres 2029, salah satu skenario yang menarik diperbincangkan adalah kemungkinan pertarungan antara pasangan Prabowo–Pramono Anung melawan pasangan Gibran Rakabuming Raka–Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Apabila konfigurasi tersebut benar-benar terjadi, maka yang berhadapan bukanlah kekuatan lama melawan kekuatan baru, melainkan fraksi-fraksi berbeda yang masih berasal dari lingkar elite nasional yang sama.
Secara historis, Jokowi dua kali mengalahkan Prabowo dalam Pilpres 2014 dan 2019. Sementara itu, SBY dikenal sebagai salah satu arsitek politik paling berpengaruh pada era pasca-Reformasi. Karena itu, kemunculan Gibran dan AHY dapat dipandang sebagai representasi dari dua trah politik besar yang pernah menjadi faktor penting dalam perjalanan politik Prabowo menuju kursi kepresidenan.
Namun demikian, politik Indonesia tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menduduki Istana Negara. Presiden memang memegang kendali cabang eksekutif, tetapi kekuasaan nasional sesungguhnya tersebar melalui parlemen, partai politik, birokrasi, pemerintah daerah, dunia usaha, serta jaringan elite yang telah terbentuk selama puluhan tahun.
Di sinilah peran parlemen menjadi krusial. Dalam sebuah skenario pasca-Pemilu 2029, misalnya, apabila Puan Maharani berada di posisi Ketua MPR RI dan Sufmi Dasco Ahmad menjabat Ketua DPR RI, maka meskipun terjadi pergantian penguasa di Istana, dua lembaga politik strategis tetap berada di bawah figur yang memiliki hubungan erat dengan poros kekuatan politik dominan saat ini.
Apabila pasangan Prabowo–Pramono memenangkan Pilpres 2029, konfigurasi tersebut berpotensi menciptakan konsolidasi kekuasaan yang relatif utuh. Istana, DPR, dan MPR berada dalam orbit politik yang saling terhubung sehingga proses pengambilan keputusan nasional berpeluang berlangsung lebih stabil. Tantangan utama dalam kondisi tersebut bukan terletak pada konsolidasi kekuasaan, melainkan pada kemampuan menjaga keseimbangan kepentingan di antara berbagai kelompok elite yang sama-sama memiliki pengaruh besar.
Sebaliknya, jika pasangan Gibran–AHY berhasil memenangkan Pilpres 2029, tantangan terbesar mereka diperkirakan muncul setelah kemenangan diraih. Dalam sistem presidensial Indonesia, kemenangan di Istana tidak otomatis berarti penguasaan penuh terhadap seluruh instrumen kekuasaan negara. Efektivitas pemerintahan tetap sangat bergantung pada dukungan parlemen, hubungan dengan partai-partai besar, serta kemampuan membangun kesepahaman dengan pusat-pusat kekuasaan politik yang telah lebih dahulu mengakar.
Dalam skenario tersebut, Gibran membawa legitimasi politik yang bersumber dari warisan politik Jokowi, sementara AHY membawa jaringan dan tradisi politik yang dibangun Partai Demokrat sejak era SBY. Meski demikian, keduanya tetap harus berinteraksi dengan kekuatan politik lain yang memiliki basis pengaruh kuat di parlemen maupun daerah.
Karena itu, kemenangan Gibran–AHY kemungkinan besar tidak akan menghasilkan konfigurasi politik yang sepenuhnya baru, melainkan melahirkan proses negosiasi ulang di antara kelompok-kelompok elite yang telah lama menjadi aktor utama dalam sistem politik Indonesia.
Bahkan dalam situasi di mana Istana berada di bawah kepemimpinan Gibran–AHY, figur-figur seperti Prabowo, Megawati, Puan Maharani, maupun Sufmi Dasco Ahmad diperkirakan tetap memiliki ruang untuk memengaruhi arah kebijakan nasional. Pengaruh tersebut berasal dari jaringan partai politik, kader di lembaga negara, kepala daerah, hingga hubungan politik yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
Dengan demikian, baik dalam skenario kemenangan Prabowo–Pramono maupun Gibran–AHY, perpindahan kekuasaan di Istana belum tentu identik dengan perpindahan seluruh pusat kekuasaan nasional. Yang lebih mungkin terjadi adalah redistribusi pengaruh di antara kelompok-kelompok elite yang telah lama mendominasi panggung politik Indonesia.
