Jawa Timur
Ribuan Masyarakat Geruduk DPRD Tulungagung, Tuntut Ganti PJ Bupati dan Perbaikan Infrastruktur
TULUNGAGUNG, 90detik.com- Aliansi Masyarakat Tulungagung (ALMASTA) kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Tulungagung, pada Rabu (26/06). Dalam aksinya kali ini, diikuti ribuan massa aksi dengan membawa pamflet dan banner yang bertuliskan beberapa tuntutan meminta pergantian PJ Bupati.
Mereka menilai PJ. Bupati Tulungagung, Heru Suseno, yang membuat resah masyarakat dengan adanya video ajakan ngaji ngopi di Kafe Jong Java Kepatihan.
Selain itu, mereka juga menilai kinerja PJ. Bupati Tulungagung selama hampir sembilan bulan ini dinilai gagal dalam percepatan pembangunan infrastruktur.
Selain tuntutan kepada PJ Bupati, aksi ini juga diikuti ratusan masyarakat Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo menuntut perbaikan jalan di lingkar Waduk Wonorejo yang rusak parah yang hampir tidak tersentuh perbaikan.
Mereka juga menuntut status jalan di selingkar wisata itu untuk diberikan kepada daerah agar lebih mudah untuk dikerjakan. Karena adanya Waduk Wonorejo tidak memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat. Bahkan ketika masyarakat menuntut perbaikan jalan malah terjadi saling lempar tanggung jawab.
Dalam orasinya, Ketua Aliansi Masyarakat Tulungagung, Arsony, menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya tidak adanya keterbukaan informasi, dan informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
Dikatakan Arsony bahwa kinerja PJ. Bupati Tulungagung selama hampir sembilan bulan ini dinilai gagal dalam percepatan pembangunan infrastruktur.
“Banyak jalan yang rusak parah di berbagai wilayah Tulungagung, seperti di daerah Pagerwojo, Sendang, Pucanglaban, dan Kalidawir”, terangnya.
Mereka juga mengkritik bahwa PJ. Bupati Tulungagung diyakini tidak mampu mengelola anggaran dengan baik.
“Pembangunan infrastruktur jalan yang seharusnya dilaksanakan belum terlihat terealisasi hingga akhir bulan Juni 2024”, imbuhnya.
ALMASTA juga menyoroti kurangnya komunikasi, koordinasi, dan responsif PJ. Bupati dengan OPD, Kades, dan masyarakat.
“Mereka merasa bahwa kelemahan dalam hal tersebut telah berdampak buruk pada pembangunan, ekonomi, kenyamanan, dan ketentraman di wilayah Kabupaten Tulungagung”, cetusnya.
Aksi ini juga dipicu oleh situasi menjelang pilkada serentak, di mana massa khawatir bahwa ketidakberesan dalam pemerintahan akan semakin meruncing.
“Mereka menuntut perbaikan yang nyata dari pemerintah agar kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik,“ pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung Marsono saat menemui massa aksi mengatakan, terkait beberapa tuntutan yang disampaikan masyarakat, pihaknya sudah melakukan beberapa langkah dan mengambil kebijakan.
Dikatakan Marsono, kebijakan selingkar waduk menjadi semangat untuk lebih tergerak untuk menyelesaikan masalah Wonorejo, akan tetapi status jalan di Wonorejo saat ini berada di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Perum Jasa Tirta (PDT).
“Kami sekali lagi akan mengirimkan tim untuk membahas kondisi jalan di waduk Wonorejo, karena tukar guling antara Perhutani dan PDT pun juga belum selesai. Selain itu, kami juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian PUPR,“ jelasnya.
Pihaknya juga menyatakan, terkait tuntutan ALMASTA mengenai pergantian PJ Bupati Tulungagung Heru Suseno, agar DPRD Tulungagung mengusulkan atau mengirim surat kepada Kemendagri, ia tegaskan bukan kewenangan dari DPRD akan tetapi ada pada Kemendagri.
“Harus dibedakan kewenangan legislative dan eksekutif, itu ranah Kemendagri. Titik,” tegasnya,“ pungkasnya.(Red/JK)
Editor: JK
TULUNGAGUNG, — Gedung Olahraga (GOR) Lembu Peteng, sebagai salah satu destinasi bangunan yang diperuntukkan untuk umum, menawarkan berbagai eksotisme yang menjadi magnet kehidupan bagi masyarakat.
Dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai ikon kebanggaan, GOR Lembu Peteng tidak hanya menjadi tempat berolahraga, tetapi juga sebagai sarana rekreasi keluarga.
