Connect with us

Papua

Jelang Natal 2025, Masyarakat Minta Polisi Perketat Pemeriksaan Miras di Perbatasan Maybrat–Sorsel

Published

on

Kota Sorong PBD – Peredaran minuman keras (miras) kembali menjadi perhatian serius masyarakat Papua Barat Daya, khususnya di wilayah pedalaman daerah otonomi baru (DOB).

Menjelang perayaan Natal 2025, warga meminta pengawasan diperketat di jalur perbatasan Kabupaten Maybrat menuju Sorong Selatan (Sorsel).

Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Distrik Aifat, Yonas Safuf, pada kegiatan silaturahmi Polda Papua Barat Daya bersama masyarakat Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, Jumat (28/11/2025).

Dalam forum itu, Kepala Distrik Aifat menegaskan bahwa jalur perbatasan Maybrat–Sorsel merupakan titik rawan masuknya miras ilegal yang berpotensi memicu gangguan keamanan di tengah masyarakat.

“Kami meminta Kepolisian memperketat pemeriksaan di wilayah perbatasan Kabupaten Maybrat–Sorsel untuk mengantisipasi masuknya minuman keras ilegal,” ujar Yonas Safuf.

Selain pengetatan pengawasan, masyarakat juga meminta agar pihak Kepolisian bersama pemerintah daerah memberikan sosialisasi dan pembinaan terkait bahaya konsumsi miras.

Tujuannya untuk menekan angka kriminalitas dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif miras.

“Kami berharap ada sosialisasi dan pembinaan tentang bahaya miras serta peningkatan patroli untuk mencegah gangguan kamtibmas di wilayah Distrik Aifat,” tambahnya.

Kegiatan silaturahmi yang digelar di Kantor Distrik Aifat tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dan pemerintah kampung, di antaranya:

• Yonas Safuf – Kepala Distrik Aifat
• Fredik Baho – Kepala Kampung Aino
• (Nama tidak tercantum) – Kepala Kampung Kumurkek Barat
• Manfret Baho – Kepala Kampung Aisyo
• Amerosius Wafof – Kepala Kampung Sikof
• Hanwasius Wafom – Kepala Kampung Faitmayaf Barat
• Serta masyarakat Distrik Aifat dan sekitarnya

Polda Papua Barat Daya menyambut baik setiap saran dan masukan masyarakat sebagai bentuk kemitraan dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Melalui pendekatan persuasif dan penguatan sinergi, Kepolisian berkomitmen menciptakan situasi kamtibmas yang aman, terutama menjelang perayaan hari besar keagamaan. (Timo)

Papua

Senator Paul Finsen Mayor Dorong Audit dan Kepastian Hukum atas Lahan Masyarakat Adat di Klamono

Published

on

Sorong— Anggota DPD RI Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (PFM), menekankan perlunya audit independen dan kepastian hukum terkait pengelolaan lahan masyarakat adat di Distrik Klamono, Kabupaten Sorong.

Senator PFM secara tegas menyerukan agar Kejaksaan Agung meninjau kesepakatan antara PT Hendrison Inti Persada (HIP) dan 14 marga pemilik tanah ulayat, termasuk memanggil pemilik perusahaan, Jimmy Wijaya, untuk memberikan keterangan terkait tata kelola lahan.

PFM menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan, antara lain kompensasi lahan, program pendidikan, pembangunan rumah layak huni, serta penyediaan fasilitas kesehatan bagi warga lokal.

Menurutnya, langkah ini krusial untuk memastikan hak masyarakat terlindungi, kewajiban perusahaan terlaksana, dan risiko sosial-ekonomi dapat diminimalkan.

“Ini bukan soal menuduh pihak manapun, melainkan memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang adil. Audit independen akan memberikan dasar yang jelas bagi semua pihak,” ujar PFM di Kantor Dewan Adat Wilayah III Doberay, Kota Sorong, Selasa (24/2/2026).

PFM, yang juga menjabat Ketua Kerukunan Keluarga Papua (KK PAPUA), mencontohkan Marga Malak sebagai pemilik lahan seluas 5.005 hektare yang menerima pembayaran plasma. Namun, menurut warga, skema tersebut perlu dievaluasi agar sejalan dengan potensi hasil bumi dan kesepakatan yang telah dibuat.

