Nasional
Usai KPK OTT Hibah Jatim, Aktivis Peringatkan “Prabowo Subianto Big Projects” Rawan Korupsi

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan keseriusannya dalam mengusut dugaan korupsi dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022, pada Kamis (2/10).
Lembaga anti rasuah itu menahan empat tersangka baru yang diduga sebagai pemberi suap kepada mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi.
Keempat tersangka tersebut adalah Hasanuddin (HAS), anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 asal Kabupaten Gresik; Jodi Pradana Putra (JPP), pihak swasta dari Kabupaten Blitar; Sukar (SUK), mantan Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung; dan Wawan Kristiawan (WK), pihak swasta asal Tulungagung.
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, menyatakan bahwa keempatnya akan ditahan selama 20 hari pertama, terhitung dari 2 hingga 21 Oktober 2025, di Rutan Cabang KPK Merah Putih. Satu tersangka lain, inisial AR, belum dapat diperiksa karena mengajukan penjadwalan ulang dengan alasan kesehatan.
Aktivis: Program Prabowo Beranggaran Raksasa Harus Diwaspadai.
Langkah tegas KPK ini mendapat dukungan penuh dari kalangan aktivis.
Fredi Moses Ulemlem, praktisi hukum dan aktivis anti-korupsi, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi agenda bersama.
Ia menyoroti dampak korupsi yang dinilainya lebih berbahaya daripada utang negara.
“Di tengah ketidakberdayaan negara menghadapi korupsi yang merajalela, kita tidak punya pilihan lain selain mendukung KPK. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus diperkuat. Kalau KPK melemah, habislah negara ini,” ujar Fredi, pada Jumat (3/10).
Fredi mengingatkan agar program-program pemerintahan Presiden Prabowo yang menganggarkan dana jumbo harus dikontrol dengan ketat.
Menurutnya, tanpa transparansi, dana raksasa itu berpotensi bernasib sama seperti kasus hibah di Jawa Timur.
“Program besar Prabowo yang menelan anggaran raksasa harus hati-hati dikontrol. Tanpa transparansi dan keterbukaan publik, dana itu bisa saja dibelokkan jadi bancakan para elite. Ini bukan sekadar soal pembangunan, tapi soal menyelamatkan uang rakyat dari penghisapan sistematis,” tegasnya.
Ia mendesak agar setiap program pemerintah diaudit secara berkala dan hasilnya dipublikasikan secara terbuka untuk memenuhi hak publik.
Pun, pihaknya juga mengingatkan bahwa korupsi telah diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai kejahatan serius melalui Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC).
“Korupsi itu bukan sekadar pelanggaran hukum lokal, tapi kejahatan global. Kalau bangsa ini masih mau berdiri tegak, maka jalan satu-satunya adalah melawan korupsi tanpa kompromi,” pungkasnya.
Kasus korupsi dana hibah Jawa Timur kembali menjadi pengingat betapa uang rakyat rentan dijadikan alat transaksi.
Di tengah program pembangunan berskala nasional, pengawasan yang ketat dan transparansi mutlak diperlukan untuk memastikan anggaran negara benar-benar sampai pada sasaran dan tidak kembali dikorupsi oleh segelintir orang. (By/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Papua
50 Personel Dilibatkan, Operasi Zebra Dofior 2025 Dimulai di Papua Barat Daya

Sorong PBD — Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Daya resmi menggelar Apel Pasukan Operasi Zebra Dofior 2025 di lapangan apel Markas Sementara Polda Papua Barat Daya, Jalan Sandiwon, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Senin (17/11/2025).
Apel tersebut dipimpin langsung Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Gatot Haribowo, S.IK., M.AP., yang sekaligus memasangkan pita operasi kepada tiga perwakilan sebagai tanda dimulainya kegiatan secara resmi.
Operasi Zebra Dofior 2025 dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, termasuk pada seluruh wilayah hukum Polda Papua Barat Daya dan Polres jajaran.
Operasi akan berlangsung selama 14 hari, mulai 17 hingga 30 November 2025, dengan fokus penegakan disiplin terhadap tujuh pelanggaran lalu lintas prioritas.
Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Dax Ememanuelle Samson Manuputty, menjelaskan bahwa operasi tahun ini mengedepankan edukasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.