Namun, saat ini kondisi GOR sangat disayangkan.
Beberapa fasilitas mengalami kerusakan dan terkesan terbengkalai.
Fasilitas kamar mandi yang rusak parah, pagar pembatas penonton yang hancur, hingga bangunan yang membahayakan pengunjung menjadi perhatian utama.
Salah satu pengunjung yang rutin berolahraga di area GOR menyampaikan keluh kesahnya terkait banyaknya kerusakan tersebut.
“Lihat saja fasilitas kamar mandinya yang tak ubahnya ruangan berhantu karena rusak sudah lama. Belum lagi adanya bangunan yang hampir roboh dan membahayakan bagi siapapun,” keluhnya sambil menunjuk sudut bangunan yang rusak, Sabtu (28/6).
beberapa kerusahan yang ada di bangunan GOR Lembu Peteng. Foto ; (Abd/dok)
Achmad Mugiyono, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, membenarkan adanya kerusakan di beberapa bangunan GOR Lembu Peteng dan mengaku belum bisa berbuat banyak untuk perbaikan.
Pihaknya menjelaskan bahwa Dinas yang dipimpinnya baru mulai mengelola GOR Lembu Peteng pada Januari 2025, dalam keadaan yang sudah demikian.
“Dispora pindah kantor dan mulai mengelola GOR pada Januari 2025, dan keadaan GOR sudah seperti itu,” jelasnya kepada 90detik.com.
Ketika ditanya mengenai langkah perbaikan dan perawatan, pria berperawakan tegap tersebut mengaku tidak memiliki anggaran untuk kegiatan tersebut.
“Anggaran untuk pemeliharaan masih 0, tetapi untuk tahun ini dianggarkan dalam PAK akan dilaksanakan perawatan GOR,” tambahnya.
Masyarakat berharap, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pemuda dan Olahraga segera melakukan perbaikan terhadap fasilitas GOR yang mengalami kerusakan serta melakukan perawatan rutin demi keberlangsungan GOR yang telah menjadi ikon Tulungagung tersebut.
Perawatan rutin dan perbaikan menyeluruh sangat diperlukan agar ikon olahraga dan rekreasi ini tetap bisa dimanfaatkan masyarakat dan menjadi kebanggaan daerah.
Sejauh ini, masyarakat menanti tindakan nyata dari pemerintah agar GOR Lembu Peteng kembali berfungsi optimal dan aman digunakan, demi keberlangsungan dan keberlanjutan fasilitas yang telah menjadi bagian dari identitas Tulungagung. (Abd/red)
Foto, Jajaran Pemkab Tulungagung saat meninjau perbaikan jalan aspal di Dusun Saren, Desa Suwaluh,(dok/istimewa).
TULUNGAGUNG,- Sebuah video viral mengguncang media sosial, menyeret nama Camat Pakel, Tulungagung, ke pusat kontroversi.
Dalam rekaman video yang menyebar luas itu, Suci (warga Desa Suwaloh, Kecamatan Pakel) menuding sang camat terlibat praktik “Iclik”dan abai terhadap tugas.
“Camat Pakel kerjanya hanya menerima uang sogokan, mangku LC, group iclik. Biar semua masyarakat tahu”, tegas Suci, suaranya penuh amarah, dalam video viral yang beredar.
Tudingan itu bukan tanpa konsekuensi, Suci menegaskan tindakan camat telah merugikan masyarakat dan mendesak Bupati Tulungagung, bertanggung jawab atas kinerja bawahannya.
“Saya minta Bupati turun tangan. Transparansi dan akuntabilitas pemimpin itu wajib”, serunya.
Video tersebut memicu gelombang dukungan warga yang menuntut tindak tegas.
Klaim vs Klarifikasi
Di tengah kontroversi yang beredar, seorang narasumber dari kecamatan Pakel memberikan penjelasan terkait proyek yang disinggung Suci.
Menurutnya, perbaikan jalan aspal di Dusun Saren, Desa Suwaluh, bukan kebijakan sepihak camat, melainkan hasil, Musrenbang 2024 yang dijalankan Dinas PUPR Tulungagung pada 2025.
“Untuk yang disampaikan Bu suci tentang pembangunan jalan itu, adalah jalan aspal yang diperbaiki Dinas PU berdasarkan usulan musrenbang tahun 2024 Mas”, ujarnya kepada 90detik.com pada, pada Kamis(26/6).
Hingga berita ini diturunkan, Camat Pakel, DPRD dan Bupati Tulungagung belum memberi pernyataan resmi.
