Connect with us

Nasional

LHKPN & KIP Mandul, KPK Bungkam Demokrasi Tinggal Slogan Omon Omon!

Published

on

JAKARTA – Di tengah gegap gempita jargon “reformasi birokrasi”, wajah asli negara kelas penguasa kembali menampakkan diri.

Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Imanuel Ebenezer alias Noel dalam skandal sertifikasi K3 hanyalah retakan kecil dari tembok kekuasaan yang busuk.

Di balik itu, publik kini dikejutkan dengan fakta, dua menteri dan 33 wakil menteri rangkap jabatan, seolah kursi kekuasaan adalah milik pribadi, bukan amanah rakyat.

Pengamat politik dan hukum, Fredi Moses Ulemlem, menegaskan fenomena ini bukan sekadar soal etika. Ini adalah praktik feodalisme modern, yang menginjak-injak kepercayaan rakyat.

“Kasus Noel hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya ada praktik feodalisme birokrasi dan kerakusan elit yang menindas wong cilik. Rakyat sudah muak!,“ tegas Fredi pada Minggu (24/8).

Rangkap Jabatan = Konflik Kepentingan

Fredi mengingatkan, UU Nomor 30 Tahun 2014 sudah jelas melarang penyelenggara negara mengambil keputusan sarat konflik kepentingan. Rangkap jabatan bukan hanya soal serakah, tapi bisa menjadi pintu masuk tindak pidana korupsi.

Ia menambahkan, UU Nomor 28 Tahun 1999 mewajibkan semua pejabat negara melaporkan hartanya melalui LHKPN. Jika seorang pejabat berbohong atau menyembunyikan kekayaan, maka UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 dapat menjeratnya.

“LHKPN itu bukan formalitas. Kalau pejabat menyembunyikan harta, itu sama saja korupsi terselubung. Jangan bermain dengan kesabaran rakyat!” katanya lantang.

KIP: Jangan Jadi Stempel, Harus Jadi Senjata Rakyat!

Menurut Fredi, rakyat berhak tahu siapa pejabat yang rangkap jabatan, bagaimana kekayaannya bertambah, dan sejauh mana mereka menyalahgunakan jabatan. Itu dijamin oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Kalau KIP diam saja, rakyat bisa menilai KIP hanyalah alat penguasa. Padahal, KIP seharusnya berdiri di depan bersama rakyat, melawan penindasan birokrasi,” ujarnya.

Noel: Tumbal Lingkaran Setan Kekuasaan

Kasus Noel hanyalah cermin kecil dari sebuah sistem yang lebih busuk. Ia ditumbalkan, sementara elit lainnya tetap menikmati kursi empuk kekuasaan.

“Noel adalah korban. Sistem yang membuat pejabat merasa kebal hukum itulah musuh sejati rakyat. Rakyat tidak butuh jargon manis, rakyat menuntut keadilan yang nyata,” kata Fredi penuh amarah.

Rezim di Ujung Legitimasi

Rangkap jabatan memperlihatkan wajah asli birokrasi: segelintir elite menguasai banyak kursi, rakyat tetap jadi penonton. Inilah warisan feodalisme yang harus dihancurkan.

Fredi menutup pernyataannya dengan kutipan Bung Karno, “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Revolusi belum selesai!”

Baginya, inilah ujian bagi rezim Prabowo, apakah benar berpihak pada rakyat pekerja atau sekadar menjadi boneka elite yang mempertahankan status quo.

