Papua
Dukcapil Sorong Selatan Jadi Pelopor Pendataan OAP Akurat Sejak 2017

Kota Sorong PBD — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sorong Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pendataan Orang Asli Papua (OAP) yang akurat, valid, dan berkelanjutan.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Dukcapil Sorong Selatan, James I. Tipawael, dalam kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pendataan OAP yang digelar di Hotel Swiss-Belhotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (26/8/2025).
Acara ini dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekda Provinsi Papua Barat Daya, Drs.Yakop Kareth, M.Si, yang hadir mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa kambu, S.Sos.
Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi dalam menuntaskan persoalan akurasi data OAP sebagai dasar utama pembangunan berbasis identitas dan wilayah adat.
Dalam penyampaiannya, James Tipawael menyebut bahwa Dukcapil Sorong Selatan telah memulai pendataan OAP sejak tahun 2017, menjadikan mereka sebagai salah satu daerah paling awal dan konsisten dalam mengawal kebijakan afirmasi terhadap Orang Asli Papua.
“Kami sudah punya data dasar OAP sejak 2017, bahkan cukup rinci. Saat itu dilakukan oleh kepala dinas sebelumnya, dan kami lanjutkan sampai hari ini. Memang di tahun 2024 sempat tertunda karena kendala anggaran, tapi tahun ini kami optimis bisa kembali menyempurnakan,” ujar Tipawael.
James Tipawael juga menjelaskan bahwa pendataan OAP di Sorong Selatan relatif lebih mudah karena karakteristik wilayah yang masih homogen secara sosial dan terikat adat.
Ia mengungkapkan strategi efektifnya adalah dengan mencetak dan mendistribusikan data penduduk per kampung, lalu mengonsolidasikan data tersebut bersama kepala kampung dan tokoh masyarakat.
“Kami serahkan data ke kepala kampung, mereka tinggal cocokkan siapa yang masih tinggal, siapa yang sudah meninggal, atau pindah. Ini efisien karena kampung-kampung di Sorong Selatan masih kecil dan warganya saling kenal,” jelasnya.
Selain itu, Dukcapil juga menggandeng tokoh gereja dan tokoh agama dalam pelaksanaan pendataan dan pelayanan dokumen kependudukan.
Menurutnya, pendekatan ini lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan struktur pemerintahan formal.
“Kami pernah minta agar pelayanan administrasi dilakukan usai ibadah Minggu, dengan himbauan langsung dari mimbar. Hasilnya luar biasa masyarakat datang lengkap dan siap dilayani,” tambahnya.
Sorong Selatan juga mencatat prestasi membanggakan dalam perekaman KTP elektronik. Pada tahun 2023, tingkat perekaman mencapai 99,4%, hampir menyamai standar nasional sebesar 99,6%.
Namun, karena keterbatasan pada tahun 2024, angka itu sedikit menurun menjadi 98%. Meski demikian, Tipawael optimis bisa kembali menaikkannya.
“Kami hanya kekurangan 0,2% saja dari target nasional. Dengan strategi yang kami lakukan, kami yakin bisa mencapainya lagi dalam waktu dekat,” tegasnya.
Menurut James Tipawael, data kependudukan yang akurat bukan hanya penting untuk statistik, tetapi juga menjadi fondasi utama perencanaan pembangunan.
Ia mencontohkan, beberapa program seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, hingga program pengentasan kemiskinan seringkali meleset karena data yang tidak valid.
“Kalau datanya salah, sekolah bisa dibangun di tempat yang muridnya tidak ada. Data OAP yang tidak terverifikasi juga membuat angka kemiskinan terdistorsi karena banyak yang sebenarnya sudah meninggal atau pindah,” katanya.
Sebagai penutup, Tipawael berharap pengalaman dan sistem yang telah dibangun oleh Sorong Selatan bisa menjadi role model bagi kabupaten/kota lain di Tanah Papua dalam pendataan OAP.
