Connect with us

Nasional

Pemerintahan Sepihak di Tulungagung: Wakil Bupati Dikesampingkan, Etika Kepemimpinan Dipertanyakan

Published

on

TULUNGAGUNG — Kepemimpinan yang ideal seharusnya dibangun di atas pondasi kolaborasi, komunikasi, dan transparansi. Namun di Kabupaten Tulungagung, prinsip-prinsip tersebut tampaknya hanya sebatas slogan.

Wakil Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, S.M., secara terbuka menyampaikan bahwa dirinya telah dikesampingkan dalam berbagai proses strategis pemerintahan mulai dari penyusunan APBD hingga pengelolaan aparatur sipil negara (ASN).

Menurutnya, hampir seluruh kebijakan dijalankan secara sepihak oleh Bupati tanpa melibatkan dirinya sebagai Wakil Kepala Daerah.

Pernyataan ini disampaikannya pada Selasa (23/9/2025), usai Sidang Paripurna DPRD tentang Penyampaian Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025–2026.

Meski tidak menghadiri sidang tersebut, Ahmad Baharudin menegaskan bahwa ketidakhadirannya tidak berdampak pada jalannya agenda DPRD.

“Saya rasa tidak masalah. Karena tidak mempengaruhi jalannya sidang paripurna RAPBD 2026. Lagi pula, Wakil Bupati memang tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan kegiatan maupun penganggaran APBD Tulungagung,” ungkapnya.

Namun, yang lebih mengagetkan bukanlah absensinya, melainkan pengakuan terbuka bahwa sejak awal masa jabatan, ia tidak pernah diajak berdiskusi mengenai kebijakan strategis, termasuk perencanaan pembangunan dan mutasi jabatan.

“Pengisian jabatan, rolling, hingga penunjukan Plt kepala dinas semuanya diputuskan sepihak oleh Bupati. Secara aturan memang itu kewenangan Bupati. Tapi secara etika dan moral politik, Wakil Bupati tidak seharusnya hanya menjadi pelengkap di KPU,” tegasnya.

Paket Politik yang Terpecah.

Ahmad Baharudin menegaskan bahwa dirinya dan Bupati terpilih sebagai satu paket politik yang dipilih oleh rakyat secara bersamaan. Oleh karena itu, menurutnya, tanggung jawab menjalankan visi, misi, serta janji kampanye seharusnya dilakukan secara bersama-sama.

“Saat maju ke KPU, kami satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Maka dalam pelaksanaan pemerintahan pun, semestinya berjalan secara kolektif, bukan sepihak,” ujarnya.

Kepemimpinan Tanpa Harmoni, Arah Pemerintahan Dipertanyakan.

Minimnya koordinasi antara Bupati dan Wakil Bupati dinilai berdampak serius terhadap efektivitas pemerintahan.

ASN di bawah menjadi bingung akan kepemimpinan, dan masyarakat mulai mempertanyakan, siapa yang sebenarnya memimpin Tulungagung?

Meski terus-menerus dikesampingkan, Ahmad Baharudin menyatakan tetap menjalankan tugas sesuai kewenangan yang dimilikinya.

“Saya tetap melakukan monitoring ke dinas-dinas, pembinaan ASN, dan pengawasan pelaksanaan APBD. Meskipun tidak dilibatkan sejak perencanaan, saya tidak ingin pelayanan kepada masyarakat terganggu,” jelasnya.

Relasi Personal dan Pesan Moral.

Saat ditanya mengenai hubungan personal dengan Bupati, ia tidak ingin memperbesar isu disharmoni. Menurutnya, biarlah publik yang menilai.

“Apakah ini harmonis atau tidak, biarkan masyarakat yang menilai. Saya hanya menyampaikan fakta yang saya alami, bukan membangun opini,” jawabnya singkat.

Di akhir pernyataannya, Ahmad Baharudin menyampaikan pesan moral yang kuat, bahwa jabatan bukan soal kekuasaan, tetapi pengabdian.

“Yang terpenting bagi saya adalah menjaga amanah. Jabatan bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tapi siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat,” pungkasnya. (DON/Red)

Nasional

Setahun Dapur Sehat MBG Al Azhaar Kedungwaru, Momentum Syukur dan Pengabdian untuk Generasi Emas

Published

on

TULUNGAGUNG— Satu tahun perjalanan Dapur Sehat Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pesantren Al Azhaar Kedungwaru Tulungagung menjadi momentum penuh rasa syukur dan refleksi. Tepat setahun beroperasi sejak 6 Januari 2025, SPPG Khusus Pesantren Al Azhaar Kedungwaru menggelar tasyakuran sederhana pada Ahad (4/1/2026).