Dari perspektif elite politics, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pilpres 2029 lebih menyerupai proses sirkulasi dan penataan ulang kekuatan politik dibandingkan pergantian rezim secara fundamental. Figur dapat berganti, tetapi struktur utama kekuasaan cenderung tetap dipertahankan melalui parlemen, partai politik, birokrasi, pemerintah daerah, serta jaringan elite nasional.
Oleh sebab itu, selama Prabowo, Jokowi, SBY, Megawati, serta generasi penerus mereka masih mampu menjaga komunikasi politik, peluang terjadinya perubahan politik yang benar-benar disruptif diperkirakan tetap terbatas. Dalam banyak pengalaman politik di berbagai negara, perubahan besar umumnya lahir ketika terjadi perpecahan serius di tingkat elite yang kemudian bertemu dengan tekanan sosial, ekonomi, dan politik dari bawah.
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar menjelang Pilpres 2029 bukan semata-mata siapa yang berhasil memenangkan Istana, melainkan siapa yang mampu menguasai keseluruhan ekosistem kekuasaan nasional setelah pemilu usai.
Sebab dalam politik Indonesia, presiden boleh berganti. Namun pusat-pusat kekuasaan tidak selalu ikut berpindah. Dan sering kali, yang menentukan arah negara bukan hanya siapa yang duduk di Istana, melainkan siapa yang tetap memegang pengaruh ketika euforia pemilu telah berakhir. (By/Red)
Nasional
Mori Hanafi Berpotensi Diperiksa KPK, Mahasiswa NTB Bongkar Dugaan Fee Proyek Irigasi P3A

Jakarta— Persatuan Mahasiswa Nusa Tenggara Barat Jakarta (PMNJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan pada Jumat (19/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti dugaan praktik korupsi berupa pungutan fee proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI/P3A) yang diduga melibatkan oknum Anggota DPR RI Mori Hanafi dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat.
Koordinator Lapangan PMNJ, Rizki, menyampaikan bahwa dugaan praktik fee proyek tersebut telah menjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya kelompok petani penerima manfaat program irigasi di wilayah Nusa Tenggara Barat.
“Kami meminta KPK untuk tidak menutup mata terhadap dugaan praktik jual-beli proyek yang merugikan petani dan keuangan negara. Jika benar terdapat pemotongan anggaran melalui mekanisme fee proyek, maka hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang harus diusut secara tuntas,” tegas Rizki dalam orasinya di depan Gedung KPK.
PMNJ menilai program irigasi yang seharusnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani justru berpotensi menjadi sarana praktik korupsi apabila terdapat intervensi pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan pribadi dari anggaran negara.
Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk bertuliskan tuntutan agar KPK segera memeriksa dan mengusut dugaan keterlibatan Anggota DPR RI Mori Hanafi dapil NTB 1 dalam kasus yang mereka sebut sebagai praktik “fee proyek P3A”.
PMNJ juga mendesak KPK untuk melakukan audit investigatif terhadap pelaksanaan program P3-TGAI di wilayah NTB, termasuk menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari proyek tersebut.
Selain kepada KPK, PMNJ meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk melakukan pemeriksaan etik terhadap pihak-pihak yang namanya dilaporkan pada Senin lalu, disebutkan dalam berbagai informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam program tersebut.
PMNJ menegaskan akan terus mengawal proses penegakan hukum dan siap menyerahkan data maupun informasi yang dimiliki kepada aparat penegak hukum guna mendukung upaya pemberantasan korupsi.
