Nasional
Dindik Jatim Tak Main-Main, Cabdin Dikerahkan Awasi Praktik Pungli dan Penahanan Ijazah

Surabaya— Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menegaskan tidak ada praktik pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah negeri jenjang SMA, SMK, dan SLB yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Kami tegaskan bahwa memang tidak ada pungli di Sekolah,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai, Sabtu (23/8/2025).
Ia menjelaskan bahwa kebutuhan pembiayaan operasional dan kegiatan pendidikan di sekolah negeri sepenuhnya dibahas secara terbuka antara pihak sekolah dan Komite, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
Penyusunan RKAS merupakan instrumen transparan yang mengacu pada ketentuan regulasi dan mengedepankan prinsip musyawarah serta akuntabilitas publik.
Aries Agung juga menyampaikan setiap sekolah negeri di Jawa Timur mendapatkan dukungan anggaran dari berbagai sumber, yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) serta partisipasi masyarakat yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.
Perlu diketahui bahwa apabila dana BOS dan BPOPP belum mencukupi untuk mendukung seluruh program kegiatan satuan pendidikan selama satu tahun ajaran, maka diperkenankan untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan sukarela, yang dilakukan secara transparan dan berdasarkan hasil musyawarah bersama antara pihak Komite dan Sekolah.
“Sehingga bisa dipastikan tidak ada pungutan liar atau pemaksaan dalam bentuk apa pun kepada peserta didik atau orang tua/wali murid, tanpa melalui rapat bersama sekolah dan komite yang menjadi keputusan bersama” jelasnya.
Semua bentuk sumbangan dari masyarakat bersifat sukarela, tidak mengikat, tidak memaksa, dan didasarkan pada kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara rapat.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah memerintahkan kadis pendidikan jawa timur memastikan penyelenggaraan pendidikan di setiap sekolah-sekolah negeri berjalan baik dan benar.
Terutama tentang pengelolaan administrasi sekolah karena anggaran yang diberikan di bidang pendidikan cukup besar.
Selain untuk gaji guru, tunjangan guru dan perbaikan sarana prasarana sekolah, tentu juga demi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Namun, lanjut dia, tentu tidak cukup karena tidak hanya negeri yang diberikan bantuan, tapi juga sekolah-sekolah swasta di Jawa Timur yang jumlah seluruhnya mencapai 4 ribu lebih.
“Karena itu tentu perhatian dan kepedulian dari masyarakat terhadap pendidikan tetap menjadi keterbukaan kami untuk sama-sama peduli dengan pendidikan,” kata pejabat asal Makassar tersebut.
Di samping itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bersama Cabang Dinas serta pengawas sekolah terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan dan akan menindak tegas apabila terdapat laporan atau temuan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola keuangan sekolah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta menjaga kondusivitas dunia pendidikan serta melaporkan apabila menemukan indikasi pungli atau praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan melalui kanal aduan resmi yang telah disediakan,” ucap dia.
Tak Ada Penahanan Ijazah.
Di sisi lain, pihaknya juga memastikan tidak ada ijazah siswa yang tertahan untuk lulusan tahun 2024 dan 2025 karena seluruhnya telah diberikan, termasuk sudah dihubungi melalui telepon serta pihak sekolah mendatangi rumah siswa atau alumni yang belum mengambil ijazahnya.
Sedangkan, pada 2025 ini, ijazah sudah tersambung online sehingga otomatis saat lulus, siswa atau murid bisa langsung bisa mencetak berdasarkan format yang ada.
“Namun memang tidak menutup kemungkinan, yakni ada siswa yang belum menerima karena ada ejaan nama salah dalam ijazah yang terbit secara digital, atau tidak sesuai sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu oleh pusat sebelum diterbitkan kembali setelah itu baru boleh diprint atau cetak,” katanya.
Kemudian, ada beberapa sekolah yang alumninya sudah lulus lebih dari 5 tahun, tapi ijazahnya tidak pernah diambil karena sudah bekerja di luar kota dan pindah alamat serta nomor handphone yang bersangkutan berubah atau sulit dihubungi.
“Jangan khawatir karena ijazah bisa diambil kapan saja, termasuk sekolah sudah mendatangi alumni langsung kerumahnya, tapi ada alumni yang sudah pindah dan bekerja di luar kota. Untuk Ijazah tidak bisa dititipkan ke keluarga karena harus cap tiga jari oleh yang bersangkutan,” tutur dia.
