Jakarta— Dengan penuh semangat dan soliditas yang tinggi, para Perwira Batalyon Infanteri 2 Marinir mengikuti kegiatan olahraga sepeda bersama seluruh Perwira Brigif 1 Marinir dengan rute Cilandak menuju Stadion Glora Bungkarno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/25).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Danbrigif 1 Mar Kolonel Marinir Alim Firdaus S.H., M.T.r Hanla., M.M . dan diikuti oleh seluruh Perwira dari satuan jajaran di bawah Brigif 1 Marinir, termasuk Perwira Yonif 2 Marinir. Rute yang ditempuh kali ini yaitu dari Ksatrian Marinir Hartono Cilandak Menuju Stadion Glora Bungkarno.

Sepanjang kegiatan, para Perwira tampak antusias dan kompak, mencerminkan semangat khas prajurit Korps Marinir yang pantang menyerah serta menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan jiwa korsa.

Dengan semangat Pasopati Tangguh dan Terpercaya, Perwira Yonif 2 Marinir terus berkomitmen menjaga kebugaran, kekompakan, dan profesionalisme dalam mendukung setiap tugas pokok satuan serta pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pada kesempatan terpisah Komandan Batalyon Infanteri 2 Marinir Letkol Marinir Helilintar Setio Joyolaksono, S.E menyampaikan bahwa olahraga bersama seperti ini merupakan salah satu bentuk pembinaan jasmani sekaligus sarana mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antar Perwira di lingkungan Brigif 1 Marinir.

“Selain menjaga kebugaran tubuh, kegiatan sepeda bersama ini juga memperkuat soliditas dan komunikasi antar Perwira. Dengan semangat kebersamaan, kita wujudkan kekompakan untuk mendukung setiap tugas yang diemban oleh Brigif 1 Marinir,” ujarnya.

(Tim/Red)

Jakarta – Pengamat hukum dan politik Fredi Moses Ulemlem menyoroti maraknya praktik penempatan dana APBD dan APBN dalam bentuk deposito oleh sejumlah pemerintah daerah maupun instansi negara. Ia menilai, praktik tersebut bukan hanya mencerminkan lemahnya pengelolaan anggaran, tetapi juga membuka ruang bagi korupsi terselubung melalui skema fee management yang ditawarkan pihak perbankan.

“Penempatan dana publik dalam bentuk deposito sebenarnya bisa dimaklumi bila tujuannya untuk manajemen kas sementara. Namun dalam praktiknya, hal ini sering kali berubah menjadi alat barter kepentingan antara pejabat dan marketing bank,” ujar Fredi saat dihubungi, Rabu (22/10/2025).

Menurutnya, di banyak kasus, marketing bank aktif mendekati bendahara, kepala dinas, atau pejabat pengelola keuangan daerah dengan menawarkan imbalan atau fee management jika dana APBD atau APBN ditempatkan di bank tertentu.

“Fee management ini modus klasik. Bank menawarkan jasa deposito dengan bunga tinggi, lalu di belakang layar ada persentase tertentu yang dikembalikan kepada pejabat dalam bentuk hadiah, uang tunai, atau fasilitas lain,” ungkapnya.

Fredi menegaskan, praktik semacam ini tidak hanya melanggar etika pengelolaan keuangan publik, tetapi juga masuk dalam kategori gratifikasi dan suap terselubung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Ketika pejabat publik menerima keuntungan pribadi dari dana yang bersumber dari APBN atau APBD, itu jelas bentuk gratifikasi. Sekecil apa pun nilainya, tetap merupakan pelanggaran hukum,” tegasnya.

Ia menilai kolusi antara pejabat dan pihak bank menciptakan rantai penyimpangan yang sistematis, mulai dari perencanaan anggaran, pengendapan dana, hingga penyaluran bunga deposito.

“Ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi sudah menjadi bentuk ekonomi rente yang merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi,” kata Fredi.

Lebih lanjut, Fredi mengkritik pola “parkir dana” menjelang akhir tahun anggaran, yang sering digunakan untuk memperoleh bunga tinggi dari deposito jangka pendek. Akibatnya, serapan anggaran rendah dan berbagai proyek publik tertunda.

“Uang negara seharusnya berputar di masyarakat, bukan disimpan demi keuntungan pribadi. Saat rakyat menunggu realisasi pembangunan, uangnya justru ‘tidur’ di bank,” ujarnya.

Dari sisi regulasi, Fredi menjelaskan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 telah menegaskan bahwa bunga hasil deposito wajib disetorkan ke kas negara atau kas daerah.

Namun, lemahnya pengawasan dan kedekatan personal antara pejabat dan pihak bank membuat aturan tersebut sering diabaikan.

Ia mendesak agar pemerintah memperkuat penerapan sistem pengelolaan kas tunggal (Treasury Single Account) baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menutup celah penyimpangan dana publik.

“Jika sistem ini dijalankan secara penuh, marketing bank tidak akan bisa lagi bermain di ruang abu-abu. Semua penempatan uang publik harus transparan, tercatat, dan diaudit secara real-time,” jelas Fredi.

Menutup pernyataannya, Fredi menegaskan bahwa kunci utama reformasi anggaran terletak pada moralitas birokrasi.

“Selama mental pejabat masih memandang uang negara sebagai sumber rente, sebaik apa pun sistem yang dibuat akan tetap bocor. Pemerintah harus berani menutup pintu kolusi antara pejabat dan bank. Uang rakyat bukan komoditas, melainkan amanah yang harus dijaga.” pungkasnya. (By/Red)

Jakarta— Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi, S.H., M.M. secara resmi membuka Pendidikan Gapura Panca Waluya Batch IV yang lapangan Brigade Infanteri 1 Marinir dengan penuh semangat dan kebanggaan.

Kegiatan ini merupakan program pembentukan karakter, kedisiplinan, dan wawasan kebangsaan bagi para siswa terpilih dari berbagai sekolah di wilayah Jawa Barat yang akan diselenggarakan di lingkungan Yonif 2 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2025).

Kegiatan pembukaan dihadiri langsung oleh Kepala Staff Korps Marinir Mayjen TNI (Mar.) Muhammad Nadir, M.Tr.Opsla. dan berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat, ditandai dengan penyematan tanda peserta secara simbolis kepada perwakilan siswa Gapura Panca Waluya Batch IV oleh Gubernur Jawa Barat, disaksikan oleh Forkopimda, pejabat utama Koprs Marinir, dan para pelatih dari Yonif 2 Marinir.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi, S.H., M.M. menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan TNI Angkatan Laut dalam membentuk generasi muda yang tangguh, bermental baja, serta memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi.

“Melalui pendidikan Gapura Panca Waluya ini, kami berharap para siswa dapat belajar disiplin, kerja sama, dan kepemimpinan. Nilai-nilai ini penting untuk membangun masa depan bangsa,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Komandan Batalyon Infanteri 2 Marinir Letkol Marinir Helilintar Setiojoyo Laksono. S.E. sebagai Pimpinan Latihan menyampaikan “kesiapan jajarannya dalam melatih dan membina para peserta agar memiliki karakter kuat serta semangat pantang menyerah.

“Prajurit Pasopati siap memberikan pembekalan terbaik, tidak hanya dalam hal kedisiplinan dan fisik, tetapi juga dalam membangun jiwa nasionalisme serta kepribadian yang berakhlak mulia,” tegas Danyonif 2 Mar. (Timo)