Pihaknya juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (1), yang mewajibkan perusahaan membangun kebun untuk masyarakat sekitar minimal 20 persen dari total luas areal yang dikelola.

“Dialog konstruktif antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah harus dijalankan secara transparan. Dengan audit, pengawasan, dan kepastian regulasi, hak masyarakat adat terlindungi, perusahaan memperoleh kepastian operasional, dan risiko sosial dapat dikendalikan,” tutup PFM. (By/Red)

Continue Reading

Papua

Pangdam Kasuari Ikuti Ibadah Natal Bersama Kasad Secara Virtual, “Merayakan Natal dengan Hati, Menyatukan Iman dan Pengabdian”

Published

on

Manokwari PB — Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, bersama keluarga besar Kodam XVIII/Kasuari mengikuti ibadah perayaan Natal bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., yang diselenggarakan secara virtual dari Aula Makodam XVIII/Kasuari, Senin (12/01/2026).

Ibadah Natal yang berlangsung dengan penuh khidmat tersebut menjadi ruang perjumpaan iman bagi seluruh prajurit dan ASN TNI Angkatan Darat, meskipun dilaksanakan secara daring.

Suasana kebersamaan tetap terasa hangat, mencerminkan semangat persaudaraan dan kekeluargaan dalam bingkai pengabdian kepada bangsa dan negara.

Dalam sambutannya, Kasad menegaskan bahwa tema Natal Tahun 2025, “Hikmah Natal Menghadirkan Sukacita Natal bagi Seluruh Prajurit dan ASN Angkatan Darat”, mengandung pesan mendalam agar semangat Natal tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui semangat Natal tersebut, diharapkan seluruh prajurit dan ASN TNI AD semakin meneguhkan komitmen pengabdian guna menghadirkan kedamaian, memperkuat persatuan, serta berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Timo)

Continue Reading

Papua

Bulan Trisila TNI AL, Armada III Perkuat Tradisi dan Nilai Keprajuritan melalui Sosialisasi PUDD Khas dan PHST

Published

on

Sorong, — Dalam rangka memperingati Bulan Trisila TNI Angkatan Laut, Armada III menggelar Sosialisasi Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) Khas serta Perintah Harian Sifat Tetap (PHST) TNI Angkatan Laut. Kegiatan ini diikuti oleh prajurit di wilayah kerja Armada III serta unsur KRI yang sedang sandar di Dermaga Katapop.

Sosialisasi dilaksanakan di Gedung Serba Guna Mas Pardi Armada III, Katapop, Rabu (14/1/2026), sebagai upaya memperkuat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai dasar keprajuritan melalui penguatan tradisi dan aturan kedinasan di lingkungan TNI Angkatan Laut.

Komandan Satuan Kapal Bantu Armada III selaku Ketua Koordinator Kegiatan, Kolonel Laut (P) Cahyo Hendro Guritno, bertindak sebagai pemateri dengan menyampaikan paparan mengenai PUDD Khas, tradisi khas TNI AL, serta ketentuan tenue dinas.

Dalam penjelasannya disampaikan bahwa tradisi merupakan kebiasaan yang telah dilaksanakan sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun sebagai identitas serta jati diri TNI Angkatan Laut.

Termasuk di dalamnya makna simbolik pakaian dinas yang mencerminkan kehormatan, disiplin, dan tanggung jawab seorang prajurit.

Sementara itu, Komandan Satuan Kapal Ranjau Armada III, Kolonel Laut (P) Ferry Kurniawan, menyampaikan materi terkait PHST Jaga Darat dan Jaga Laut yang mencakup ketentuan, tugas, serta tanggung jawab personel jaga dalam mendukung kesiapsiagaan dan keamanan satuan.

Melalui kegiatan ini, sejalan dengan semangat Bulan Trisila TNI Angkatan Laut, diharapkan prajurit Jalasena Armada III semakin profesional, berkarakter, serta siap melaksanakan setiap tugas yang diamanahkan. (Timo)

Continue Reading

Trending