Bahkan, semua media sosial sekolah-sekolah sudah mempublikasikan informasi terkait pengambilan ijazah di sekolah dan membubuhi cap tiga jari tanpa ada syarat apapun.
Apabila masih ditemukan yang merasa ijazahnya tertahan oleh sekolah maka bisa menghubungi layanan pengaduan ijazah melalui hotline di nomor 081-3110-8881, atau bisa juga di email ppidhumas.dindikjatim@gmail.com.
“Termasuk juga bisa melalui media sosial sekolah masing-masing,” jelas Aries Agung Paewai.
Yang pasti Dinas Pendidikan Jawa Timur bertekad untuk bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berintegritas, transparan dan akuntabel demi masa depan generasi bangsa, sekaligus mencetak Generasi Emas Indonesia.
Hal tersebut tentu selaras dengan anjuran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang mengajak untuk mewujudkan generasi emas pada Indonesia Emas 2045 dan Indonesia Maju.
Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa Indikator Indonesia Maju di antaranya persentase kemiskinannya tidak boleh di atas 2 persen dan pertumbuhan ekonomi harus di atas 9 persen.
Tak itu saja, Gubernur Khofifah juga menyampakan bahwa prestasi pendidikan Jatim patut menjadi kebanggaan, sebab selama enam tahun berturut turut Jatim berhasil mencatatkan prestasi gemilang dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.
“Bahkan dalam enam tahun berturut-turut tersebut, Jatim tidak hanya menjadi provinsi dengan jumlah siswa terbanyak yang lolos di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur SNBP, tapi juga Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT),” tutur Gubernur Khofifah.
“Sama halnya dengan beberapa waktu lalu LKS SMK juga berhasil menjadi juara umum dan mempertahankannya tiga tahun berturut-turut,” tambah gubernur perempuan pertama di Jatim itu.
Belum lagi prestasi lainnya yang menjadikan Jawa Timur selalu menjadi barometer pendidikan di Indonesia. (DON/Red)
Papua
PPNI Papua Barat Daya Tata Aset, Siapkan Organisasi yang Kuat dan Mandiri

Kota Sorong PBD – Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Wilayah Papua Barat Daya terus menunjukkan komitmen dalam membangun organisasi yang kuat, profesional, dan mandiri.
Hal ini ditunjukkan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Audit Aset yang digelar di Hotel Mamberamo, Kota Sorong, Sabtu (23/8/25), dengan menghadirkan jajaran pimpinan pusat sebagai bentuk keseriusan dalam reformasi kelembagaan.
Kegiatan dibuka langsung oleh Dr. Naomi Netty Howay, S.KM, M.Kes, selaku Ketua DPW PPNI Papua Barat sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya.
Ia menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari transformasi organisasi menuju tata kelola aset yang modern, transparan, dan berpihak pada anggota.
“Aset organisasi bukan hanya fisik, tapi juga menyangkut keberadaan tempat, sistem informasi, dan keberpihakan kepada anggota. Kita sedang menata fondasi besar untuk anak cucu perawat kita ke depan. Dan semua dimulai dari audit yang jujur, terbuka, dan membangun,” tegasnya.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber nasional dari Dewan Pengurus Pusat PPNI:
– Dr. Ns. Aprisunadi, M.Kep, Sp.Kep, MB, M.A.B – Bendahara Umum DPP PPNI
– Fajar Tri Asih, S.Kep, Ns, MM, M.Kep – Bendahara I DPP PPNI
Dalam pemaparannya, Dr. Aprisunadi menjelaskan bahwa audit aset ini menjadi langkah awal pembentukan sistem organisasi yang akuntabel dan siap menjawab tantangan global, termasuk potensi penempatan perawat ke luar negeri.
“Aset bukan sekadar catatan inventaris. Kita ingin menciptakan ruang-ruang profesional, tempat anggota merasa memiliki rumahnya. Kalau ada keluhan, mereka tahu ke mana harus pergi. Kalau mau berkembang, mereka tahu fasilitas apa yang bisa digunakan. Itu bentuk keberpihakan organisasi kepada perawat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya integrasi antara sistem keanggotaan, pengelolaan aset, dan perencanaan strategis jangka panjang.
