Nasional
Harkitnas Tulungagung, Malik; Bupati Bukan Kader Partai Gerindra Tapi “Kadir atau Pelawak”

TULUNGAGUNG, – Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 yang diselenggarakan di halaman Pemkab Tulungagung pada Selasa (20/5) lalu menyisakan kontroversi.
Ketidakhadiran Bupati Tulungagung yang sedang menjalankan tugas di Jakarta dan penunjukan Komandan Kodim 0807 Tulungagung sebagai inspektur upacara justru memunculkan spekulasi mengenai ketidakharmonisan hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung.
Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, yang juga merupakan sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Tulungagung, yang semestinya secara protokoler menggantikan posisi Bupati sebagai inspektur upacara, tidak diberi peran dalam kegiatan tersebut.
Hal ini menimbulkan pertanyaan dari publik dan sejumlah pihak politik, termasuk dari internal Partai Gerindra.
Wakil Ketua Bidang Hukum dan Sengketa DPD Partai Gerindra Jawa Timur, H. Abdul Malik, SH, MH, secara tegas mengkritisi keputusan tersebut.
Menurutnya, langkah menunjuk Dandim sebagai inspektur upacara adalah tidak tepat dan melanggar prinsip tata kelola pemerintahan daerah.
“Jika Bupati berhalangan, maka secara otomatis Wakil Bupati atau minimal Sekda yang harus mewakili. Penunjukan Dandim itu menyalahi prosedur. Ini bukan hanya soal etika birokrasi, tapi juga sinyal kuat adanya keretakan dalam hubungan pimpinan daerah,” ujarnya, pada Rabu (21/05).
Malik juga menyinggung persoalan politik yang membayangi hubungan ini.
Dia menekankan bahwa Bupati Tulungagung bukanlah kader Partai Gerindra, melainkan “Kadir” atau Pelawak, sebutan internal partai), sementara Wakil Bupati adalah kader resmi dari partai berlambang kepala Garuda tersebut.
Bahkan ia menyatakan hal ini juga mencoreng marwah partai.
Lebih lanjut, pihaknya juga menegaskan bahwa mereka telah melakukan komunikasi dengan Ketua DPD dan juga DPP.
Malik juga menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh bupati Tulungagung menurutnya adalah salah satu bentuk pengkhianatan.
”Apa yang dilakukan oleh bupati, seharusnya tidak seperti itu, dan seakan bupati mengangkangi kekuasaan. Dan itu bisa dikatakan sebagai bentuk pengkhianatan, dan saya tidak takut, apabila bupati melaporkan saya terkait hal ini,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Malik juga menyesalkan sikap dari bupati, karena waktu mengikuti kegiatan retreat usai pelantikan, juga telah disampaikan untuk saling memperkuat sinergi antar bupati dan wakilnya.
Pihaknya juga meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pemanggilan terhadap bupati Tulungagung.
Menurutnya, ini bukan sekadar sinyal ketidakharmonisan, dan partainya akan memanggil bupati untuk memberikan klarifikasi internal.
“Kami perlu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kepentingan masyarakat harus diutamakan. Jangan sampai konflik pribadi atau politik mengganggu roda pemerintahan,” tegasnya.
”Saya juga berharap agar Kemendagri, serta DPRD baik tingkat kabupaten untuk memanggil bupati dan menyampaikan penjelasan terkait hal ini,” pungkas Malik yang juga sebagai Ketua Advokat KAI DPD Jawa Timur ini.
Terpisah, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Yulius, memberikan klarifikasi bahwa keputusan menunjuk Dandim adalah perintah langsung dari Bupati dan telah sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri.
Namun, klarifikasi ini dianggap belum cukup menjelaskan kejanggalan dalam konteks tata kelola pemerintahan dan komunikasi antar pimpinan daerah.
Isu ini kini menjadi perhatian luas masyarakat Tulungagung.
Warganet dan tokoh masyarakat ramai memperbincangkan potensi dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik ke depan.
Dengan kondisi seperti ini, publik berharap adanya rekonsiliasi dan penjelasan yang lebih terbuka dari pemerintah daerah, agar kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya tetap terjaga.
Hingga berita ini diturunkan, Gubernur Jawa Timur dan Bupati Tulungagung belum memberikan keterangan. (DON-red)
Editor: Joko Prasetyo
Nasional
OTT KPK Guncang Tulungagung: 16 Pejabat Diamankan, Bupati Turut Terseret

