Nasional
Ibu Taruni Akpol Regina: Ditanya ‘Habis Berapa M’, Lah Wong Saya Tukang Warung

JAKARTA, 90detik.com – Nila, ibu dari Regina Anugerahanni Rosari, bersyukur sibungsu menjadi taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2024. Di sisi lain dia menyayangkan orang-orang yang meragukan anaknya masuk Akpol tanpa biaya apapun.
“Saya kadang seperti mimpi (Regina masuk Akpol). Seperti saya di pasar, kan saya jualan. Itu saya ditanya, ‘Ini kok Regin nggak pernah bantuin? Di mana’. Saya jawab ‘Sudah berangkat (seleksi Akpol-red) ke Semarang’,” cerita Nila, dikutip dari Podcast SDM Polri Today, Minggu (4/8/2024).
Nila menceritakan orang-orang yang akhirnya tahu Regina terpilih sebagai calon taruni Akpol bertanya soal besaran biaya. Nila menerangkan dirinya tak mengeluarkan biaya sama sekali karena dengan pekerjaannya sebagai penjual di pasar, uang receh pun berarti bagi dia.
“Ditanya habis berapa M (miliar rupiah-red). Lah wong saya saja tukang warung, wong Rp 500 perak, Rp 1000 perak saja saya pungut ibaratnya,” ucap Nila.
Dia bersyukur karena proses seleksi Akpol dinilainya berlangsung transparan. Dia menegaskan putrinya juga pantang menyerah dan tak berputus asa meski sempat dua kali gagal masuk Akpol.
“Puji Tuhan karena ini proses transparan, makanya Regin maju, maju terus. Puji Tuhan dua kali gagal, yang ketiga Regin bisa lolos,” ujar Nila.
Senada dengan cerita Nila, Handoko yang merupakan ayah Regina pun ditanyai tetangga, rekan kerja, hingga Pak RT soal biaya. Kepada RT setempat, Handoko meminta cerita perjuangan Regina masuk Akpol disampaikan kepada masyarakat setempat sehingga anak-anak muda berprestasi di lingkungan tempat tinggalnya memiliki optimistis.
“Tetangga kiri-kanan mendengar, teman kerja mendengar anak diterima masuk akpol, mereka tanya saya, ‘Habis berapa?’, (Handoko jawab-red) ‘Nggak ada habis berapa, Pak. Semuanya itu gratis dan tidak ada pungutan biaya’,” cerita Handoko.
“Bahkan ketika Pak RT datang ke rumah saya, menyampaikan surat pemilu, itu sempat bertanya, ‘Habis banyak Pak Handoko?’ pakai bahasa lokal. Ya saya bilang, ‘Pak sekalian saja saya mau titip ke Bapak selaku pamong di sini, sampaikan ke warga sekitar sini karena banyak anak-anak yang berpotensi. Karena soal Regina, tidak sedikit pun kami mengeluarkan biaya’,” imbuh Handoko.
Regina merupakan taruni asal pengiriman Polda Lampung. Tahun ini adalah kali ketiga Regina mengikuti seleksi taruna-taruni Akpol.
Dia menyebut tujuannya masuk Akpol ingin mendapatkan kesempatan pendidikan terbaik secara gratis. Sehingga tak lagi membebani kedua orang tuanya.
“Ini tahun ketiga daftar Akpol, tahun terakhir. Saya ingin mendapat pendidikan gratis sehingga tidak lagi membebani orang tua terkait dengan biaya pendidikan dan biaya sehari-hari selama pendidikan. Saya juga ingin punya pekerjaan yang tetap,” ujar Regin, sapaan akrabnya, kepada detikcom di Gedung Fasdik Lama, Flat Taruni, Resimen Akpol, Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (26/7).
Regin mengatakan dirinya lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya sempat bekerja sebagai satpam, namun kini bekerja di pabrik pakan udang, sementara ibunya pedagang sembako di Pasar Beringin, Bandar Lampung.
“Ayah saya dulu satpam, tapi pensiun jadi satpam, sekarang kerja di pabrik pakan udang. Kalau ibu saya pedagang sembako di pasar, toko biasa, toko kecil,” kata anak bungsu dari dua bersaudara ini.
Regina menyebut modalnya untuk masuk Akpol hanya kegigihan. “Dapat dibuktikan dari saya mencoba tiga kali. Tahun pertama saya ranking 3, tahun kedua saya ranking 2, dan ini tahun ketiga saya ranking 1 panitia daerah, Puji Tuhan,” ucapnya.