“Porsi kegiatan preemtif 40 persen dan preventif 40 persen, sedangkan penegakan hukum hanya 20 persen, lebih diarahkan pada teguran tertulis,” jelasnya kepada wartawan usai apel gelar pasukan.
Adapun tujuh sasaran pelanggaran prioritas dalam Operasi Zebra Dofior 2025 meliputi:
– Pengendara tidak menggunakan helm
– Pengendara sepeda motor tidak membonceng lebih dari satu orang (bonceng tiga)
– Melawan arus,
– Pengemudi yang dipengaruhi minuman keras,
– Menggunakan ponsel saat berkendara
– Tidak membawa dokumen kendaraan atau kelengkapan kendaraan seperti (SIM dan STNK)
Kombes Pol Dax Manuputty menegaskan bahwa tindakan penilangan akan diminimalisir dan hanya diterapkan pada pelanggaran berat yang berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal.
“Untuk pelanggaran berat yang mengancam keselamatan, penindakan tilang secara manual tetap dilakukan. Namun secara umum kita kedepankan pendekatan humanis dan edukatif,” ujarnya menegaskan.
Dalam pelaksanaannya, personel lalu lintas akan memberikan imbauan langsung kepada masyarakat, menyampaikan pesan keselamatan berkendara, serta mengajak pengguna jalan untuk meningkatkan kedisiplinan.
Pendekatan humanis ini diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku berlalu lintas di masyarakat Papua Barat Daya.
Dirlantas juga mengimbau masyarakat di lima kabupaten dan satu kota se-Papua Barat Daya agar bersama-sama menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.
“Walaupun angka kecelakaan di wilayah Polda Papua Barat Daya termasuk rendah secara nasional, antisipasi tetap diperlukan. Tujuan utama operasi ini adalah menekan potensi terjadinya kecelakaan,” ujarnya.
Operasi Zebra Dofior 2025 melibatkan 50 personel Polda Papua Barat Daya, di luar personel dari Polres jajaran.
Sejumlah instansi lain juga turut mendukung, termasuk Dinas Perhubungan serta Polisi Militer TNI.
Dengan pelaksanaan operasi yang menekankan edukasi dan pencegahan, Polda Papua Barat Daya berharap tingkat kepatuhan masyarakat semakin meningkat serta risiko kecelakaan lalu lintas dapat ditekan secara signifikan sepanjang tahun 2025. (Timo)
Nasional
Anggaran Seret, Serapan Baru 63 Persen , Pemkab Tulungagung Dihujani Kritik Tajam LSM

TULUNGAGUNG- Kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung kembali menjadi sorotan publik. Hingga pertengahan November 2025, serapan anggaran daerah dilaporkan baru mencapai sekitar 63 persen angka yang dinilai sangat rendah menjelang penutupan tahun anggaran.
Dengan sisa waktu hanya sekitar 45 hari, muncul keraguan besar apakah Pemkab mampu menuntaskan realisasi anggaran tanpa mengorbankan kualitas pembangunan.
Ketua LSM Garda Masyarakat Peduli Negeri (GMPN), Wahyu, menilai lambatnya serapan anggaran bukan sekadar keterlambatan teknis, tetapi merupakan indikasi serius tentang rapuhnya manajemen pemerintahan.
“Ini potret nyata lemahnya manajemen keuangan daerah. Program pembangunan tidak berjalan efektif, koordinasi antar-OPD buruk, dan publik akhirnya yang menanggung dampaknya,” tegas Wahyu, Senin(17/11).
Dia menambahkan bahwa fenomena rendahnya serapan anggaran hampir setiap tahun seharusnya sudah cukup menjadi alarm keras bagi Pemkab untuk melakukan reformasi tata kelola anggaran.
“Yang terjadi ini bukan masalah sepele. Dengan serapan sebesar itu di bulan November, artinya Pemkab gagal mengoptimalkan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.
“Jika tidak ada evaluasi menyeluruh, persoalan ini akan terus berulang,” tukasnya.
Sejumlah aktivis juga menyoroti potensi membengkaknya SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang dapat memperlihatkan ketidakefisienan dalam proses perencanaan hingga eksekusi anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Tulungagung belum memberikan penjelasan resmi terkait rendahnya serapan anggaran maupun langkah konkret untuk mempercepat realisasi menjelang tutup tahun.
