Connect with us

Hukum Kriminal

Jaringan Pemalsu Beras Bulog Jadi Kemasan Premium di Malang Dibongkar Polisi

Published

on

 

MALANG, 90detik.com- Aparat Kepolisian Resor Malang, Polda Jatim, berhasil membongkar jaringan pemalsu beras Bulog menjadi kemasan premium.

Terduga Pelaku tega mengemas ulang beras subsidi pemerintah tersebut kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

Wakapolres Malang Kompol Imam Mustolih, mengatakan tersangka yang diamankan ialah perempuan berinisial EH (37), asal Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Tersangka EH berhasil diamankan tim Satgas Pangan Satreskrim Polres Malang di toko beras miliknya di Jalan Kubu, Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, pada Jumat (15/3/2024).

“Kami berhasil melakukan ungkap kasus tindak pidana perlindungan konsumen dan pangan terkait pengemasan kembali beras Bulog program SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) menjadi kemasan premium,” kata Kompol Imam Mustolih saat konferensi pers di Mapolres Malang, Senin (18/3/2024).

Wakapolres menjelaskan, pengungkapan kasus bermula saat pihaknya menyoroti fluktuasi harga beras yang tinggi di wilayah Kabupaten Malang.

Tim Satgas Pangan Satreskrim Polres Malang kemudian melakukan penyelidikan hingga mendapati informasi jika tersangka EH kerap menyalahgunakan beras SPHP subsidi pemerintah kemudian dijual kembali untuk mendapat keuntungan pribadi.

Penangkapan tersebut polisi berhasil menyita 1,2 ton bersa Bulog kemasan 50 Kg, 445 Kg beras kemasan ulang merk Ramos Bandung, dan 450 Kg beras kemasan ulang merk Raja Lele.

Selain itu, satu unit kendaraan Suzuki Carry yang digunakan sebagai alat akut, serta peralatan kemasan berupa mesin jahit karung dan timbangan, juga diamankan Polisi.

Dalam menjalankan aksinya, tersangka EH mengubah kemasan Beras Bulog SPHP ukuran 50 Kg yang penjualan dan harganya diatur oleh pemerintah, yakni sejumlah Rp 10.900,- per Kg.

Beras tersebut kemudian dikemas ulang dengan kemasan merk ‘Raja Lele’ dan ‘Ramos Bandung’ dengan ukuran 25 Kg dan 5 Kg lalu dijual dengan harga Rp 14 ribu hingga Rp 16 ribu per Kg.

“Modus operadi yang bersangkutan dengan membuat repacking pengemasan ulang ini dijual dengan rata-rata per Kg-nya menjadi Rp 14 ribu yang tentunya ini melebihi harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan,” jelasnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Malang, AKP Gandha Syah Hidayat, menambahkan berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka EH diketahui memulai praktik illegal tersebut sejak lima bulan lalu.

Awalnya EH mendapatkan informasi pembelian beras Bulog melalui grup penjual di media sosial sekitar pertengahan Oktober 2023.

Untuk mengelabuhi aksinya, tersangka memanfaatkan toko beras miliknya sebagai tempat pengemasan ulang kemasan beras agar tidak dicurigai petugas.

“Sedikitnya EH telah meraup keuntungan sejumlah Rp 45 juta selama beroperasi,” kata AKP Gandha.

Dikatakan AKP Gandha, kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait pemasok beras Bulog SPHP yang peredarannya diatur oleh pemerintah.

Menurutnya, di media sosial banyak pedagang yang menawarkan beras SPHP yang tentunya dilarang karena termasuk barang-barang yang mendapatkan pengawasan khusus oleh pemerintah.

Ia menyebut tidak menutup kemungkinan segala celah-celah alan didalami segala informasi karena penyidikan juga masih dikembangkan.

“Kami dari Satgas Pangan terus bergerak secara aktif dalam mengawasi mengontrol dan mengendalikan harga-harga bahan pokok yang ada di wilayah kabupaten Malang,” ungkap AKP Gandha.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bulog Cabang Malang Siane Dwi Agustina, memberikan apresiasi kepada jajaran Polres Malang yang telah berupaya mengungkap kasus penyelewengan beras subsisi tersebut.

