Nasional
Pemerintahan Sepihak di Tulungagung: Wakil Bupati Dikesampingkan, Etika Kepemimpinan Dipertanyakan

TULUNGAGUNG — Kepemimpinan yang ideal seharusnya dibangun di atas pondasi kolaborasi, komunikasi, dan transparansi. Namun di Kabupaten Tulungagung, prinsip-prinsip tersebut tampaknya hanya sebatas slogan.
Wakil Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, S.M., secara terbuka menyampaikan bahwa dirinya telah dikesampingkan dalam berbagai proses strategis pemerintahan mulai dari penyusunan APBD hingga pengelolaan aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, hampir seluruh kebijakan dijalankan secara sepihak oleh Bupati tanpa melibatkan dirinya sebagai Wakil Kepala Daerah.
Pernyataan ini disampaikannya pada Selasa (23/9/2025), usai Sidang Paripurna DPRD tentang Penyampaian Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025–2026.
Meski tidak menghadiri sidang tersebut, Ahmad Baharudin menegaskan bahwa ketidakhadirannya tidak berdampak pada jalannya agenda DPRD.
“Saya rasa tidak masalah. Karena tidak mempengaruhi jalannya sidang paripurna RAPBD 2026. Lagi pula, Wakil Bupati memang tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan kegiatan maupun penganggaran APBD Tulungagung,” ungkapnya.
Namun, yang lebih mengagetkan bukanlah absensinya, melainkan pengakuan terbuka bahwa sejak awal masa jabatan, ia tidak pernah diajak berdiskusi mengenai kebijakan strategis, termasuk perencanaan pembangunan dan mutasi jabatan.
“Pengisian jabatan, rolling, hingga penunjukan Plt kepala dinas semuanya diputuskan sepihak oleh Bupati. Secara aturan memang itu kewenangan Bupati. Tapi secara etika dan moral politik, Wakil Bupati tidak seharusnya hanya menjadi pelengkap di KPU,” tegasnya.
Paket Politik yang Terpecah.
Ahmad Baharudin menegaskan bahwa dirinya dan Bupati terpilih sebagai satu paket politik yang dipilih oleh rakyat secara bersamaan. Oleh karena itu, menurutnya, tanggung jawab menjalankan visi, misi, serta janji kampanye seharusnya dilakukan secara bersama-sama.
“Saat maju ke KPU, kami satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Maka dalam pelaksanaan pemerintahan pun, semestinya berjalan secara kolektif, bukan sepihak,” ujarnya.
Kepemimpinan Tanpa Harmoni, Arah Pemerintahan Dipertanyakan.
Minimnya koordinasi antara Bupati dan Wakil Bupati dinilai berdampak serius terhadap efektivitas pemerintahan.
ASN di bawah menjadi bingung akan kepemimpinan, dan masyarakat mulai mempertanyakan, siapa yang sebenarnya memimpin Tulungagung?
Meski terus-menerus dikesampingkan, Ahmad Baharudin menyatakan tetap menjalankan tugas sesuai kewenangan yang dimilikinya.
“Saya tetap melakukan monitoring ke dinas-dinas, pembinaan ASN, dan pengawasan pelaksanaan APBD. Meskipun tidak dilibatkan sejak perencanaan, saya tidak ingin pelayanan kepada masyarakat terganggu,” jelasnya.
Relasi Personal dan Pesan Moral.
Saat ditanya mengenai hubungan personal dengan Bupati, ia tidak ingin memperbesar isu disharmoni. Menurutnya, biarlah publik yang menilai.
“Apakah ini harmonis atau tidak, biarkan masyarakat yang menilai. Saya hanya menyampaikan fakta yang saya alami, bukan membangun opini,” jawabnya singkat.
Di akhir pernyataannya, Ahmad Baharudin menyampaikan pesan moral yang kuat, bahwa jabatan bukan soal kekuasaan, tetapi pengabdian.
“Yang terpenting bagi saya adalah menjaga amanah. Jabatan bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tapi siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat,” pungkasnya. (DON/Red)
Nasional
Panen Raya Jagung Kuartal III, Kapolri Undang Pimpinan Kementerian-Lembaga ke OKU Timur

OKU Timur — Kapolri beserta Ketua Komisi IV DPR RI, Menko Pangan, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Dirut Bulog terpantau tiba di Mahmud Badaruddin II dari Palembang dilanjutkan menaiki helikopter Polri menuju Kab. OKU Timur, Prov. Sumsel pada Sabtu, 27 September 2025.
Perjalanan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III tahun 2025 yang merupakan Program Polri.
“Polri berkomitmen mendukung seluruh program Pemerintah, termasuk dalam menciptakan swasembada pangan nasional”
Diketahui, Polri telah dan sedang gencar melaksanakan Program Mendukung Ketahan Pangan.
Sampai berita ini diterbitkan, terdapat 819.080 Ha lahan binaan Polri yang berpotensi ditanami jagung, dan 483.822 diantaranya telah ditanami.
Program penanaman Polri tersebut telah terasa hasilnya, dimana pada Kuartal I dan II tahun 2025, panen jagung berhasil dilakukan di lahan seluas 360.019 Ha dengan total produksi mencapai 2.083.740 ton jagung.
Sementara pada Kuartal III, Panen Raya sedang berlangsung secara serentak di berbagai wilayah Indonesia dengan luasan 166.512,04 hektare dengan estimasi produksi sebesar 751.442,96 ton.
Puncaknya, pada 27 September 2025, Panen Raya digelar di seluruh Indonesia dengan luasan 1.788,26 hektare dengan estimasi hasil produksi sebesar 7.153,04 ton yang terpusatkan di Kabupaten OKU Timur.
Panen Raya ini sekaligus menjadi bukti bahwa program Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kontribusi langsung terhadap kesejahteraan bangsa.
Dengan capaian yang terus meningkat, program ini akan semakin memperkuat ketahanan pangan Indonesia di masa mendatang. (By/Red)
Papua
Pemerintah Dukung Media Siber Indonesia: JMSI Papua Barat Daya Diresmikan, Siap Dorong Ekonomi Lokal