Kondisi ini menempatkan Pemkab dalam tekanan publik, sekaligus membuka kembali pertanyaan lama: mengapa anggaran rakyat justru mandek di meja birokrasi? (DON/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Jawa Timur
Semarak HUT ke-54, RS Bhayangkara Kediri Gelar Fun Run dan Bakti Kesehatan Gratis

KEDIRI – Semangat kebersamaan dan hidup sehat menyelimuti Tirtoyoso Park Kota Kediri, pada Minggu (16/11). Ribuan warga dari berbagai daerah memadati kawasan tersebut untuk mengikuti Fun Run 2025, yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Kediri.
Acara yang diikuti sekitar 2.200 peserta ini tidak hanya menawarkan jalur lari 5K dan 3K, tetapi juga dimeriahkan dengan pembagian doorprize menarik, dengan hadiah utama satu unit sepeda motor.
Kepala RS Bhayangkara Kediri, Kombes Pol Agung Hadi Wijanarko, menjelaskan pemilihan kegiatan fun run sebagai bagian dari perayaan karena olahraga lari sedang digemari masyarakat.
“Harapan untuk mengajak masyarakat hidup sehat dapat tersampaikan melalui 2.200 peserta fun run tersebut,” ujar Agung dalam keterangan resminya.
Selain menyemarakkan dunia olahraga, event ini juga menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi antara rumah sakit dan masyarakat.
Sementara itu, Sespusdokkes Polri, Brigjen Pol Farid Amansyah, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi nyata Dokkes Polri terhadap kesehatan masyarakat.
“RS Bhayangkara Kediri dalam rangka menyambut HUT ke-54 mengajak masyarakat Kediri dan sekitarnya untuk melaksanakan kegiatan fun run dan juga bakti kesehatan. Ini adalah kontribusi positif Dokkes Polri dengan mengajak berolahraga,” jelas Farid.
Bakti Kesehatan Gratis dan Perkenalan Layanan Unggulan
Tak hanya fun run, panitia juga menggelar bakti kesehatan gratis yang meliputi pemeriksaan gigi, jantung, laboratorium, serta pengobatan talasemia. Bakti sosial kesehatan ini langsung disambut antusias oleh masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, RS Bhayangkara Kediri juga memanfaatkan momen tersebut untuk memperkenalkan berbagai layanan unggulan dan fasilitas medis mutakhir yang dimiliki.
“Kami memiliki layanan unggulan, meliputi DNA klinik, stemcell atau terapi cell regeneratif, klinik nyeri onkologi, kemoterapi, catheterization laboratory (cath lab), hingga layanan pendukung seperti spa dan kafe untuk kenyamanan pengunjung,” tambah Kombes Pol Agung.
Dengan kombinasi antara kegiatan olahraga, bakti sosial, dan edukasi kesehatan, HUT ke-54 RS Bhayangkara Kediri berhasil menciptakan euforia positif sekaligus mengingatkan publik akan pentingnya menjaga kesehatan melalui gaya hidup aktif dan memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia. (*/Hms)
Editor: Joko Prasetyo
Nasional2 minggu agoProyek JUT Sobontoro Amburadul: Diduga Pokir Wakil Bupati, GMPN Desak Audit dan Penyelidikan
Redaksi3 minggu agoProyek APBD Rp 3,9 Miliar di Tulungagung Ditinggal Kabur, Warga: Ini Bukan Pembangunan, Tapi Bencana
Nasional1 minggu agoWarga Desa di Blitar Swadaya Tambal Jalan Rusak Parah, Minta Perhatian Pemkab
Redaksi3 minggu agoDua Mahasiswi Tewas Tertabrak Bus Harapan Jaya di Tulungagung, Satu Korban Luka Berat
Jawa Timur1 minggu agoKoperasi Kelurahan Merah Putih Khawatir Mafia Pangan Kuasai Program MBG di Blitar
Redaksi2 minggu agoGenting Usang di Proyek Rehab Sekolah Rp 362 Juta, Keselamatan Siswa Dipertaruhkan
Redaksi3 minggu agoLaju Ganas Bus Harapan Jaya Renggut Nyawa Pemotor di Tulungagung
Nasional2 minggu agoDugaan Ada Tikus Proyek, Rabat Beton Telan Anggaran Rp 200 Juta Rusak Parah Belum Setengah Tahun













