TULUNGAGUNG — Upaya Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menata wajah kota terus berjalan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pembangunan trotoar dan saluran pengering (drainase) di Jalan Teuku Umar kini menunjukkan progres yang signifikan.

Hingga akhir Oktober, capaian fisik proyek telah menembus 44,20 % dari total panjang rencana 767,91 meter.

Plt. Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Agus Sulistyono, menuturkan bahwa proyek ini dirancang untuk menjawab dua kebutuhan penting sekaligus meningkatkan sistem drainase kota dan mempercantik tata ruang kawasan perkotaan.

“Pembangunan ini punya dampak ganda. Pertama, memperbaiki sistem drainase agar genangan air di kawasan Teuku Umar bisa diminimalisir saat musim hujan. Kedua, dengan adanya trotoar baru, kawasan ini akan tampak lebih rapi dan nyaman bagi pejalan kaki,” jelas Agus saat dikonfirmasi 90detik.com pada Rabu(29/10).

Menurut Agus, selama ini Jalan Teuku Umar menjadi salah satu titik rawan genangan air yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan aktivitas ekonomi warga sekitar.

Karena itu, pembangunan saluran pengering diprioritaskan agar air hujan dapat tersalurkan dengan baik dan tidak lagi meluber ke jalan.

“Drainase yang tertata akan membantu kelancaran kegiatan masyarakat, termasuk pedagang dan pengguna jalan. Kita ingin kawasan ini bersih, tertib, dan bebas genangan,” ujarnya.

Selain fungsi teknis, trotoar yang dibangun juga menjadi bagian dari penataan kota dan penghijauan perkotaan.

Desain trotoar yang lebih lebar dan tertata diharapkan dapat menambah keindahan serta memberikan rasa aman bagi pejalan kaki.

Agus menegaskan, trotoar bukan hanya pelengkap jalan, tetapi simbol kota yang ramah manusia.

“Kami ingin masyarakat lebih gemar berjalan kaki. Kota yang baik bukan yang hanya luas jalannya, tapi juga aman dan nyaman bagi warganya,” harapnya.

Selain trotoar, proyek ini juga akan memperhatikan elemen penghijauan untuk menciptakan lingkungan yang lebih asri dan teduh di sepanjang koridor jalan utama tersebut.

Meski progres sudah mendekati setengah jalan, Dinas PUPR mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintas di sekitar area pembangunan.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan sementara ini. Kami berharap masyarakat tetap mendukung agar pekerjaan ini bisa selesai tepat waktu dan hasilnya bisa dinikmati bersama,” tutur Agus.

Pembangunan infrastruktur di Jalan Teuku Umar ini menjadi salah satu bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam memperbaiki kualitas layanan publik, khususnya sektor infrastruktur perkotaan.

Melalui proyek ini, Pemkab ingin mewujudkan Tulungagung yang lebih bersih, tertata, dan layak huni, bukan hanya bagi kendaraan, tapi juga bagi warganya yang berjalan kaki setiap hari. (DON/Red)

Jakarta— Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru SMA Kemala Taruna Bhayangkara segera digelar. Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia bersama Yayasan Kemala Bhayangkari dan Polri merilis informasi seputar pendaftaran pada pagi ini.

Kick off Seleksi Penerimaan Murid Baru SMA Kemala Taruna Bhayangkara dipimpin Wakapolri Komjen Profesor Dedi Prasetyo, Chairman sekaligus Co-founder Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia Dirgayuza Setiawan dan jajaran.

Kick off digelar di Puldasis Gedung Rupattama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025) pukul 10.00 WIB. Mendiktisaintek Brian Yuliarto turut memberikan sambutan melalui rekaman video.

Diketahui SMA Kemala Taruna Bhayangkara memiliki misi mendidik dan mempersiapkan calon pemimpin berkualitas global. Sekolah ini menerapkan kurikulum International Baccalaureate (IB) serta seleksi masuk yang ketat.

Dalam proses pendirian, SMA KTB dibangun di atas lahan seluas sekitar 13,5 hektar di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun, pada angkatan pertama pembelajaran akan dilakukan sementara di kampus mitra, yaitu Global Darussalam Academy di Yogyakarta, hingga bangunan utama selesai.

Soal latar belakang berdirinya SMA Kemala Taruna Bhayangkara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bercerita beberapa waktu lalu terpikir untuk membuat sekolah unggulan tepat dengan rencana Presiden Prabowo Subianto membangun sekolah unggulan. Kemudian Kapolri bertemu Dirgayuza dan Romahurmuziy, akhirnya progres berjalan.

“Gayung bersambut, ternyata Bapak Presiden sedang mendesain untuk membangun sekolah-sekolah unggulan yang ada di Indonesia. Kemudian semuanya jadi dipermudah,” ujarn saat membuka angkatan pertama Akademi Kader Bangsa yakni SMA Kemala Taruna Bhayangkara pada Minggu (20/7)

Seleksi siswa dilakukan secara bertahap melalui tes tingkat daerah lalu pusat, mata pelajar IPA, matematika, hingga Bahasa Inggris minimal harus 80. Tes kesehatan, psikologi, dan jasmani juga dilakukan terhadap calon siswa.

“Kalian adalah mutiara-mutiara yang tersebar dan saat ini bisa kita temukan. Ibarat emas, kalian akan dididik, digembleng, menjadi emas 24 karat. Oleh karena itu saya titip kepada seluruh guru, pembina, yang di akademik mau pun pengasuhan, tolong bentuk mereka, siapkan mereka, sehingga betul-betul menjadi emas 24 karat,” ujar Jenderal Sigit kepada para murid angkatan pertama SMA Kemala Taruna Bhayangkara. (By/Red)

Jakarta— “Pangan adalah soal hidup matinya bangsa,” kata Bung Karno pada 1952. Tujuh dekade berselang, pesan itu kembali menggema di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ketika politik pangan menjadi ukuran sejauh mana negara berpihak pada rakyat kecil bukan sekadar tunduk pada mekanisme pasar.

