Jawa Timur
Insentif RT/RW Terkesan Amburadul, Format Adukan ke DPRD Kabupaten Blitar

BLITAR, 90detik.com- Forum Masyarakat RT/RW (Format) Kabupaten Blitar melakukan rapat dengar pendapat (hearing), dengan Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Blitar, pada Rabu (05/06).
Dalam rapat tersebut, Format meminta penjelasan mengenai proses pencairan insentif RT/RW tahap 1 yang diberikan dan terkesan ‘amburadul’. Serta meminta tambahan insentif sebesar Rp. 250 ribu per bulan sesuai janji Pemkab di APBD Perubahan 2024.
Rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Blitar Muharam Sulistyono, turut dihadiri juga anggota komisi, perwakilan BPKAD, Plt Kabag Pemerintahan, Inspektorat dan Ketua Format Swantantio Hani Irawan beserta perwakilan RT/RW kelurahan se-kabupaten Blitar.

Swantantio Hani Irawan/Tiyok, Ketua Format menyampaikan keterangan pers usai rapat dengar pendapat, (doc/JK-MI)
Ketua Format Swantantio Hani Irawan, dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa dalam beberapa agenda sebelumnya sudah disepakati bersama akan diberikan insentif bagi RT/RW, dan dibuatkan payung hukumnya. Dan setiap bulannya dalam Perbup No 71 tahun 2023 insentif diberikan sebesar Rp.125 ribu yang diterimakan setiap bulannya.
Untuk masalah pencairan insentif, ia menjelaskan pemberian insentif untuk RT/RW tahap pertama di tiap-tiap kelurahan sampai bulan Juni 2024 juga masih ada kendala dan belum tersampaikan kepada ketua RT/RW pada masing-masing kelurahan.
”Atas nama pribadi dan organisasi saya mengapresiasi dan berterimakasih kepada pemerintah kabupaten Blitar yang telah membuatkan payung hukum terkait dengan insentif bagi RT/RW, setelah melalui beberapa rapat dengar pendapat akhirnya salah satu tuntutan kami bisa direalisasikan,” ujar Tiyok panggilan akrabnya.
Tiyok menyatakan pemberian insentif tersebut juga masih jauh dari yang mereka harapkan, dalam tuntutannya sebetulnya setiap bulannya pihaknya meminta sebesar Rp 500 ribu. Dan ada juga yang belum bisa direalisasikan oleh pemerintah daerah salah satunya pemerataan Bimtek bagi RT/RW masing-masing kelurahan se-kabupaten Blitar.
”Meskipun sudah ada payung hukumnya, nominal tersebut masih jauh dari harapan kami. Akan tetapi tadi juga dijelaskan akan diberikan tambahan menunggu perubahan anggaran keuangan, dan tadi akan diberikan sebesar Rp 250 ribu per bulan, mengenai bimtek akan dijadikan sebagai program oleh pemerintah yang agar merata di masing-masing kelurahan,” jelasnya.
Pihaknya juga menegaskan, apabila nantinya pada perubahan anggaran tahun 2024 tidak ada kejelasan tentang penambahan jumlah anggaran untuk insentif. Mereka akan melakukan aksi unjuk rasa dengan membawa seluruh ketua RT/RW se-Kabupaten Blitar.
“Ketika nanti tidak ada kejelasan pada Perubahan Anggaran 2024, kita akan menggelar aksi unjuk rasa dan membawa seluruh ketua RT dan RW se-Kabupaten Blitar,” pungkasnya.
Kesempatan itu, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Fredy Agung Kurniawan menjelaskan terkait hearing dengan Format merupakan pertemuan untuk yang ke tiga kalinya. Dan dalam agenda ini menghadirkan BPKAD, Kabag Tata Pemerintahan dan Inspektorat.
“Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, alhamdulillah sudah ada beberapa poin tuntutan yang sudah terealisasi, yaitu cairnya insentif RT/RW senilai Rp. 125 ribu dari tuntutan awal yaitu 500.000, dan juga sudah ada beberapa pelaksanaan bimtek peningkatan kapasitas SDM RT dan RW,” ungkapnya.
Fredy menambahkan, tuntutan mereka tadi adalah terkait Bimtek, dan ternyata pelaksanannya juga belum semua ikut. Sehingga mereka menuntut agar Bimtek tersebut bisa menjadi program daerah yang bisa dilaksanakan menyeluruh se-Kabupaten Blitar.
“Tadi juga sudah direspon oleh pak Aan selaku Plt. Kabag Tata Pemerintahan, bahwa beliau mendukung adanya pelaksanaan Bimtek tersebut secara menyeluruh,” imbuhnya.
Fredy berharap dalam waktu dekat pihak eksekutif bisa menjawab tuntutan itu secara resmi biar tidak sekedar harapan saja.
”Semoga bila anggarannya ada bisa langsung dicairkan, dan bukan hanya sebagai harapan saja,” harapnya. (Red/JK)
Jawa Timur
Konfercab GP Ansor Tulungagung Digelar Hari Ini: Satu Kandidat Menguat, Aklamasi Diprediksi Tak Terelakkan

