Connect with us

Jawa Timur

Dugaan Pelanggaran di Pilkada, Kinerja Bawaslu Tulungagung Patut Dipertanyakan

Published

on

TULUNGAGUNG, 90detik.com – Laskar Merah Putih Markas Cabang Tulungagung (LMP-TA) mengungkapkan keprihatinan terhadap dugaan pelanggaran yang melibatkan salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Tulungagung.

Meski telah mengantongi bukti-bukti dugaan pelanggaran, LMP Tulungagung kecewa setelah menerima surat balasan dari Bawaslu Tulungagung yang menyatakan bahwa laporan tersebut tidak cukup untuk ditindaklanjuti.

Ketua LMP Macab Tulungagung, Hendri Dwianto, menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal proses ini.

“Kami akan meminta arahan dari LMP Mada Jatim dan pusat. Kami juga sudah melayangkan surat kepada DKPP sebagai lembaga pengawas penyelenggara pemilu,” jelas Hendri pada Jumat (18/10).

Kenyataan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan publik.

Hendri menyoroti kegagalan Bawaslu Tulungagung untuk melakukan investigasi lapangan.

Dengan tegas, dia mengatakan bahwa keputusan Bawaslu yang mengklaim tidak ada pelanggaran, terkesan sepihak dan terburu-buru.

“Satu hari setelah laporan kami terima, sudah ada balasan. Kami mempertanyakan kinerja Bawaslu Tulungagung dalam menindaklanjuti temuan ini,” kata Hendri dengan nada kritis.

LMP juga berencana untuk berkoordinasi dengan LMP Mada Jawa Timur dan pusat guna merencanakan aksi di kantor Bawaslu Tulungagung.

Walaupun laporan dari LMP telah dilengkapi dengan bukti-bukti, Bawaslu beralasan bahwa dokumen kurang lengkap dan perlu menunggu selama 1×24 jam sesuai ketentuan.

Surat laporan dari LMP kepada Bawaslu tertanggal 5 Oktober 2024 diterima dengan Tanda Terima No. 002/PL/PB/Kab.Tulungagung/37/X/2024.

Lalu, balasan dari Bawaslu yang menyatakan laporan tidak bisa ditindaklanjuti, dikirim ke LMP pada 6 Oktober 2024.

Di tengah situasi itu, Bawaslu Tulungagung mengkonfirmasi bahwa mereka telah melakukan penetapan awal terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum perangkat desa.

Ketua Bawaslu Tulungagung, Pungki Dwi Puspito, menegaskan bahwa tim penelusuran akan segera dibentuk untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut.

“Sudah ada penetapan sebagai informasi awal, dan segera di bentuk tim penelusuran”, jawab Pungki, Sabtu (19/10).

Disinggung, sejauh mana Bawaslu menidaklanjuti dugaan pelanggaraan oleh oknum Perangkat Desa tersebut?

“Kami tidak dapat melakukan klarifikasi atau pemanggilan terhadap oknum yang terduga melakukan pelanggaran sebelum tim penelusuran bekerja,” pungkasnya.

Dengan ketidakpastian yang ada, LMP Tulungagung tetap berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga mencapai kejelasan terkait dugaan pelanggaran yang menyangkut paslon 01. (Red/DON)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jawa Timur

TNI AL Tutup Tahun dengan Menggelar Aksi Kemanusiaan di Bireuen, Aceh

Published

on

Jakarta— Alih-alih larut dalam euforia pergantian tahun, puluhan prajurit TNI Angkatan Laut (TNI AL) justru menghabiskan hari terakhir tahun 2025 bersama warga Kabupaten Bireuen, Aceh.

Melalui Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam (Satgas Gulbencal) Sumatera 2025, TNI AL menghadirkan layanan kesehatan hingga pendampingan psikologis bagi masyarakat terdampak bencana, Selasa (31/12).

Sejak pagi hari, suasana di Desa Pantee Lhong dan Desa Blang Panjoe, Kecamatan Peusangan, tampak berbeda.

Puluhan personel gabungan yang terdiri dari tim medis Puskesal, tenaga spesialis kejiwaan dari Dispsial, prajurit pasukan elit Kopaska, serta personel KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992, bahu-membahu melayani masyarakat dengan pendekatan yang humanis dan penuh empati.

Tercatat sebanyak 115 warga memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang disediakan. Di Desa Pantee Lhong, tim medis melayani pemeriksaan kesehatan umum serta perawatan gigi.

Sementara di Desa Blang Panjoe, antusiasme warga terlihat dari 81 orang yang mengantre secara tertib untuk mendapatkan layanan medis.

Tidak hanya fokus pada kesehatan fisik, TNI AL juga memberikan perhatian serius terhadap kondisi psikologis warga pascabencana. Tim Dispsial menggelar sesi trauma healing dengan pendekatan dialogis.

Sebanyak 45 orang dewasa mengikuti sesi pendampingan psikologis, sementara puluhan anak-anak diajak bermain dan berinteraksi guna membantu memulihkan kondisi mental mereka.

Di lokasi lain, personel Lanal Lhokseumawe bersama prajurit Kopaska turut bergotong royong membersihkan lingkungan desa bersama warga, sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana agar lingkungan kembali bersih dan asri.

Sebagai bentuk dukungan logistik, TNI AL juga menyalurkan bantuan berupa paket sembako, alas tidur, serta tabung gas kepada Kepala Desa Blang Panjoe, Ruslan, S.E.

Kegiatan kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh Komandan KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992, Kolonel Laut (P) Ridwansyah, dan berlangsung dalam suasana kekeluargaan.

