Nasional
Dari Aktivis ke Kemenaker, Kini OTT KPK: Luka dan Spekulasi Politik di Balik Penangkapan Wamenaker Noel
JAKARTA— Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer atau yang karib disapa Noel, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (20/8) malam.
Penangkapan yang mengguncang dunia politik ini bukan hanya menyisakan duka bagi para pendukung setianya, tetapi juga memantik spekulasi mengenai adanya permainan politik di baliknya.
Bagi banyak kader dan juniornya yang pernah berjuang bersamanya di masa lalu, kabar ini terasa seperti pukulan berat.
Noel bukan sekadar figur pejabat, melainkan seorang mentor dan simbol perjuangan yang inspiratif.
“Sedih banget mendengarnya. Tidak menyangka sosok yang selama ini jadi inspirasi malah kejerat kasus hukum. Tapi ya, inilah realitas. Kami sebagai junior tetap harus menghormati proses hukum,” ujar Songko, seorang kader muda asal Blitar yang mengaku pernah hidup bersama Noel di masa-masa aktivisme jalanan, ketika dihubungi via sambungan telepon, Kamis(21/8).
Spekulasi “Jebakan Politik” dan Pembelaan dari Kawan Lama.
Di balik gelombang kekecewaan, muncul narasi pembelaan yang menyuarakan kecurigaan bahwa kasus ini tidaklah sederhana.
Sejumlah pengamat dan rekan seperjuangan Noel menilai ada aroma intervensi politik dalam OTT tersebut.
Dr. Rahmat Wibisono, Pengamat Hukum dari Universitas Airlangga, memberikan analisanya.
“Kalau kita lihat pola-pola OTT sebelumnya, sering muncul tanda-tanda intervensi. Noel ini bukan figur kecil; dia adalah aktivis jalanan yang dekat dengan lingkar kekuasaan. Spekulasi jebakan politik wajar muncul. Namun, ujungnya tetap, hukum yang menentukan, bukan opini publik,” jelasnya.
Pendapat senada disampaikan oleh Arifin “Cak Ipul” Subagyo, sesama aktivis 98 dan rekan lama Noel.
“Dulu Noel dikenal menampung anak-anak jalanan. Dia bukan tipikal orang yang main-main dengan uang. Makanya publik harus hati-hati. Bisa jadi ini bukan sekadar soal hukum, tapi ada aroma politik yang kuat,” tegas Cak Ipul.
Legacy Panjang: Dari Jalanan ke Pusaran Kekuasaan.
Immanuel Ebenezer bukanlah nama baru di peta politik Indonesia. Jejaknya dimulai dari bawah, sebagai aktivis yang berani berdiri di garda depan.
Reputasinya dibangun dari keberpihakan pada kaum marginal dan kegigihan menyuarakan perubahan.
Puncaknya, ketika ia dengan berani mendukung dan menjadi bagian dari tim kampanye pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di tengah berbagai dinamika politik.
Lonjakan kariernya dari aktivis ke posisi strategis di Kementerian Ketenagakerjaan sering dilihat sebagai cerita sukses.
Namun, narasi itu berhadapan dengan ujian berat. Bagi generasi muda (Gen Z) yang mengidolakannya, peristiwa ini adalah pelajaran pahit tentang realitas politik yang kompleks.
“Kami paham hukum harus ditegakkan. Tapi kami juga tidak bisa menutup mata: Noel pernah mengajarkan kami arti keberanian, loyalitas, dan bagaimana suara kecil bisa mengguncang hiruk-pikuk politik Indonesia,” tulis seorang kader dalam unggahan media sosial yang viral, mewakili suara banyak orang yang kecewa namun tetap menghormati proses hukum.
Dukungan untuk Noel pun mengalir dalam bentuk doa dan harapan agar proses hukum berjalan adil.
Seorang netizen menulis, “Bang, kalau abang baca ini entah di mana, jangan pernah merasa sendirian. Kami tetap ada di sini, mendoakan, mendukung, dan belajar dari kisah abang, baik yang indah maupun pahit.”
KPK hingga berita ini diturunkan belum memberikan pernyataan resmi terperinci terkait modus dan nilai kerugian negara dalam OTT tersebut.
