BLITAR – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memulai kunjungan kerjanya di Blitar dengan meninjau langsung ketersediaan harga bahan pokok di Pasar Pon, Kota Blitar, pada Selasa (26/8).

Agenda ini dilakukan untuk memastikan stabilitas pangan sebelum Gubernur menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan zakat produktif senilai Rp 5,7 miliar.

Didampingi jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Forkopimda setempat, Khofifah mengecek stok dan harga sejumlah komoditas, khususnya beras.

Peninjauan ini merupakan tindak lanjut koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan serta menindaklanjuti surat Badan Pangan Nasional (Bapanas) tentang penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.

“Saya beberapa hari ini keliling kota/kabupaten untuk memastikan distribusi dan stok bahan pokok, utamanya beras di pasar tradisional aman dan harganya terjangkau. Alhamdulillah di Pasar Pon ini selain beras SPHP terdistribusi dengan baik, harga bahan pangan pokok lainnya juga dijual di bawah HET,” ungkap Khofifah.

Sementara, Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin yang akrab disapa Mas Ibin, menyatakan bahwa stok bahan pokok di Kota Blitar dalam kondisi stabil.

Hasil pengecekan menunjukkan distribusi beras SPHP berjalan lancar dan harga minyak goreng serta telur juga relatif aman.

“Sesuai arahan Bu Khofifah, ke depan terus kita pastikan distribusi bahan pangan utamanya beras di pasar-pasar Kota Blitar tetap aman,” ujarnya.

Suntikan Dana Rp 5,7 Miliar untuk Warga Rentan

Usai meninjau pasar, Gubernur kemudian menyalurkan bansos dan zakat produktif senilai Rp 5,7 miliar bagi masyarakat ekonomi rentan di Pendopo Ronggo Hadinegoro Kabupaten Blitar.

Bantuan tersebut terdiri dari berbagai jenis, seperti bantuan sosial PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), bantuan pakaian, alat bantu disabilitas, BLT buruh pabrik rokok, hingga taliasih bagi pilar-pilar sosial.

“Alhamdulillah bansos dan zakat produktif terus kita salurkan. Semoga dapat menjadi penguatan sosial ekonomi masyarakat Blitar,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Khofifah memberikan peringatan keras agar bantuan tidak disalahgunakan untuk judi online.

Ia mengungkap data PPATK bahwa sekitar 9.000 lebih penerima bansos di Jatim terindikasi menggunakan bantuan untuk judi online dengan total nilai mencapai Rp 53 miliar.

“Tolong bansos yang diterima dipergunakan sebaik mungkin sesuai kebutuhan. Jangan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi judi online,” tegasnya.

Khofifah juga menyoroti pentingnya data yang akurat menyambut sensus BPS per 1 September.

Ia menekankan bahwa kolaborasi seluruh pilar sosial dan Forkopimda sangat menentukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pun, juga Bupati Blitar Rijanto menyambut baik penyaluran bansos tersebut. Menurutnya, bantuan ini sangat strategis dan bermanfaat bagi penerima dalam mendukung upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Jatim.

Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga membagikan sembako dan bendera kepada 68 tukang becak di sekitar pendopo kabupaten. (JK-RED)

TRENGGALEK— Ratusan siswa SMAN 1 Kampak, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menggelar aksi unjuk rasa di halaman sekolah mereka pada Selasa (26/8/2025).

Aksi ini merupakan bentuk kemarahan atas dugaan penyalahgunaan dana iuran dan sumbangan yang dikelola oleh komite sekolah tanpa transparansi.

Dengan membawa poster dan berorasi secara bergantian, para siswa menuntut akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan dana yang selama ini mereka setorkan, mulai dari infak, amal jariyah, hingga sumbangan bertajuk Tabungan Akhirat.

Mereka menyatakan, tak satu pun laporan keuangan pernah dibuka ke publik.

“Kami sempat minta data siapa saja siswa yang sudah dan belum bayar, tapi pihak sekolah menolak. Alasannya takut ketahuan LSM. Ini mencurigakan,” ujar Lusiana Putri, siswa kelas XII yang menjadi juru bicara aksi, Selasa(26/8).

Menurutnya, para siswa rutin membayar berbagai jenis sumbangan di luar kebutuhan formal seperti seragam dan SPP bulanan.