“Uang rakyat harus kembali kepada rakyat, bukan menjadi bancakan segelintir elite,” tutup Rizki. (By/Red)
Nasional
Jelang Hari Bhayangkara ke-80, Kapolri Ziarah ke Makam Bung Karno dan Gus Dur, Teladani Nilai Kepemimpinan

BLITAR – Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaksanakan ziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, di Kota Blitar, Jawa Timur, pada Sabtu (20/6).
Sebelumnya, Kapolri juga berziarah ke makam Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di Kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian tradisi Polri dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80 sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada para tokoh bangsa yang telah mewariskan nilai-nilai perjuangan dan kepemimpinan bagi Indonesia.
Dalam ziarah di Blitar, Kapolri didampingi Kapolda Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya, Gubernur Jawa Timur, serta sejumlah pejabat utama Mabes Polri dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Blitar Raya.
Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, tradisi ziarah tersebut menjadi momentum bagi institusi Polri untuk menyerap serta menggali nilai-nilai kepemimpinan para pendiri bangsa yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.
“Rangkaian kegiatan yang kami laksanakan kali ini merupakan bagian dari tradisi kami untuk menyerap dan menggali nilai-nilai dari para pemimpin bangsa. Hal ini sangat penting, khususnya bagi institusi Polri yang memiliki amanah untuk terus menjaga dan mempertahankan apa yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa,” ujarnya.
Menurutnya, nilai-nilai perjuangan yang diwariskan oleh para mantan presiden dan pahlawan bangsa harus terus dijaga serta dijadikan sebagai energi positif bagi Polri dalam menjalankan amanah masyarakat, bangsa, dan negara.
“Oleh karena itu, nilai-nilai yang diwariskan ini harus kita jaga dan pertahankan. Ini menjadi kekuatan dan energi positif bagi institusi Polri agar terus mampu melaksanakan amanah masyarakat, bangsa, dan negara dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Sebelum berziarah ke Makam Bung Karno, Kapolri terlebih dahulu mengunjungi makam Gus Dur di Kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.
Dalam kesempatan itu, Kapolri disambut langsung oleh Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, dan menerima pengalungan surban sebelum memanjatkan doa serta menaburkan bunga di pusara Presiden keempat RI tersebut.
Ziarah ke makam Gus Dur memiliki makna tersendiri bagi institusi Polri. Pada masa kepemimpinan Gus Dur, pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri dikukuhkan secara konstitusional melalui Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri.
Selain itu, Gus Dur juga dikenang sebagai tokoh yang memperjuangkan pluralisme dan toleransi antarumat beragama serta keberagaman di Indonesia.
Usai melaksanakan ziarah di Blitar, Kapolri dijadwalkan melanjutkan rangkaian kegiatan serupa ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta.
Kapolri berharap semangat perjuangan para pendiri bangsa dapat terus menginspirasi seluruh insan Bhayangkara dalam mewujudkan Polri yang semakin Presisi dan mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
“Kita ingin mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 agar dapat berjalan sesuai dengan harapan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.(Hms/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Jawa Timur
Haflah Takhrij SSA Laren, Bukti Pendidikan Karakter Masih Jadi Pilar Utama

LAMONGAN— Suasana sejuk dan penuh khidmat menyelimuti Dusun Gendong, Desa Laren, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Jumat (19/6/2026) malam. Sesaat setelah adzan Magrib berkumandang, lahan seluas sekitar 3.000 meter persegi yang berada di tepi Bengawan Solo dipenuhi para murid dan wali murid yang mengikuti kegiatan Haflah Takhrij Yayasan Sahabat Sinar Alam (SSA).
Lembaga pendidikan yang menaungi PAUD, TK, dan SD Sahabat Sinar Alam tersebut didirikan oleh Kyai Syaifudin dengan semangat memberikan ruang bagi setiap anak untuk mengembangkan potensi terbaiknya.
Menurut Syaifudin, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda sehingga membutuhkan wadah pendidikan yang mampu mengarahkan dan mengembangkannya secara optimal.
“Saya selalu berpegang pada nasihat guru bahwa murid tidak boleh ditolak. Mereka bisa belajar di mana saja. Bagaimanapun kondisi sekolah, yang paling penting adalah bagaimana potensi anak bisa berkembang,” ujarnya.