Aksi kemanusiaan tersebut menjadi penutup tahun 2025 bagi TNI AL, sekaligus menegaskan komitmen bahwa prajurit TNI AL senantiasa hadir di tengah rakyat, dalam kondisi apa pun.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menegaskan bahwa kehadiran prajurit di tengah kesulitan rakyat merupakan sebuah kewajiban.

“Kehadiran TNI Angkatan Laut di tengah masyarakat bukan sekadar simbol, tetapi harus menjadi solusi yang menyejukkan. Kita hadir untuk merangkul, membantu, dan memastikan rakyat merasa aman serta terlindungi. Itulah sejatinya pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujar Kasal. (Timo)

Continue Reading

Jawa Timur

Polres Pelabuhan Tanjung Perak Berhasil Tekan Angka Kriminalitas Hingga 13 Persen di 2025

Published

on

TANJUNGPERAK— Komitmen Polres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jatim dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah gerbang maritim Jawa Timur membuahkan hasil nyata.

Berdasarkan hasil Analisa dan Evaluasi (Anev) akhir tahun 2025, angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak tercatat mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Wahyu Hidayat memaparkan, sepanjang Januari hingga Desember 2025, tercatat ada 1.731 laporan tindak pidana yang masuk.

Angka ini turun drastis jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024 yang mencapai 1.990 kasus.

“Artinya, ada penurunan sebanyak 259 kasus atau setara dengan 13 persen. Ini merupakan indikator bahwa strategi pencegahan di lapangan berjalan efektif,” ujar AKBP Wahyu, Rabu (31/12).

Menariknya, meski jumlah laporan menurun, kualitas penyelesaian perkara justru menunjukkan grafik peningkatan.

Dari 1.731 laporan yang masuk di tahun 2025, jajaran Satreskrim dan Polsek jajaran berhasil menuntaskan 1.664 perkara.

Jika dikomparasikan dengan tahun 2024, di mana Polisi menyelesaikan 1.517 perkara, maka terjadi kenaikan produktivitas kerja sebesar 10 persen atau sebanyak 147 perkara tambahan yang berhasil diselesaikan tahun ini.

“Capaian ini merefleksikan dedikasi personel di lapangan. Kami tidak hanya fokus menekan jumlah kejahatan, tapi juga memastikan setiap laporan masyarakat ditangani secara tuntas dan profesional,” tegasnya.

Keberhasilan menekan angka kriminalitas di kawasan yang dikenal memiliki kompleksitas tinggi ini tidak lepas dari kombinasi strategi preventif dan represif.

Patroli intensif di titik-titik rawan serta penguatan sinergi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) di wilayah pelabuhan menjadi kunci utama.

AKBP Wahyu menambahkan bahwa pendekatan humanis dalam merangkul masyarakat juga berperan penting.

“Penurunan ini bukan hanya hasil penindakan, tapi buah dari kolaborasi aktif antara polisi dan warga dalam menjaga stabilitas keamanan,” imbuhnya.

Menyongsong tahun 2026, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jatim berkomitmen untuk mempertahankan tren positif ini.

Peningkatan respons cepat terhadap laporan masyarakat dan transparansi penyidikan akan terus diperkuat demi menjaga kepercayaan publik di wilayah pelabuhan dan sekitarnya. (DON/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

KPU Blitar Klaim Delapan Partai Patuhi Aturan Pemutakhiran Data Semester II, Ini Daftarnya

Published

on

BLITAR, – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar telah menyelesaikan tahap verifikasi dan pleno pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan untuk semester II tahun 2025. Kegiatan yang dilaksanakan pada 30 Desember 2025 itu dilakukan bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat.

Ketua KPU Kabupaten Blitar, Sugino, dalam rilis resminya, menegaskan bahwa proses tersebut merupakan implementasi dari Keputusan KPU RI No. 1365 Tahun 2023 yang telah diubah dengan Keputusan No. 658 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pemutakhiran data melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

“Pelaksanaan pemutakhiran data berkelanjutan semester II ini berjalan dari Juli hingga Desember. Batas akhir penyampaian data oleh partai politik adalah tiga hari kerja sebelum akhir Desember,” jelas Sugino, merujuk pada aturan yang berlaku, pada Selasa (31/12) dalam rilis resminya.

Sugino mengungkapkan, dari seluruh partai politik yang ada di wilayah Kabupaten Blitar, sebanyak delapan partai telah memenuhi kewajiban pemutakhiran data untuk periode ini.

“Kami berharap di tahun-tahun mendatang, semua partai politik yang ada di Kabupaten Blitar dapat secara disiplin melakukan pemutakhiran data,” harapnya.

Ia menekankan, keterbukaan informasi melalui SIPOL ini penting agar publik dapat mengakses data yang jelas dan akurat terkait perubahan struktur kepengurusan, jumlah anggota, alamat kantor, serta informasi vital partai politik lainnya.

Pun, pihaknya juga menyatakan bahwa program pemutakhiran data yang konsisten ini merupakan bagian dari upaya KPU dalam menyiapkan tata kelola kepartaian yang transparan, akuntabel, dan terkini.

Hal ini, menurutnya, menjadi fondasi penting untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang lebih baik di masa depan.

“Data yang mutlak dan terverifikasi melalui SIPOL sangat krusial untuk memastikan proses demokrasi kita, terutama dalam tahap pendaftaran dan verifikasi partai peserta pemilu, dapat berjalan dengan tertib dan kredibel,” pungkasnya.

Berikut delapan partai yang telah lolos tahap verifikasi dan pleno pemutakhiran data partai politik

1. PKB

2. Partai NasDem

3. Partai Gelora Indonesia

4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

5. Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)

6. Partai Amanat Nasional (PAN)

7. Partai Demokrat

8. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

(JK)

Continue Reading

Trending