TRENGGALEK— Ratusan siswa SMAN 1 Kampak, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menggelar aksi unjuk rasa di halaman sekolah mereka pada Selasa (26/8/2025).

Aksi ini merupakan bentuk kemarahan atas dugaan penyalahgunaan dana iuran dan sumbangan yang dikelola oleh komite sekolah tanpa transparansi.

Dengan membawa poster dan berorasi secara bergantian, para siswa menuntut akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan dana yang selama ini mereka setorkan, mulai dari infak, amal jariyah, hingga sumbangan bertajuk Tabungan Akhirat.

Mereka menyatakan, tak satu pun laporan keuangan pernah dibuka ke publik.

“Kami sempat minta data siapa saja siswa yang sudah dan belum bayar, tapi pihak sekolah menolak. Alasannya takut ketahuan LSM. Ini mencurigakan,” ujar Lusiana Putri, siswa kelas XII yang menjadi juru bicara aksi, Selasa(26/8).

Menurutnya, para siswa rutin membayar berbagai jenis sumbangan di luar kebutuhan formal seperti seragam dan SPP bulanan.

Anehnya, saat sekolah mengadakan lomba atau kegiatan, para siswa tetap harus mengeluarkan biaya pribadi, termasuk konsumsi, transportasi, hingga pendaftaran lomba.

“Bahkan guru-guru juga sering pakai uang pribadi karena katanya tidak ada dana dari komite. Lalu uang infak dan tabungan itu ke mana?” tambah Lusiana geram.

Dana PIP Diduga Dipotong, Rekening Ditahan Sekolah.

Tak berhenti di situ, siswa juga menyoroti praktik pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) yang patut dipertanyakan.

Program bantuan tunai dari pemerintah yang ditujukan untuk siswa tidak mampu itu justru, menurut pengakuan siswa, ditahan pihak sekolah dan dipotong sepihak.

“Rekening penerima PIP ditahan dan dananya dipotong untuk membayar SPP dan infaq. Padahal itu hak penuh siswa dari keluarga kurang mampu. Teman-teman kami kecewa dan merasa dijebak sistem,” lanjut Lusiana.

Aksi ini juga mendapat dukungan dari siswa lainnya. Suci Nurma, yang ikut dalam unjuk rasa, menegaskan bahwa tuntutan mereka sederhana: keterbukaan.

“Kami hanya ingin tahu uang itu digunakan untuk apa saja. Kalau memang dikelola dengan benar, kenapa harus takut dibuka ke publik? Kalau ditutup-tutupi, wajar kami menduga ada penyelewengan,” ujar Suci.

Dugaan Sistematis, Publik Harus Turun Tangan.

Kondisi ini memunculkan dugaan adanya praktik pengelolaan keuangan yang tidak sesuai aturan dan berpotensi melanggar hukum, termasuk penahanan hak siswa atas dana bantuan negara.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak sekolah maupun komite. Namun desakan agar inspektorat daerah, Ombudsman, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur turun tangan semakin menguat.

“Kalau suara siswa saja tidak didengar, siapa lagi yang akan mengawasi? Ini bukan hanya soal uang, tapi soal keadilan, kejujuran, dan masa depan pendidikan yang bersih,” pungkas Lusiana. (Ji/Red)

Kumurkek—  Dalam rangka menjaga kesinambungan organisasi dan meningkatkan kinerja kepolisian, Polres Maybrat menggelar Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) PS. Wakapolres, Kabag Ops, dan Kapolsek Ayamaru Utara.

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Polda Papua Barat Daya sebagai wujud pembinaan karier personel Polri.

Upacara Sertijab yang berlangsung di Lapangan Apel Mako Polres Maybrat dipimpin langsung oleh Kapolres Maybrat, Kompol Ruben Obed Kbarek, S.I.K., serta dihadiri oleh Ketua Bhayangkari Cabang Maybrat, pejabat utama Polres, PJU Batalyon B Pelopor Polda Papua Barat Daya, perwira, bintara, dan Bhayangkari Polres Maybrat.

Sertijab ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolda Papua Barat Daya Nomor: Kep/91/VIII/2025 dan Surat Telegram Kapolda Papua Barat Daya Nomor: ST/217/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025.

Dalam upacara ini dilakukan serah terima jabatan PS. Wakapolres Maybrat dari AKP Muhammad Rusli kepada AKP Firman Petrus, Kabag Ops Polres Maybrat dari AKP Firman Petrus kepada AKP Dadan Hendrawan, serta Kapolsek Ayamaru Utara dari IPTU Algeredo A. Agusto Jarisetouw kepada IPDA Kusmanto, S.H.