Berlokasi di kawasan pinggir Bengawan Solo, sekolah di bawah naungan Yayasan Sahabat Sinar Alam didedikasikan untuk membentuk generasi yang unggul dalam bidang tahfidz Al-Qur’an, Bahasa Inggris, keterampilan hidup (life skill), serta pendidikan karakter.
Puncak Haflah Takhrij digelar selepas sholat Isya. Dalam kesempatan tersebut, para murid menampilkan beragam kemampuan dan keterampilan yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan. Penampilan mereka mendapat apresiasi dari para orang tua dan masyarakat yang hadir.
Syaifudin menjelaskan bahwa konsep pendidikan yang diterapkan di Sahabat Sinar Alam lebih menitikberatkan pada pembentukan karakter dan akhlak dibandingkan mengejar banyaknya materi pelajaran.
“Saya lebih menekankan pendidikan karakter. Bahasa Inggris dan tahfidz menjadi program unggulan di Sahabat Sinar Alam Laren Lamongan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, sejumlah siswa kelas IV SD telah mampu menghafal hingga empat juz Al-Qur’an. Sementara itu, anak-anak tingkat TK sudah terbiasa menghafal surat-surat pendek sebagai bagian dari pembiasaan sejak dini.
“Saya tidak ingin kurikulum terlalu banyak dan terlalu luas. Cukup pendidikan karakter, Bahasa Inggris, tahfidz, dan sains. Fokus kami adalah membentuk karakter anak yang kuat dan berakhlak mulia,” tegasnya.
Kyai Syaifudin yang pernah menempuh pendidikan di IAIN Malang itu menambahkan bahwa kurikulum di Sahabat Sinar Alam dirancang secara terintegrasi dengan pembentukan akhlakul karimah, kepemimpinan, dan kemandirian. Sejak berdiri pada tahun 2015, sekolah tersebut konsisten membina para murid agar tumbuh menjadi generasi yang berilmu sekaligus berkarakter.
Model pendidikan yang diterapkan Sahabat Sinar Alam mendapat sambutan positif dari masyarakat. Tidak hanya berasal dari Desa Laren, para murid juga datang dari berbagai wilayah sekitar seperti Kecamatan Maduran, Sekaran, hingga Brondong.
“Alhamdulillah, banyak murid yang berasal dari desa maupun kecamatan tetangga. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan,” pungkasnya.
Melalui pendekatan pendidikan berbasis karakter, tahfidz, dan penguasaan Bahasa Inggris, Sahabat Sinar Alam terus berupaya mencetak generasi masa depan yang berakhlak, cerdas, serta siap menghadapi tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. (DON/Red)
Redaksi3 minggu agoKPK Kembangkan Kasus OTT GSW, Dugaan Investasi di Showroom Mobil di Tulungagung
Redaksi3 minggu agoMBG di Kutoanyar Pahit! Anak TK dan SD Tolak Lauk, Pengawasan Program Dipertanyakan
Jawa Timur2 minggu agoKemana Anggaran Program Gizi? Penerima Manfaat SPPG Bendosari 1 Hanya Dapat Dua Buah dan Puding
Redaksi3 minggu agoPrabowo Resmi Copot Dadan Hindayana dari Jabatan Kepala BGN, Sinyal Evaluasi yang Sudah Terbaca Sejak Lama
Nasional5 hari agoKisruh TORA Ngepoh Memanas, Ketua Pokmas Mergo Mulyo Laporkan Dugaan Fitnah ke Polda Jatim
Jakarta2 minggu agoDugaan Korupsi BGN Diusut, Pernyataan Presiden Mahasiswa UGM Mengenai MBG Dinilai Relevan
Nasional2 minggu agoMisteri “Hadiah Indah” dalam Surat Sony Sonjaya: Adakah Dinamika yang Belum Terungkap di Tubuh BGN ?
Redaksi2 minggu ago250 Drum Aspal Hibah Pemprov Jatim Menganggur, Kinerja Pemkab Tulungagung Dipertanyakan