Tiga kali mengikuti seleksi Akpol, perempuan yang pernah menyabet Juara I Kejuaraan Tinju Amatir tingkat Provinsi Lampung ini berpendapat rangkaian pemeriksaan dan tes dijalaninya dengan adil dan terbuka. Regin sadar ada beragam komentar soal seleksi Akpol yang muncul di masyarakat, namun pendapatnya berdasarkan pengalaman pribadinya.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggaraan seleksi taruna-taruni Akpol atas terselenggaranya sistem seleksi yang humanis, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemarin itu jasmani semuanya udah pake sensor semua, menurut saya ini bagus, itu ke itu berlaku untuk semua peserta,” ucap Regin.
“Dan sebelum tes pakai alat, selalu ada gladi bersihnya untuk kita. Lalu saat CAT, soalnya diacak dan nilainya langsung muncul setelah selesai. Jadi saya tutup telinga saja sih kalau ada yang nakut-nakutin ini-itu, karena saya pribadi tidak mengalami itu. Kalau saya mengalami, tidak akan saya mau berusaha sampai tiga kali seleksi Akpol,” pungkas dia. (Red)
Nasional
Kepala BRAN: Reforma Agraria Perkuat Peran Masyarakat Adat dalam Cegah Karhutla

JAKARTA – Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menekankan pentingnya reforma agraria dalam memperkuat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat sebagai mitra strategis pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam seminar bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), di Gedung Bhakti Dharma Waspada, Jakarta, pada Kamis (19/11).
“Masyarakat adat telah hidup berdampingan dengan hutan jauh sebelum negara ini berdiri. Mereka memiliki kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam. Karena itu, keberadaan mereka harus kita akui, lindungi, dan berdayakan sebagai bagian dari strategi pencegahan karhutla,” ujar Dedi.
Keadilan Agraria sebagai Fondasi Pencegahan Karhutla
Menurut Dedi, pencegahan karhutla tidak cukup bertumpu pada pemadaman dan penegakan hukum, tetapi harus menyentuh akar persoalan melalui kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, penataan penguasaan lahan, serta pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.
Reforma agraria menjadi instrumen strategis untuk membangun tata kelola agraria yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat tanggung jawab masyarakat dan pemegang izin dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam seminar, luas karhutla nasional mencapai 355.390 hektare. Sebaran kebakaran yang meluas hingga Nusa Tenggara Timur, Papua, serta kawasan Bromo dan Semeru menunjukkan perlunya strategi pencegahan yang memperhatikan karakteristik wilayah, ekosistem, dan kearifan lokal.
Perkuat Satu Data Agraria dan Kearifan Lokal
Kepala BRAN menekankan sejumlah langkah strategis dalam mendukung pencegahan karhutla melalui reforma agraria, meliputi:
* Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat.
* Pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.
* Penyelesaian konflik dan ketimpangan penguasaan lahan.
* Integrasi satu data agraria dengan pemetaan kawasan rawan karhutla.
* Penguatan riset, inovasi teknologi, dan sistem peringatan dini berbasis karakteristik wilayah.
* Sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam pengawasan serta pengelolaan lahan berkelanjutan.
Dedi juga mendorong akademisi dan mahasiswa program doktoral STIK untuk menghasilkan riset yang inovatif dengan mengintegrasikan pendekatan ilmiah, teknologi, penegakan hukum, dan kearifan lokal masyarakat adat.
Menjaga Hutan, Melindungi Rakyat
Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria, serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, kehadiran BRAN diharapkan memperkuat keadilan agraria sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
“Ketika hak masyarakat adat terlindungi, konflik agraria diselesaikan, dan masyarakat diberdayakan, kita sedang membangun fondasi pencegahan karhutla yang berkelanjutan. Menjaga hutan harus berjalan seiring dengan melindungi hak dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Dedi.
Melalui reforma agraria, masyarakat adat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan mitra strategis negara dalam menjaga kelestarian hutan bagi generasi mendatang.(Hms/DON)
Nasional
POLIRAN Dorong Iklim Industri Aman, Buka Peluang Kerja, dan Tingkatkan Kepercayaan Investor

JAKARTA – Program Poliran diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim industri yang aman dan kondusif sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Melalui program ini, Polri turut berperan dalam memastikan proses produksi dan aktivitas dunia industri berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi para pelaku usaha maupun investor untuk mengembangkan investasinya di Indonesia.
Pengamat Ketenagakerjaan, Timboel Siregar, S.Si., S.H., M.M., menilai bahwa keberhasilan program Poliran perlu didukung kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri.
