Sorong — Kepala Dinas DKP2B sekaligus Kasatpol PP Papua Barat Daya, Vicente Campana Baay, S.IP, mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos, resmi menutup Bimbingan Teknis (Bimtek) Pusdalops Penanggulangan Bencana terkait aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Rilys Panorama, Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, pada Kamis (04/12/25).

Dalam sambutannya, Vicente menegaskan pentingnya penguatan Pusdalops sebagai pusat kendali informasi kebencanaan yang menjadi fondasi utama dalam sistem komando darurat. Menurutnya, kecepatan dan akurasi informasi sangat menentukan berhasil atau tidaknya penanganan bencana di lapangan.

“Pusdalops adalah ujung tombak. Tanpa data yang cepat dan akurat, kita akan tertinggal dalam merespons situasi darurat. Bimtek ini menjadi bekal penting bagi para peserta agar mampu menjalankan tugas secara efisien,” ujar Vicente.

Ia menambahkan bahwa ilmu yang diperoleh peserta tidak boleh berhenti saat pelatihan saja, tetapi harus diterapkan secara nyata di wilayah kerja masing-masing. Vicente juga menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan dan memastikan sistem Pusdalops dapat bekerja nonstop 24 jam, baik pada fase pra-bencana, tanggap darurat, maupun pasca-bencana.

“Kita membutuhkan komitmen bersama untuk membangun ketangguhan daerah. Kolaborasi setiap pemangku kepentingan adalah kunci dalam menghadapi potensi bencana di Bumi Papua Barat Daya,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Penanggulangan Bencana Provinsi Papua Barat Daya, Joshua Homer, menjelaskan bahwa bimtek ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman dasar terkait tugas dan fungsi Pusdalops. Ia menilai pentingnya peningkatan SDM aparatur daerah karena masih terdapat daerah yang belum memiliki pusat operasi yang berfungsi optimal.

“Belum semua daerah di Papua Barat Daya memiliki Pusdalops yang lengkap. Bahkan di tingkat provinsi, sistem ini masih sedang kita bangun. Karena itu, peningkatan kapasitas melalui bimtek sangat dibutuhkan,” jelas Joshua

Pemateri bimtek, juga memberikan gambaran menarik bahwa Pusdalops berperan layaknya sebuah dapur yang mengolah informasi sebelum disajikan kepada publik secara sederhana dan mudah dipahami. Menurutnya, Pusdalops tidak hanya bekerja saat bencana terjadi, tetapi juga pada fase sebelum dan sesudahnya.

Pada tahap pra-bencana, Pusdalops melakukan konsolidasi data dan pelaporan. Sedangkan pada tahap tanggap darurat, personel terjun sebagai tenaga lapangan untuk mengkaji kebutuhan, menyiapkan data lapangan, hingga memastikan bantuan yang tepat diterima para pengungsi.

Ia menekankan pentingnya peran teknologi seperti drone, Jaringan Informasi Spasial (JIS), serta penggunaan platform seperti Google Earth untuk memetakan keterpaparan wilayah yang sulit dijangkau.

“Kalau kita tidak bisa menjangkau daerah tertentu karena keterbatasan, teknologi inilah yang membantu membaca situasi secara cepat. Dari situlah pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat,” jelas Ustad Lopini.

Bimtek ini menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, di antaranya:

• 2 narasumber dari Pusdalops BNPB Pusat dan
• 1 narasumber dari Pusdalops BPBD Papua Barat,
• Aktivis lingkungan,
• Serta ahli Jaringan Informasi Spasial dan drone.

Kehadiran para narasumber ini diharapkan memperluas wawasan peserta mengenai mekanisme penanganan bencana berbasis data dan teknologi mutakhir.

Joshua menambahkan bahwa penguatan SDM ini diharapkan melahirkan analis kebencanaan profesional yang mampu membantu daerah dalam mengekspos, mengelola, dan mendiseminasikan informasi bencana kepada publik serta stakeholder terkait. Sistem peringatan dini seperti yang dikeluarkan BMKG nantinya akan terhubung dengan Pusdalops dan diteruskan kepada masyarakat secara cepat dan akurat.

Dengan ditutupnya Bimtek Pusdalops 2025 ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan komitmen penuh untuk memperkuat sistem komando darurat bencana, meningkatkan kesiapsiagaan daerah, dan memastikan bahwa seluruh aparatur memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola informasi kebencanaan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah konkret menuju pembangunan Provinsi Papua Barat Daya yang tangguh, responsif, dan siap menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang. (Tim/Red))

Jakarta— Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah menghadapi gejolak internal yang kembali menyita perhatian publik nasional.

Keputusan Rais Syuriyah PBNU untuk memberhentikan Ketua Umum Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya memicu perdebatan sengit di kalangan Nahdliyin dan elite organisasi.