Rakyat menuntut tindakan nyata, pemeriksaan LHKPN, penegakan hukum antikorupsi, dan keterbukaan informasi publik. Tanpa itu, kepercayaan rakyat akan runtuh, dan legitimasi rezim akan hancur di hadapan sejarah. (By/Red)

Nasional

Densus 88 AT Polri Gelar Seminar Nasional Kolaboratif Agama dan Radikalisme

Published

on

Jakarta— Densus 88 AT Polri melalui Direktorat Pencegahan berkolaborasi dengan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu menggelar Seminar Nasional Kolaboratif Agama dan Radikalisme dengan tema “Sinergi dalam Menangkal Ideologi Radikal di Era Digital” pada Kamis, 9 Oktober 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 250 peserta dan diisi oleh narasumber Dr. M. Najih Arromadhoini, M.Ag. Dalam materinya, Dr. Najih menjelaskan tentang fenomena global terorisme yang menjadi ancaman beragama dan trend radikalisme yang sudah berkembang sejak tahun 1960-an.

Dr. Najih juga menjelaskan bahwa radikalisme dapat terjadi pada semua agama, dan kelompok radikal memiliki afiliasi di Indonesia seperti Al-Qaeda dan JAD. Ia juga menekankan pentingnya menguatkan wawasan keagamaan dan kebangsaan untuk mencegah radikalisme.

Sesi tanya jawab juga menjadi bagian penting dari kegiatan ini, di mana peserta aktif bertanya dan berdiskusi dengan narasumber tentang ideologi yang benar, cara membedakan ajaran radikalisme di media sosial, dan mengapa banyak golongan-golongan dalam Islam.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di wilayah Bengkulu. (By/Red)

Continue Reading

Papua

Papua Barat Daya Teguhkan Syiar Al-Qur’an dan Harmoni Nusantara di STQH Nasional XXVIII

Published

on

Kendari— Gema ayat suci menggema dari Tugu Religi Sulawesi Tenggara, menandai pembukaan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) Nasional ke-28, Sabtu malam (11/10), di Kota Kendari.

Ajang prestisius dua tahunan ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Agama RI Prof. Nasaruddin Umar, serta Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka.

Dengan mengusung tema “Syi’ar Al-Qur’an dan Hadis, Merawat Kerukunan, Melestarikan Lingkungan”, STQH Nasional XXVIII menjadi panggung harmoni keislaman yang menggabungkan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis.

Kafilah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mencuri perhatian saat tampil dalam defile pembukaan.

Mereka mengenakan busana batik Papua berwarna kuning gading, dipadu hijab senada dan mahkota khas bulu kasuari simbol kemuliaan dan identitas kultural. Penampilan ini menjadi cerminan misi PBD untuk menghadirkan syiar Islam yang damai dan membumi, sekaligus mengangkat budaya lokal ke panggung nasional.

Kehadiran kafilah PBD mendapat dukungan penuh dari para tokoh dan pejabat daerah.

Kepala Baperida sekaligus Ketua LPTQ PBD, Rahman, STP, hadir mewakili Gubernur Papua Barat Daya, didampingi Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim, serta pejabat lainnya dari Kominfo PBD, Kemenag, dan Raja Ampat.

Rahman menegaskan, partisipasi Papua Barat Daya dalam STQH Nasional bukan sekadar kompetisi, tetapi juga bentuk komitmen daerah dalam membumikan Al-Qur’an, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan menyiapkan generasi Qurani yang unggul.

“Kami datang bukan hanya untuk berlomba, tetapi membawa semangat syiar, persaudaraan, dan kepedulian terhadap lingkungan. STQH ini adalah ruang strategis membentuk karakter generasi muda Papua Barat Daya yang religius, cerdas, dan mencintai tanah airnya,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mengajak seluruh kafilah dari 38 provinsi untuk menjadikan Kendari sebagai rumah bagi umat Qurani Indonesia.

Ia berharap STQH menjadi sumber kekuatan dalam mempererat persaudaraan dan meningkatkan kepedulian terhadap bumi.

Senada dengan itu, Menteri Agama RI menekankan bahwa STQH adalah sarana menanamkan nilai-nilai Qurani dalam konteks kebangsaan dan kemanusiaan. Menag juga mengangkat pentingnya kesadaran ekologis dalam Islam.

