Kabupaten Sorong— Komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mentransformasi sistem kesehatan daerah kembali ditegaskan melalui pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Kesda) ke-3 yang berlangsung di Aimas Hotel and Convention Center, Kabupaten Sorong.

Acara yang dibuka langsung oleh Gubernur Elisa Kambu, S.Sos ini mengangkat tema “Transformasi Kesehatan dalam Mewujudkan Papua Barat Daya Sehat, Cerdas, Produktif Menuju Indonesia Emas 2045.”

Tema ini dipilih sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program nasional dan mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan.

“Raker ini harus jadi ruang terbuka untuk refleksi, evaluasi, dan penyusunan strategi yang lebih progresif. Kita perlu jujur melihat tantangan, dan berani menetapkan langkah-langkah ke depan secara realistis namun ambisius,” tegas Gubernur Elisa dalam sambutannya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, baik dari pemerintah kabupaten/kota, organisasi profesi, hingga masyarakat, dalam mewujudkan sistem layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas.

Sebanyak 98 peserta hadir dari dinas kesehatan se-Papua Barat Daya. Raker juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Anggota DPR Papua Barat Daya, serta Ketua TP PKK Provinsi Papua Barat Daya, Ny. Orpa Susana Kambu.

Dalam tiga hari ke depan, peserta akan mengikuti berbagai sesi dialog dan pemaparan kebijakan dari para narasumber, termasuk dari Dinas Kesehatan PBD, BP3OKP, dan BKKBN Provinsi Papua Barat.

Pembahasan akan difokuskan pada transformasi layanan kesehatan primer, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, integrasi sistem informasi kesehatan, dan penguatan peran masyarakat dalam upaya promotif dan preventif.

Kepala Dinas Kesehatan P2KB Papua Barat Daya menyampaikan bahwa hasil dari Raker Kesda ini akan dirangkum menjadi dokumen rekomendasi kebijakan daerah yang akan menjadi acuan program tahun 2026 dan seterusnya.

“Raker ini bukan hanya agenda kerja, tetapi investasi jangka panjang untuk Papua Barat Daya. Kita ingin generasi masa depan tumbuh sehat, cerdas, dan mampu bersaing,” ungkapnya.

Dengan dibukanya Raker Kesda ke-3 ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan kesungguhan dalam mengawal transformasi kesehatan sebagai pilar utama pembangunan manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. (Timo)

Kabupaten Sorong PBD – Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos secara resmi membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Raker Kesda) ke-3 Tahun 2025, Selasa (26/8), di Gedung Aimas Hotel and Convention Center, Kabupaten Sorong.

Acara yang digagas oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB (P2KB) Papua Barat Daya ini menjadi momen penting dalam mendorong transformasi sektor kesehatan demi masa depan Papua Barat Daya yang sehat, cerdas, dan produktif, Selasa (26/8/25).

Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa forum ini bukan hanya rutinitas tahunan, melainkan wadah strategis untuk mengevaluasi capaian dan merancang kebijakan kesehatan yang lebih terarah.

“Momentum ini tidak boleh hanya dipandang sebagai rutinitas tahunan. Forum ini sangat strategis sebagai ruang dialog sekaligus sarana berbagi informasi mengenai apa yang telah kita capai dan apa yang masih ingin kita raih ke depan,” tegas Gubernur Elisa.

Ia juga mengapresiasi seluruh jajaran tenaga kesehatan di Papua Barat Daya atas dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terlebih dalam menghadapi tantangan pasca-pandemi dan percepatan pembangunan daerah.

Raker Kesda ke-3 yang berlangsung dari tanggal 26–28 Agustus ini mengusung tema besar “Transformasi Kesehatan dalam Mewujudkan Papua Barat Daya Sehat, Cerdas, Produktif Menuju Indonesia Emas 2045.”

Tema ini selaras dengan arah pembangunan nasional, khususnya dalam upaya mengoptimalkan layanan kesehatan berbasis masyarakat dan teknologi.

Sebanyak 98 peserta hadir dari berbagai unsur dinas kesehatan kabupaten/kota se-Papua Barat Daya.

Hadir pula perwakilan Kementerian Kesehatan RI, Anggota DPR Papua Barat Daya, serta Ketua Tim Penggerak PKK Papua Barat Daya, Ny. Orpa Susana Kambu, S.Pd.

Raker ini juga menghadirkan narasumber dari Kemenkes RI, Dinas Kesehatan PBD, anggota Badan Pengarah Papua dan Papua Barat (BP3OKP), serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat.

Mereka membahas beragam isu krusial, mulai dari reformasi sistem layanan kesehatan primer, penguatan SDM kesehatan, hingga optimalisasi data dan teknologi informasi kesehatan.