Hal ini, menurutnya, akan memperkuat posisi PPNI sebagai organisasi profesi yang tidak hanya besar di angka, tetapi juga solid dalam struktur.
“Kita perlu pastikan, dari pusat sampai wilayah, semua bergerak dengan arah yang sama. Transparansi aset bukan hanya untuk laporan, tapi untuk membangun kepercayaan anggota,” tambahnya.
Kegiatan Monev dan Audit ini juga menjadi ruang dialog terbuka antara pengurus wilayah dengan pusat, membahas berbagai tantangan serta solusi ke depan, termasuk optimalisasi aset sebagai sarana pendidikan dan pelatihan bagi perawat.
Ini menjadi strategi alternatif dari ketergantungan pada LPK, sehingga PPNI bisa hadir sebagai fasilitator langsung dalam peningkatan kapasitas anggota.
Dengan kegiatan ini, PPNI Papua Barat tidak hanya melakukan evaluasi teknis, tetapi juga melakukan refleksi kelembagaan yang mendalam.
Langkah ini diyakini akan membawa perubahan positif bagi struktur organisasi dan kesejahteraan anggota di masa depan. (Timo)
Jawa Timur
Yabika Tuban Gelar Workshop Transformasi Pendidikan dengan AI Generatif

Tuban,— Yayasan Bina Insan Kamil (Yabika) Tuban menyelenggarakan workshop intensif bertajuk Transformasi Pendidikan Melalui AI Generatif di Madrasah Aliyah Sains Bina Insan Kamil Tuban, Sabtu (23/8/2025).
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Yabika dengan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA) Universitas Brawijaya Malang.
Ketua panitia pelatihan, Teguh Pambudi, menjelaskan bahwa tema utama kegiatan ini adalah optimalisasi efisiensi pembelajaran melalui pembuatan konten video edukasi otomatis berbasis AI generatif.
“Yabika bekerja sama dengan FPMIPA Universitas Brawijaya Malang dalam bentuk workshop yang berkelanjutan. Maka akan ada pendampingan, implementasi, evaluasi, dan monitoring setelah pelatihan ini,” ungkap Teguh.
Workshop dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Yabika, KH. Imam Mawardi Ridlwan, secara daring.
Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peran konten video dalam proses pembelajaran masa kini.
“Era digital sudah jadi kenyataan. Guru dituntut untuk menghadapinya. Apakah akan menjadi tantangan atau peluang? Itu bergantung pada cara kita menyikapinya,” ujar Abah Imam, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur.
Abah imam menyampaikan keprihatinannya atas masih adanya sebagian guru yang belum siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Menurutnya, keterbatasan waktu, keterampilan teknis, dan minimnya akses perangkat sering menjadi hambatan utama dalam pembuatan konten pembelajaran digital.
“Padahal, dengan bantuan teknologi seperti kecerdasan buatan generatif, pembuatan video pembelajaran dari teks bisa dilakukan secara otomatis, lengkap dengan narasi dan animasi,” tambahnya.
Abah Imam berharap pelatihan ini mampu menjawab tantangan tersebut dan menjadi langkah awal bagi para pendidik di lingkungan Yabika untuk lebih terbuka dan aktif dalam memanfaatkan teknologi demi peningkatan kualitas pendidikan. (DON/Red)
Papua
Bidan Garda Terdepan: Papua Barat Daya Perkuat Komitmen Menuju Indonesia Emas 2045

Kota Sorong PBD — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ke-74, Hari Bidan Internasional 2025, dan ulang tahun pertama Pengurus Daerah IBI Papua Barat Daya, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya bersama IBI Kota Sorong menggelar acara puncak dan Workshop Bidan Delima bertema “Peran Strategis Bidan dalam Memenuhi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan di Setiap Kondisi Krisis, Menuju Indonesia Emas” di Hotel Kyriad, Jalan Sungai Maruni, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Sabtu (23/8/2025).
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, Ns. Hansen Maikel, S.U., S.Kep., MA.Kep, yang mewakili Gubernur Elisa Kambu, S.Sos, secara resmi membuka acara tersebut.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh bidan di tanah Papua atas dedikasi yang luar biasa dalam menjamin pelayanan kesehatan ibu dan anak.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 kepada seluruh keluarga besar IBI. Semoga peringatan ini memperkokoh semangat pengabdian, profesionalisme, dan solidaritas para bidan, khususnya di Papua Barat Daya,” ujar Hansen Maikel.