TULUNGAGUNG — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Tulungagung. Dalam operasi yang berlangsung secara tertutup tersebut, tim KPK mengamankan sedikitnya 16 orang yang diduga terlibat dalam praktik tindak pidana korupsi, Jumat(10/4).
Dari jumlah tersebut, salah satu yang turut diamankan adalah Bupati Tulungagung. Penangkapan ini sontak mengejutkan publik, mengingat posisi kepala daerah yang memiliki peran strategis dalam jalannya pemerintahan daerah.
Para pihak yang diamankan saat ini telah dibawa dan diperiksa di Mapolres Tulungagung untuk proses awal sebelum selanjutnya menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik KPK.
Hingga kini, belum diungkap secara rinci terkait kasus yang menjerat para pejabat tersebut, namun dugaan sementara mengarah pada praktik suap atau penyalahgunaan wewenang.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya operasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penindakan terhadap dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur.
“Benar bahwa hari ini KPK telah melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur, di mana tim telah mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya adalah Bupati Tulungagung,” ungkap Budi Prasetyo dalam keterangannya.
KPK sendiri memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang telah diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan. Proses gelar perkara tengah dilakukan guna mendalami bukti-bukti yang telah dikumpulkan di lapangan.
Operasi ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat OTT KPK dalam beberapa tahun terakhir. Publik pun kembali menyoroti pentingnya pengawasan serta integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di tingkat daerah.
Sementara itu, masyarakat setempat berharap agar kasus ini segera terungkap secara transparan dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.
KPK menegaskan komitmennya untuk terus memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Perkembangan lebih lanjut terkait kasus ini akan disampaikan setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan. (DON/By)
Editor: Joko Prasetyo
Nasional
Geger Tulungagung! Bupati Diamankan KPK dalam OTT Malam Ini

TULUNGAGUNG – Kabar simpang siur soal operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung akhirnya terjawab sudah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengonfirmasi bahwa Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menjadi target operasi senyap lembaga antirasuah pada Jumat (10/4) malam.
Pengakuan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. Ia membenarkan bahwa kepala daerah berusia 51 tahun tersebut telah diamankan dalam operasi yang digelar di wilayah Tulungagung.
“Benar, yang bersangkutan diamankan dalam OTT,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi oleh awak media, Jumat malam.
Masih Misteri: Kasus Apa dan Ada Pihak Lain?
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih belum membeberkan secara rinci perkara yang menjerat Gatut Sunu Wibowo. Belum diketahui pasti bentuk dugaan tindak pidana korupsi, nilai uang yang diduga menjadi barang bukti, maupun pihak-pihak lain yang turut diamankan dalam operasi senyap tersebut.
Yang jelas, KPK kini tengah bekerja cepat. Sesuai prosedur yang berlaku, lembaga antirasuah memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap.
Dalam tenggat waktu itu, KPK harus memutuskan apakah mereka akan dinaikkan ke tahap penyidikan, ditahan, atau dilepaskan jika tidak cukup bukti.