Gubernur berharap agar seluruh peserta aktif berdiskusi dan menyampaikan rekomendasi konkret untuk ditindaklanjuti.

Ia juga menggarisbawahi bahwa transformasi kesehatan harus dimulai dari perubahan pola pikir serta keberanian mengambil langkah-langkah inovatif demi pelayanan yang lebih baik.

“Mari kita wujudkan Papua Barat Daya yang tidak hanya sehat secara jasmani, tetapi juga kuat secara sistem dan cerdas dalam pengambilan kebijakan kesehatan,” pungkas Gubernur Elisa Kambu. (Timo)

TRENGGALEK— Aksi protes ratusan siswa SMAN 1 Kampak, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, kembali pecah pada Selasa (26/8/2025).

Para siswa membentangkan sejumlah spanduk bernada keras yang mengecam dugaan penyelewengan dana komite dan meminta pertanggungjawaban pengelola sekolah.

Spanduk bertuliskan “Tempat Koruptor Penjara, Bukan di Sekolah” dan “Audit Keuangan SMAN 1 Kampak, Singkirkan Koruptor” dibawa dan dipasang di halaman sekolah saat aksi berlangsung.

Protes tersebut menggambarkan kekecewaan mendalam para siswa terhadap sistem pengelolaan dana yang dinilai tidak transparan, tidak adil, dan berpotensi disalahgunakan.

Melalui pantauan 90detik.com perwakilan siswa menyampaikan sepuluh poin tuntutan utama dalam orasi mereka, yang ditujukan langsung kepada pihak sekolah dan komite.

10 Tuntutan Keras Siswa SMAN 1 Kampak:

1. Transparansi Dana Komite dan Amal Jariyah
Semua pemasukan dan pengeluaran wajib dipublikasikan secara rinci dan terbuka kepada siswa dan wali murid.

2. Fasilitas untuk Lomba Minim
Siswa mengeluhkan sering harus mengeluarkan uang pribadi untuk mengikuti lomba, padahal mereka mewakili sekolah.

3. Tidak Ada Apresiasi untuk Juara Lomba
Kurangnya penghargaan terhadap prestasi siswa dianggap menghilangkan motivasi.

4. Wajib Publikasi Dana Komite
Dana yang selama ini tidak jelas penggunaannya harus dipublikasikan secara terperinci.

5. Ancaman Mogok Sekolah
Jika tidak ada kejelasan atau tindak lanjut dari pihak sekolah dan dinas terkait, siswa menyatakan siap melakukan mogok sekolah.

6. Uang yang Diduga Dikorupsi Harus Dikembalikan 100%, Indikasi penyelewengan terjadi karena tidak adanya kwitansi pembayaran, hanya ditunjukkan lisan tanpa bukti fisik.

7. Pemotongan Dana KIP Harus Dihentikan
Dana bantuan dari pemerintah tidak boleh digunakan untuk membayar SPP atau infak tanpa persetujuan penerima dan wali murid.

8. Paksaan Bayar Bulanan bagi Penerima KIP
Siswa penerima KIP diminta tetap membayar iuran, padahal bantuan tersebut ditujukan untuk mengurangi beban ekonomi.

9. Singkirkan Pelaku Korupsi Dana, mereka yang terlibat dalam pengelolaan dana secara tidak jujur harus dipindahkan atau dikeluarkan dari lingkungan sekolah.

10. Aturan Amal Jariyah Tidak Adil, Siswa menilai tidak ada keadilan dalam nominal iuran, yang memberatkan sebagian keluarga siswa.

Respons Kepala Sekolah: Siswa Menolak Penjelasan.

Kepala SMAN 1 Kampak, Bahtiar Kholili, akhirnya menemui para siswa yang berunjuk rasa.

Ia mencoba menjelaskan satu per satu poin tuntutan yang disampaikan.

Bersama Bendahara Komite, pihak sekolah menyatakan bahwa mereka akan mengevaluasi sistem pengelolaan dana.

Namun, penjelasan tersebut belum diterima oleh para siswa. Mereka menilai penjelasan pihak sekolah tidak menjawab substansi masalah dan cenderung menghindari tanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang dituding bermasalah.

“Ini bukan soal siapa salah siapa benar, ini soal hak kami sebagai siswa dan kewajiban pihak sekolah untuk transparan,” ujar seorang siswa dalam orasinya.

Desakan Audit Independen Menguat.

Aksi ini menjadi sorotan publik di Trenggalek dan memunculkan dorongan agar dinas pendidikan, inspektorat daerah, dan bahkan aparat penegak hukum segera turun tangan mengaudit dana komite SMAN 1 Kampak secara menyeluruh dan independen.

Para siswa menyatakan akan terus mengawal proses ini, dan siap melakukan aksi lanjutan bila tidak ada kejelasan dan perubahan nyata. (Ji/Red)