Pada awal masa kepemimpinannya, publik menaruh harapan besar bahwa konsep kedaulatan pangan tidak berhenti pada tataran slogan, tetapi hadir sebagai strategi konkret yang menyejahterakan petani dan menjamin ketenangan konsumen.

Harapan itu tetap hidup di tengah berbagai tantangan global dan domestik saat ini.

Indonesia memiliki dua lembaga strategis dalam tata kelola pangan: Perum Bulog sebagai pengelola logistik dan cadangan beras pemerintah, serta Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai perumus kebijakan lintas komoditas.

Keduanya ibarat “otot dan otak” yang menopang ketahanan pangan nasional.

Jika pada masa Orde Baru stabilitas pangan menjadi dasar stabilitas sosial, maka kini tantangan lebih kompleks: perubahan iklim ekstrem, ketegangan geopolitik antarnegara produsen beras, serta fluktuasi nilai tukar yang memengaruhi harga domestik.

Politik pangan di era Prabowo dituntut menjadi politik presisi berbasis data, efisiensi operasional, dan keterbukaan informasi publik.

Per Oktober 2025, cadangan beras pemerintah mencapai 3,9 juta ton, sebagian besar berasal dari produksi dalam negeri. Pemerintah menegaskan tidak akan melakukan impor hingga akhir tahun.

Kebijakan ini diapresiasi publik, namun juga menuntut akurasi dalam pengelolaan stok, penggilingan, dan distribusi agar pasokan tetap merata di seluruh wilayah.

Harga beras sempat menembus Rp15.000 per kilogram pada Agustus sebelum menurun di September, mencerminkan dilema klasik negara agraris: menjaga kesejahteraan petani tanpa menekan daya beli masyarakat.

Di titik inilah politik pangan diuji antara keadilan sosial dan efisiensi ekonomi.

Transformasi digital menjadi keharusan. Bulog kini diarahkan menjadi operator berbasis data melalui Warehouse Management System (WMS) untuk memantau suhu, kelembapan, hingga rotasi stok.

Sementara Bapanas memperkuat One Data Food System, sistem data terpadu dari hulu hingga hilir, agar setiap kebijakan berbasis pada fakta lapangan, bukan asumsi.

Transparansi publik menjadi kunci utama. Akses data stok, harga, dan distribusi melalui dashboard terbuka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menekan praktik spekulasi.

Selain lembaga negara, Koperasi Merah Putih tumbuh sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang strategis.

Berbasis gotong royong dan nasionalisme ekonomi, koperasi ini menjadi simpul antara petani, UMKM pangan, dan pasar, mendukung Bulog dan Bapanas dalam penyerapan panen, pengelolaan cadangan lokal, serta pelaksanaan program pangan murah.

Menurut Jan Prince Permata, Wakil Sekretaris Jenderal Perhimpunan Insan Perberasan Indonesia (PISPI), setidaknya ada lima langkah penting untuk memperkuat arah politik pangan nasional:

1. Menegakkan koridor harga: menetapkan batas bawah untuk melindungi petani dan batas atas untuk menjaga daya beli masyarakat, dengan evaluasi berkala.
2. Sistem ketertelusuran pangan: penggunaan QR code dan private blockchain untuk menjamin asal-usul serta kualitas beras.
3. Prediksi panen berbasis teknologi: pemanfaatan citra satelit dan machine learning untuk memperkirakan produksi dan distribusi dengan akurat.
4. Gerakan Pangan Murah (GPM) permanen: operasi berbasis data untuk meredam inflasi pangan di daerah.
5. Transparansi komunikasi publik: penyajian Laporan Pangan Mingguan berisi data stok nasional, harga rata-rata, dan distribusi bantuan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjangkau lebih dari 35 juta penerima manfaat melalui hampir 12 ribu dapur umum menjadi bukti konkret keberpihakan pemerintah.

Penerapan digital checklist berbasis HACCP dan supplier rating system memastikan keamanan pangan, menjadikan distribusi bukan sekadar bantuan, tetapi jaminan kualitas bagi masyarakat.

Menuju Kedaulatan Pangan Sejati.

Kedaulatan pangan sejati membutuhkan tiga prasyarat utama:

1. Kepemimpinan tata kelola tunggal dan tegas: Bapanas sebagai pengarah, Bulog sebagai pelaksana, dan Kementerian Pertanian sebagai penguat produksi.
2. Disiplin data dan akuntabilitas publik: setiap fluktuasi harga dan stok harus memiliki penanggung jawab yang jelas.
3. Kolaborasi lintas sektor: pembentukan Supply Council antara pemerintah, penggilingan, dan ritel modern untuk pengambilan keputusan bersama secara transparan.

“Politik pangan yang presisi dan berpihak pada rakyat bukan hanya menstabilkan harga, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik,” tegas Jan Prince.

Kedaulatan pangan sejati, lanjutnya, bukan sekadar angka statistik, melainkan pengalaman nyata rakyat: sawah yang produktif, pasar yang terjangkau, dan dapur yang tak pernah kekurangan bahan pangan.

“Politik pangan sejati bukan untuk menenangkan pasar, tetapi untuk menyejahterakan rakyat,” tutup Jan Prince. (By/Red)

Editor: Doni Saputro.