“Setiap ayat Al-Qur’an menyiratkan pesan ekologis. Merawat bumi adalah bentuk zikir, bagian dari ibadah. Ini relevan sekali dengan tantangan perubahan iklim yang kita hadapi saat ini,” tegasnya.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa STQH mencerminkan wajah Islam Indonesia yang moderat, toleran, dan cinta damai. Ia menyoroti peran STQH dalam membangun generasi berakhlak dan menjaga kerukunan antarumat.

“Generasi Qurani yang tampil di sini adalah harapan bangsa. Mereka tak hanya menghafal dan melantunkan ayat, tapi juga menjiwai pesan-pesan keislaman yang mendorong harmoni sosial dan keberlanjutan lingkungan hidup,” ungkap Menko.

Bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, partisipasi di STQH sejalan dengan visi membangun sumber daya manusia (SDM) unggul yang berkarakter.

Seperti ditegaskan dalam Asta Cita nasional, pengembangan SDM menjadi prioritas utama, dan STQH adalah salah satu media strategis untuk mewujudkannya melalui pendekatan spiritual dan kultural.

Kepala Dinas Kominfo PBD, Irma Riyani Soeleman, menyebut bahwa literasi Al-Qur’an dan penguatan nilai religius menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.

“Kegiatan ini membuka ruang bagi generasi muda Papua Barat Daya untuk bersinar di tingkat nasional. Lebih dari itu, kami ingin menanamkan nilai keimanan yang kokoh dan kecintaan terhadap lingkungan sejak dini,” katanya.

Papua Barat Daya sendiri akan mengikuti sembilan cabang lomba hingga 19 Oktober 2025 mendatang.

Harapan besar pun disematkan pada para peserta agar mampu tampil maksimal dan membawa pulang prestasi terbaik.

Puncak pembukaan ditandai dengan pemukulan dimba gendang tradisional oleh Gubernur Sultra, Menag, dan Menko PMK.

Gema gendang berpadu dengan takbir dan sorak semangat dari ribuan peserta dan penonton yang memenuhi arena.

STQH Nasional XXVIII bukan sekadar lomba. Ia adalah festival kebangsaan, spiritualitas, dan cinta lingkungan.

Dalam pertemuan ini, umat Islam dari Sabang sampai Merauke bersatu dalam syiar dan merajut ukhuwah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi Papua Barat Daya, ini adalah panggung untuk menegaskan jati diri bahwa di ujung timur Indonesia, cahaya Al-Qur’an bersinar terang, membimbing langkah generasi muda menuju masa depan yang penuh harapan dan keberkahan. (Timo/red)

Continue Reading

Papua

Walikota dan Wakil Walikota Sorong Hadiri STQH Nasional XXVIII di Sulawesi Tenggara

Published

on

Kendari— Gema ayat suci menggema dari Tugu Religi Sulawesi Tenggara, menandai pembukaan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) Nasional ke-28, Sabtu malam (11/10), di Kota Kendari.

Ajang prestisius dua tahunan ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Agama RI Prof. Nasaruddin Umar, serta Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka.

Dengan mengusung tema “Syi’ar Al-Qur’an dan Hadis, Merawat Kerukunan, Melestarikan Lingkungan”, STQH Nasional XXVIII menjadi panggung harmoni keislaman yang menggabungkan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis.

Kafilah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mencuri perhatian saat tampil dalam defile pembukaan.

Mereka mengenakan busana batik Papua berwarna kuning gading, dipadu hijab senada dan mahkota khas bulu kasuari simbol kemuliaan dan identitas kultural.

Penampilan ini menjadi cerminan misi PBD untuk menghadirkan syiar Islam yang damai dan membumi, sekaligus mengangkat budaya lokal ke panggung nasional.

Kehadiran kafilah PBD mendapat dukungan penuh dari para tokoh dan pejabat daerah. Kepala Baperida sekaligus Ketua LPTQ PBD, Rahman, STP, hadir mewakili Gubernur Papua Barat Daya, didampingi Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim, serta pejabat lainnya dari Kominfo PBD, Kemenag, dan Raja Ampat.