Pihaknya berharap tindakan tegas kepolisian dapat memberikan efek jera kepada para pelaku yang melakukan hal yang sama.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres beserta jajaran yang sudah mengungkap kejadian ini, sehingga mungkin ke depan untuk pihak-pihak lainnya tertentu tidak akan melakukan hal yang sama,” ungkapnya.

Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, kini tersangka EH telah dilakukan penahanan di rutan Polres Malang.

Terhadapnya akan dikenakan Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak 2 milyar rupiah. (Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum Kriminal

Polda Jatim Ungkap Kasus TPPO di Sidoarjo, WNA Pemilik Restoran Jadi Tersangka

Published

on

SURABAYA – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jawa Timur mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di sebuah restoran di kawasan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan seorang warga negara asing (WNA) berinisial FD (57), yang merupakan pemilik restoran sekaligus pemegang KITAS investor, sebagai tersangka atas dugaan eksploitasi terhadap 19 orang, termasuk satu anak.

Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers di Gedung Bidhumas Polda Jatim, pada Rabu (11/11/2026).

Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan wujud komitmen Polda Jawa Timur dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari berbagai bentuk eksploitasi.

“Polda Jawa Timur berkomitmen menindak tegas setiap praktik perdagangan orang dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap para korban,” ujar Kombes Pol Abast.

Ia menegaskan, penanganan perkara TPPO tidak hanya berorientasi pada proses hukum terhadap tersangka, tetapi juga memastikan para korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang diperlukan.

“Bagi kami, perlindungan korban merupakan bagian penting dalam penanganan perkara ini. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar hak-hak korban, termasuk pendampingan dan pemulihan kondisi psikologisnya, dapat terpenuhi,” tambahnya.

Sementara itu, Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan, praktik eksploitasi terhadap para pekerja tersebut berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026.

Tersangka merekrut para pekerja melalui media sosial dan mengikat mereka dengan perjanjian kerja.

Berdasarkan keterangan para korban dan alat bukti yang diperoleh penyidik, meskipun restoran tersebut belum beroperasi, para korban dipaksa melakukan pekerjaan dengan beban kerja yang tidak sebanding dengan upah yang diterima.

Para pekerja diketahui menerima upah berkisar antara Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.

Selain itu, para korban juga diancam dengan pengenaan denda sebesar Rp5 juta hingga Rp15 juta apabila mengundurkan diri sebelum masa kerja tiga bulan.

“Berdasarkan keterangan para korban yang telah kami periksa dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menemukan adanya praktik eksploitasi terhadap para pekerja. Temuan tersebut menjadi bagian dari dasar proses penyidikan dan penetapan tersangka,” jelas Kombes Pol Ganis.

Dalam pengembangan perkara, penyidik juga mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap dua korban laki-laki.

Pendalaman dilakukan dengan tetap mengutamakan perlindungan identitas, privasi, serta kondisi psikologis para korban.

Penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain telepon genggam, pakaian, akta kelahiran, serta dokumen kontrak kerja yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait perdagangan orang, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan sesuai hasil penyidikan.

Untuk ketentuan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan memperhatikan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.

“Polda Jawa Timur memastikan proses penyidikan terus berjalan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga berkomitmen memastikan para korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan yang dibutuhkan,” ujar Kombes Pol Ganis.

Sementara itu, dalam rangka memberikan perlindungan kepada para korban, Polda Jatim telah berkoordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan rumah aman serta layanan pendampingan psikologis sesuai kebutuhan para korban.

Polda Jatim juga berkoordinasi dengan pihak Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda terkait status keimigrasian tersangka. Adapun langkah administratif keimigrasian selanjutnya menjadi kewenangan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kombes Pol Ganis kembali mengimbau kepada masyarakat, agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan untuk menjadi tenaga kerja terutama yang akan ditempatkan di negara – negara yang sedang konflik.

“Polda Jatim mengimbau agar masyarakat tidak mudah tergiur untuk bekerja diluar negeri dengan gaji besar,” pungkas Kombes Pol Ganis.(Hms/DON)

Continue Reading

Hukum Kriminal

Polres Lumajang Amankan Dua Tersangka Pengedar dan 15 Pengguna Sabu di Gubuk Klakah

Published

on

LUMAJANG – Kepolisian Resor (Polres) Lumajang Polda Jatim berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba dalam operasi senyap pada Jumat (6/11/2026).

Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka pengedar utama dan 15 orang yang tengah asyik pesta sabu di sebuah gubuk.

Kapolres Lumajang, AKBP Riki Yariandi, menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari penangkapan tersangka AB (26) di Dusun Darungan Kidul, Desa Curahpetung, Kecamatan Kedungjajang. Dari tangan AB, Polisi menyita 0,28 gram sabu beserta sebuah ponsel.

“Setelah menginterogasi AB, tim langsung bergerak cepat melakukan pengembangan ke wilayah Kecamatan Klakah,” ujar AKBP Riki Yariandi di Mapolres Lumajang, Senin (9/11/2026).

Polisi kemudian menggerebek lokasi kedua di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, dan menangkap pengedar kedua berinisial RA.

Di lokasi ini, petugas menyita paket sabu, timbangan digital, perangkat CCTV, alat isap (bong), serta uang tunai hasil transaksi sebesar Rp7.100.000.

Mengejutkannya, saat menggeledah gubuk milik RA, petugas mendapati belasan orang sedang mengonsumsi narkoba secara massal.

“Selain mengamankan dua pengedar utama, di gubuk milik RA kami juga mengamankan 15 orang yang kedapatan sedang menggunakan sabu,” tegas AKBP Riki Yariandi.

Kedua pengedar kini dijerat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar.

Sementara itu, 15 pengguna yang ikut terciduk akan diproses hukum lebih lanjut dan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi sesuai regulasi.

Polres Lumajang Polda Jatim mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan segala aktivitas mencurigakan terkait narkoba di lingkungan sekitar demi menjaga keamanan bersama.

“Masyarakat dapat melaporkan melalui layanan Call Center 110 bebas pulsa, dan kami akan segera tindaklanjuti,” pungkas AKBP Riki Yariandi. (Hms/DON)

Continue Reading

Hukum Kriminal

Satreskrim Polres Blitar Berhasil Amankan Dua Terduga Pelaku Curanmor di Kademangan 

Published

on

BLITAR – Satreskrim Polres Blitar berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di pinggir jalan Desa Bendosari, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, pada Minggu (27/9/2026) sekitar pukul 01.00 WIB.

Kapolres Blitar AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution, S.I.K., M.H., melalui Kasatreskrim AKP Bayu Adjie Sudarmono, S.T.K., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan korban berinisial W (46), warga Desa Suruhwadang, Kecamatan Kademangan.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan dua orang terduga pelaku, yakni MMB (35), warga Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, dan SHK (17), warga Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.

Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa pencurian bermula pada Sabtu (26/9/2026) sekitar pukul 18.30 WIB. Kedua terduga pelaku mendatangi kegiatan karnaval di Desa Bendosari dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik istri MMB.

Saat berada di lokasi, keduanya diduga melakukan pencurian satu unit sepeda motor Honda GL Max 125 warna hitam bernomor polisi AG 6987 OAF. Modus yang digunakan yakni dengan memotong dan menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut.

Selanjutnya, sepeda motor hasil curian dibawa ke wilayah Srengat untuk dijual secara COD melalui media sosial Facebook dengan harga Rp3.700.000. Uang hasil penjualan kemudian dibagi dua, masing-masing sebesar Rp1.850.000, yang menurut hasil pemeriksaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menindaklanjuti laporan korban, Satreskrim Polres Blitar melakukan serangkaian penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta menelusuri petunjuk yang diperoleh hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan mengamankan kedua terduga pelaku untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Adapun barang bukti yang diamankan petugas antara lain:

– Satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah bernomor polisi AG 2950 KCO.

– Spedah motor merk Honda CB 125 Warna Merah

– Satu buah kunci sepeda motor (keyless) Honda Scoopy.

– Satu buah jaket warna hitam, Satu buah celana pendek warna hitam.

Kasatreskrim menegaskan bahwa Polres Blitar akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan saat memarkir kendaraan.

Masyarakat diharapkan menggunakan kunci pengaman tambahan, memarkir kendaraan di tempat yang aman, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana melalui Call Center 110.(Hms/Jef)

Continue Reading

Trending