Menurutnya, peningkatan keterampilan atau skill menjadi salah satu kunci untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
“Ketika Poliran berjalan, sumber daya manusianya sudah harus disiapkan. Skill menjadi kata kunci agar ketika lapangan kerja semakin banyak dibuka, masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Di sisi lain, kehadiran Polri juga penting untuk memastikan proses produksi berjalan dengan baik sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif,” ujar Timboel.
Ia menambahkan, terciptanya keamanan dan kepastian dalam dunia industri juga dapat meningkatkan kepercayaan investor.
Selama ini, pelaku usaha masih menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi meningkatkan biaya operasional, seperti praktik pungutan liar (pungli) dan berbagai biaya tidak semestinya.
Dengan terciptanya lingkungan usaha yang aman, transparan, dan bebas dari praktik tersebut, perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih nyaman.
“Kalau persoalan-persoalan seperti pungli dan biaya-biaya tidak semestinya bisa diatasi, tentu pengusaha akan merasa lebih nyaman. Ini juga bisa menjadi contoh positif bagi investor lain untuk masuk dan mengembangkan usahanya,“ujarnya.
“Harapan kita, Poliran dapat memberikan jaminan bahwa dunia industri berjalan aman, sehingga investasi tumbuh dan lapangan pekerjaan semakin terbuka bagi masyarakat,” tutupnya.(Hms/DON)
Jawa Timur
PSMP Desak DPRD Lumajang Gelar RDP dengan Pemkab, Soroti Lemahnya Penyerapan APBD 2026

LUMAJANG – Rendahnya realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP).
Melihat kondisi tersebut, PSMP mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang agar segera mengambil langkah konkret dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Lumajang, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan anggaran.
Desakan tersebut dinilai penting mengingat APBD bukan sekadar dokumen perencanaan dan angka-angka dalam laporan keuangan, melainkan instrumen pembangunan yang bersumber dari uang rakyat dan seharusnya dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan materi evaluasi APBD 2026 yang dihimpun PSMP, realisasi belanja daerah hingga Triwulan III tercatat sebesar 52,48 persen dari total pagu sekitar Rp2,346 triliun. Bahkan, realisasi belanja modal disebut baru mencapai 11,58 persen atau sekitar Rp24,36 miliar dari pagu Rp210,48 miliar.
Angka tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama, terutama untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan anggaran menjelang akhir tahun anggaran.
Ketua DPD Jatim Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP), Didik Sofyan Arif, menilai DPRD tidak boleh hanya menjalankan fungsi legislasi dan pembahasan anggaran, tetapi juga harus memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Ketiganya harus dijalankan secara seimbang sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat yang telah memberikan mandat melalui proses demokrasi.
“Karena itu, kami mendesak DPRD Lumajang segera mengagendakan RDP dengan Pemkab Lumajang. Jangan sampai persoalan rendahnya penyerapan APBD hanya menjadi bahan pembicaraan tanpa ada evaluasi dan penjelasan yang konkret. DPRD harus menggunakan fungsi pengawasannya untuk meminta pertanggungjawaban dan penjelasan dari OPD terkait,” ungkap Didik.
Lebih lanjut, PSMP mengusulkan agar pelaksanaan RDP nantinya tidak hanya melibatkan unsur DPRD dan jajaran Pemkab Lumajang. DPRD juga diharapkan membuka ruang partisipasi publik dengan mengundang tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, serta insan pers.
Menurut Didik, keterlibatan berbagai elemen masyarakat diperlukan agar persoalan pengelolaan APBD dapat diketahui secara terbuka, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pandangan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.
“RDP ini jangan hanya menjadi forum formalitas antara DPRD dan pemerintah daerah. Kami berharap tokoh masyarakat, LSM, organisasi mahasiswa, dan media juga dilibatkan. Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui secara langsung bagaimana anggaran yang bersumber dari rakyat dikelola, apa saja kendalanya, dan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Lumajang,” tegasnya.
Ia juga menilai keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dari prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.(DD/Red)
Redaksi2 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional1 minggu agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi1 minggu agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Investigasi1 minggu agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Peristiwa1 minggu agoGeruduk Kantor Pemkot Kediri, Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Sampaikan Dugaan Harga Pupuk Subsidi Lebihi HET
Hukum2 hari agoGPI Bawa Polemik Gus Iqdam ke Istana hingga Mabes Polri, Jaka Prasetya Desak Kepastian Penegakan Hukum
Peristiwa5 hari agoSetahun Mengabdi, SPPG Kaweron Talun Blitar Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Gizi
Opini2 minggu agoSiapa Raja di Atas Hukum? Dugaan Penyadapan Presiden dan Kekuasaan Polri