Dalam amanatnya, Kapolres Maybrat Kompol Ruben Obed Kbarek, S.I.K. menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas, serta memberikan ucapan selamat kepada pejabat baru dengan harapan dapat segera beradaptasi dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai bentuk penyegaran dan peningkatan kinerja. Saya berharap pejabat yang baru dilantik dapat melanjutkan program yang telah berjalan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Kapolres.

Upacara Sertijab berlangsung khidmat, ditandai dengan pembacaan keputusan Kapolda Papua Barat Daya, penanggalan dan penyematan tanda jabatan, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara Sertijab, amanat Inspektur Upacara, serta ditutup dengan pemberian ucapan selamat dan sesi foto bersama. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. (Timo)

Sorong PBD— Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) terus memperkuat pendataan kependudukan dengan fokus khusus pada Orang Asli Papua (OAP) melalui program Siak Plus.

Kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi pendataan OAP yang digelar di Hotel Swissbell, Kota Sorong pada Selasa (26/8/2025) resmi dibuka oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Drs. Yakop Kareth, M.Si, mewakili Gubernur Elisa Kambu, S.Sos.

Dalam amanat yang dibacakan Sekda, pentingnya pendataan yang akurat dan valid menjadi prioritas utama untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah dan program pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.

Data kependudukan yang akurat, jelas, dan tanpa duplikasi sangat menentukan keberhasilan pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelayanan publik.

Yakop Kareth menyebutkan, data sementara penduduk di Papua Barat Daya mencapai 253.690 jiwa dengan rincian Kota Sorong 45.435 jiwa, Kabupaten Sorong 36.034 jiwa, Kabupaten Sorong Selatan 53.186 jiwa, Kabupaten Raja Ampat 27.966 jiwa, Kabupaten Maybrat 45.284 jiwa, dan Kabupaten Tambrauw 45.160 jiwa.

Program pendataan OAP ini menggunakan aplikasi Siak Plus, sebuah pengembangan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) yang dilengkapi fitur khusus untuk mengidentifikasi suku, marga, dan kriteria asli Papua sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Ketua Tim Pengembangan Sistem, Asep Firdaus, menjelaskan bahwa program ini menjadi dasar bagi berbagai bantuan sosial, pembangunan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia bagi OAP. Pendataan terintegrasi diharapkan mampu menghilangkan tumpang tindih data dan mendukung percepatan validasi data di lapangan.

Lebih jauh, Asep menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga provinsi, serta pelibatan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.

Pendataan manual yang selama ini dilakukan dinilai kurang efektif tanpa adanya nomor induk kependudukan (NIK) yang valid. Oleh sebab itu, integrasi data OAP ke dalam aplikasi Siak Plus diharapkan menjadi solusi strategis yang dapat memberikan data terpusat dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, SE, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah mengalokasikan dana sebesar Rp3 miliar yang dibagi ke 1 kota dan 5 kabupaten untuk mendukung pendataan lebih detail sampai ke tingkat distrik dan kampung. Targetnya, pendataan OAP selesai pada Desember 2025 agar data valid ini bisa menjadi dasar penyaluran dana afirmasi dan pembagian dana khusus pemerintah pusat.

Nikolas juga menjelaskan bahwa data OAP yang sudah terhimpun saat ini berjumlah 297.474 jiwa, dengan total penduduk Papua Barat Daya mencapai 324.760 jiwa.

Data ini telah divalidasi dan disinkronkan dengan Bappeda serta kementerian keuangan sebagai dasar pembagian dana daerah tahun 2026.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sorong Selatan, James I. Tipawael, mengungkapkan bahwa pendataan OAP di daerahnya sudah berjalan sejak 2017 dengan data yang relatif lengkap dan rinci.

Meski sempat terkendala dana pada 2024, pihaknya optimis bisa menyelesaikan pendataan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa sehingga data yang dihasilkan valid dan bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah.

James menambahkan bahwa tingkat akurasi data penduduk di Sorong Selatan saat ini mencapai 98-99%, dan pihaknya terus berupaya meningkatkan standar nasional sebesar 99,6%.

Pendataan dilakukan secara menyeluruh termasuk perekaman akta kelahiran, kematian, dan perekaman KTP elektronik dengan metode jemput bola serta kerja sama dengan lembaga keagamaan agar cakupan pendataan maksimal.

Melalui program Siak Plus dan kolaborasi berbagai pihak, pemerintah Papua Barat Daya berharap pendataan orang asli Papua dapat terlaksana dengan baik, menjadi landasan kuat bagi pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan bagi masyarakat adat di provinsi ini. (Timo)