Sorong PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan dukungan penuhnya terhadap hadirnya Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) sebagai mitra dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat adat.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat Daya, Irma Riyani Soelaiman, S.Sos, MM, mewakili gubernur provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, saat membuka Musyawarah Daerah I JMSI Papua Barat Daya di Kota Sorong, Sabtu (27/9/25).
“Kami percaya JMSI dapat membantu mempublikasikan potensi daerah, memajukan UMKM, pariwisata, dan ekonomi kerakyatan. Media siber harus jadi penyampai pesan yang memberi harapan dan memberdayakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Irma, peran media lokal sangat strategis dalam mendorong tumbuhnya ekonomi berbasis kearifan lokal.
Dalam konteks Papua Barat Daya, media dapat menjadi alat transformasi sosial yang memberdayakan masyarakat adat, meningkatkan literasi ekonomi, dan memperluas jejaring bisnis lokal.
“Melalui narasi yang positif dan akurat, media bisa mengangkat potensi lokal, mempromosikan wisata, dan menjembatani kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan swasta,” tambahnya.
Plt Ketua JMSI Papua Barat Daya, Aris Walubun, dalam pidato pembukaannya menegaskan bahwa JMSI akan menjadi kekuatan pers yang sehat dan profesional di tanah Papua.
“Kami tidak hanya membina media anggota, tetapi juga memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kualitas demokrasi,” katanya.
Hadirnya JMSI di Papua Barat Daya diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk mengubah lanskap pemberitaan daerah, dengan menjunjung tinggi etika jurnalistik, serta menjadi media yang berpihak kepada pembangunan dan masyarakat adat. (Timo)
Papua
JMSI Papua Barat Daya Resmi Gelar Musda I: Media Siber Jadi Pilar Ekonomi Masyarakat Adat

Sorong PBD– Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) secara resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) I di Hotel Derefan, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Sabtu (27/9/25).
Kegiatan ini mengusung tema besar: “Peran Media dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Adat di Provinsi Papua Barat Daya”, menandai langkah penting dalam penguatan peran media siber sebagai agen perubahan di provinsi termuda Indonesia.
Musda ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kominfo Papua Barat Daya, Irma Riyani Sulaiman, S.Sos, MM, mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos. Dalam sambutannya, Kadis Kominfo menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung media sebagai mitra strategis dalam pembangunan.
“Kami berpihak pada masyarakat adat dan mendorong inovasi serta kreativitas ekonomi lokal. Media siber melalui JMSI harus mampu menghadirkan narasi pemberdayaan dan optimisme, serta menjadi pengawas sosial yang memastikan pembangunan berjalan adil dan transparan,” ujarnya.
Ketua Dewan Pembina JMSI Papua Barat Daya, Samsudin Seknun, S.Sos, SH, MH, menekankan bahwa Musda ini bukan sekadar forum administratif, melainkan momentum strategis untuk melahirkan arah perjuangan organisasi yang kredibel, profesional, dan berintegritas.
“Di tengah derasnya arus informasi digital, kualitas dan kredibilitas media siber adalah harga mati. JMSI harus menjadi rumah bersama untuk membangun media yang bekerja sesuai etika jurnalistik dan memberi manfaat langsung kepada publik,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Ketua JMSI Papua Barat Daya, Aris Balubun, SH, dalam pidatonya menyampaikan bahwa JMSI hadir untuk membangun sinergi yang inklusif antara media, pemerintah, dan masyarakat adat.
“Media adalah agen perubahan. Melalui pemberitaan yang konstruktif, media bisa mempromosikan potensi ekonomi masyarakat adat dan menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat,” ujarnya.
Musda I ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting daerah, seperti Ketua IJTI Korwil Papua-Maluku, Ketua PWI Papua Barat Daya, Ketua FJPI Papua Barat Daya, serta para tokoh adat, tokoh pemuda, akademisi, dan pelaku media lokal. (Timo)
- Nasional1 minggu ago
Skandal Korupsi SKTM Rp4,3 Miliar di Tulungagung, Kejari Didesak Usut ‘Otak’ di Balik Layar
- Jawa Timur2 minggu ago
Usai Gelar Aksi Damai, Pejuang Gayatri: Sisa Donasi untuk Aksi Jilid II
- Nasional1 minggu ago
Korupsi SKTM, Benarkah Hanya Ada Dua Tersangka ? Eks Direktur RSUD dr. Iskak: Pantas Dihukum
- Nasional3 minggu ago
Ratusan Massa Gerakan Pejuang Gayatri Gelar Aksi di DPRD Tulungagung, Soroti 20 Tuntutan Rakyat
- Jakarta5 hari ago
Masa Depan Profesi Advokat Terancam: Dari Dewan Advokat Nasional hingga Advokat Jadi Penonton Persidangan
- Nasional4 hari ago
PAD Terancam Bocor! Pungli Parkir Diduga Libatkan Oknum Dishub Tulungagung
- Nasional2 minggu ago
Ratusan Warga Desa Wonorejo Geruduk DPRD Tulungagung, Tuntut Perbaikan Jalan Rusak Selama 20 Tahun
- Jawa Timur1 minggu ago
Pesantren Ribath Futuhatunnur Tulungagung Gelar Maulid Nabi Secara Sederhana, Hadirkan KH. Imam Mawardi Ridlwan