KOTA KEDIRI – Aliansi Gerakan Garda Nusantara menggelar aksi damai di Kota Kediri untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Berdasarkan hasil penelusuran awal aliansi, harga pupuk bersubsidi di lapangan diduga mencapai Rp130.000 hingga Rp150.000.

Aksi tersebut dilakukan di dua lokasi, yakni Kantor Dinas Pertanian Kota Kediri dan Kantor Wali Kota Kediri. Massa meminta pemerintah daerah menelusuri dugaan penyimpangan harga sekaligus mengevaluasi pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di wilayah setempat.

Aksi tersebut dilaksanakan oleh Aliansi Gerakan Garda Nusantara, di bawah naungan ketua aliansi Harbaktian, bersama anggota aliansi, perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta insan media yang tergabung di dalamnya.

Di Kantor Dinas Pertanian Kota Kediri, massa menyampaikan sejumlah tuntutan agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jalur distribusi pupuk bersubsidi. Penelusuran tersebut diminta mencakup kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), badan usaha, kios penyalur, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penjualan pupuk di atas ketentuan harga pemerintah.

Setelah menyampaikan aspirasi di Dinas Pertanian, massa kemudian bergerak menuju Kantor Wali Kota Kediri. Dalam kesempatan tersebut, aliansi meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, termasuk kinerja instansi terkait apabila ditemukan bukti adanya kelalaian.

Aliansi juga meminta Wali Kota Kediri mempertimbangkan evaluasi terhadap Kepala Dinas Pertanian apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan.

Audiensi dengan Perwakilan Pemkot Kediri

Penyampaian aspirasi dilanjutkan melalui audiensi bersama Bagus Alit, S.E., M.M., sebagai kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang hadir mewakili Wali Kota Kediri.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri Arief Cholisudin Yuswanto, S.STP., M.M., serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri Paulus Luhur Budi Prasetyo, S.Sos., M.Si.

Sementara itu, Wali Kota Kediri dan Sekretaris Daerah belum dapat menghadiri audiensi karena memiliki agenda kegiatan lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Aliansi Gerakan Garda Nusantara menyampaikan empat poin permintaan yang diharapkan segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Pertama, meminta data lengkap seluruh gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Kota Kediri sebagai bahan penelusuran dan pencocokan data penerima serta distribusi pupuk bersubsidi.

Kedua, meminta daftar badan usaha atau kios yang terlibat dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi kepada masyarakat, termasuk pihak-pihak yang berkaitan dengan rantai distribusinya.

Ketiga, meminta agar UD yang disebut dalam surat pengaduan aliansi dapat dihadirkan dalam forum klarifikasi untuk memberikan penjelasan secara langsung terkait dugaan permasalahan distribusi pupuk.

Keempat, meminta petugas yang diduga melakukan intimidasi terhadap petani turut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan dapat diperiksa secara objektif dan tidak menimbulkan keresahan di kalangan petani.

Ketua Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Harbaktian, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi petani, khususnya menyangkut ketersediaan dan harga pupuk bersubsidi.

“Kami ingin memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Karena itu, dugaan yang kami temukan di lapangan perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan secara menyeluruh,” ujarnya saat dihubungi awak media 90detik.com pada Rabu (11/11).

Ia juga meminta pemerintah daerah tidak hanya menerima pengaduan, tetapi mengambil langkah konkret dengan membuka data distribusi dan meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut dalam laporan aliansi.

Menurutnya, pupuk bersubsidi merupakan salah satu kebutuhan penting dalam menunjang produktivitas pertanian. Karena itu, pengawasan terhadap penyaluran dan penerapan harga harus dilaksanakan secara optimal.

Aliansi berharap pemerintah daerah memberikan tindak lanjut secara transparan dan tertulis agar perkembangan penanganan pengaduan dapat diketahui dengan jelas.

Seluruh dugaan yang disampaikan dalam aksi tersebut diharapkan dapat diperiksa secara profesional berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat informasi yang belum terverifikasi.

Adapun sejumlah unsur organisasi dan lembaga yang turut terlibat dalam aksi tersebut di antaranya Ketua Laskar Agus Tri Cahyo, Ketua LSM Bidik DPD Sib Jawa Timur sekaligus Ketua Umum Balaraja Indonesia Andik Hariyanto, Ketua Lembaga Anti Korupsi dan Praktik Ilegal Nasional (LAKP-IN) Khoiri, serta Ketua Yayasan Jiwa Pelopor Reclasseering Suhada Abadi Lembaga Reclasseering Indonesia (YJPRSA LRI) Davied Priatama.

Hingga berita ini disusun, dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas HET tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait, dan redaksi juga membuka ruang bagi instansi terkait untuk memberikan klarifikasi.(JK/Red)

BLITAR – Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Kabupaten Blitar menggelar Community Gathering bersama insan pers di Angkringan Joko, pada Selasa (10/11).