Rahman menegaskan, partisipasi Papua Barat Daya dalam STQH Nasional bukan sekadar kompetisi, tetapi juga bentuk komitmen daerah dalam membumikan Al-Qur’an, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan menyiapkan generasi Qurani yang unggul.

“Kami datang bukan hanya untuk berlomba, tetapi membawa semangat syiar, persaudaraan, dan kepedulian terhadap lingkungan. STQH ini adalah ruang strategis membentuk karakter generasi muda Papua Barat Daya yang religius, cerdas, dan mencintai tanah airnya,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mengajak seluruh kafilah dari 38 provinsi untuk menjadikan Kendari sebagai rumah bagi umat Qurani Indonesia.

Ia berharap STQH menjadi sumber kekuatan dalam mempererat persaudaraan dan meningkatkan kepedulian terhadap bumi.

Senada dengan itu, Menteri Agama RI menekankan bahwa STQH adalah sarana menanamkan nilai-nilai Qurani dalam konteks kebangsaan dan kemanusiaan. Menag juga mengangkat pentingnya kesadaran ekologis dalam Islam.

“Setiap ayat Al-Qur’an menyiratkan pesan ekologis. Merawat bumi adalah bentuk zikir, bagian dari ibadah. Ini relevan sekali dengan tantangan perubahan iklim yang kita hadapi saat ini,” tegasnya.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa STQH mencerminkan wajah Islam Indonesia yang moderat, toleran, dan cinta damai. Ia menyoroti peran STQH dalam membangun generasi berakhlak dan menjaga kerukunan antarumat.

“Generasi Qurani yang tampil di sini adalah harapan bangsa. Mereka tak hanya menghafal dan melantunkan ayat, tapi juga menjiwai pesan-pesan keislaman yang mendorong harmoni sosial dan keberlanjutan lingkungan hidup,” ungkap Menko.

Bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, partisipasi di STQH sejalan dengan visi membangun sumber daya manusia (SDM) unggul yang berkarakter.

Seperti ditegaskan dalam Asta Cita nasional, pengembangan SDM menjadi prioritas utama, dan STQH adalah salah satu media strategis untuk mewujudkannya melalui pendekatan spiritual dan kultural.

Kepala Dinas Kominfo PBD, Irma Riyani Soeleman, menyebut bahwa literasi Al-Qur’an dan penguatan nilai religius menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.

“Kegiatan ini membuka ruang bagi generasi muda Papua Barat Daya untuk bersinar di tingkat nasional. Lebih dari itu, kami ingin menanamkan nilai keimanan yang kokoh dan kecintaan terhadap lingkungan sejak dini,” katanya.

Papua Barat Daya sendiri akan mengikuti sembilan cabang lomba hingga 19 Oktober 2025 mendatang.

Harapan besar pun disematkan pada para peserta agar mampu tampil maksimal dan membawa pulang prestasi terbaik.

Puncak pembukaan ditandai dengan pemukulan dimba gendang tradisional oleh Gubernur Sultra, Menag, dan Menko PMK. Gema gendang berpadu dengan takbir dan sorak semangat dari ribuan peserta dan penonton yang memenuhi arena.

STQH Nasional XXVIII bukan sekadar lomba. Ia adalah festival kebangsaan, spiritualitas, dan cinta lingkungan.

Dalam pertemuan ini, umat Islam dari Sabang sampai Merauke bersatu dalam syiar dan merajut ukhuwah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi Papua Barat Daya, ini adalah panggung untuk menegaskan jati diri bahwa di ujung timur Indonesia, cahaya Al-Qur’an bersinar terang, membimbing langkah generasi muda menuju masa depan yang penuh harapan dan keberkahan. (Timo)

Continue Reading

Trending