“Kami tidak sempurna, tapi kami berani ambil risiko dan bekerja keras agar data yang kami miliki benar-benar mencerminkan kondisi riil. Kami percaya, pembangunan yang adil harus dimulai dari data yang benar,” pungkasnya.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan publik berbasis data yang transparan, inklusif, dan akuntabel. (Timo)
Papua
DPR Otsus Kota Sorong Tekankan Perhatian pada Hak Dasar Orang Papua dan Sinergi dengan Pemerintah Daerah

Kota Sorong PBD— Wakil Ketua III DPR Kota Sorong, Robert E.V.D. Malaseme, S.Si, menegaskan komitmen DPR Otsus untuk terus mengawal dan memperjuangkan hak-hak dasar orang Papua.
Setelah resmi dilantik pada 9 September lalu, Robert menyampaikan bahwa DPR Otsus Kota Sorong kini tengah fokus mengoptimalkan perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi.
“Meski baru dilantik dan belum lama terlebur dalam alat kelengkapan dewan, kami sudah mulai bekerja memberikan beberapa catatan penting bagi pemerintah daerah, terutama terkait hak dasar orang Papua,” ujar Robert saat ditemui wartawan.
Menurutnya, perhatian utama DPR Otsus adalah memperkuat program prioritas pemerintah yang menyasar masyarakat Papua, khususnya dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Ia menambahkan, DPR Otsus juga aktif mendukung penyelesaian berbagai permasalahan daerah, termasuk persoalan tata kelola sampah dan penggunaan areal tanah yang tengah menjadi sorotan di Komisi I DPR Kota Sorong.
“Kami berharap ke depan dapat mendorong lahirnya Perda non-keuangan yang mendukung perlindungan dan pengembangan hak-hak kesehatan masyarakat Papua, serta memastikan anggaran APBD Kota Sorong bisa mengakomodir kepentingan tersebut,” jelasnya.
Robert juga menekankan pentingnya sinergi antara DPR dan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Semangat kami sama dengan teman-teman dari partai politik lainnya, yaitu mengawal dan mendukung program-program Walikota demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Sorong,” tutupnya.
Pernyataan ini menjadi tanda kuat bahwa DPR Otsus Kota Sorong siap bersinergi dengan Pemerintah Kota Sorong dalam membangun daerah secara inklusif dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat Papua. (Timo)
Papua
John E. Lewerissa Resmi Pimpin DPR Kota Sorong Periode 2024-2029

Kota Sorong PBD— Setelah menunggu selama sebelas bulan, akhirnya John E. Lewerissa resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Sorong masa jabatan 2024-2029.
Pelantikan yang berlangsung khidmat di ruang rapat paripurna kantor DPR Kota Sorong pada Jumat, 10 Oktober 2025, dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, SH, MH.
Prosesi pengambilan sumpah dan pengucapan janji ini juga dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan daerah, tokoh adat, agama, serta perwakilan dari TNI-Polri.
Selain John E. Lewerissa, posisi Wakil Ketua III DPR Kota Sorong juga resmi dijabat oleh Robert E.V.D Malaseme, S.Si. Acara ini menjadi momentum penting untuk menetapkan komitmen baru dalam tata kelola pemerintahan di Kota Sorong.
Dalam sambutannya, Ketua DPR yang baru dilantik menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung jalannya proses pelantikan, termasuk Wali Kota Sorong, TNI-Polri, dan Sekretariat DPR.
Lewerissa menegaskan pentingnya integritas dan ketulusan dalam menjalankan tugas legislatif demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Sorong.
“Semuanya harus bekerja tanpa mengharapkan untung atau rugi. Apa yang kita kerjakan hari ini akan dinikmati oleh anak cucu kita kelak,” ujar Lewerissa dengan penuh keyakinan.
Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, SH, M.PA, turut menyampaikan ucapan selamat dan berharap sinergi antara DPR Kota Sorong dengan pemerintah daerah semakin erat demi kepentingan rakyat.
Pelantikan ini menjadi tonggak baru bagi perjalanan demokrasi lokal di Papua Barat Daya dengan harapan menghadirkan perubahan nyata untuk kemajuan daerah. (Timo)
Papua
Pangdam XVIII/Kasuari: Kodim 1802/ Sorong, Harus Jadi Penggerak Ekonomi dan Ketahanan Rakyat

Sorong PBD— Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, mendorong para prajurit di jajaran Kodim 1802/Sorong agar tak hanya fokus pada tugas militer, namun juga aktif mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat dan menjadi penggerak ekonomi lokal.