Acara tasyakuran berlangsung di Gedung Dakwah Abi KH. M. Ihya Ulumiddin, Pesantren Al Azhaar Kedungwaru, Jalan Pahlawan Gang III, Kedungwaru, Tulungagung.

Gedung yang biasanya digunakan untuk kegiatan santri SMP Al Azhaar tersebut tampak berbeda, dipenuhi senyum para relawan, ahli gizi, akuntan, serta pengelola dapur sehat MBG.

Tasyakuran yang berlangsung khidmat itu dihadiri para relawan dan perwakilan penerima manfaat sebagai penanda satu tahun pengabdian dapur sehat MBG Al Azhaar.

Selama setahun, ribuan anak telah terlayani dan puluhan sekolah kecil turut merasakan manfaat program makan bergizi gratis tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Makan Bergizi Gratis Indonesia (AMBGI), Muhammad Turino Junaedy, memberikan apresiasi khusus pada Selasa (6/1/2026).

Dalam wawancara dengan 90detik.com, ia menegaskan bahwa AMBGI senantiasa mendukung perjuangan dapur sehat MBG di berbagai daerah, termasuk di Pesantren Al Azhaar Kedungwaru.

“Saya telah bersilaturrahim di SPPG Khusus Pesantren Al Azhaar Kedungwaru. Yang saya tahu, para relawannya sangat terampil, bekerja dengan tim yang baik, meriah, dan tulus. Semoga berkah di milad perdana ini,” ujar Junaedy.

Ia menambahkan, dapur sehat Al Azhaar layak diapresiasi karena hasil olahan menunya telah 15 kali dinilai baik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Menu-menu tersebut bahkan ditampilkan di media online sebagai contoh praktik pengelolaan SPPG yang baik.

“Ini contoh pengelolaan SPPG yang baik. Karena itu, saya mendoakan semoga Kyai Imam selaku mitra BGN semakin ikhlas dan istiqomah,” tambahnya.

“Keberadaan AMBGI akan menjadi wadah silaturrahim para mitra BGN yang diberi amanah mengelola SPPG,” tutup Junaedy.

Sementara itu, Ahli Gizi Al Azhaar, Yeni, menjelaskan bahwa pada awal operasional dapur sehat melayani 3.998 penerima manfaat. Namun, seiring kebijakan pemerataan dari BGN, jumlah penerima manfaat kini stabil di angka 3.000 orang.

Abah Imam selaku pengelola menambahkan bahwa SPPG Khusus Pesantren Al Azhaar memiliki komitmen berbagi secara merata.

“SPPG Khusus Pesantren Al Azhaar bermaksud berbagi di lembaga yang muridnya sedikit agar lebih bermanfaat,” ujarnya.

Milad perdana dapur sehat MBG Al Azhaar Kedungwaru berlangsung sederhana, diisi doa, ucapan syukur, dan kisah perjalanan pengabdian.

Tanpa perlombaan atau kegiatan seremonial besar, kesederhanaan justru menghadirkan makna mendalam bagi seluruh yang hadir.

Dalam penutup acara, Abah Imam menyampaikan terima kasih khusus kepada Mbah Sebrina Mahardika, Kepala SPPG Khusus Pesantren Al Azhaar pertama yang telah membersamai sejak Desember 2024.

“Semoga pengabdian Mbak Sebrina Mahardika diberi balasan pahala dari Alloh Ta’ala,” ungkapnya.

Satu tahun perjalanan dapur sehat MBG Al Azhaar Kedungwaru bukan sekadar perayaan, melainkan pengingat bahwa dapur sehat dapat menjadi jembatan kerukunan, sarana dakwah, dan pondasi kuat bagi terwujudnya generasi emas Indonesia. (DON)

Continue Reading

Papua

Pemprov PBD Tegaskan Kerukunan Umat sebagai Fondasi Pembangunan dan Harmoni Beragama

Published

on

Sorong PBD— Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menegaskan komitmennya menjadikan kerukunan umat beragama sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong pembangunan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Upacara Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia di Alun-alun Aimas, Kabupaten Sorong, Senin (5/1/2026).