Anehnya, saat sekolah mengadakan lomba atau kegiatan, para siswa tetap harus mengeluarkan biaya pribadi, termasuk konsumsi, transportasi, hingga pendaftaran lomba.

“Bahkan guru-guru juga sering pakai uang pribadi karena katanya tidak ada dana dari komite. Lalu uang infak dan tabungan itu ke mana?” tambah Lusiana geram.

Dana PIP Diduga Dipotong, Rekening Ditahan Sekolah.

Tak berhenti di situ, siswa juga menyoroti praktik pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) yang patut dipertanyakan.

Program bantuan tunai dari pemerintah yang ditujukan untuk siswa tidak mampu itu justru, menurut pengakuan siswa, ditahan pihak sekolah dan dipotong sepihak.

“Rekening penerima PIP ditahan dan dananya dipotong untuk membayar SPP dan infaq. Padahal itu hak penuh siswa dari keluarga kurang mampu. Teman-teman kami kecewa dan merasa dijebak sistem,” lanjut Lusiana.

Aksi ini juga mendapat dukungan dari siswa lainnya. Suci Nurma, yang ikut dalam unjuk rasa, menegaskan bahwa tuntutan mereka sederhana: keterbukaan.

“Kami hanya ingin tahu uang itu digunakan untuk apa saja. Kalau memang dikelola dengan benar, kenapa harus takut dibuka ke publik? Kalau ditutup-tutupi, wajar kami menduga ada penyelewengan,” ujar Suci.

Dugaan Sistematis, Publik Harus Turun Tangan.

Kondisi ini memunculkan dugaan adanya praktik pengelolaan keuangan yang tidak sesuai aturan dan berpotensi melanggar hukum, termasuk penahanan hak siswa atas dana bantuan negara.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak sekolah maupun komite. Namun desakan agar inspektorat daerah, Ombudsman, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur turun tangan semakin menguat.

“Kalau suara siswa saja tidak didengar, siapa lagi yang akan mengawasi? Ini bukan hanya soal uang, tapi soal keadilan, kejujuran, dan masa depan pendidikan yang bersih,” pungkas Lusiana. (Ji/Red)

Kumurkek—  Dalam rangka menjaga kesinambungan organisasi dan meningkatkan kinerja kepolisian, Polres Maybrat menggelar Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) PS. Wakapolres, Kabag Ops, dan Kapolsek Ayamaru Utara.

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Polda Papua Barat Daya sebagai wujud pembinaan karier personel Polri.

Upacara Sertijab yang berlangsung di Lapangan Apel Mako Polres Maybrat dipimpin langsung oleh Kapolres Maybrat, Kompol Ruben Obed Kbarek, S.I.K., serta dihadiri oleh Ketua Bhayangkari Cabang Maybrat, pejabat utama Polres, PJU Batalyon B Pelopor Polda Papua Barat Daya, perwira, bintara, dan Bhayangkari Polres Maybrat.

Sertijab ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolda Papua Barat Daya Nomor: Kep/91/VIII/2025 dan Surat Telegram Kapolda Papua Barat Daya Nomor: ST/217/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025.

Dalam upacara ini dilakukan serah terima jabatan PS. Wakapolres Maybrat dari AKP Muhammad Rusli kepada AKP Firman Petrus, Kabag Ops Polres Maybrat dari AKP Firman Petrus kepada AKP Dadan Hendrawan, serta Kapolsek Ayamaru Utara dari IPTU Algeredo A. Agusto Jarisetouw kepada IPDA Kusmanto, S.H.

Dalam amanatnya, Kapolres Maybrat Kompol Ruben Obed Kbarek, S.I.K. menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas, serta memberikan ucapan selamat kepada pejabat baru dengan harapan dapat segera beradaptasi dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai bentuk penyegaran dan peningkatan kinerja. Saya berharap pejabat yang baru dilantik dapat melanjutkan program yang telah berjalan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Kapolres.

Upacara Sertijab berlangsung khidmat, ditandai dengan pembacaan keputusan Kapolda Papua Barat Daya, penanggalan dan penyematan tanda jabatan, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara Sertijab, amanat Inspektur Upacara, serta ditutup dengan pemberian ucapan selamat dan sesi foto bersama. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. (Timo)