TULUNGAGUNG — Hari ini, Minggu (7/12/2025), menjadi momen penting sekaligus bersejarah bagi salah satu organisasi kemasyarakatan (Ormas) terbesar di Kabupaten Tulungagung.
Bertempat di Auditorium Kampus UIN SATU Tulungagung, GP Ansor Kabupaten Tulungagung (PC GP Ansor) menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) untuk memilih nahkoda baru yang akan memimpin organisasi selama empat tahun mendatang.
Sebagai organisasi dengan jaringan anggota yang tersebar hingga pelosok desa dan kelurahan, pelaksanaan Konfercab ini dipastikan berlangsung meriah dan menyedot perhatian banyak pihak, termasuk para pemangku kebijakan daerah.
Kehadiran delegasi dari seluruh PAC (Pimpinan Anak Cabang) serta Ketua Ranting Ansor dari desa dan kelurahan menambah semarak acara, ditambah para penggembira yang turut hadir untuk menyaksikan dinamika kontestasi akbar tersebut.
Salah satu calon peserta Konfercab yang enggan disebutkan namanya mengaku sangat antusias menyambut gelaran empat tahunan ini. Dia mengungkapkan bahwa dirinya sudah mempersiapkan diri jauh hari untuk turut hadir.
“Sudah saya persiapkan untuk bisa hadir, meskipun informasinya, hingga pagi ini masih belum ada nama calon lain yang terdengar sebagai calon lawan yang sudah santer,” ujarnya (7/12).
Konfercab GP Ansor tahun ini diperkirakan menghadirkan nuansa berbeda dibanding penyelenggaraan sebelumnya.
Dinamika internal disebut terasa lebih “panas”, namun ironisnya bukan karena banyaknya calon melainkan justru karena hanya ada satu kandidat kuat yang muncul ke permukaan, yaitu Muhammad Ihsan Muhlashon.
Dengan hanya satu nama yang menguat, banyak pihak memprediksi Konfercab kali ini akan berakhir dengan aklamasi.
Jika hal itu terjadi, dominasi kebijakan di bawah kepemimpinan ketua terpilih disebut berpotensi mengarah pada model “sabdo pandhita ratu”, di mana keputusan pucuk pimpinan menjadi sentral dan minim proses musyawarah.
Meski demikian, harapan besar tetap disematkan pada GP Ansor sebagai organisasi kader yang memiliki peran penting dalam pengembangan SDM muda NU dan kontribusi sosial masyarakat.
Banyak kalangan berharap kepemimpinan baru nanti mampu membawa Ansor tetap inklusif, tidak terbatas pada segelintir pengurus, dan benar-benar menjadi wadah bersama demi kemaslahatan seluruh anggota. (Abd/Red)
Jawa Timur
Karyawan Dapur SPPG Karangwaru Diduga Alami PHK Sepihak dan Perlakuan Tak Manusiawi

TULUNGAGUNG — Isu mengenai dugaan kesewenang-wenangan pemilik maupun pimpinan dapur SPPG terhadap karyawan kembali mencuat. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangwaru, salah satu dari puluhan dapur di Tulungagung yang berada di bawah kepemimpinan Dedi Reza Setiawan, diduga melakukan tindakan tidak profesional terhadap salah satu karyawan berinisial Y, yang selama ini bertugas sebagai leader bagian ompreng.
Dalam keterangannya kepada 90detik.com, Sabtu (6/12/2025), Y mengungkapkan bahwa dirinya diberhentikan secara sepihak sejak Rabu (10/12) tanpa penjelasan maupun pemberitahuan terkait alasan pemutusan hubungan kerja.
Y menjelaskan bahwa dirinya telah bekerja sejak awal dapur tersebut beroperasi dan tidak pernah menerima teguran ataupun melakukan pelanggaran yang merugikan pihak dapur.
“Saya telah bekerja sejak awal ketika dapur ini beroperasi, tetapi tiba-tiba saya diberhentikan tanpa sebab dan tanpa penjelasan apa pun dari pihak dapur,” jelas Y.
Selain dugaan PHK sepihak, Y juga menyebut adanya perlakuan yang dinilai kurang manusiawi terhadap para karyawan.
Dia mengaku hanya menerima honor Rp100.000 per hari (kotor) tanpa fasilitas makan.
Lebih lanjut, Y juga menuturkan bahwa karyawan tidak mendapatkan tambahan upah ketika harus bekerja melebihi jam kerja yang ditetapkan.
“Selain tidak mendapat makan, kami juga tidak mendapat uang lembur apabila bekerja di luar jam yang telah ditentukan,” terangnya.
Dapur SPPG Karangwaru diketahui berlokasi di wilayah Kelurahan Karangwaru dan dimiliki oleh Liana, yang juga dikenal sebagai owner toko “Chery”.
Situasi ini memunculkan sorotan terkait perlindungan hak pekerja. Praktik yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan tersebut dinilai sebagai ironi, mengingat negara telah menetapkan standar perlindungan pekerja yang seharusnya dipatuhi seluruh perusahaan.
Masyarakat meminta pemerintah untuk turun tangan dan mengambil tindakan tegas, bahkan hingga kemungkinan penutupan permanen jika pelanggaran terbukti terjadi.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak manajemen dapur baik pemilik maupun kepala dapur belum dapat dihubungi untuk memberikan klarifikasi terkait tuduhan tersebut. (And/Abd)
Jawa Timur
SMK NU Tulungagung Buka SPMB Gelombang SUPER, Tawarkan Promo Bebas SPP Empat Bulan