Suasana, Mapolres Tulungagung yang masih dijaga ketat oleh aparat kepolisian.(Dok/DON)
Sebelumnya Situasi Mencekam di Polres Tulungagung
Isu OTT ini sebenarnya sudah mengudara sejak siang hari. Warga dan awak media dikejutkan dengan penjagaan superketat di Mapolres Tulungagung. Dua pintu gerbang utama ditutup rapat, dan tidak ada satu pun wartawan yang diizinkan masuk.
Pemandangan tak biasa juga terlihat dari lalu lalang mobil dengan pelat nomor L (wilayah Surabaya dan sekitarnya) yang keluar-masuk area Mapolres. Mobil serupa juga terpantau hilir mudik di kawasan Pendopo Tulungagung sejak sore hari.
Sejumlah pejabat Pemkab Tulungagung yang sebelumnya dikonfirmasi memilih tutup mulut. Mereka enggan berkomentar soal kabar OTT maupun keberadaan bupati mereka. Sikap diam itu justru semakin menguatkan spekulasi di masyarakat.
Hingga larut malam, situasi di sekitar Mapolres Tulungagung masih dijaga ketat. Warga dan awak media masih bertahan di luar pagar, berharap ada keterangan resmi lebih lanjut dari KPK.
Publik Tulungagung kini menahan napas. Apakah Gatut Sunu Wibowo akan langsung ditahan atau justru dilepaskan? Semua akan terjawab dalam 1×24 jam ke depan. Pantau terus update selanjutnya hanya di 90detik.com. (DON/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Jawa Timur
Pelayanan Pagi Polres Blitar: Polisi di Jalan Raya, Warga Merasa Lancar & Aman

BLITAR – Rutinitas pagi menjelang jam sibuk di wilayah Blitar terasa berbeda dengan kehadiran personil kepolisian yang sigap di sejumlah titik jalan.
Bukan tanpa alasan, para anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Blitar ini sengaja hadir lebih awal untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat pengguna jalan, Kamis (9/4/2026).
Kegiatan yang rutin digelar setiap pagi ini menyasar dua lokasi utama, depan sekolah-sekolah dan di simpul-simpul jalan rawan kemacetan.
Petugas tidak hanya mengatur arus kendaraan, tetapi juga membantu anak-anak sekolah menyeberang serta memastikan kendaraan para pekerja dan karyawan tidak tersendat.
“Kami hadir untuk membantu kelancaran aktivitas masyarakat, baik yang hendak bekerja, ke kantor, maupun ke sekolah. Tujuannya satu, agar perjalanan masyarakat aman dan lancar,” tegas Kasat Lantas Polres Blitar, AKP Galih Yasir Mubaroq, S.T.K., S.I.K, M.H.
Di lokasi terpisah, sejumlah pengguna jalan mengaku merasakan langsung dampak positif dari kehadiran polisi di pagi hari.
“Perjalanan jadi lebih lancar dan teratur. Rasanya aman karena ada polisi yang mengatur dari pagi,” ujar salah satu pengendara yang melintas di simpang empat Kantor Pos Blitar.
AKP Galih menambahkan bahwa kegiatan pelayanan pagi ini merupakan wujud nyata pelayanan prima (excellent service) Polri.
“Kami ingin masyarakat merasa nyaman. Kehadiran polisi di jalan raya tidak hanya untuk menilang, tapi juga mencegah pelanggaran dan potensi kecelakaan lalu lintas,” imbuhnya.
Di akhir pernyataannya, Kasat Lantas juga mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan.
“Bila merasa lelah atau mengantuk, segera beristirahat di area yang aman atau di pos polisi terdekat. Stop pelanggaran, stop kecelakaan,” pungkasnya. (Jef/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Redaksi8 jam ago16 Orang Digelandang KPK di Tulungagung, Harta Bupati Tembus Rp20 M
Nasional11 jam agoGeger Tulungagung! Bupati Diamankan KPK dalam OTT Malam Ini
Redaksi1 minggu agoSPPG Panen Resto Disorot; Balita Dapat Menu Tak Layak, Aduan Warga Tak Digubris
Redaksi3 minggu agoFredi Moses Ulemlem Ingatkan Potensi “Ganti Kepala” dalam Kasus Korupsi Covid-19 dan Proyek Jalan di Maluku Barat Daya
Redaksi2 minggu agoHeboh !! Jantung Kota Tulungagung Jadi Ajang Mabuk; Kerjaan Satpol PP Apa?
Nasional8 jam agoOTT KPK Guncang Tulungagung: 16 Pejabat Diamankan, Bupati Turut Terseret
Redaksi4 hari agoHarga Telur Anjlok, Pasar Sepi: Peternak dan Pedagang Tertekan Overproduksi
Redaksi2 minggu agoSurat Miskin Jadi ‘Tiket Emas’: Dugaan Permainan SKTM di RSUD dr. Iskak Lukai Rasa Keadilan