Sikap diam pejabat itu kian memicu tanya, Mengapa tak ada respons atas aduan publik yang viral?
Masyarakat menunggu langkah konkret, sementara isu integritas camat menguak persoalan klasik, pengawasan pejabat yang kerap absen.
Pasca Viral: Masyarakat Menuntut Solusi.
Viralnya video ini bukan sekadar sensasi, melainkan lampu merah bagi tata kelola pemerintahan Tulungagung.
Warga mendesak Bupati membentuk tim independen untuk mengusut tuntas dugaan “iclik”, sekaligus memastikan kebijakan pembangunan benar-benar aspiratif.
Pun demikian harapan warga yang juga sebagai pemerhati kebijakan pemerintah dan pengawasan, Wahyudi menyampaikan dengan tegas bahwa pemerintah daerah harus segera mengambil tindakan dan mengusut dugaan yang disampaikan oleh masyarakat.
“Jangan biarkan rakyat berteriak sendiri. Pemerintah harus membuktikan diri”, tukasnya. (DON/red)
Editor: Joko Prasetyo
SURABAYA, — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.
Dalam surat telegram yang diterbitkan tertanggal 24 Juni 2025, sejumlah perwira menengah dan tinggi di wilayah Polda Jawa Timur mendapatkan posisi baru.
Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abast menyampikan, rotasi ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja institusi Polri di berbagai lini.
Kombes Pol Abast juga mengatakan, penyegaran di tubuh organisasi Kepolisian ini juga sejalan dengan visi Polri Presisi yang dicanangkan oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yaitu mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
“Rotasi di jajaran kepolisian merupakan hal yang rutin dilakukan sebagai bagian dari dinamika organisasi demi menjawab tantangan dan kebutuhan institusi yang terus berkembang,” tambah Kombes Abast.
Berikut daftar pejabat baru yang akan bertugas di wilayah hukum Polda Jawa Timur.
1. Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagwassidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya
2. Kanit 3 Subdit III Dittipidter Bareskrim Polri AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Probolinggo
3. Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Kediri
4. Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Anggi Saputra Ibrahim diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Kediri Kota
5. Wadirlantas Polda Jatim AKBP Teddy Chandra diangkat dalam jabatan baru sebagai Penata Kebijakan Kapolri Madya III Sahli Kapolri
6. Kapolres Pekalongan AKBP Doni Prakoso Widamanto diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadirlantas Polda Jatim
7. Wadirreskrimum Polda Jatim AKBP Suryono diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolresta Gorontalo
8. Καpolres Gianyar Polda Bali AKBP Umar diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadirreskrimum Polda Jatim
9. Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel Manurung Somanonasa diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadirressiber Polda Jatim
10. Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Herdiawan Arifianto diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Mojokerto Kota
11. Wakapolresta Sidoarjo AKBP I Made Bayu Sutha Sartana diangkat dalam jabatan baru sebagai Auditor Kepolisian Madya III Itwasda Polda NTB
12. Kapolres Madiun AKBP Mohammad Zainur Rofik diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolresta Sidoarjo
13. Kapolres Cilegon Polda Banten AKBP Kemas Indra Natanegara diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Madiun.
“Rotasi ini diharapkan membawa semangat baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme kepolisian di Provinsi Jawa Timur,” pungkas Kombes Pol Abast. (DON/red)
Jawa Timur3 hari agoViral Tudingan Camat Mainkan LC dan “Iclik”, Warga Pakel Meledak Desak Bupati Bertindak
Jawa Timur2 minggu agoTragis, Ditemukan Mayat Gantung Diri di Ngantru Tulungagung
Jawa Timur2 minggu agoGandeng PSHT, BNNK Tulungagung Luncurkan Program “Pendekar Lawan Narkoba”
Jawa Timur2 minggu agoLSM LASKAR Laporkan Dugaan Korupsi Bansos RASTRADA Tahap I Kota Blitar ke Kejari
Hukum Kriminal1 minggu agoTersendat di PUPR, Kasus Korupsi Dana Desa di Tulungagung Terancam Mandek
Hukum Kriminal2 minggu agoTerdakwa Korupsi Kembalikan Rp1,7 Miliar, Kejari Sorong Tegaskan Komitmen Lawan Korupsi
Jawa Timur1 minggu ago79 Santri Porsigal Trenggalek Resmi Disahkan Sebagai Anggota Baru
Hukum Kriminal2 minggu agoDugaan Korupsi di Desa Tanggung, Kejari Tunggu Hasil Audit Inspektorat