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), tokoh agama lintas iman, pelajar, serta masyarakat.

Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur membacakan sambutan Menteri Agama RI yang menekankan tema HAB ke-80, “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju.” Tema ini dinilai relevan dengan kondisi Papua Barat Daya sebagai daerah majemuk yang kaya akan keberagaman budaya dan keyakinan.

Ahmad Nausrau menyampaikan bahwa kerukunan umat beragama tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan konflik, melainkan sebagai kekuatan sosial yang mampu melahirkan kolaborasi nyata dalam pembangunan.

Perbedaan, menurutnya, justru harus menjadi energi positif untuk menciptakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kehidupan beragama yang rukun merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi Papua Barat Daya. Dari sinilah tumbuh kepercayaan, kerja sama, dan stabilitas yang mendukung percepatan pembangunan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa sejak awal berdirinya Republik Indonesia, Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam merawat kebinekaan.

Memasuki usia ke-80 tahun, Kementerian Agama terus berkontribusi menjaga keseimbangan antara kehidupan keagamaan dan kebangsaan, serta menghadirkan nilai-nilai agama sebagai solusi atas berbagai tantangan sosial.

Pemprov Papua Barat Daya menyambut baik berbagai langkah transformasi yang dilakukan Kementerian Agama, termasuk penguatan layanan keagamaan berbasis digital, peningkatan kualitas pendidikan madrasah dan sekolah keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan dana sosial keagamaan.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Dalam sambutan tersebut juga disoroti tantangan global yang semakin kompleks, termasuk perkembangan kecerdasan buatan di era ketidakpastian.

Aparatur Kementerian Agama diharapkan menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai moderasi beragama agar kemajuan teknologi tetap berpihak pada kemanusiaan dan persatuan.

Peringatan HAB ke-80 ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum refleksi bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga Papua Barat Daya tetap damai, inklusif, dan maju. (Timo)

Continue Reading

Nasional

Pemkot Sorong Gelar Apel Perdana 2026, Wali Kota Tekankan Disiplin dan Kehadiran ASN

Published

on

Kota Sorong PBD— Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong menggelar apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) mengawali Tahun 2026 di halaman Kantor Wali Kota Sorong, Senin (5/1/2026).

Apel perdana tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, dan diikuti oleh seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemkot Sorong.

Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan pentingnya disiplin dan kehadiran ASN sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Ia secara khusus menyoroti peran strategis kepala distrik dan lurah sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah di tingkat wilayah.

“Saya tidak mau lagi mendengar laporan masyarakat yang mengatakan kepala distrik atau lurah tidak pernah kelihatan di kantor,” tegas Wali Kota di hadapan peserta apel.

Menurutnya, ASN merupakan garda terdepan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh ASN, khususnya pejabat wilayah, diminta untuk bekerja secara profesional, disiplin, serta hadir penuh selama jam kerja.

Wali Kota juga menegaskan larangan bagi ASN yang meninggalkan kantor tanpa alasan yang jelas atau tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Ia mengingatkan bahwa masyarakat memiliki akses langsung untuk menyampaikan keluhan, baik kepada dirinya maupun Wakil Wali Kota.

“Kepala distrik dan lurah itu dekat dengan akar rumput. Masyarakat paling mudah melapor. Jangan sampai ada ASN yang menghilang dari kantor dan tidak melayani warga,” ujarnya.

Selain kedisiplinan, Wali Kota mendorong seluruh ASN untuk terus berinovasi serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Ia menilai keberhasilan program pemerintah sangat ditentukan oleh kinerja ASN di lapangan.

“Sebagai ASN, kita harus mampu berinovasi dan melakukan sesuatu yang nyata di tengah masyarakat. Jangan hanya menunggu, tetapi jemput bola,” katanya.

Apel perdana ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen seluruh ASN Pemkot Sorong dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sepanjang Tahun 2026.

Wali Kota berharap, dengan disiplin dan semangat kerja yang baru, kinerja ASN semakin meningkat sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kota Sorong.

Usai pelaksanaan apel, para ASN Pemkot Sorong tampak saling bersalaman dan bertegur sapa sebagai bentuk kebersamaan dan ramah tamah dalam mengawali tahun kerja 2026. (Timo)

Continue Reading

Trending