Noel kini berada di bawah pengawasan KPK untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Kini, semua mata tertuju pada proses hukum yang akan menentukan nasib sang mantan aktivis, meninggalkan luka dan tanda tanya besar bagi para penerus perjuangannya. (By/Red)
Editor : Joko Prasetyo
Papua
Pemprov Papua Barat Daya Genjot Penyelesaian Data Kependudukan, Asisten I Buka Bimtek Dukcapil se-PBD
SORONG — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat Kampung resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Plt. Asisten I Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Drs. Suardi Tamal, S.TP, MM, mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, bertempat di Hotel Kyriad, Jalan Sungai Maruni, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Rabu (26/11/25).
Dalam sambutannya, Suardi Tamal menegaskan bahwa Dukcapil merupakan sektor strategis yang menjadi dasar seluruh proses pembangunan.
“Dukcapil adalah jantung bangsa, karena data kependudukan yang dimiliki menjadi basis perencanaan di tingkat pusat hingga daerah,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pemutakhiran data kependudukan harus menjadi prioritas, karena negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga melalui penyediaan dokumen kependudukan yang cepat, akurat, lengkap, dan tanpa biaya.
“Negara harus hadir sampai ke pintu-pintu rumah warga untuk memenuhi hak mereka atas layanan administrasi kependudukan,” tambahnya.
Plt. Asisten I itu juga menekankan bahwa tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan (adminduk) bukan hanya keabsahan identitas, tetapi juga penyediaan data kependudukan yang menjadi rujukan dasar bagi semua sektor pembangunan.
Tantangan terbesar dalam penyelenggaraan layanan adminduk, menurutnya, terletak pada penduduk rentan seperti orang jalanan, kaum marginal, disabilitas, transgender, dan penduduk di wilayah sulit akses. Kendala lain mencakup kurangnya informasi, hambatan internal, hingga minimnya dukungan masyarakat.
Solusi yang ditempuh adalah pelayanan jemput bola melalui pendataan langsung sesuai Permendagri No. 19/2018 dan No. 96/2019.
Sementara itu, Plt. Kepala Disdukcapil PMK Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, memaparkan bahwa kegiatan ini bertujuan mengevaluasi dan memonitor pendataan penduduk di satu kota dan lima kabupaten di Papua Barat Daya. Menurutnya, data pendatang masih belum valid sehingga membutuhkan pembenahan terpadu.
Ia mengungkapkan data jumlah penduduk Papua Barat Daya berdasarkan pendataan Januari–Agustus:
Orang Asli Papua (OAP): 297.474 jiwa
Non-OAP: 364.764 jiwa
Total: 622.236 jiwa
Nikolas menjelaskan bahwa hambatan geografis masih menjadi tantangan utama, terutama di Kabupaten Tambrauw, Sorong Selatan, dan Raja Ampat. “Akses menuju wilayah terpencil belum memadai sehingga pendataan sering terkendala,” ujarnya.
Untuk itu, Pemprov Papua Barat Daya akan menyalurkan bantuan keuangan operasional kepada seluruh kabupaten/kota demi memperlancar pendataan dan pelayanan adminduk hingga ke wilayah paling terpencil. Data valid ditargetkan rampung pada Desember.
“Melalui Bimtek ini, kami berharap seluruh Kepala Dukcapil Kabupaten/Kota dapat menyampaikan kendala lapangan sehingga dapat segera dicarikan solusi bersama,” pungkas Nikolas. (Tim)
Jawa Timur
Wabup Tulungagung Buka Pelatihan Penguatan Pengurus Koperasi Merah Putih 2025, Tekankan Tata Kelola dan Kemandirian Desa
- Pemahaman tata kelola koperasi yang baik, tertib, dan sesuai regulasi.
- Kemampuan mengembangkan unit usaha produktif sesuai potensi desa.
- Komitmen mempercepat kemandirian ekonomi desa melalui penguatan peran koperasi.
Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong resmi melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat tinggi Pratama oleh Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, SH, M.PA, yang berlangsung khidmat di Gedung Lambertus Jitmau, Jalan Burung Merpati, Kelurahan Temu Utara, Distrik Sorong, Selasa (25/11/2025). Momentum tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kinerja birokrasi serta meningkatkan pelayanan publik di Kota Sorong.
Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, antara lain Drs. Ec. John Lewerissa (Ketua DPR Kota Sorong), Wakil Wali Kota Sorong H. Anshar Karim A. Md., Plh Sekda Kota Sorong Rudy R. Laku, S.Pi., MM, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Abdul Rahim Oeli, ST, dan sejumlah kepala OPD lainnya. Kehadiran mereka mencerminkan dukungan penuh terhadap proses pembinaan aparatur sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Septinus Lobat, SH, M. PA, menegaskan bahwa pelantikan pejabat eselon II ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan upaya memperkuat komitmen pelayanan publik. “Kita telah melakukan pelantikan pejabat eselon dua pada hari ini sehingga diharapkan setelah pelantikan, para pejabat segera memberikan pelayanan dan pengabdian yang tinggi kepada masyarakat Kota Sorong,” ujarnya.
Beliau mengingatkan bahwa tantangan pelayanan publik di Kota Sorong tidak ringan mengingat masyarakatnya yang heterogen dan berpendidikan tinggi. Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta untuk terus mengembangkan kompetensi dan bekerja dengan hati. “Kita harus lebih banyak belajar untuk melayani masyarakat yang memiliki tingkat kecerdasan lebih dari kita,” tegasnya.
Wali kota juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala BKPSDM Kota Sorong beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelenggarakan proses pelantikan secara tertib dan profesional.
Tidak hanya itu, kepada para ASN yang belum mendapatkan kesempatan dilantik, Wali Kota memberikan pesan menenangkan agar tetap sabar dan percaya pada rencana Tuhan. “Semua ini Tuhan yang mengatur. Jangan berkecil hati, tetap tekun dan bersabar,” tambahnya.
Pelantikan kali ini menetapkan 13 pejabat eselon II, yaitu:
- Saul Erens Solosa, S.Sos (Sekwan DPR Kota Sorong),
- Muliani, S.Kep., Ners (Kadis Sosial Kota Sorong),
- Nelwan Esison Hara, SP (Kadis Pertanian Kota Sorong),
- Edward Jitmau, SE (Kadis Perindustrian Kota Sorong),
- James Burung, S.Sos., MM (Kadis Komunikasi dan Informatika Kota Sorong),
- Yulinda Mosso, S.Sos., MM (Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak),
- Yuliana Kiriho, S.AN., MM (Kadis Pendidikan Kota Sorong)
- Elisabeth Elsemina Sarah Agaki, SE (Kadis Perdagangan Kota Sorong),
- emima Elisabeth, S.KM., M.AP (Kadis Kesehatan Kota Sorong)
- Yapet Maniburi, ST., MT (Kadis Bina Marga dan Sumber Daya Air),
- Robert Asmuruf, SH., MH – Kadis Kepegawaian dan Pengembangan SDM,
- Yowel Oktofianus Gefilem, ST – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
- Corina Mansawan, SE., MM – Kadis Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kota Sorong berharap percepatan pembangunan dan pelayanan publik dapat semakin optimal demi kemajuan Kota Sorong sebagai pusat pertumbuhan di Papua Barat Daya. (TK)
Petarung Pasopati Ikut Hadir Dalam Apel Khsusus Danbrigif 1 Marinir
Pemprov Papua Barat Daya Genjot Penyelesaian Data Kependudukan, Asisten I Buka Bimtek Dukcapil se-PBD
Wabup Tulungagung Buka Pelatihan Penguatan Pengurus Koperasi Merah Putih 2025, Tekankan Tata Kelola dan Kemandirian Desa
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Tulungagung, Jadi Sorotan Ketidak Harmonisan
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Nasional3 minggu agoWarga Desa di Blitar Swadaya Tambal Jalan Rusak Parah, Minta Perhatian Pemkab
Redaksi15 jam agoPinka Kian Kumuh, Warga Geram PKL Tinggalkan Tenda dan Sampah Usai Jualan
Jawa Timur3 minggu agoKoperasi Kelurahan Merah Putih Khawatir Mafia Pangan Kuasai Program MBG di Blitar
Redaksi1 minggu agoMeresahkan! Copet Berkedok Wartawan Gadungan Ditangkap di Tengah Keramaian HUT Tulungagung
Jawa Timur2 hari agoAroma Korupsi dan Kerusakan Lingkungan: Protes Warga Ngepoh Meletup soal Proyek Shangrila Memorial Park
Redaksi1 hari agoJebakan Maut! Jalan Baru ke Segawe Berlumpur, Truk Galian C Diduga Biang Kerok
Redaksi2 hari agoRatusan Komunitas Jazz GE8 Jatim Meriahkan Anniversary ke-2 di Ranting Sewu Pasuruan
Nasional2 minggu agoKKMP Suarakan Kekhawatiran, Pemkab Blitar Pastikan MBG Tidak Dikuasai Mafia Pangan