Mengusung tema “Sinergi Kuat, Informasi Akurat, Bersama Media Membangun Blitar Berdaya”, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan media, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Kepala Diskominfotiksan Kabupaten Blitar, Agung Wicaksono, SE., MM., dalam sambutannya menyampaikan salam dari Bupati dan Wakil Bupati Blitar kepada seluruh insan pers yang hadir.

Ia juga mengajak peserta menjadikan peringatan Hari Pahlawan sebagai momentum untuk meneladani semangat perjuangan dan pengabdian para pahlawan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

“Semoga semangat berjuang para pahlawan terus bisa kita wujudkan dalam tugas kita sehari-hari,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Agung menegaskan bahwa media memiliki peran strategis dalam menjaga kehidupan demokrasi serta menjadi mitra pemerintah daerah dalam menyampaikan berbagai program, kebijakan, dan capaian pembangunan.

Menurutnya, keberadaan media sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, berimbang, transparan, dan dapat dipercaya.

Sebagai salah satu pintu informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, Diskominfotiksan membutuhkan sinergi dengan insan pers agar penyebarluasan informasi dapat berjalan secara optimal dan menjangkau masyarakat luas.

Agung juga mengajak media untuk turut menjaga kondusivitas daerah, terutama menjelang berbagai agenda demokrasi mendatang.

Ia berharap pemberitaan yang disampaikan tetap mengedepankan prinsip keberimbangan dan tanggung jawab jurnalistik.

“Kami mohon bantuan teman-teman media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara berimbang, sehingga mendukung kondusivitas daerah yang kita cintai ini,” pintanya.

Lebih lanjut, Agung menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers atas kerja sama dan komunikasi yang selama ini telah terjalin dengan Diskominfotiksan Kabupaten Blitar.

Ia berharap hubungan tersebut semakin kuat dan produktif, sehingga pemerintah daerah dan media dapat terus membangun komunikasi yang baik dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

“Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. Semoga hubungan dan kerja sama ini ke depan terus semakin baik,” pungkasnya.

Melalui kegiatan Community Gathering yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut, Diskominfotiksan Kabupaten Blitar berharap sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers semakin solid.

Kolaborasi ini diharapkan mampu mendukung penyebaran informasi pembangunan yang akurat, edukatif, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus memperkuat keterbukaan informasi publik di Kabupaten Blitar.(JK/Red)

MALUKU TENGAH – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Maluku Tengah menyoroti manajemen pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, menyusul meninggalnya seorang pasien asal Negeri Sepa di ruang Unit Gawat Darurat (UGD), pada Minggu (8/11) lalu

Pasien tersebut diketahui bernama Sidik Kumkelo, warga Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Ia dinyatakan meninggal dunia saat masih berada di ruang UGD RSUD Masohi.

Peristiwa itu menimbulkan dugaan adanya ketidakoptimalan pelayanan petugas medis maupun manajemen penanganan pasien di ruang UGD.

DPD KNPI Maluku Tengah menilai dugaan tersebut harus ditelusuri secara objektif dan transparan.

Ketua DPD KNPI Maluku Tengah, La Hamidun, mengatakan pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab mendasar yang harus diberikan secara maksimal kepada setiap pasien, terlebih dalam kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat, tepat, dan profesional.

“Nyawa manusia tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata. Setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, profesional, dan manusiawi,” tegas La Hamidun di Masohi, pada Selasa (10/11).

Ia meminta pihak manajemen RSUD Masohi tidak menganggap peristiwa ini sebagai persoalan biasa.

Menurutnya, meninggalnya pasien di ruang pelayanan darurat harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan, kesiapan tenaga medis, kedisiplinan petugas, dan mekanisme penanganan pasien di UGD.

Desak Investigasi Terbuka

DPD KNPI Maluku Tengah mendesak Direktur RSUD Masohi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah segera melakukan investigasi internal dan memberikan penjelasan terbuka kepada keluarga korban maupun masyarakat.

Penjelasan tersebut meliputi kronologi penanganan pasien sejak pertama kali tiba di rumah sakit hingga dinyatakan meninggal dunia.

“Persoalan ini harus dibuka secara transparan dan ditindaklanjuti secara serius sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang,” ujarnya.

KNPI juga meminta apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) pelayanan kesehatan, maka pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, KNPI meminta Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memberikan perhatian serius terhadap kualitas pelayanan RSUD Masohi.

Rumah sakit daerah, kata La Hamidun, harus menjadi tempat masyarakat memperoleh pertolongan dan jaminan pelayanan kesehatan yang layak, bukan justru menimbulkan keresahan.

DPD KNPI Maluku Tengah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum Sidik Kumkelo dan berharap keluarga diberikan ketabahan.

La Hamidun menegaskan, tuntutan evaluasi ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat dan upaya mendorong perbaikan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tengah.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen RSUD Masohi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi meninggalnya pasien maupun langkah evaluasi yang akan dilakukan.(By/Red)