Hal ini disampaikan saat kunjungan kerjanya di Markas Kodim 1802/Sorong, Kamis (9/10).
Dalam kunjungan yang dihadiri pula oleh Ketua Persit KCK Daerah XVIII/Kasuari, Ny. Mevi Christian K. Tehuteru, serta jajaran Forkopimda Sorong, Pangdam menyampaikan arahannya kepada kodim 1802/Sorong, serta forkopimda yang hadir.
Ia menyoroti pentingnya membangun sinergi antara TNI dan rakyat dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi.
“Kita ini bagian dari rakyat. TNI harus hadir di tengah masyarakat, membantu yang lemah, dan menjadi bagian dari solusi. Mulai dari masalah ekonomi, infrastruktur, hingga sosial budaya. Pangdam menilai bahwa wilayah Sorong memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik bisa mendukung kegiatan Kodim 1802/Sorong dan memperkuat ketahanan wilayah, sebab saya juga lama di Sorong bersama istri dan saya juga dulu menikah di Sorong yang bertempat di oksigen,” ucap pangdam sambil tersenyum.
Dalam kesempatan itu, sesuai arahan Pangdam juga memesan agar kita selalu mengawal program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia mengingatkan bahwa TNI tidak boleh terlibat dalam pengelolaan anggaran, namun harus aktif mengawasi agar program dijalankan sesuai prosedur,” Ucap Dandim 1802/Sorong”.
“Tugas kita memastikan prosesnya berjalan baik. Bila ada pelanggaran, segera tegur. Kita bantu program pemerintah, bukan menjadi bagian dari masalah,” tegasnya.
Dandim 1802/Sorong, Letkol Renaldi menambahkan bahwa program MBG telah berdampak luas di Sorong.
Selain memberikan nutrisi kepada anak-anak, program ini juga membuka banyak lapangan kerja baru bagi warga sekitar.
“Satu dapur saja bisa menyerap puluhan tenaga kerja. Ini peluang besar bagi masyarakat, apalagi mereka yang sudah tak bekerja di perusahaan formal,” jelasnya.
Acara kunjungan kerja ini juga diisi dengan kegiatan sosial, seperti pemberian bingkisan kepada anak-anak yatim, Warakawuri TNI, serta anak-anak binaan olahraga.
Pangdam dan rombongan juga melakukan penanaman pohon sebagai wujud komitmen menjaga lingkungan hidup.
Dengan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, Pangdam yakin Kodim 1802/Sorong akan semakin berperan sebagai kekuatan teritorial yang bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga membangun kesejahteraan rakyat. (Timo)
- Nasional3 hari ago
APBD Jebol untuk Gaji Pegawai, Jalan Rusak di Tulungagung Jadi Anak Tiri
- Nasional16 jam ago
Gizi atau Cemari?, MBG untuk Anak TK Tuai Kecaman di Tulungagung
- Nasional3 hari ago
Dua Orang di Tulungagung Dipukuli Usai Tolak Pemalakan, Aksi Brutal Terekam CCTV
- Nasional3 hari ago
Misteri Miliaran Rupiah, PPJ Disetor Rakyat, Jalan Tetap Gelap; Apakah Ada Tabir di BPKAD Tulungagung ?
- Jakarta3 minggu ago
Masa Depan Profesi Advokat Terancam: Dari Dewan Advokat Nasional hingga Advokat Jadi Penonton Persidangan
- Nasional2 minggu ago
PAD Terancam Bocor! Pungli Parkir Diduga Libatkan Oknum Dishub Tulungagung
- Nasional1 minggu ago
Usai KPK OTT Hibah Jatim, Aktivis Peringatkan “Prabowo Subianto Big Projects” Rawan Korupsi
- Nasional2 minggu ago
BPN Dinilai Abaikan Aksi Damai, Diminta Presiden Prabowo Turunkan Satgas Mafia Tanah ke Tulungagung