Bagi sebagian pihak, langkah ini merupakan bentuk koreksi struktural, namun bagi yang lain justru menimbulkan kekhawatiran atas stabilitas organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Menanggapi pemberhentian dirinya, Gus Yahya dengan tegas menyatakan bahwa keputusan itu tidak sah secara konstitusional.

Ia menilai penyelesaiannya harus kembali pada mekanisme tertinggi organisasi.

“Tidak ada jalan keluar selain mari kita bersama-sama menyelenggarakan muktamar. Jadwalnya tidak lama,” ujarnya dalam pernyataan resmi di Kantor PBNU Jakarta, 28 November.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menolak wacana yang menempatkan dirinya sebagai Penjabat Ketua Umum.

Ia menegaskan bahwa seluruh kewenangan berada di tangan Syuriyah sebagai otoritas tertinggi.

“Kita ikuti saja dinamikanya. Ada mekanisme untuk menyelesaikan itu,” kata Gus Ipul, yang juga tengah menjabat sebagai Menteri Sosial.

Konflik yang terjadi tidak hanya terkait persoalan kepemimpinan, tetapi juga dikaitkan dengan isu ekonomi.

Ketua Badan Anggaran DPR RI sekaligus tokoh NU, Said Abdullah, menyebut bahwa perseteruan internal tersebut diduga turut dipicu oleh perebutan kepentingan terkait pengelolaan tambang batu bara.

“Konflik itu menjadi berita terbuka di mana-mana, disertai saling pecat-memecat. Suatu perkara duniawi yang sesungguhnya kecil sekali derajatnya untuk dijadikan sumber perpecahan,” ujarnya dengan nada kritik.

Di tengah memanasnya situasi, PBNU juga memutuskan memberhentikan penasihat khusus bidang internasional, Charles Holland, yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan Israel.

Keputusan ini diambil untuk menjaga sensitivitas politik luar negeri PBNU, terutama dalam isu Palestina yang sangat penting bagi umat Islam Indonesia.

Respons masyarakat terhadap konflik ini pun beragam. Sebagian warga Nahdliyin menganggap dinamika tersebut sebagai hal wajar dalam organisasi besar.

Namun tidak sedikit pula yang menilai perpecahan ini dapat mengurangi peran PBNU sebagai penyangga moral bangsa.

Di tingkat daerah, PBNU dipandang bukan hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga mitra sosial yang banyak membantu pendidikan, pemberdayaan, dan ekonomi masyarakat.

Kekisruhan di pusat dikhawatirkan dapat mengurangi energi organisasi dalam menjalankan program-program tersebut.

PBNU kini berada pada titik krusial. Organisasi ini dituntut mampu mengelola dinamika internal secara dewasa, menjaga khidmah, serta memperkuat peran sosialnya di tengah masyarakat.

Transformasi organisasi yang digagas Gus Yahya mulai dari rotasi jabatan hingga adaptasi terhadap perubahan zaman menjadi ujian besar apakah PBNU dapat mempertahankan kepercayaan publik dan tetap menjadi rumah besar umat. (Abd/Red)

JAKARTA – Petarung Yonif 2 Marinir turut hadir dan mengikuti Apel Khusus yang dipimpin langsung oleh Komandan Brigif 1 Marinir Kolonel Marinir Alim Firdaus, S.H., M.Tr.Hanla., M.M.. yang bertempatan di Lapangan Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu, (26/11/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran prajurit di bawah Brigif 1 Marinir sebagai bentuk konsolidasi, penyampaian arahan, serta penekanan kedinasan dari pimpinan kepada seluruh personel, Para prajurit Yonif 2 Marinir yang hadir menunjukkan sikap responsif dan penuh semangat selama kegiatan berlangsung. Kehadiran mereka menjadi wujud nyata komitmen satuan dalam menyimak arahan pimpinan sebagai dasar pelaksanaan tugas harian maupun operasi.

Selain penyampaian arahan, apel khusus juga dimanfaatkan untuk olahraga bersama Prajurit Brigif 1 Marinir dengan berlari mengelilingi Ksatrian Marinir Cilandak yang bertujuan menjaga soliditas dan kekompakan antar satuan di jajaran Brigif 1 Marinir.

Kehadiran Petarung Yonif 2 Marinir dalam apel ini menegaskan kesiapan dan konsistensi satuan dalam mendukung kebijakan, instruksi, dan program pembinaan yang ditekankan oleh Danbrigif 1 Marinir.

Pada kesempatan tersebut Komandan Batalyon Infanteri 2 Marinir Letkol Marinir Helilintar Setiojoyo Laksono, S.E. menyampaikan “Sebagai prajurit Yonif 2 Marinir, kita harus selalu siap menerima setiap arahan dari pimpinan. Apel khusus ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah, memperkuat disiplin, serta memastikan kita semua berada pada garis komitmen yang sama dalam menjaga kehormatan Korps,” ujar Danyonif 2 Marinir. (Tim/Red)