TULUNGAGUNG — Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama (SMK NU) Tulungagung, satu-satunya sekolah yang mengusung nama Nahdlatul Ulama di Kabupaten Tulungagung dan berada langsung di bawah naungan PCNU Tulungagung, kembali membuka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui Gelombang SUPER.
Gelombang penerimaan khusus ini berlangsung mulai Desember 2025 hingga Januari 2026 sebagai upaya memperluas kesempatan pendidikan vokasi bagi calon siswa baru.
Dalam gelombang penerimaan kali ini, SMK NU Tulungagung menghadirkan promo akhir tahun berupa pembebasan biaya SPP selama empat bulan serta pemberian wearpack khusus bagi pendaftar.
Promo ini hanya berlaku selama periode Gelombang SUPER. Dengan kuota terbatas, pihak sekolah mengimbau masyarakat untuk segera melakukan pendaftaran agar peluang diterima semakin besar.
Kepala SMK NU Tulungagung, Elliya Lestari, menegaskan bahwa sekolah berkomitmen menyediakan pendidikan vokasi unggulan dengan fasilitas yang lengkap dan modern, serta tenaga pendidik profesional.
“Kami ingin lulusan SMK NU Tulungagung tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu melanjutkan kuliah maupun berwirausaha serta memiliki budi pekerti yang baik,” ujar Elliya (5/12).
Selama ini SMK NU Tulungagung dikenal sebagai sekolah vokasi yang menekankan penguasaan keterampilan praktis.
Berbagai program keahlian disiapkan untuk menjawab kebutuhan industri dan masyarakat, mulai dari bidang teknik, bisnis, hingga layanan jasa. Dengan dukungan laboratorium, ruang praktik, serta fasilitas pembelajaran digital, sekolah ini terus mendorong terciptanya lulusan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan dunia kerja.
Informasi mengenai pendaftaran Gelombang SUPER dapat diakses melalui laman resmi sekolah, www.smknu- tulungagung.sch.id, serta akun media sosial Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube dengan nama pengguna smknu_tulungagung.
Calon siswa juga dapat menghubungi nomor informasi resmi 0857-3108-4555 untuk mendapatkan penjelasan lebih detail terkait prosedur pendaftaran.
Melalui program promo akhir tahun ini, SMK NU Tulungagung berharap semakin banyak calon siswa yang tertarik bergabung.
Pihak sekolah menilai kesempatan ini sebagai momentum penting bagi masyarakat Tulungagung dan sekitarnya untuk memilih jalur pendidikan vokasi yang menawarkan peluang masa depan lebih cerah. (Abd/Red)
Nasional1 minggu agoPolemik Pemulangan Pasien Kritis Memanas, RSUD dr. Iskak Tulungagung Paparkan Hasil Audit Internal
Jawa Timur1 minggu agoTruk Tangki BBM Terbalik di JLS Tulungagung, Sopir Hilang dan Solar 6.000 Liter Diselidiki Polisi
Redaksi2 minggu agoPinka Kian Kumuh, Warga Geram PKL Tinggalkan Tenda dan Sampah Usai Jualan
Redaksi1 minggu agoDampak Proyek JLS Picu Gejolak di Ngrejo: Warga Ancam Gelar Aksi 2.000 Massa, Tuntut PT HK Gala Bertanggung Jawab
Redaksi5 hari agoProtes Dampak JLS, Warga Ngrejo Serbu DPRD Tulungagung; Kejati Jatim Ikut Cari Solusi
Jawa Timur2 minggu agoAroma Korupsi dan Kerusakan Lingkungan: Protes Warga Ngepoh Meletup soal Proyek Shangrila Memorial Park
Redaksi2 minggu agoJebakan Maut! Jalan Baru ke Segawe Berlumpur, Truk Galian C Diduga Biang Kerok
Jawa Timur17 jam agoKaryawan Dapur SPPG Karangwaru Diduga Alami PHK Sepihak dan Perlakuan Tak Manusiawi