Ia menekankan bahwa peran bidan saat ini sangat strategis, tidak hanya sebagai tenaga medis, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam pendidikan kesehatan masyarakat, perlindungan hak kesehatan perempuan, dan penurunan angka kematian ibu dan bayi—terutama di tengah tantangan geografis dan sosial budaya wilayah Papua Barat Daya.
“Kami berkomitmen untuk mendukung pemerataan tenaga kesehatan, meningkatkan kompetensi bidan, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat hingga ke pelosok negeri,” tambahnya.
Dalam rangkaian kegiatan ini, turut dilaksanakan Workshop Bidan Delima, yang bertujuan membekali para bidan dengan kompetensi dan keterampilan profesional agar dapat membuka praktik secara mandiri di komunitasnya masing-masing.
Ketua IBI Papua Barat Daya, Bidan Anita Rohani Wariaka, S.Tr.Keb., S.KM., M.Kes, dalam wawancaranya menjelaskan bahwa hingga kini IBI PBD telah memiliki 1.439 anggota yang aktif, dan pihaknya terus mendorong peningkatan mutu pelayanan guna menurunkan angka kematian ibu dan anak.
“Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama lintas sektor, kami optimis bidan akan menjadi pilar penting dalam pencapaian pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia HUT IBI ke-74, Bidan Yulinda Maulana Jitmau, S.Tr.Keb., S.KM., M.Kes, menjelaskan bahwa sejak Maret 2025, pihaknya telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial, mulai dari pelayanan gizi untuk ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis), pencegahan stunting pada balita, pelayanan KB (implant, suntik, dan IUD), hingga edukasi reproduksi di Kota dan Kabupaten Sorong.
“Hari ini adalah puncaknya. Workshop Bidan Delima ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas dan kemandirian bidan dalam membuka layanan praktek sendiri di komunitas,” jelas Yulinda.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya legalitas dan etika profesi.
Menanggapi kasus bidan ilegal yang sempat mencuat, Yulinda menegaskan bahwa IBI menentang keras praktik yang tidak sesuai dengan regulasi.
“Kasus tersebut bukan bagian dari anggota kami, karena pelaku tidak memiliki ijazah berjenjang yang diakui sebagai bidan. IBI hanya menaungi dan membina bidan yang sah secara hukum dan profesional,” tegasnya.
Semangat para bidan di Papua Barat Daya sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Perempuan sehat, anak lahir selamat, dan keluarga sejahtera menjadi fondasi utama dalam menciptakan generasi unggul masa depan.
Pemerintah dan IBI Papua Barat Daya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung peran bidan, tidak hanya sebagai tenaga medis, tetapi sebagai penggerak perubahan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan paling mendasar masyarakat.
“Selamat ulang tahun IBI ke-74. Teruslah mengabdi dan berkarya, demi kesehatan ibu, anak, dan masa depan Indonesia,” pungkas Ns. Hansen Maikel. (Timo)
- Jawa Timur4 hari ago
Pemerintah atau Parade Borjuis? Jalan Rusak Diabaikan, Pengadaan Mobil Mewah Pejabat Diprioritaskan
- Nasional4 hari ago
Gugat Tanah Adat, Warga Geruduk DPRD Tulungagung: Proyek Pemakaman Elite Diduga Ilegal
- Budaya2 minggu ago
Marching Band Mustika Nada SDN 2 Karangrejo Kampak Trenggalek Bikin Heboh, Lantunkan Lagu “Cinderella”
- Investigasi2 minggu ago
Skandal Pungli di Kawasan Pinka, Sedot Darah PKL, Diduga Libatkan Oknum Preman dan Pengurus Lama
- Investigasi2 minggu ago
Jalan Rusak di Tulungagung, Warga “Sulap” Jalan Menjadi Kebun Pisang
- Jawa Timur2 minggu ago
Rapat Paripurna DPRD Blitar Gagal Gara-Gara Tak Kuorum, LSM LASKAR: Memalukan dan Rakyat Jadi Korban
- Jawa Timur3 hari ago
Diduga Dekat dengan Pejabat, CV Pendatang Baru Kuasai Proyek Konsultan di Tulungagung
- Nasional1 minggu ago
Media Sosial Ubah Wajah Dakwah, Wakil Ketua LD PWNU Jatim: Mereka Merupakan Pahlawan di Era Digital